Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label WPNCL. Show all posts
Showing posts with label WPNCL. Show all posts

Saturday, 19 June 2021

The MSG Leaders Summit in Noumea is faced with the task of bringing to an end the biggest tragedy

The MSG Leaders Summit in Noumea is faced with the task of bringing to an end the biggest tragedy to come out of the thesis of decolonisation, and how it has traumatised Melanesia so much over the past 60 years since 1961.

West Papua was to have been the first Melanesian country to have gained statehood if not for the Indonesian invasion. Today the dream of independence is as strong as first kindled by the Dutch, and hence the preparation for independence started in 1961. The Dutch knew West Papua would make it one day and be a global player like the rest of Melanesia do today because they became sovereign and independent through all the years West Papua chased its dream of self - determination. At the time the 'Fraud of West Papua' was scripted by the US under the label, 'stone - aged cannibals' who cannot impact on human civilisation, there was no MSG or Pacific Islands Forum which would have cushioned the fallacies and therefore push West Papua into statehood and sovereignty. The US knew its interests were the biblical truth, and that truth prevailed, but today the story is different. There is no 'US Interest' to give in to.
If West Papua must be free because of the children, that would be also a biblical truth. Papuans hope for independence would be driven today in a large measure due to the children of West Papuan. 

According to the official Indonesian version, there are no indigenous people in West Papua, and the rest of Indonesia for that matter so attrocities are legitimate state practice. In this scheme of things, the children of West Papua have no future in the former Dutch colony and an occupied territory.

The law is clear. The UN Convention on the Rights of the Child, to which Indonesia is a party, says children should not be separated from their families for whatever reason, even poverty. And Indonesia's Child Protection Act includes a five-year jail penalty for those who convert a child to religion different from their family's. In West Papua, religious leaders have little doubt that removing children is part of a broader effort to overwhelm the indigenous population; "It is Indonesia's long-term project to make Papua an Islamic place," says the head of the province's Baptist church, Socratez Yoman. "If Jakarta wants to educate Papuan children," says Christian leader Benny Giay, "why don't they build schools in Papua?"

Indonesia tried to push its reform packages to keep West Papua a part of Indonesia featured by the Special Autonomy Law or OTSUS and another offshoot, UP4B, which have failed to yield the outcomes expected by the Papuans. The Papuans expected self -determination to come on the back of these reform packages, flowing from the 14 Points Proclaimed by US President Woodrow Wilson in 1918 at Versailles that all colonial possessions be relieved, and the indigenous people let free. West Papuans know they qualified to be free in 1961.
So the question of MSG pussy - footing and masturbating about in terms of lack of data, hence the need for a fact - finding MSG Mission to West Papua in the next 6 months is baffling to an educated humanity in Melanesia and the Pacific. 

The decoy is a big laugh, and means we cannot define the collective national interests of the Melanesian Confederation. Definitely, West Papua's freedom is a national security interest for PNG, Melanesia, and the Pacific region. It was the 'US Interest' that gave birth to the West Papua Conflict, and MSG must stand ready to redress the conflict. 1 million Papuans lie in the graves whispering 'merdeka' silently, and their eyes still open, to be closed when the issue of independence is settled in their favor. It is the Melanesian spirituality that kept Melanesia alive for 60,000 years, a healing that must take place.The stolen children of West Papua who were taken to Java to be 'Indonesianised' was suggested as a policy in the early stages of the occupation industry by Indonesian government authorities and its military but dropped because it was inhuman.It means Indonesia is more medieval now than in 1961.

MSG, despite the arguments cooked up by 'Indonesianised' Papuans who can only speak for 60 years of Indonesian presence in West Papua, must take full responsibility to free West Papua. US didnot. Australia looked away. The Dutch were told to stand outside or get lost. Indonesia just wants to eat. 

The Melanesian Machiavelli must prevail as it has for 60,000 years. Give West Papua the opportunity to prove to the world that Papuans, and Melanesians, are today educated and stand ready to meet the bar of international society.
A referendum is in order, and Indonesia, there is one message. Get ready to blaze out of West Papua! Read the trend here: http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/pacific-beat/msg-formal-invitation-a-major-stepforward-in-west-papua-battle/1141736

Friday, 13 November 2020

Dari Kantor United LIberation Movement for West Papua (ULMWP), Salah Satu Pilar ULMWP Ancam Walkout dari KTT ULMWP Bulan ini

MELANESIA.News mendapatkan informasi dari lapangan, bahwa hari ini telah terjadi debat berkepanjangan membahas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ULMWP yang akan diselenggarakan oleh Komite Eksekutif setelah Komite Eksekutif mengesahkan UUDS Negara Republik West Papua pada pertengahan bulan lalu.

