Veronica Koman, Tokoh Revolusi West Papua

Aktivis Papua Barat dan pengacara hak asasi manusia Indonesia Veronica Koman, mengkritik tindakan keras militer baru-baru ini di dua provinsi di Papua dan Papua Barat, dalam webinar yang diselenggarakan Selandia Baru pada akhir pekan.

Pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk mencegah pemberontakan seperti tahun lalu, ketika pemberontakan itu melawan rasisme dan penentuan nasib sendiri, itulah yang terjadi di lapangan,” ujar pengacara di pengasingan Veronica Koman, dikutip Pacific Media Watch.

Dia juga menyoroti beberapa temuan dari laporan terbaru dari kelompok hak asasi manusia Indonesia yang berbasis di London TAPOL, West Papua Uprising 2019, dan mengatakan rakyat menginginkan kebenaran.

Laporan tersebut mengatakan bahwa lebih dari 40.000 penduduk asli Papua Barat telah mengungsi karena tindakan keras militer. Dan lebih dari 300 orang telah meninggal.

Pemberontakan Papua Barat juga mengungkapkan bahwa sebagian orang diduga dibunuh oleh militer Indonesia, sebagian meninggal karena gizi buruk, dan sebagian lainnya karena sakit di kampung-kampung pengungsi.

Koman mengatakan, jumlah korban yang tercatat dalam laporan itu lebih sedikit dari jumlah sebenarnya.

Krisis Papua Barat (khususnya di wilayah Nduga dan Intan Jaya), sekarang menjadi perhatian utama sejak pendeta ketiga terbunuh, menurut Victor Yeimo, juru bicara internasional untuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah organisasi perlawanan sipil yang memobilisasi dan mengadvokasi Hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri atas kemerdekaan.

Pembicara webinar lainnya adalah Ronny Kareni, seorang musisi dan aktivis Papua Barat, dan seorang pekerja muda pelibatan komunitas yang berbasis di Australia. Webinar #PapuanLivesMatter ini dimoderatori oleh mantan anggota parlemen Hijau Catherine Delahunty dan diskusi dibuka pada hari ulang tahunnya kemarin.

Kasus Veronica Koman: Saat Kebebasan Dipetimatikan

Veronica Koman. (Foto: ACFID/ Indonesia Melbourne)

KAMPANYE INTERNASIONAL

Grup West Papuan Action Auckland menyelenggarakan webinar dengan topik situasi politik saat ini, penolakan terhadap rencana “otonomi khusus” oleh Indonesia, dan kampanye untuk membebaskan Papua Barat di lapangan dan internasional.

Dalam sesi pembukaan, Delahunty menjelaskan bahwa informasi yang dibahas dalam webinar tersebut akan digunakan untuk pendidikan politik Aotearoa Selandia Baru dan politisi lokal yang “sangat lamban” mengangkat isu HAM dan kemerdekaan Papua Barat.

“Sekarang, seperti yang Anda ketahui, situasi di Papua Barat telah menjadi sangat serius selama bertahun-tahun dan terus menjadi masalah besar. Dan pentingnya gerakan solidaritas di seluruh dunia ini tidak bisa dianggap remeh,” ucap Delahunty, dilansir dari Pacific Media Watch.

Victor Yeimo mengatakan, pembunuhan baru-baru ini terhadap seorang katekis Katolik di Intan Jaya telah menambah keresahan bagi penduduk asli Papua Barat.

“Dalam tiga bulan terakhir kami melihat bahwa militer Indonesia telah menembak pendeta kami dan juga seorang katekis Katolik,” imbuhnya.

PENENTANGAN TERHADAP ‘OTONOMI KHUSUS’

Kareni, Koman, dan Yeimo mengatakan, status “otonomi khusus” yang diberlakukan Indonesia bukanlah solusi bagi aspirasi masyarakat adat Papua Barat.

