Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label UUDS NRWP. Show all posts
Showing posts with label UUDS NRWP. Show all posts

Wednesday, 28 July 2021

Mengharapkan masa depan dalam sistem dan hukum kolonial Indonesia adalah #Hampa

Kebencian Negara ini terhadap Orang dan Bangsa Papua, tidak akan pernah habis! Karena usia Kebencianya saja sudah 75 tahun, bahkan sudah menjadi darah daging.

Solusi Rakyat West Papua bangkit bersama dan Lawan sistem yang penuh dengan Kebencian ini. 

Kini, Rakyat West Papua sudah mempunyai UUDS Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua. Mari kita mendesak & menanyakan Pemimpin Pemerintah kita bahwa; Bagaimana nasib masa depan kita sebagai tuan atas tanah papua / pribumi West Papua.

WaSalam...!!

#bravoProvisionalGovernmentofWestPapua
#bravoUUDS #WestPapuaArmy
#FreeWestPapua #PapuanLivesMatter

Monday, 26 July 2021

Bersatu Kita Membangun Kekuatan Mendirikan Negara Bangsa West Papua, Diluar Hukum & Politik Kolonial Indonesia

Undang-Undang Sementara (UUDS), Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua merupakan Aturan Hukum yang legal memagari Negara Bangsa di teritory West Papua serta Dasar dan Jalan menuju Kemerdekaan Abadi bagi Rakyat Bangsa Papua. 

Oleh karena itu, disampaikan kepada seluruh Rakyat West Papua, Sekecil apapun Hukum, Diluar dari Undang-Undang Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua adalah Ilegal. 

Sejak diumumkannya Undang-Undang Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua pada 20 Oktober 2020, di hadapan Tuhan [YAHWE], dihadapan Alam, dihadapan Nenek Moyang Leluhur, dihadapan Tulang-Belulang, dan dihadapan Rakyat West Papua secara resmi telah menolak segala macam bentuk Hukum ilegal yang ada diatas teritory West Papua (dari tahun 1961-2020 ). 

Maka, Rakyat West Papua jangan menerima dan jangan mencari perlindungan kepada Aturan Hukum yang Ilegal. Sebab, aturan Hukum ilegal tidak akan pernah melindungi dan menyelamatkan nyawa kita serta nasib anak cucu kita kedepan.

Dan juga perlu kita ketahui bahwa, Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua sedang mempersiapkan diri dalam segala aspek Perjuangan Politik dan Hukum untuk menghadapi Indonesia.

"Mohon dukungan Doa dari semua pihak."

HIDUP...!!! RAKYAT WEST PAPUA. ✊✊✊

WaSalam...!!

#bravoPemerintahSementaraWestPapua #bravoUndang_UndangSementara
#bravoWestPapuaArmy 
#ReferendumYes! #SelfDetermination

Saturday, 26 December 2020

Rakyat Papua Mendukung Benny Wenda Sebagai Presiden Sementara dan Memimpin Pemerintahan Sementara West Papua

Dukungan Rakyat Papua yang di Organisir oleh Komite Aksi ULMWP pada Selasa 22 Desember 2020 di Tabi West Papua. Rakyat Papua mengucap Syukur dan berterimakasih Kepada ALLAH Pencipta Semesta Alam, Leluhur Moyang Bangsa Papua.

Kami  juga berterimakasih juga kepada ULMWP yang telah melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa dan meng_upgreat Status Politik dan Hukum ULMWP menjadi Pemerintahan Sementara dan memberlakukan Konstitusi Sementara. 

Rakyat Papua mendukung penuh di umumkannya Pemerintahan Sementara di Oxford Inggris pada 1 Desember 2020. Oleh Tuan Benny Wenda sebagai President Sementara.

Semua perjuangan, upaya, usaha untuk Papua Merdeka. Pemberlakuan Konstitusi Sementara dan Pemerintahan Sementara adalah Proses paling maju dalam sejarah perjuangan panjang Rakyat Papua untuk Merdeka, memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Untuk itu Rakyat Papua mendukung Penuh Kemajuan Politik dan Organisasi ULWWP untuk terus memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri. 

Untuk menyelesaikan Persoalan Sejarah status Politik Bangsa Papua, Kejahatan Kemanusiaan oleh Militer indonesia yang mengakibatkan Pelanggaran HAM, Diskriminasi, Marginalisasi, Rasisme, Kegagalan Pembangunan dan Otonomi Khusus di West Papua maka;

  1. Rakyat Papua mendesak kepada PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk  melaksanak REFERENDUM / SELF DETERMINATION di West Papua.
  2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses untuk Dewan HAM PBB ke West Papua sesuai dengan Resolusi 18 Negara Pasifik Island Forum (PIF) dan 79 Negara Asia Pasifik dan Carebian (ACP). Dan telah menjadi Seruan dari 82 Negara. 

Akhirnya Kepada seluruh Makhluk di West Papua, Pejuang Kemerdekaan Papua, Mahasiswa/i generasi penerus bahwa di Era Moderen ini kita mengunakan seluruh keahlian, ilmu, pengetahuan, tehnologi untuk perjuangan Kemerdekaan West Papua.

Terimakasih 

BPP_ Komite Aksi

Juru Bicara

Iche Murib







Source: Facebook



Kepemimpinan Benny Wenda di Antara Profokatif dan Sentimen serta Gagal Paham

[By:Kristian Griapon, Desember 2020]


Teramati, nampak jelas terlihat sekelompok Orang Asli Papua berseberangan pandangan dengan kepemimpinan Mr.Benny Wenda dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua. 