Pertanyaan yang sering diajukan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki pemberlakuan UUDS NRWP (Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik West Papua) ialah 

  • Kenapa harus cepat-cepat? 
  • Kenapa harus hubungkan UUDS NRWP dengan Otsus?

Dalilnya ialah, kita harus fokus kepada agenda ULMWP, yaitu menjadi anggota penuh di MSG dan melakukan kampanye-kampanye politik di pentas politik internasional karena sudah ada banyak kemajuan yang telah terjadi.

Dari dua pertanyaan dan satu dalil ini tergambar jelas bagi Melanesia.News bahwa dua pertanyaan ini keluar dari otak politik NKRI, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan menurut kepentingan NKRI. Hanya NKRI-lah yang akan menanyakan, apa hubungan UUDS NRWP dengan UU Otsus, karena mereka mau bahwa UU Otsus tetap berjalan dan tidak boleh dihalangi oleh UUDS NRWP.

Skenario-nya ialah bahwa ULMWP sibuk dengan urusan-urusan luar negeri saja, tidak usaha mengatur di dalam negeri, karena di dalam negeri NKRI sudah punya UU Otsus dan sudah punya 5 provinsi yang mewakili Melanesia duduk di MSG sebagai anggota Asosiasi, satu tingkat di atas status keanggotaan ULMWP.

Apa pendapat anda?

  1. Apakah pengesahan UUDS NRWP menunggu UU Otsus disahkan dulu?
  2. Apakah kita harus berhentu menghubungkan UUDS NRWP dengan Otsus NKRI karena kita sudah punya agenda keanggotaan di MSG?
  3. Apaah pengesahan UUDS NRWP merugikan perjuangan Papua Merdeka? Dari sisi manakah kerugian itu?. 

Saturday, 24 October 2020

Pejuang Papua Akan Menghadapi Proses Penegakkan Hukum Tuhan dan Proses Penegakkan Hukum Alam

 Setiap kita akan diseleksi oleh dua proses tersebut.

Oleh Jack Wanggai, Jubir Departemen Politik ULMWP.


Pro kontra deklarasi UUDS ULMWP dengan organisasi sayap Pagar Bangsa..

Saya kira mereka yg kontra dgn ULMWP adalah juga peserta dan menjadi delegasi resmi TPN PB OPM skaligus terlibat dalam kegiatan Univication Leaders West Papua di Vanuatu.

Kegiatan ini berlangsung pd tanggal 25 November - 6 Desember dan mendeklarasikan lahirnya ULMWP pada tgl 6 Desember 2014 di Port Villa - Vanuatu.

Pada deklarasi ULMWP itu diikat dengan DOA PASTORAL dan SUMPAH ADAT MELANESIA.

Ingat bahwa hal ini SAKRAL.

Jadi sebagian aktivis yang belakangan tidak punya referensi baik terkait proses perjalanan sejarah perjuangan bangsa Papua pasca meninggalnya Alm Bapak Dortheys Hiyo Eluai pada tahun 2001, hingga terjadi KONSESNSUS POLITIK BANGSA PAPUA pada tahun 2010 dan menetapkan 10 orang KOLEKTIF LEADERS BANGSA PAPUA.

Satu dari keputusan KONSENSUS BANGSA PAPUA adalah diperlukan KONGRES RAKYAT PAPUA III untuk memilih Pemimpin Politik Bangsa Papua. Dan hal itu telah terlaksana pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus - Padang Bulan Jayapura.

Kongres tersebut memilih dan menetapkan Bapak Forkorus Yaboisembut sbg Presiden dan Ev. EDISON WAROMI, SH sebagai Perdana Menteri NRFPB.

Dalam perjalanan hasil Kongres III itu tidak mendapat dukungan dari KNPB secara organisasi meskipun para aktivis KNPB turut hadir dalam kegiatan KONGRESS III tersebut.

JONNA WENDA tampil sebagai utusan resmi pada acara kongres tersebut dan membacakan Naska sikap TPN PB.