Kebanyakan orang Papua menolak undang-undang Otonomi Khusus dan menginginkan referendum kemerdekaan.

“Saat ini sudah ada 90 organisasi yang ikut atau menandatangani petisi referendum. Webinar, seminar, dan pernyataan pers terus berlanjut dari hari ke hari untuk menolak perpanjangan otonomi khusus di Papua Barat,” ungkap Yeimo.

Koman mengatakan, otonomi khusus merupakan bagian dari praktik penjajahan Indonesia terhadap masyarakat adat Papua Barat.

“Otonomi khusus telah digunakan oleh Indonesia untuk menutupi kolonialisme, dan kolonialisme tetap menjadi senjata. Inilah yang sebenarnya sedang diciptakan Indonesia, perang kelas antara elit Papua Barat melawan akar rumput,” tutur Koman, dinukil dari Pacific Media Watch.

Kareni menuturkan, status otonomi khusus dijadikan kampanye oleh pemerintah Indonesia.

Hal itu selalu dijadikan propaganda pemerintah di forum internasional, dengan mengatakan bahwa masyarakat Papua Barat diberi hak penuh untuk mengatur diri sendiri melalui undang-undang otonomi khusus, sehingga yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah lebih banyak pembangunan, katanya.

“Dalam 10 tahun ‘otonomi khusus’, masyarakat Papua Barat menolaknya dan juga membuat pengumuman besar bahwa itu telah gagal, dan sekarang kita memasuki dua dekade. Dan sekarang (pemerintah Indonesia) ingin memperluasnya lebih jauh.”

DAMPAK BESAR PADA MASYARAKAT

“Ini hanya untuk melanjutkan kepentingan mereka yang lebih besar (atas) investasi asing ekonomi di kawasan, dan itu akan berdampak besar pada martabat, tanah, dan juga lingkungan dan setiap masalah yang kita bicarakan hari ini.”

Meski Koman dan Yeimo adalah orang “paling dicari” oleh pemerintah Indonesia, mereka tetap konsisten aktif dan sangat mempertaruhkan nyawa mereka dalam mengkampanyekan penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua Barat.

Koman menyoroti hasil kerja advokasinya dalam menyebarkan informasi, nyawanya terancam di Indonesia.

Meski menghadapi risiko ini, ia terus mengadvokasi isu tersebut di tingkat internasional.

“Saya memiliki misi pribadi. Kenapa saya fokus menyebarkan informasi tentang Papua Barat karena saya berasal dari sana,” ujarnya, dikutip Pacific Media Watch.

“Saya dulu orang yang sangat nasionalis dan itu karena saya tidak tahu apa-apa tentang Papua Barat. Dan saya percaya bahwa rakyat Indonesia tidak tahu apa yang sedang terjadi, itulah mengapa saya pikir Papua Barat tidak membutuhkan propaganda apa pun.”

“Rakyat hanya butuh kebenaran tentang apa yang terjadi di Papua Barat,” ujarnya menekankan.

Victor Yeimo dan Veronica Koman sama-sama mengatakan bahwa gerakan solidaritas untuk Papua Barat di Indonesia semakin kuat.

“Itu juga terjadi di seluruh dunia,” tutur Kareni.

Panel webinar ini mengajak orang-orang Aotearoa Selandia Baru, orang-orang di Pasifik, dan lainnya di seluruh dunia, untuk bergabung dalam perjuangan solidaritas Papua Barat, Pacific Media Watch melaporkan.

Penerjemah dan editor: Aziza Larasati

Keterangan foto utama: Seorang anak laki-laki membantu membentangkan bendera nasionalis Papua Barat, yang dikenal sebagai Bintang Kejora. (Foto: Francesco Vincenzi/IPS)

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara hak asasi manusia Veronica Koman mengatakan telah memberikan data tahanan politik dan korban tewas di Papua kepada Presiden Joko Widodo. Data itu diserahkan kepada Jokowi, Senin, 10 Februari 2020 waktu Australia. Namun Veronica enggan menjelaskan mekanisme penyerahan data tersebut ke presiden.