Kelompok orang-orang itu teramati sangat reaktif di dunia maya terhadap Benny Wenda, namun secara kenyataan di dunia nyata dalam kampanye, maupun lobi politik perjuangan kemerdekaan West Papua di dunia internasional oleh kelompok itu tidak kelihatan. Yang mereka kampanyekan lewat dunia maya hanyalah pernyataan sepihak, foto, atau gambar-gambar editan yang sumber pemberitaannya sangat diragukan.

“Mereka itu mau dikatakan kritikus, bukan, karena cara dialeknya memperlihatkan pandangan provokatif dan sentiment serta gagal paham”. 

Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kelompok orang-orang seperti itu dapat diandalkan dalam perjuangan pembebasan rakyat Papua dari penindasan kekuasaan Indonesia? Rakyat Papua sendiri yang menilai dan menjawabnya!!!

Perjuangan Pembebasan rakyat Papua bukan suatu mainan kata-kata di dunia maya, namun sangat dibutuhkan tindakan nyata, baik itu perlawanan dalam negeri maupun di luar negeri dengan tidak saling menjatuhkan, atau mendiskredit sesama pejuang.

West Papua belum menjadi sebuah Negara berdaulat, sehingga yang namanya oposisi tidak diperlukan, untuk dijadikan alat kendali dalam wadah perjuangan kemerdekaan West Papua. Namun yang dibutuhkan dalam wadah perjuangan kemerdekaan West Papua, adalah seorang figur yang dilandasi jiwa patriotism, dan mendedikasi hidupnya demi pembebesan rakyat Papua dari penindasan Indonesia.(Kgr)

Thursday, 3 December 2020

Terobos KJRI Melbourne, Lima Orang Kibarkan Bendera Bintang Kejora

 Marcheilla Ariesta • MEDCOM


Bendera OPM bintang kejora dikibarkan di gedung KJRI Melbourne pada 1 Desember 2020. Foto: Twitter

Melbourne: Sebuah video mengenai pengibaran bendera bintang kejora oleh orang tak dikenal di kantor Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia beredar. Aksi tersebut dibenarkan oleh juru bicara KBRI Canberra, Billy Wibisono.
 
Bendera bintang kejora identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
 
Kepada Medcom.id, Billy menuturkan aksi ini terjadi pada 1 Desember lalu. Sebanyak lima orang menerobos kantor KJRI Melbourne pada pukul 08.00 pagi waktu setempat.

"Kondisi kantor saat itu masih tutup, karena kegiatan kerja baru dimulai pukul 09.00. Hanya ada dua petugas keamanan di sana. Mereka terlihat memanjat pagar dari CCTV," kata Billy.
 
Ia menuturkan, seorang petugas keamanan langsung naik ke atap dan meminta para pelaku untuk turun. Namun, kelima orang tersebut malah melakukan kekerasan kepada petugas keamanan KJRI Melbourne.
 
Petugas kemudian mencoba melipat spanduk-spanduk yang dibentangkan, namun tangannya ditepis. Sementara seorang petugas berjaga di bawah karena ada demonstrasi di depan kantor konsulat jenderal.
 
Para petugas keamanan kemudian melapor ke pihak berwajib. Aksi ini berlangsung selama 12 menit dan kemudian petugas kepolisian datang pukul 08.18 waktu setempat.
 
Baik KJRI Melbourne dan KBRI Canberra telah mengirimkan nota protes kepada pemerintah Australia. KJRI Melbourne melaporkan kejadian ini ke polisi dan mengirim nota protes ke pemerintah setempat.
 
Sementara KBRI Canberra mengirim nota protes ke pemerintah federal melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Pada Selasa sore usai kejadian, Duta Besar RI untuk Australia Kristiarto Legowo langsung bertemu dengan pejabat tinggi DFAT.
 
Kemudian, protes kembali disampaikan pagi ini saat Dubes Kristiarto bertemu dengan Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik, Alex Hawke. Kepada Dubes Kristiarto, Hawke menyatakan keprihatinan atas kejadian tersebut.
 
"Menteri Hawke menyatakan keprihatinannya atas kejadian itu, dan ada komitmen dari pemerintah Australia untuk menindaklanjuti penyelidikan, dan apabila ditemukan bersalah, maka akan dituntut secara hukum," imbuh Billy.
 
Billy menuturkan, dari informasi pihak berwajib Australia, mereka sudah menemukan orang yang dicurigai sebagai pelaku dan mempersiapkan langkah hukum untuk menindaklanjutinya. Meski demikian, belum dilakukan penangkapan karena harus memperkuat bukti.
 
"Kami menghormati proses hukum di Australia, tapi Perwakilan RI di Australia meminta perhatian dan fokus aparat keamanan untuk mengikuti peraturan sesuai kewajiban di Konvensi Wina, untuk melindungi seluruh perwakilan asing di dalam wilayahnya. Seperti halnya Indonesia juga melindungi perwakilan asing yang ada di wilayah Indonesia," pungkasnya.
 
(FJR)

Wednesday, 2 December 2020

Benny Wenda: Papua Barat Sekarang Tak Lagi Tunduk Kepada Indonesia

 JERNIH – Para pemimpin kemerdekaan Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara yang baru, mengintensifkan dorongan selama puluhan tahun untuk melepaskan diri dari Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan baru-baru ini.


Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) bahkan telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda kepada SBS News, Selasa (1/12/2020).

Benny Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi ‘tidak akan tunduk kepada Indonesia. “Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka. “Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia (untuk mendukung kami). Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar.”

 Pemerintah sementara yang dideklarasikan sendiri bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia. Ini akan berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di provinsi.

Pengacara Australia Jennifer Robinson, yang mendirikan Pengacara Internasional untuk Papua Barat, mengatakan deklarasi tersebut adalah awal dari jalan kemerdekaan Papua Barat. “Tujuannya adalah mereka akan menjalankan kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri di Indonesia,” katanya kepada SBS News. “Ini adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi jalan mereka menuju kemerdekaan.”

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus atau otsus tahap kedua di Tanah Papua akan segera dilaksanakan. Hal itu merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No.20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Keppres itu bertujuan agar tercipta semangat paradigma dan juga cara-cara baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan sinergi antara lembaga/kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan dalam menuju kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terwujud,” jelas Moeldoko, Selasa (1/12/2020).

Lebih lanjut, Moeldoko menyampaikan terdapat lima hal sebagai kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pertama, tranformasi ekonomi berbasis wilayah adat, kedua kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan ketiga mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua.

Keempat infrastruktur khususnya infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi, dan kelima tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak. “Lima hal itulah kerangka yang ingin diwujudkan dalam upaya menuju percepatan Papua yang semakin sejahtera,” jelas Moeldoko.

Lalu bagaimana perkembangan perekonomi terkni Papua? Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Edy Priyono menyampaikan angka kemiskinan dan pengangguran di Papua dan Papua Barat terus menurun.

Hal itu didasarkan pada berbagai indikator yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. “Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/12/2020).

Sepanjang periode itu, sambungnya, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, sedangkan di Papua Barat turun dari 25,72% persen menjadi 22,17 persen. Senada, Indeks Pembangunan Manusia Papua juga naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7.

Edy juga menyebutkan tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.

Kendati demkian, Edy mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif. Hal itu disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. [*]

Wenda Bentuk Pemerintah Sementara Papua, Pengamat: Tak Ada Dasarnya

Fajar Nugraha • MEDCOM

Benny Wenda, Presiden Ad-Interim Republik Indonesia

Jakarta: Momen 1 Desember dijadikan kesempatan oleh kelompok pro Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk melontarkan retorika semu. Terbaru, kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mendirikan pemerintahan sementara.
 
Deklarasi itu diumumkan pada Senin 1 Desember 2020. Namun tidak ada kejelasan tempat dan waktu deklarasi.
 
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, bahwa didalam hukum internasional, deklarasi ini tidak ada dasarnya.

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara. Harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan,” ujar Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu 2 Desember 2020.
 
“Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” imbuh Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.
 
Hikmahanto menambahkan, negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, ini tidak dapat menjadi tolok ukur. Ini disebabkan karena negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.
 
“Pemerintah lebih baik mengabaikan berbagai manuver tersebut. Bahkan bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar,” tegasnya.

Celotehan Benny Wenda

Mendeklarasikan pemerintahan sementaranya, Benny Wenda mengaku bahwa ULMWP, telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan sebagai presiden sementara.
 
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintah bersatu yang menunggu,” kata Wenda, yang berbasis di Inggris, pada 1 Desember.
 
“Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami,” sebutnya.
 
“Seperti yang diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia. Hari ini, kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka,” ujar Wenda tanpa menyertakan bukti ataupun dukungan atas upayanya tersebut.
 
Para pemimpin separatis Papua Barat ini telah mendeklarasikan ‘pemerintah menunggu’. Menunggu di sini berarti menantikan agar provinsi di Indonesia diperebutkan oleh mereka, tanpa dasar hukum yang jelas keabsahan klaim itu.
 
(FJR)

Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi Pembentukan Pemerintahan Papua BaratSiti Yona Hukmana •

 Siti Yona Hukmana • MEDCOM

Benny Wenda, Presiden Pemerintahan Sementara West Papua


Jakarta: Polri mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan pengumuman pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat oleh United Liberation Movement for Wsta Papua (ULWMP). Pengumuman itu dipastikan sebagai bentuk propoganda.
 
"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi terkait agenda Benny Wenda," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Desember 2020.
 
Menurut Awi, Benny Wanda saat ini berada di Inggris. Sehingga dia yakin Benny tidak bisa melakukan pembentukan pemerintahan Papua Barat di Indonesia.

"Dia di luar negeri kan? Di Inggris. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa mungkin dia melakukan hal itu di Indonesia? Jadi itu propaganda, yang bersangkutan kan juga dapat suaka dari UK," ujar jenderal bintang satu itu.
 
Awi menegaskan sampai saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disebut sudah final dan tidak ada lagi tawar menawar.
 
"Sampai hari ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua aman kondusif, pemerintahan berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang tak diinginkan," ucap Awi.

Sebelumnya, pengumuman soal Papua Barat disampaikan Benny Wenda melalui akun Twitter pribadinya, Selasa, 1 Desember 2020. Benny memanfaatkan hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diklaim jatuh pada 1 Desember 2020.
 
"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," cuit Benny.
 