Saat yang bersamaan pula, pada kongres itu, bapak Drs.Septinus Paiki hadir dan membacakan pandangan politik dari WPNCL.

Kehadiran para aktivis dari berbagai wilayah studi dan VII wilayah adat Papua menyaksikan peristiwa bersejarah itu.

Belakangan mereka yang hadir di Kongres tersebut keraskan hati dan tidak mengakui NRFPB.

Persatuan bangsa Papua dilihat masih mengalami tantangan dan hambatan dari para organisasi dan aktivis Papua.

Tantangan itu berdampak kepada diplomasi dan dukungan Papua di MSG, PIF , dan ACP, bahkan NGO'S dan uni eropa.

Para leaders Melanesia melihat konsdisi orang Papua yang tidak bersatu, itu dibuktikan dgn munculnya beberapa proposal yg masuk ke sekretariat MSG di NOUMEA KANAKY, dan negara melanesia lainnya.

Maka diusulkan utk perlu ada satu pertemuan konsolidasi untuk mempertemukan semua komponen perjuangan bangsa, baik force moral maupun force politik.

Karena itu, Vanuatu diminta sbg tuan rumah untuk melakukan pertemuan UNIVICATION LEADERS OF WEST PAPUA yang telah berlangsung pada bulan November - Desember 2014.

Semua pihak diundang untuk hadir ke Pertemuan Univiction itu, kesulitan finansial dan administrasi perjalanan delegasi yg terhambat baik dari tanah papua ke Vanuatu, faktor sabotase intelijen kolonial, itu membuat banyak delegasi tidak bisa tembus ke Vanuatu.

Pertemuan univication west papua leaders itu berlangsung dan ditandatangi oleh NRFPB, WPNCL dan PNWP/ KNPB.

Penandatangan kesepakatan itu yang kemudian dikenal dengan hari lahirnya ULMWP pada tgl 6 Desember 2014 di Lapangan Saralanna - Port Villa - Vanuatu.

Tuan Sebby Sambon dan Terryanus Sato adalah delegasi resmi dari TPN PB OPM yang turut hadir dan mendeklarasi lahirnya ULMWP.


Pada bulan februari 2015, aplikasi bangsa Papua diterima oleh sekretariat MSG dan melalui sidang tahunan MSG di SALOMON ISLAND, ULMWP diterima sebagai ANGGOTA OBSERVER/ ANGGOTA PENGAMAT pada organisasi ujung tombak Melanesia tersebut.

Ada sekian banyak aktivis Papua yang tidak tahu menahu tentang perjalanan sejarah ini.

Ada juga banyak aktivis yang sudah tahu tentang hal itu, bahkan ada yang terlibat dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa ini, tetapi hari ini mereka tidak konsisten dalam keputusan politik bangaa Papua.

Pada deklarasi ULMWP itu diikat dengan DOA AGUNG pihak Gereja Pasifik, SUMPAH ADAT MELANESIA, perjanjian dan penyerahan makanan lokal dan Babi 5 ekor dan serta minum Cava sebagai simbol perjanjian adat melanesia di depan rumah adat /Honay milik dewan adat Vanuatu.

Hari ini di media sosial, ada sekian banyak narasi yang ditulis oleh kaki tangan intelijen kolonial dan bahkan ditulis oleh sesama aktivis Papua untuk meretakan dasar persatuan bangsa papua.

Papua diadu domba oleh para pejuang yang tidak konsisten dan diadu domba oleh mereka yang iri hati panggung politik.

Papua diadudomba oleh aktivis yang sentimen kesukuan, papua diadu domba oleh aktivis yang belum matang dalam sumber daya manusia, papua diadu domba oleh aktivis yang tinggi hati, angkuh dan sombong, papua diadu domba oleh aktivis yang tidak tahu perjalanan sejarah, papua diadu domba oleh aktivis yang hidup tidak takut Tuhan, Papua diadu domba oleh sesama Pejuang di dalam satu wadah organisasi, Papua diadu domba oleh pikiran orang perorangan alias pribadi dan memaksakan pikirannya mnjdi keputusan organisasi, pada hal tidak bgtu.

SADARLAH..

RAKYAT HARUS MEMILIH PEMIMPIN YANG RENDAH HATI DAN TIDAK ANGKUH.

RAKYAT HARUS MEMILIH PEMIMPIN YANG KONSISTEN DALAM MENJALANKAN KEPUTUSAN POLITIK BANGSA.