"Jadi kami tim memutuskan untuk enggak perlu terlalu fokus bagaimana cara penyerahannya. Tapi kita fokus pada substansi bahwa Presiden sudah kantongi datanya," kata Veronica ketika dihubungi Tempo, Senin, 10 Februari 2020.

Veronica menegaskan bahwa data itu secara langsung telah diberikan oleh timnya kepada Presiden Jokowi. Ihwal prosedur penyerahan maupun tanggapan lebih lenjut mengenai penyerahan data itu, Veronica meminta Tempo bertanya kepada Presiden secara langsung.

"Diserahkan ke Pak Jokowi. Lokasi di... Kami menolak (memberitahu) karena kami enggak mau fokus ke prosedur. Kami mau fokus ke substansi. Tapi dipastikan sudah diterima Jokowi. Cek ke Jokowi dan tim gimana tanggapannya," 

ujarnya.

© Copyright (c) 2016 TEMPO.CO foto

Data yang diberikan kepada Presiden Jokowi, kata Veronica, di antaranya adalah nama dan lokasi penahanan terhadap 57 orang tahanan politik di tujuh kota di Indonesia, serta nama 243 korban tewas akibat bentrok dengan militer di Nduga, Papua Barat.

"Selama ini kita bertanya-tanya, Presiden tahu enggak, ya, jumlah korban? Nah, sekarang kan sudah diserahkan ke Presiden. Jadi kita sedang nantikan gimana akan tindaklanjuti. Karena kita lihat Presiden Jokowi profilnya begitu peduli dengan Papua," ujar Veronica.

Pihaknya menutut agar Presiden Jokowi dapat menindaklanjuti data tahanan politik dan operasi militer di Nduga. Menurut Veronica, dua hal itu merupakan masalah yang mendesak untuk diselesaikan.

Dia pun menunggu Jokowi melakukan tindak lanjut nyata. Sebab, menurut Veronica, dalam rapat parlemen di Australia, Jokowi menegaskan komitmennya menjamin hak asasi manusia di Papua.

"Tapi kami inginnya tindakan nyata. Jangan retorika lagi. Kami kan tentukan lokasi (penahanannya) dimana, jelas tuh polres, rutan. Jadi Presiden itu kan panglima negara tertinggi. Beliau bisa (perintahkan) lepas (tahanan) dan menarik pasukan," 

ucap Veronica.

HALIDA BUNGA FISANDRA

TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah aktivis menyerahkan data tahanan politik dan korban tewas Papua kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tengah berkunjung ke Canberra, Australia.
Data itu diserahkan pada Senin siang, 10 Februari 2020, waktu setempat. Salah satu aktivis dan pengacara HAM, Veronica Koman, mengatakan pihaknya juga mendesak agar krisis politik dan kemanusiaan di Papua segera dihentikan.

© Copyright (c) 2016 TEMPO.CO foto

Untuk itu, dia meminta pemerintah Australia membahas pelanggaran HAM di Papua dengan Presiden Jokowi dalan pertemuan bilateral yang akan digelar pekan ini.

“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," 

kata Veronica melalui siaran persnya.

"Kami juga menyerahkan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian,” ujarnya.

Veronica berujar di awal periode pertamanya pada 2015, Presiden Jokowi membebaskan lima tahanan politik Papua. Hal ini dipandang masyarakat sebagai langkah yang penuh dengan harapan baru bagi Papua.

"Namun pada awal dari periode keduanya saat ini, terdapat 57 orang yang dikenakan makar yang sedang menunggu sidang. Langkah ini hanya akan memperburuk konflik di Papua," katanya.