(JMS)

Pembentukan Pemerintahan Papua Barat Diusut

 Siti Yona Hukmana • MEDCOM

Benny Wenda, Presiden Ad Interim Republik West Papua

Jakarta: Polri bakal mengusut pengumuman pembentukan pemerintahan Papua Barat. Pembentukan pemerintahan ini diumumkan secara sepihak oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda.
 
"Di cek dulu, deklarasinya kapan dan di mana. Dilakukan penyelidikan dulu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020.
 
Argo belum mau memastikan tindakan Benny Wenda bagian dari makar. Pasalnya, polisi perlu lebih dulu mengetahui lokasi deklarasi tersebut.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyebut Benny Wenda tengah berada di Inggris. Dia meyakini Benny tidak bisa melakukan pembentukan pemerintahan Papua Barat di Indonesia.
 
"Dia di luar negeri kan? Di Inggris. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa mungkin dia melakukan hal itu di Indonesia? Jadi itu propaganda, yang bersangkutan kan juga dapat suaka dari UK," ujar jenderal bintang satu itu.

Awi menegaskan sampai saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disebut sudah final dan tidak ada lagi tawar menawar.
 
"Sampai hari ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua aman kondusif, pemerintahan berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang tak diinginkan," ungkap Awi.
 
Pengumuman soal Papua Barat disampaikan Benny Wenda melalui akun Twitter pribadinya, Selasa, 1 Desember 2020. Benny memanfaatkan hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diklaim jatuh pada 1 Desember 2020.
 
"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," cuit Benny.
 
(JMS)

United Liberation Movement for West Papua telah mengumumkan pembentukan 'Pemerintahan Sementara' Papua Barat.

Gerakan tersebut berharap untuk mencapai referendum penentuan nasib sendiri di Papua Barat dan kemerdekaan dari Indonesia.

Menurut ketua Gerakan Benny Wenda, pembentukan pemerintahan merupakan penolakan langsung terhadap rencana Jakarta untuk memperpanjang ketentuan 'Otonomi Khusus' di Papua Barat.
 
Otonomi khusus diberikan hampir dua puluh tahun yang lalu sebagai tanggapan atas meningkatnya tuntutan Papua untuk kemerdekaan. Ketentuan yang akan habis masa berlakunya tahun depan tersebut telah banyak dianggap oleh masyarakat Papua telah gagal memberdayakan mereka secara memadai untuk menjalankan urusan mereka sendiri.
 
Konflik kekerasan terus melanda provinsi-provinsi Papua, sementara orang Papua yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan secara rutin ditangkap di tengah pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung.
 
Wenda akan menjadi presiden sementara pemerintah sementara, dengan sisa kabinetnya akan diresmikan dalam beberapa bulan mendatang.
 
Dia mengatakan pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan "setelah itu akan menguasai wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis".
 
Wenda mengatakan bahwa represi Indonesia saat ini membuat pemilu menjadi tidak mungkin. Namun sebaliknya, pejabat Indonesia mengatakan orang Papua Barat sudah bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum di sistem demokrasi republik.
 
Wenda mengatakan, UUD Sementara Papua Barat yang baru berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat juga akan dilindungi.
 
"Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial," kata Wenda dalam sebuah pernyataan.
 
Dia menambahkan bahwa pemerintah sementara Papua Barat didukung oleh semua kelompok pembebasan di dalam Papua Barat, "mewakili mayoritas rakyat".
 
United Liberation Movement for West Papua sudah menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group negara dan teritori, di mana Indonesia juga menjadi bagiannya, meski bukan sebagai anggota penuh.
Namun meskipun diakui secara regional di Pasifik dan oleh banyak kabupaten dalam kelompok Afrika Karibia dan Pasifik, Gerakan ini memiliki hubungan tegang dengan Jakarta yang tidak menerima bahwa ia memiliki hak untuk mewakili orang Papua.
 
Dalam pengumumannya, Wenda yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa atas nama rakyat Papua Barat, "Pemerintah Sementara menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak pada waktu yang tepat".
 
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan yang bersatu-menunggu. Mewujudkan semangat rakyat West Papua, kami siap menjalankan negara kami.
 
"Sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi Negara Hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia - kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia."

Ket. FOTO: Pemimpin kemerdekaan Papua Barat
Benny Wenda. Foto: RNZI / Koroi Hawkins


Tuesday, 1 December 2020

'Sudah saatnya Indonesia pergi dari Papua': ULMWP Umumkan Pemerintah Sementara Papua

The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) hari ini (01/12) mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua.

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus merupakan penolakan langsung apa yang disebut ULMWP sebagai "usaha Jakarta untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua.

Pasukan Bersenjata Papua

Pasukan Bersenjata di Papua Barat yang mendukung gerakan separatisme.

Supplied

Status otonomi khusus ini pula yang menjadi target petisi yang disponsori oleh 102 organisasi masyarakat sipil di Papua.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri sudah menepis isu yang menyebutkan adanya perpanjangan UU 21/2001 tentang Otsus Papua tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada awal Oktober lalu menyebut tak ada perpanjangan otonomi khusus Papua karena sebagai sebuah aturan UU, otonomi khusus itu tidak bisa diperpanjang atau diperpendek.

Ia menjelaskan, yang tengah dibahas oleh Pemerintah RI saat ini adalah perpanjangan dana yang akan diberikan dalam implementasi UU Otsus Papua.