RAKYAT HARUS TUNDUK KEPADA PEMIMPIN YANG DIPILIH SECARA DEMOKRATIS.

RAKYAT HARUS PAHAM BAHWA KITA BUTUHKAN PEMIMPIN BANGSA YANG MAMPU MEYAKINKAN PUBLIK DUNIA.

DUNIA AKAN TERTAWA DAN MENYESAL KETIKA KITA BANGSA PAPUA TIDAK MENGHORMATI KETUA ULMWP TUAN BENNY WENDA YANG TELAH MENERIMA NOBEL/AWARDS dari Wali kota Oxfort Inggris.

Mereka yang tidak senang dengan ULMWP akan selalu membuat narasi narasi baru untuk mengelabui rakyat dan aktivis tentang perjalanan sejarah bangsa Papua seakan mereka tidak tahu tentang perjalanan sejarah yang kami tulis ini.

Saya melihat deklarasi itu sangat SAKRAL dan sangat berbahaya

Mereka sekarang bikin narasi untuk menghancurkan ULMWP, padahal meeeka juga adalah aktor dibalik lahirnya ULMWP.

Sunday, 5 February 2017

Tindak-Lanjut Arahan Senior OPM A. Ayamiseba: ULMWP Perlu Buka Pendaftaran Online & Offline

Menindak-lanjuti dua tulisan berjudul: Consolidation oleh Senior OPM Andy Ayamiseba yang diterbitkan lewat SPMNews, maka dengan ini, PMnews hendak menyampaikan usulan terbuka kepada ULMWP, Pak SekJend, Pak Jurubicara dan semua Anggota Eksekutif ULMWP untuk membuat dan menyebarkan FORMULIR KEANGGOTAAN ULMWP, secara Online, secara Offline sehingga semua organ perjuangan bangsa Papua dapat mendaftarkan diri secara luas dan menyeluruh.
 
Di website ULMWP perlu di buatkan tombol: Register Membership sehingga semua organ perjuangan Papua Merdeka bisa mendaftarkan diri. Tentu saja ada prosedur dan syarat verifikasi keanggotaan. Selanjutnya situs-situs lainnya seperti www.papuapost.com, www.suarapapua.com, www.freewestpapua.org dan lain-lain akan menambahkan Link Pendaftaran Online dan Formulir Pendaftaran Offline untuk di-download dan diisi.
 
Semua organisasi sayap politik, pemuda dan sayap militer dapat mendaftarkan diri, dengan prosedur dan format yang di-formulasikan oleh ULMWP, sehingga keanggotaan ULMWP menjadi jelas.
 
Degnan cara ini, secara khusus negara-negara Melanesia akan melihat dengan jelas, lebih jelas dan lebih kuat lagi, bangsa Papua benar-benar mau merdeka. Selama kami bergerilya kota di kawasan Melanesia, kami temukan ada pemimpin yang masih bingung, "Apakah West Papua memang mau merdeka, atau sebenarnya hanya minta sesuap nasi dari Jakarta?"
 
Kita juga bisa membuka pendaftaran dengan jenis keanggotaan yang berbeda seperti berikut:
  1. Full Membership
  2. Associate Membership
  3. Support Group
Dengan demikian semua organisasi milik Orang West Papua, dan organisasi milik Melanesia bisa mendaftarkan diri menjadi Full Membership dan Associate Membership. Sedangkan semua organisasi pendukung di seluruh dunia menjadi Anggota Support Group.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa masing-masing jenis keanggota dari tiga jenis di atas perlu disebutkan dalam FORMULIR PENDAFTARAN,
  1. Sumbangan Wajib Anggota dan
  2. Sumbangan Sukarella Anggota serta
  3. Sumbangan Support Group
 Tentu saja untuk mengoperasikan semua ini, kita perlu sebuah wadah yang jelas, organisasi dan menejemen personel dan keuangan yang jelas, accountable dan dapat diaudit.

Untuk itu secara politik hukum, dan dalam rangka penguatan organisasi ULMWP, kami usulkan ULMWP segera mempertimbangkan dan mensahkan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) yang telah disahkan oleh PNWP (Parlemen Nasional West Papua) supaya standar operasi dari semua organ dan semua pengurus, aturan dan hukuman jelas, dan kelihatan profesional, karena kita sedang mempersiapkan sebuah negara, bukan LSM atau gerakan masa biasa.
 