Selain itu, Veronica menyebut sejumlah gubernur, bupati, pimpinan gereja, pimpinan adat, akademisi, aktivis dan mahasiswa telah memohon kepada Presiden Jokowi untuk menarik pasukan dari Nduga sejak Desember 2018. Namun, permintaan itu tidak pernah diindahkan.

Veronica mengatakan Presiden Jokowi secara langsung telah memegang data nama tahanan dan korban tewas di Papua. "Termasuk nama-nama dari 110 anak-anak dari total 243 sipil yang meninggal, akankah Presiden tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut?” ujarnya.

HALIDA BUNGA FISANDRA

Veronica has remained defiant in the face of online abuse and what she calls 'politically motivated' charges.

Asked her advice to law students aspiring to follow in her footsteps as human rights advocates, Veronica notes a main source of strength is often closer than you might think.

News Desk - The Jakarta Post

Human rights lawyer Veronica Koman (tribunnews/-)

Human rights lawyer Veronica Koman met with the Australian parliament's human rights subcommittee on Wednesday to speak with its members about the current situation in West Papua.

In a Facebook post about the visit, Veronica said that, together with Amnesty International Australia, she asked the Australian federal government to "do more to help stop the bloodshed in West Papua".

"[The MPs] were enthusiastic and asked many questions because they have heard of the unrest but do not know the details," she said.

Previously, Veronica had also met with United Nations high commissioner for human rights Michelle Bachelet in Sydney.

"I updated her about the current crisis gripping West Papua, particularly about the security approach by the Indonesian government, the displacement of civilians and the massive clampdown on freedom of expression, including arrests of peaceful activists," Veronica said in a Facebook post on Thursday.

Veronica, a lawyer for the Papuan Student Alliance, is currently wanted by the East Java Police who accuse her of provoking the protests and riots in Papua and West Papua that started in August.

She has been named a suspect for allegedly violating four laws: the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, Law No. 1/1946 on misinformation, Article 160 of the Criminal Code and Law 40/2008 on the eradication of racial and ethnic discrimination.

Veronica has denied the charges, saying that the police have "overstepped their authority and gone over the top with exaggerations in an attempt to criminalize [her actions]". (kmt)

Selama beberapa dekade, pemerintah Indonesia telah beroperasi dengan impunitas relatif di Papua Barat. Pengacara Hak Asasi Manusia Veronica Koman berbicara dengan SBS pada bulan Juni tentang misinya untuk mengungkap vandalisme lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi paling timur tersebut. Berikut pengakuannya.

• Baca juga: Bawa Interpol, Polri Tetapkan Veronica Koman Tersangka Kerusuhan Papua

Oleh: Kylie Grey (SBS News/Dateline)

• Veronica Koman hidup dalam ketakutan.

Setelah menunjukkan dukungannya untuk kemerdekaan Papua Barat, pemerintah Indonesia mengancam pengacara HAM itu hingga enam tahun penjara.

Dia juga menerima ancaman kematian dan pemerkosaan dari sesama orang Indonesia. Dia tidak pernah tinggal di satu tempat selama lebih dari beberapa malam.

Pada bulan Februari tahun ini, Koman mengunggah video ke Twitter. Video itu menunjukkan seorang bocah lelaki Papua Barat berusia 16 tahun yang terborgol ke tanah seiring seorang polisi Indonesia mengalungkan seekor ular besar di sekitar tubuhnya.

Bocah itu dituduh mencuri ponsel.

Video itu beredar, menarik perhatian Komisaris Hak Asasi Manusia PBB dan anggota parlemen di Parlemen Inggris. Mereka menuntut jawaban dari Indonesia.

Sekarang dunia menyaksikan—dan janji Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Papua Barat dan kesejahteraan penduduk di sana mulai terurai.

***

Hingga baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah mencegah jurnalis internasional menyaksikan apa yang terjadi pada masyarakat adat dan lingkungan di Papua Barat; sebuah semenanjung yang diduduki oleh Belanda hingga pertengahan tahun 1960-an, yang sekarang menjadi provinsi Indonesia.