Pasal 34 ayat 6 UU Otsus Papua Tahun 2001 menyebutkan bahwa dana perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, dari bagi hasil pajak berlaku selama 20 tahun dan akan berakhir pada Desember 2021 mendatang.


'Sudah saatnya Indonesia pergi dari Papua'

 


Benny Wenda akan menjabat sebagai Presiden sementara Republik Papua Barat atau ULMWP.

Oxford City Council

Republik Papua Barat, yang disebut ULMWP sebagai negara dalam penantian, akan diwakili secara internasional oleh Presiden sementara yang dijabat oleh Benny Wenda, eksil Papua yang bermukim di Inggris.

Susunan kabinet pemerintahan ini akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintah Sementara ini juga menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) pada waktu yang tepat, atas nama rakyat Papua Barat.

Pemerintah sementara ini menyatakan bahwa kehadiran negara Indonesia di Papua Barat ilegal," kata Benny Wenda dalam sebuah pernyataan.

"Kami menolak undang-undang apapun, yang diberlakukan oleh Jakarta, dan kami tidak akan mematuhinya. Kami punya konstitusi sendiri, undang-undang kita sendiri, dan pemerintahan kita sendiri sekarang. Sudah waktunya Indonesia pergi [dari Papua]."

Pemerintah Sementara ini juga mengklaim telah didukung oleh semua kelompok kemerdekaan di Papua, yang mewakili mayoritas rakyat Papua.

Pada tahun 2019, ULMWP menyampaikan Petisi Rakyat Papua Barat, yang ditandatangani oleh 70% Rakyat Papua, kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Selain Pemerintahan Sementara, Komite Legislatif ULMWP juga telah membentuk Undang-undang Sementara yang bersifat mengikat bagi West Papua.

UUD Sementara yang baru berpusat pada proteksi lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta perlindungan hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua, juga menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial.

Ray Andrews-Paul with the Morning Star flag.


Seniman asli Papua kelahiran PNG bernama Ray Andrews-Paul menyambut baik pengumuman dari ULMWP.

Supplied

Ray Andrews-Paul, seniman asli Papua kelahiran PNG yang pindah ke Australia dua tahun lalu menyambut baik pengumuman dari ULMWP, dengan mengatakan langkah ini "sangat signifikan".

"[Ini] momen bersejarah yang menjadi titik balik bagi rakyat kami dan perjuangan mereka untuk bangsa yang memang layak mereka dapatkan," katanya.

"Saya tidak bisa berkata-kata. Surat Benny Wenda sangat kuat sehingga saya menangis. Kami memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dibutuhkan untuk mengatur diri kami sendiri dan kami sangat dekat sekarang.

"Saya khawatir untuk semua orang Papua yang merayakan hari kemerdekaan mereka, terutama karena kekerasan yang mungkin bisa mereka derita dalam menerima Pemerintahan Sementara.

"Tapi tidak ada yang akan menghentikan kami untuk mengungkapkan kebanggaan dan hasrat mereka untuk menjadi orang Papua danmemenuhi keinginan mereka untuk secara resmi merdeka."

Indonesia tidak akan semudah itu menyerah

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan 61 Tokoh Papua dan Papua Barat leaders 10 September 2019.

Biro Kepresidenan

Akademisi dan peneliti isu-isu Papua dari University of Melbourne, Dr Richard Chauvel, menilai pengumuman pembentukan pemerintahan sementara ini tidak akan terlalu banyak mengubah kenyataan yang ada, khususnya terkait kontrol Pemerintah Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Sangat kecil kemungkinannya Pemerintah Sementara ini benar-benar akan terlaksana secara nyata di Papua saat ini atau dalam waktu dekat," kata Dr Richard Chauvel kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

Ia menambahkan, pengumuman pembentukan Pemerintah Sementara ini juga tidak akan meningkatkan momentum referendum antara pemerintah pusat dan ULMWP.

"Saya kira pengumuman itu sendiri tidak akan meningkatkan momentum menuju kemerdekaan atau dialog antara Pemerintah dan para pemimpin Papua."

"Jika kita bisa belajar sesuatu dari tanggapan Jakarta terhadap pembunuhan Nduga pada 2018, demonstrasi anti-rasis tahun lalu dan meningkatnya ketegangan tahun ini, reaksi naluriah [Pemerintah Indonesia] adalah dengan mengirim lebih banyak pasukan [ke Papua]," 

ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan besar pemerintah pusat akan mengirimkan lebih banyak lagi aparat ke Papua setelah pengumuman hari ini, berkaca dari pernyataan Menhan saat itu Ryamizard Ryacudu September tahun lalu tentang penarikan pasukan dari Papua.

"TNI/Polri tidak akan ditarik dari Papua. Karena, sekali ditarik, Papua bisa lepas," kata Ryamizard seperti diberitakan Antara.

Pernyataan ini, bersama dengan pernyataan-pernyataan lain dari Mahfud MD, menurut Dr Richard, mengisyaratkan bahwa " untuk mempertahankan NKRI harga mati diperlukan kehadiran militer yang besar."


Richard Chauvel

Dr Richard Chauvel mengatakan pengumuman pembentukan Pemerintah Sementara ini tidak akan meningkatkan momentum referendum antara pemerintah pusat dan ULMWP.

Supplied

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.

"Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?" katanya kepada ABC.

"Kembalinya Papua ke Indonesia sebagai negara penerus Hindia Belanda; koloni yang membentang dari barat di Aceh hingga timur di Papua; sudah final."

"Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB."

Sebagai tambahan catatan kaki sejarah, Dr Richard Chauvel mengingatkan bahwa pada Oktober 2011 lalu Papua pernah memproklamasikan kemerdekaan.

"Pada Kongres Rakyat Papua ke-3, terjadi proklamasi Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, dengan Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai PM."

"Pertemuan itu dibubarkan dengan kekerasan, beberapa orang tewas, banyak yang ditahan dan Forkorus dihukum karena pemberontakan. Setidaknya Benny Wenda aman di Oxford atau Vanuatu," tutur Dr Richard Chauvel.

Ikuti berita seputar pandemi dan lainnya di ABC Indonesia

Aksi Mahasiswa Papua Di Monas, Peringati Kemerdekaan Papua Barat

 Laporan: Idham Anhari

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)
 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas/Net

Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Selasa (1/12).

Aksi tersebut digelar untuk memperingati hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka yang dilaksanakan secara serentak di beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Ambon, Makassar.

Dalam aksinya mereka menuntut adanya referendum bagi rakyat Papua Barat, penolakan Otonomi Khusus Jilid 2, hingga penarikan militer organik dan non-organik,

"Dan kita menolak Otsus dari tahun 2001, hanya meracuni jiwa nasionalisme bangsa Papua dari rupiah, Otsus hanya membuat orang-orang Papua menderita," teriak orator dalam aksinya.

Sebelum melakukan aksi di depan Monas, massa aksi melakukan longmarch menuju ke kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS).

"Tarik-tarik, tarik militer dari Papua, Papua merdeka...Papua merdeka," teriak massa.

Sementara itu, di Tugu Bambu, Sinjai, Sulawesi Selatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengamankan 15 orang peserta aksi dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua yang melakukan aksi.

Hingga kini belum diketahui siapa saja yang diringkus dan dimintai keterangan di Polres Sinjai. Aksi mereka menuntut penolakan Otsus Papua jilid II dan berikan hak penentuan nasib sendiri untuk West Papua. 

EDITOR: IDHAM ANHARI


Papua Barat Nyatakan Merdeka, DPR: Gerakan Separatis Harus Segera Diatasi

 Laporan: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>Faisal Aristama</a>

Laporan: Faisal Aristama


Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diharapkan untuk fokus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menyikapi gerakan separatisme di Papua Barat yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamiha saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (1/12).

"Panglima TNI diharapkan fokus terhadap fungsi TNI sebagai Alat Pertahanan Negara. Bagaimanapun keutuhan NKRI sebagai harga mati tidak hanya simbol belaka. Kegiatan separatis di Papua harus segera diatasi," ujar Saifullah Tamliha.

Menurut Wasekjen PPP ini, jika diperlukan Panglima TNI beserta para Kepala Staf TNI berkantor di Papua dalam rangka menyikapi gerakan separatis.

"Dan jika perlu Panglima TNI dan para Kepala Staf berkantor di Papua," tuturnya.

Saifullah menambahkan, menyikapi persoalan Papua Barat bisa diselesaikan dengan dua cara yakni pendekatan militer dan diplomasi internasional. Sebab, kedua pendekatan itu juga dilakukan oleh negara-negara lain dalam menyikapi gerakan separatisme.

"Kita harus paham betul bahwa masalah Papua adalah perbuatan makar yg harus diselesaikan dengan dua cara, yakni militer dan diplomasi internasional. Jika penyelesaian damai sudah maksimal  namun tetap terjadi makar oleh kelompok separatis, maka jalan yang ditempuh adalah mengejar kelompok separatis dengan cara militer. Buktikan bahwa TNI profesional," ujarnya.

"Semua negara, termasuk Amerika sama polanya ketika berhadapan dengan kelompok separatis di negaranya," demikian Saifullah Tumiha.

Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” katanya kepada SBS News, Selasa (1/12).

Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi 'tidak akan tunduk kepada Indonesia'.

“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.


EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA

𝐒𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐞𝐤𝐥𝐚𝐫𝐚𝐬𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚, 𝐛𝐞𝐫𝐢 𝐭𝐚𝐡𝐮 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚𝐥𝐤𝐚𝐧 𝐰𝐢𝐥𝐚𝐲𝐚𝐡 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭


ABC News, Oleh Naseem Radmehr;