Tentu saja UURWP masih perlu amandemen di sana-sini, tetapi paling tidak ULMWP harus punya dasar hukum revolusi yang jelas. Tidak bisa kia jalankan ULMWP dengan basis kesepahaman dan kesepakatan entah tertulis atau lisan tetap tidak berupa hukum yang mengikat, hanya kesepakatan, tidak ada tanggungjawab, tidak ada kewajiban, tidak ada wewenang yang jelas.
 
Mari kita berikan indikasi yang jelas kepada para Kepala Negara-Negara Melanesia bahwa kita bangsa Papua sungguh-sungguh mau merdeka, kita tidak habiskan waktu keliling dunia hanya dalam membangun pamor pribadi, atau profile. Kita akhiri tuduhakn NKRI bahwa kita selalu kesana kemari cari makan saja, bukan untuk Papua Merdeka. 

Caranya?
 
Dudukkan perjuangan ini dengan 
  1. UU yang jelas, yang mengatur organisasi,tugas, taunggungjawab, wewenang yang jelas
  2. Lembaga ULMWP yang lebih ditata sebagaimana sebuah pemerintahan sehingga tidak terlihat hanya sebagai wadah berembuk dan masing-masing cari jalan urus bisnis politik pribadi, seperti yang ada sekarang.
  3. Dalam ULMWP harus ada penegakkan hukum, sehingga bagi organisasi atau pribadi yang melanggar dapat dihukum, harus ada Menteri Keuangan yang jelas, harus ada Badan Pemeeriksa Keuangan Perjuangan Papua Merdeka yang jelas.
Kalau tidak, masih akan ada pemimpin ras Melanesia yang tidak percaya ssepenuhnya bahwa kita sebenarnya mau merdeka, keluar dari NKRI. Sekali lagi, ini bukan spekulasi, tetapi dari pengalaman perjalanan selama ini di kawasan Melanesia. Senior OPM A.Ayamiseba bisa dimintakan pendapat apakah kondisi ini memang ada saat ini, atau memang pernah ada.
 
 

Senior OPM A. Ayamiseba: Consolidation (2)


Pada Minggu pagi, 05 February 2017 yg bersejarah ini, saya selaku seorang Anggota DEWAN KOMITE (Executive Council) dari ULMWP, dan Ketua Interim WPNCL, ingin membawah sdr2 seperjuangan Papua Merdeka ke dalam topik yg terterah diatas demi menentukan status perjuangan kita agar adanya suatu konsolidasi kekuatan yg terarah demi kemajuan perjuangan.

ULMWP selaku satu organisasi payung yg telah mempersatukan ke 3 institusi perjuangan yaitu: Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), NRFPB, dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL) telah memenuhi program politik pertama utk mencari dukungan dari dalam negri, dan sub region Melanesia, region Pasifik Selatan yg adalah fondasi utama dari dukungan Dunia (Internasional). Ini semua telah dibuktikan oleh penganugerahaan status pengamat (observer) oleh MSG, Communique PIF dan pidato2 ke7 (Tujuh) negara Melanesia,Micronesia dan Polynesia) dalam bulan September 2016 di nimbar PBB. Lobby2 sedang berkelanjutan ke region2 yg lain di Afrika, Karibia, Uni Eropa dan Amerika Latin oleh diplomat2 kita dibawah kepemimpinan sdr Octovianus Mote dan Benny Wenda bersama Executive Committenya, yaitu sdr Rex Rumakiek, Jacob Rumbiak dan Leonie Tanggahma.

Selanjutnya demi memperkokoh dukungan dalam negri selaku fondasi dukungan dunia, ULMWP perlu membuka diri kepada institusi2 perjuangan lainnya yg masih berada di luar dari organisasi payung yg seharusnya mempersatukan semua kekuatan perjuangan agar bisa menjalankan program politik perjuangan yg terarah serta memiliki kerdibilitas yg diakui oleh dunia international. Kepada institusi2 yg masih belum menjadi anggota ULMWP bersama ini saya menyerukan kepada sdr2 seperjuangan bhw ULMWP bukan hanya terbatas kepada ke 3 institusi deklarator ULMWP, melainkan visi dan misinya adalah untuk mempersatukan semua gerakan pembebasan Papua untuk merebut kemerdekaan penuh dan berdaulat diluar dari souverenitas bangsa PENJAJAH atau NKRI. Dengan ini mengartikan bahwa ULMWP adalah suatu Wadah Pemersatu bagi kita semua GERAKAN PEMBEBASAN Tanah Air kita. Marilah kita duduk bersama di para2 sambil mengunyah Siri dan Pinang dan bertukar pikiran untuk melengkapi wadah ULMWP selaku TOMBAK UTAMA KEMERDEKAAN Bangsa dan Tanah Air kita yg tercinta. Selamat Merayakan Hari PENGINJILAN yg membawa bangsa kami menuju ke dunia SIVILISASI.