Papua Barat kaya akan sumber daya alam, menjadikannya ‘angsa emas’ bagi operator pertambangan, perusahaan gas, industri penebangan, dan pemegang saham luar negeri. Pemerintah Indonesia memegang saham mayoritas Freeport yang mengoperasikan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua.

Terlepas dari sumber daya alamnya, Papua Barat masih menjadi daerah termiskin di Indonesia.

Koman mengatakan kepada Dateline bahwa beberapa orang Indonesia menganggap orang Papua Barat sebagai ‘sub-manusia’ dan sering menyebut mereka sebagai ‘monyet’.

Dengan bantuan media sosial, sekutu negara-negara Pasifik seperti Vanuatu dan kelompok lobi global yang kuat seperti Word Council of Churches, gerakan kemerdekaan Papua Barat terus mengumpulkan dukungan internasional.

Indonesia cukup khawatir dengan citranya di Pasifik, dan menjanjikan uang bantuan sebagai imbalan atas dukungan kedaulatan mereka.

Bagi masyarakat Papua Barat, strategi terbesar mereka adalah kelompok muda Indonesia yang berpendidikan, yang mendukung hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Pada bulan November 2016, Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat dibentuk setelah sekelompok orang Indonesia menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Akses Internet di Papua
Petugas polisi berjaga-jaga saat protes di Mimika, Papua, Indonesia, 21 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Sevianto Pakiding)

PENGORBANAN UNTUK BERSUARA

Petugas polisi berjaga-jaga saat protes di Mimika, Papua, Indonesia, 21 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Sevianto Pakiding)

Veronica Koman adalah sosok yang jarang ditemukan. Dia adalah satu dari sedikit pengacara yang mewakili orang Papua Barat melawan pemerintah Indonesia.

Itu juga membutuhkan pengorbanan pribadi yang besar.

Kunjungannya baru-baru ini ke Sydney adalah kesempatan langka untuk membicarakan pekerjaannya dengan aman setelah mewakili tiga orang Papua Barat dalam pengadilan makar di Timika—dekat perusahaan Tambang Grasberg milik Freeport.

Terlepas dari upaya terbaiknya, ketiga orang itu masuk dalam daftar panjang tahanan politik Papua Barat yang menerima hukuman antara delapan bulan hingga dua tahun karena ‘paksaan dan pemberontakan’.

Kasus ini hanyalah satu dari banyak kasus yang membuat Veronica Koman dan mereka yang membela orang Papua Barat kewalahan.

Tidak ada seorang pun dari militer atau polisi Indonesia yang pernah dihukum.

“Bulan lalu ada dua orang Papua Barat yang tewas dalam tahanan,” Koman menjelaskan. “Saya berbicara dengan keluarga dan beberapa orang di dalam penjara juga. Investigasi awal saya mengungkapkan bahwa mereka disiksa sampai mati dan tidak ada yang dilakukan hingga sekarang, tidak ada investigasi, tidak ada apa pun.”

“Kasus ini sangat berat dan tidak ada seorang pun dari militer atau polisi Indonesia yang pernah dihukum. Kami bahkan tidak membawa sebagian besar kasus ke pengadilan lagi,” katanya.

Sebaliknya, Koman dan rekan-rekannya dari Papua Barat mendokumentasikan apa yang terjadi, dengan harapan bahwa suatu hari PBB dan komunitas internasional akan melakukan intervensi dan para keluarga akan mendapatkan keadilan.

PROPAGANDA DAN ANCAMAN KEMATIAN

Selain bertarung di pengadilan, Veronica Koman juga berjuang melalui perang propaganda online, di mana ia telah ditunjuk melakukan makar.

“Justru karena mereka tidak dapat menandingi data saya tentang kasus-kasus hak asasi manusia sehingga mereka mengejar saya sebagai individu,” katanya.