Separatis Papua Barat mengatakan mereka akan membentuk pemerintahan sementara baru untuk wilayah tersebut dan menolak pemerintahan Indonesia, dalam eskalasi signifikan dari pertempuran selama puluhan tahun untuk memperebutkan kemerdekaan.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) - sebuah koalisi kelompok kemerdekaan - membuat pengumuman pada hari yang memproklamirkan kemerdekaannya, yang ditandai pada 1 Desember setiap tahun.
Dikatakan pihaknya berencana untuk merebut kembali tanah itu, menunjuk perdana menteri dan kabinetnya sendiri, dan "tidak lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta".
Langkah tersebut merupakan puncak dari konflik kekerasan yang semakin meningkat antara separatis dan pihak berwenang Indonesia yang tidak berencana untuk melepaskan kendali atas wilayah tersebut.
Sebuah pulau terbagi selama beberapa dekade
Untuk memahami pertarungan ini dan beratnya pengumuman, Anda harus terlebih dahulu memahami sejarahnya.
Pulau New Guinea terbagi menjadi dua.
Separuh bagian kanan adalah bangsa Papua Nugini. Separuh bagian kiri (dimana provinsi Papua Barat dan Papua berada) merupakan bagian dari Indonesia.
Baik Papua Barat dan pulau-pulau lain di Indonesia pertama kali dijajah oleh Belanda.
Ketika Indonesia akhirnya merdeka pada tahun 1949, Papua Barat tidak ikut.
Pemerintah Belanda, yang mengakui bahwa orang Papua secara budaya dan etnis berbeda dengan orang Indonesia, mulai mempersiapkan Papua Barat untuk kemerdekaannya.
Pada tahap ini, bendera Bintang Kejora dikibarkan pertama kali pada 1 Desember 1961.
Perayaan itu berumur pendek, dan pada tahun 1963 Papua Barat diserap ke dalam Indonesia, dan bangsa baru tidak pernah terwujud. Maka, sebuah gerakan lahir.
Ray Andrews-Paul adalah seniman asli Papua kelahiran PNG yang pindah ke Australia dua tahun lalu.
Sejak usia dini, rasa ingin tahu membuatnya mempertanyakan mengapa rakyatnya, penduduk Melanesia di pulau New Guinea, dipisahkan oleh sebuah perbatasan, dan mengapa orang Papua yang tinggal di sisi barat tidak dapat menikmati kebebasan yang sama seperti yang ada di timur.
Inilah yang memicu hasratnya untuk perjuangan penentuan nasib sendiri di Papua Barat, dan sekarang didorong oleh apa yang dia dan orang lain katakan sebagai penderitaan yang sedang berlangsung dari sesama orang Papua yang masih tinggal di provinsi Indonesia.
"[Bendera] melambangkan awal yang baru, kelahiran bangsa baru," kata Andrews-Paul.
Dia sekarang berjuang untuk kemerdekaan melalui demonstrasi, aktivisme media dan tetap berhubungan dengan orang Papua Barat sehingga dia dapat menyiarkan pandangan mereka.
'Genosida, ekosida, etnosida'
Dalam beberapa tahun pertama di bawah pemerintahan kolonial, ribuan orang Papua tewas dalam bentrokan dengan militer Indonesia ketika perlawanan terhadap pendudukan Indonesia meningkat.
Sebuah plebisit yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa diselenggarakan pada tahun 1969, di mana orang Papua dapat memberikan suara apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka.
Ini dikenal sebagai "Tindakan Pilihan Bebas", tetapi kemudian dijuluki "Suara Palsu" dan "Tindakan Tidak Memilih" oleh orang Papua.
"Hanya segelintir orang Papua yang dipilih dengan todongan senjata dan dipaksa untuk memilih tidak menjadi negara merdeka," kata Andrews-Paul.
Orang Papua memberikan suara dalam pemungutan suara Act of Free Choice pada tahun 1969. Banyak yang merasa pemungutan suara itu tidak adil.
ULMWP juga sependapat, dengan mengatakan militer Indonesia mengancam akan membunuh perwakilan Papua yang dipilih sendiri jika mereka memilih dengan cara yang salah.
Vonisnya bulat, dan disetujui oleh PBB - Papua Barat akan tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Kampanye Free West Papua menuduh lebih dari 500.000 orang Melanesia telah dibunuh oleh militer Indonesia hingga saat ini di tengah pertempuran yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
Ini tumbuh semakin mematikan sejak 2018 ketika separatis Papua Barat bersenjata menghadapi pasukan keamanan Indonesia.
Pada Agustus tahun lalu, protes oleh orang Papua Barat dengan cepat berubah menjadi kekerasan ketika demonstran dan keamanan Indonesia bentrok dan kelompok milisi bergabung dalam pertempuran.
Pemimpin perlawanan sipil Papua Barat Victor Yeimo tinggal di antara Papua Barat dan PNG dan sebelumnya telah dipenjara karena aktivitasnya di sekitar gerakan kemerdekaan Papua Barat.
"Genosida, ekosida, etnosida masih berlangsung, sangat, sangat serius hari ini di Papua Barat," katanya, merujuk pada klaim yang berulang kali dibantah oleh Indonesia.
Mr Yeimo menuduh bahwa baru-baru ini pada tanggal 20 November tahun ini, di distrik Ilaga, Papua, dua siswa berusia 17 tahun ditembak - satu secara fatal - oleh pasukan Indonesia.
"Dua pemuda [kembali] ke rumah untuk merayakan Natal lalu Brigade Mobile [unit operasi khusus Polri] menghentikan mereka dan mereka menembak mereka," katanya.
Satu tewas dan yang lainnya lolos "dengan tiga peluru di tubuhnya".
Pihak berwenang Indonesia telah menolak klaim ini dan malah menuduh penembakan itu dilakukan oleh "kelompok separatis bersenjata".
Mr Yeimo menegaskan ini bukan insiden yang terisolasi, dan mengatakan bahkan orang Papua Barat yang kadang-kadang tampak hidup normal di Indonesia merindukan kebebasan.
"Mereka tinggal di Indonesia, jadi mereka perlu berjalan bersama Indonesia untuk mendapatkan kehidupan ... tapi dalam semangat mereka berjuang untuk kemerdekaan," katanya.