Saturday, 4 February 2017

Senior OPM: Andy Ayamiseba: Consolidation (1)


Pada Sabtu pagi yg cerah ini saya ingin membawah sdr2 seperjuangan Papua Merdeka ke dalam topik yg terterah diatas demi menentukan status perjuangan kita agar adanya suatu konsolidasi kekuatan yg terarah demi kemajuan perjuangan.

ULMWP selaku satu organisasi payung yg telah mempersatukan ke 3 institusi perjuangan yaitu: Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), NRFPB, dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL) telah memenuhi program politik pertama utk mencari dukungan dari dalam negri, dan sub region Melanesia, region Pasifik Selatan yg adalah fondasi utama dari dukungan Dunia (Internasional). Ini semua telah dibuktikan oleh penganugerahaan status pengamat (observer) oleh MSG , Communique PIF dan pidato2 ke7 (Tujuh) negara Melanesia,Micronesia dan Polynesia) dalam bulan September 2016 di nimbar PBB. Lobby2 sedang berkelanjutan ke region2 yg lain di Afrika, Karibia, Uni Eropa dan Amerika Latin oleh diplomat2 kita dibawah kepemimpinan sdr Octovianus Mote dan Benny Wenda bersama Executive Committenya, yaitu sdr Rex Rumakiek, Jacob Rumbiak dan Leonie Tanggahma.

Selanjutnya demi memperkokoh dukungan dalam negri selaku fondasi dukungan dunia, ULMWP perlu membuka diri kepada institusi2 perjuangan lainnya yg masih berada diluar dari organisasi payung yg seharusnya mempersatukan semua kekuatan perjuangan agar bisa menjalankan program politik perjuangan yg terarah serta memiliki kerdibilitas yg diakui oleh dunia international. Kepada institusi2 yg masih belum menjadi anggota ULMWP bersama ini saya menyerukan kepada sdr2 seperjuangan bhw ULMWP bilang hanya terbatas

Wednesday, 10 August 2016

Good-bye, Indonesia: West Papua is fighting for independence from Indonesia

www.jacobinmag.com - by Andre Barahamin On July 13, Indonesian delegates — angry because the Morning Star Flag, emblem of the United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), was flown alongside other members’ flags — walked out of the first day of the Melanesian Spearhead Group (MSG) leaders’ summit. The ULMWP is a coalition of Papuan […]

from WordPress http://ift.tt/2ayZOpD
via IFTTT

Tuesday, 19 July 2016

Amunggut Tabi: Tinggalan Egoisme Individualis dan Mari Sepenuhnya Dukung ULMWP

Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan memang "perjuangan dan pengorbanan ialah dua sisi mata uang yang satu". Setiap perjuangan pasti ada pengorbanannya, tetapi kita harus mengajukan tiga pertanyaan penting: Pengorbanan apa yang pantas pada waktu kapan? Berapa banyak dan berapa lama pengorbanan harus kita berikan? dan Apakah pengorbanan itu dipersembahkan […]

from WordPress http://ift.tt/29RhuKZ
via IFTTT

Tuesday, 27 October 2015

Brigjend Richard Joweni, Sosok Tentara dan Diplomat Revolusioner

Author : Admin Jubi, October 19, 2015 at 08:55:07 WP, Editor : Victor Mambor Jayapura, Jubi – Seluruh rakyat Papua terlebih Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN) telah berduka atas kehilangan sosok pemimpin kharismatik Brigjen Richard Joweni. Pria bernama lengkap Uria Hans Joweni ini sebelumnya telah dikabarkan meninggal dunia pada Jumat 16 Oktober 2015, pukul […]