“Mereka berusaha membuat saya terlihat seperti saya bukan orang yang kredibel. Mereka mengatakan bahwa saya adalah penyebar hoaks. Indonesia adalah pengguna twitter yang besar, salah satu yang terbesar di seluruh dunia, jadi saya menuliskan apa yang terjadi di Papua Barat melalui akun twitter saya.”

Walau ancaman online telah menjadi hal biasa, namun pada Desember 2018 Koman terpaksa melindungi dirinya di dalam kantor LSM ketika gerombolan warga sipil yang marah di Surabaya menyerukan namanya setelah protes kemerdekaan oleh mahasiswa Papua Barat.

Dia adalah pengacara yang mewakili para demonstran yang terdiri dari 300 orang.

• Baca juga: Polisi Selidiki Pelempar Karung Berisi Ular ke Asrama Mahasiswa Papua

“Saya dilempari batu, saya dihina secara rasis, orang-orang berteriak pada saya, ‘Anda pengkhianat, apakah Anda mendanai ini? Anda orang China pasti mendanai separatisme ini, Anda pengkhianat, keluar dari negara ini, kami akan membunuh Anda’.”

“Aktivis senior mengatakan bahwa saya harus keluar dari negara ini. Saya melakukannya, dan beberapa hari setelah itu beberapa ormas datang ke kantor, mereka mencari saya.”

Sebuah mobil hangus terbakar setelah kerusuhan di Jayapura, Papua, Indonesia, 30 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Gusti Tanati)

PERSPEKTIF INDONESIA: ‘MEREKA BODOH, MEREKA TIDAK BERADAB’

Seperti banyak orang Indonesia lainnya, ketika kecil, Veronica mengetahui bahwa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia dan bahwa uang Indonesia membantu provinsi termiskin di Indonesia itu untuk berkembang.

“Kebanyakan orang Indonesia berpikir jika Papua Barat merdeka mereka tidak akan tahu bagaimana mengatur diri mereka sendiri; mereka bodoh, mereka tidak beradab, mereka tidak tahu bagaimana mengatur diri mereka sendiri, mereka akan hancur jika mereka berpisah dari kami,” katanya.

“Di sekolah saya ingat dari pengalaman pribadi kami, kami diajari bahwa selama tahun 1960-an, Presiden Sukarno begitu heroik karena membebaskan rakyat Papua Barat dari Belanda. Kemudian saya menemukan kemudian dari orang Papua Barat bahwa kebanyakan orang Papua Barat berpikir bahwa saat itu adalah awal dari pendudukan Indonesia.”

“Ketika saya mulai menggali lebih dalam pada materi bahasa Inggris tentang apa yang terjadi di Papua Barat, saya menemukan materi dalam jurnalis akademik dari Universitas Yale dan Universitas Sydney yang menggambarkan ‘genosida gerak lambat’.”

Papua Bergejolak, Indonesia Batasi Pengunjung Asing
Sebuah mobil hangus terbakar setelah kerusuhan di Jayapura, Papua, Indonesia, 30 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Gusti Tanati)

19 ORANG INDONESIA TERBUNUH, 35.000 ORANG PAPUA BARAT MENGUNGSI

TNI telah berkonflik melawan pejuang pro-kemerdekaan Papua Barat atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) di Kabupaten Nduga, Dataran Tinggi Tengah Papua Barat.

Kekerasan di Dataran Tinggi Tengah meningkat setelah tentara kemerdekaan Papua Barat membunuh 19 orang Indonesia yang bekerja di jalan raya Trans-Papua pada bulan Desember 2018, seiring konflik mengenai pembangunan semakin meningkat.

Bulan itu, sebuah laporan di The Saturday Paper oleh Mark Davis dan John Martinkus merinci mengenai bom yang dijatuhkan, desa-desa dibakar, dan tuduhan penggunaan fosfor putih pada warga sipil. Indonesia telah membantah klaim tersebut.