Indonesia telah berulang kali membantah pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.
Ketika ditanya apakah mengaku pernah melanggar hak asasi manusia Melanesia di Papua Barat, Kedutaan Besar Indonesia di Canberra mengatakan kepada ABC: "Indonesia berkomitmen dalam kewajibannya untuk melindungi semua warganya, termasuk di Papua dan Papua Barat.
"Setiap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia akan diselidiki, dan pelakunya akan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku."
Terhadap bantahan ini, Raki Ap, pemimpin kampanye Free West Papua di Belanda, memiliki tanggapan sederhana kepada Indonesia: izinkan media asing masuk dengan bebas.
"Jika tidak ada yang disembunyikan, buka Papua Barat," katanya.
Laporan Amnesty International 2020 menemukan jurnalis asing menghadapi pembatasan dan pelecehan saat melaporkan di Papua, menciptakan kondisi untuk perang rahasia yang akan dilancarkan.
Kedutaan Besar Indonesia menolak hal ini, dengan menyatakan bahwa sejak 2015 media diizinkan mengunjungi Papua sebebas wilayah Indonesia mana pun.
Pemerintahan baru diumumkan
Pengumuman ULMWP hari ini tentang "pemerintahan sementara" di Papua Barat akan meningkatkan ketegangan dengan Indonesia.
ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.
Persatuan dalam gerakan ini menonjol dalam dirinya sendiri, dan merupakan peningkatan dramatis dalam aspirasi penyebabnya.
Ia sebelumnya telah mengumumkan konstitusi sementara yang menguraikan bagaimana ia ingin mengatur dirinya sendiri.
ULMWP mengatakan "pemerintahan yang sedang menunggu" pertama-tama ingin mengadakan referendum kemerdekaan.
Jika itu disahkan, dikatakan akan menggunakan legitimasi itu untuk menguasai wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis.
Presiden interimnya adalah seorang pria bernama Benny Wenda, seorang aktivis politik Papua Barat yang tinggal di pengasingan di Inggris Raya.
"Pemerintah sementara ini menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat ilegal," kata Wenda dalam sebuah pernyataan.
"Kami menolak undang-undang apa pun, yang diberlakukan oleh Jakarta, dan kami tidak akan mematuhinya.
"Kita punya konstitusi sendiri, undang-undang kita sendiri, dan pemerintahan kita sendiri sekarang. Sudah waktunya negara Indonesia pergi."
Itu terjadi seiring dengan keinginan Indonesia untuk memperpanjang undang-undang Otonomi Khusus tahun ini.
Undang-undang ini diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2001.
Ini dirancang untuk memberikan "kewenangan khusus" kepada provinsi Papua "untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat".
Tetapi aktivis Papua yang memperjuangkan kemerdekaan mengatakan hanya referendum yang dapat memberikan solusi yang dibutuhkan Papua Barat.
Mr Andrews-Paul menyambut baik pengumuman dari ULMWP, dengan mengatakan itu "sangat signifikan".
"[Ini] momen bersejarah yang menjadi titik balik bagi rakyat saya dan perjuangan mereka untuk bangsa yang memang layak mereka dapatkan," katanya.
"Saya tidak bisa berkata-kata. Surat Benny Wenda sangat kuat sehingga saya menangis. Kami memiliki kekuatan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengatur diri kami sendiri dan kami sangat dekat sekarang.
"Saya khawatir semua orang Papua merayakan hari kemerdekaan mereka, terutama karena kekerasan yang mungkin mereka derita dalam merangkul pemerintahan sementara.
"Tapi tidak ada yang akan menghentikan orang-orang saya untuk mengungkapkan kebanggaan dan semangat mereka untuk menjadi orang Papua dan menjalankan keinginan mereka untuk mendirikan kemerdekaan resmi."
Indonesia tidak akan menyerah begitu saja
Setiap tahun, perjuangan kemerdekaan menjadi semakin mendesak bagi orang Papua karena perubahan iklim dan penggundulan hutan.
Seperti banyak belahan dunia lainnya, lanskap Papua Barat diserahkan untuk proyek pembangunan.
Andrews-Paul mengatakan dalam banyak kasus, masyarakat adat "tertipu" untuk menyerahkan tanah mereka dengan janji yang tidak dipenuhi.
“Indonesia telah mengeksploitasi sumber daya alam kita dan membunuh ribuan kita, padahal kita masyarakat adat tahu bagaimana melindungi bumi,” katanya.
"Nugini adalah rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia, yang menjembatani Papua Barat dan PNG, tetapi sedang diserang."
Provinsi Papua juga membanggakan tambang emas terbesar di dunia, tetapi penduduknya tetap termasuk yang termiskin di Indonesia.
"Inilah sebabnya mengapa orang Papua Barat berjuang untuk hak menentukan nasib sendiri. Kami hanya ingin pulau kami kembali," kata Andrews-Paul.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, menolak legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.
"Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamirkan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?" katanya kepada ABC.
“Kembalinya Papua ke Indonesia sebagai negara penerus Hindia Belanda; koloni yang membentang dari barat di Aceh hingga timur di Papua; sudah final.
"Proses pemindahan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB."
Untuk saat ini, para aktivis berharap acara pengibaran bendera Bintang Kejora hari ini akan menarik perhatian internasional kepada perjuangan yang telah mencapai titik kritis.
"Resikonya besar jika ingin merayakannya," kata Raki Ap.
“Tapi karena momentum global, banyak orang West Papua yang berani ... karena sentimen begitu dalam di setiap Pribumi West Papua.
"Keinginan untuk kebebasan ada di mana-mana."