from WordPress http://ift.tt/1XuJHIg
via IFTTT

Friday, 5 December 2014

Benny Wenda: Pertemuan ini Akan Berakhir Sesuai Harapan

Sekretaris-Jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Adat (DeMMAK), tuan Benny Wenda pada tanggal 3 Desember 2014 saat dihubungi PMNews menyatakan pertemuan ini akan berakhir sesuai harapna, iaut akan mengangkat Secretary-General dan Spokesperson, karena masing-masing organisasi yang sudah ada dan berjuang untuk Papua Merdeka adalah modal yang tidak dapat dibubarkan. Yang harus dilakukan ialah penyatuan program dan langkah-langkah […]



from WordPress http://ift.tt/1yjf3YD

via IFTTT

Wednesday, 3 December 2014

Port Vila berparade untuk Kemerdekaan West Papua

Posted: Wednesday, December 3, 2014 12:00 am, By Len Garae | Vanuatu Daily Post, diterjemahkan PMNews Kemarin pagi Port Vila bangun dengan gegap gempita menyambut marching dari Brigade Mobil (Brimob) Brass Band dan pukulan yang membuat semua mata mau melihatnya, saat mereka memimpin paradanya melewati Ibukota menuju ke bukit di mana Bendera Bintang Kejora telah […]



from WordPress http://ift.tt/1BcDOa4

via IFTTT

Ketua Nafuki katakan Masyarakat ada di belakang WPNCL

Posted: Tuesday, December 2, 2014 12:00 am Dilaporkan By Len Garae | Vanuatu Daily Post Diterjemahkan PMNews: Ketua "West Papua Unification Committee Meeting", Pastor Allan Nafuki, mengatakan masyarakat West Papua perlu ketahui bahwa masyarakat Vanuatu ada di belakang mereka dalam roh, dalam pertahanan mereka merebut kembali kemerdekaan mereka dari kolonial yang brutal. Sang Ketua membuat […]



from WordPress http://ift.tt/1zPcw5y

via IFTTT

Tuesday, 16 September 2014

Benny Wenda Gelar Acara Bakar Batu di Inggris Kenang Kepergian Dr. Ondowame

Acara bakar batu yang digelar di lokasi peternakan, dekat Brighton, Inggris, ini dihadiri juga oleh sejumlah warga Inggris yang selama ini aktif mengkampanyekan kerinduan bangsa Papua Barat untuk merdeka. Benny Wenda, dalam sambutannya mengatakan, Dr. Ondowame merupakan tokoh intelektual, dan diplomat Papua Merdeka yang cukup terkenal di kawasan kepulauan Pasifik, dan telah mengabdikan seluruh hidupnya […]



from WordPress http://ift.tt/1q7K6Nr

via IFTTT

PM Vanuatu Hadiri Pemakaman Dr. Jhon Otto Ondowame

Dalam acara pemakaman yang juga dihadiri oleh mantan Perdana Menteri Vanuatu, Moana Kalosil, Natuman memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin bangsa Papua Barat yang telah terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. “Selamat tinggal Dr. John Otto Ondowame, perjuangan masih terus berlanjut, dan kemenangan yang pasti akan dicapai,” katanya, dalam sebuah pernyataan, saat mengantar peti jenazah ke […]



from WordPress http://ift.tt/1qWJUo7

via IFTTT

Monday, 15 September 2014

John Otto Ondawame, Ujung Tombak Papua dari Nemangkawi

Jayapura, 9/9 (Jubi)-Orang Papua baru saja tersentak , menundukkan kepala atas kepergian salah satu tokoh pejuang Papua dari Nemangkawi. Radio New Zealand menyebutnya sebagai pemimpin penting bagi orang-orang Papua. Namanya John Otto Ondowame , lelaki Amungme kelahiran Wanamun, Bumi Amungsa, 30 November 1953. Sejak 2013 bersama rekan-rekannya di WPNCL berjuang untuk Papua Barat masuk dalam […]



from WordPress http://ift.tt/XijZg4

via IFTTT

Wednesday, 10 September 2014

Ini Kutipan Belasungkawa buat Dr. John Otto Ondawame

VANUATU (Liputan7) - Beragam komentar dan ucapan belangsungkawa ditujukan kepada Dr. John Otto Ondawame yang dikenal sebagai politikus senior Papua Barat. Berikut di antara tanggapan kerabat dan koleganya: Demi Nawipa Jr. : Seorang Doktor yang pernah belajar tentang sosial sains membiarkan kepentingan hidup pribadinya, sebenarnya beliau putra asli satu-satu dari areal lisensi pertambangan tembaga dan […]