Sebuah laporan Al Jazeera berikutnya memperkirakan bahwa konflik di Nduga telah memaksa 35.000 orang meninggalkan rumah mereka.

Banyak yang sekarang kelaparan. Namun, laporan baru-baru ini mengatakan bahwa sejumlah kecil bantuan makanan telah dikirimkan oleh Kementerian Sosial.

Pada bulan Maret tahun ini, Koman menyampaikan pernyataan kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, untuk menyerukan diakhirinya operasi polisi dan militer di Nduga.

Dia menyerukan dipulangkannya ribuan pengungsi internal serta penyelidikan independen terhadap dugaan kekejaman yang terjadi di sana.

REFERENDUM YANG GAGAL, DEKOLONISASI, DAN ANGSA EMAS

Awal dari perjuangan Papua Barat di Indonesia dimulai ketika Papua mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda pada 1 Desember 1961. Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia mulai menegaskan klaimnya atas provinsi tersebut.

Referendum kemerdekaan berikutnya, yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera atau Act of Free Choice) diadakan pada tahun 1969. Namun legitimasinya telah dipertanyakan setelah 1.026 orang Papua Barat dipaksa memilih bergabung dengan Indonesia dari populasi 800.000 orang. Pemungutan suara itu kemudian diejek sebagai ‘Act of No Choice’.

Lima puluh tahun setelah pemungutan suara itu, referendum masih bisa menghadirkan kesempatan untuk kemerdekaan Papua Barat.

Pada bulan Mei tahun ini, anggota parlemen Inggris Robert Courts berbicara di House of Commons, mencatat bahwa: “Pertanyaan tentang legitimasi Act of Free Choice melemahkan legitimasi pemerintahan Indonesia di Papua Barat.”

Yang semakin memperumit dorongan untuk menentukan nasib sendiri adalah, menjadikan orang Indonesia sebagai wakil ketua komite dekolonisasi—satu mekanisme PBB yang dapat memicu referendum baru untuk orang Papua Barat.

PARALEL DENGAN TIMOR LESTE

Kekayaan Papua Barat berbeda dengan Timor Leste, yang diberi referendum kemerdekaan pada tahun 1999 setelah 24 tahun berada di bawah pemerintahan Indonesia.

• Baca juga: HRW: Pemerintah Harus Selidiki Kasus Kematian Demonstran Papua

Setelah 79 persen pemilih memilih kemerdekaan, kekerasan meletus di seluruh negeri yang dipimpin oleh milisi anti-kemerdekaan dan Tentara Nasional Indonesia, menyebabkan antara 1.000-2.000 orang tewas sebelum pasukan penjaga perdamaian Australia tiba untuk memulihkan ketertiban.

Bulan lalu, Timor Leste menandai 20 tahun sejak referendum kemerdekaan. Dan setelah melakukan pengorbanannya sendiri, Veronica Koman telah meminta Australia untuk memainkan peran dalam konflik Papua Barat.

“Australia telah diam mengenai masalah Papua Barat, mungkin karena Perjanjian Lombok (perjanjian keamanan bilateral antara Indonesia dan Australia),” katanya.

“Setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan ini harus diutamakan dibanding perjanjian bilateral. Saya pikir Australia harus mengambil kepemimpinan seperti itu lagi di Pasifik dalam masalah Papua Barat seperti yang terjadi pada Timor Timur.”

“Pada akhirnya, konflik yang tidak pernah berakhir di Papua Barat hanya akan diselesaikan dengan referendum kemerdekaan.”

Akankah dunia terus berpaling ketika rakyat Papua Barat dan budaya mereka menghilang dalam catatan jurnal akademik?

Tidak jika Veronica Koman dapat membantu mereka.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Veronica Koman adalah satu dari sedikit pengacara yang mewakili orang Papua Barat. (Foto: Dateline)