from WordPress http://ift.tt/YurgKW

via IFTTT

Saturday, 12 July 2014

Weekly digest for July 7, 2014: MSG Tolak Keanggotaan WPNCL

Subject: Weekly digest for July 7, 2014

Papua Post posted: "Jayapura (Sulpa, Friday, 04-07-2014) – Kelompok Pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) telah membuat sebuah keputusan yang lucu dan aneh dan terkesan sarat nuansa kepentingan politik dan ekonomi serta berdampak merugikan dari sisi hukum dan hak asasi Or"

Papua Post posted: " #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margi"

Papua Post posted: "Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman (IST) Port Moresby, 2/7 (Jubi) – Pemerintah Vanuatu akan terus mendorong isu Papua Barat di level PBB. Usai pertemuan para Pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) di Port Moresby tanggal 26 Juni lalu, Perdana Menteri "

 

Sunday, 6 July 2014

MSG Tolak Keanggotaan WPNCL

Jayapura (Sulpa, Friday, 04-07-2014) – Kelompok Pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) telah membuat sebuah keputusan yang lucu dan aneh dan terkesan sarat nuansa kepentingan politik dan ekonomi serta berdampak merugikan dari sisi hukum dan hak asasi Orang Asli Papua (OAP). Demikian kata Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dalam keterangan persnya, Rabu (2/7/2014) kemarin. […]



from WordPress http://ift.tt/1qJJGCL

via IFTTT

Saturday, 28 June 2014

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi: Mari Kita Baca Politik Melanesia

Menanggapi tanggapan TRWP atas keputusan para pemimpin Melanesia atas lamaran WPNCL untuk menjadi anggota MSG, maka PMNews menggali sedikit latar-belakang pernyataan yang telah dikeluarkan para pemimpin Melanesia. General Tabi menyatakan, Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. […]



from WordPress http://ift.tt/1pHJXCj

via IFTTT

Seksi Komunike MSG dalam Kaitannya dengan Aplikasi Keanggotaan West Papua

Seksi Komunike MSG dalam Kaitannya dengan Aplikasi Keanggotaan West Papua
Communique lengkap terlampir
----------------------------------------------------------------------------

Lamaran untuk Keanggotaan

6. Pemimpin mencatat bahwa menyusul roadmap dalam kaitannya dengan lamaran oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk keanggotaan pada Juni 2013 pada KTT Pemimpin MSG ke-19, sebuah misi Kementerian dipimpin oleh Ratu Inoke Kubuabola, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Fiji telah mengunjunji Indonesia dari 11-15 Januari 2014 untuk mendapatkan informasi dan melakukan asesmen menyangkut lamaran yang diajukan WPNCL. 

7. Para pemimpin berterimakasih kepada Ministerial Mission atas laporan yang telah disampiakan dan lebih lanjut mencatat bahwa Vanuatu tidak terlibat dalam misi dimaksud karnea Vanuatu berpandangan bahwa program Misi ini tidak memberikan kesempatan memperoleh informasi yang kredibel dan penuh sesuai dengan mandate MSG.

Keputusan

8.  Para Pemimpin:

(i) Mencatat dan menerima isi dari Laporan Ministerial Mission;
(ii) Setuju untuk mengundang semua kelompok untuk untuk membentuk sebuah wadah inklusiv dan paying yang menyatukan kelompok dengan berkonsultasi dengan Indonesia agar bekerja untuk menyampaikan lamaran yang baru;
(iii) Menyambut dan mencatat kemajuan yang terjadi dalam otonomi yang lebih luas di Papua dan pengumuman baru-baru ini dari Presiden untuk menarik militer dari West Papua;
(iv) Mengendors bahwa MSG dan Indonesia mengambil pendekatan yang lebih proaktiv dalam isu West Papua dan Papua dengan mengambil inisiativ untuk melakukan kesadaran yang lebih luas terkait sistusi di provinsi Papua dan Papua Barat dalam kaitannya dengan pengaturan Otonomi Khusus dan bagaimana kebijakan ini telah memberikan kontribusi positive kepada Pemerintahan oleh penduduk lokal;
(v) Mengendors bahwa MSG meneruskan dialogu dengan Indonesia dan isu Papua Barat dan Papua dan mendorong dan mendukung pemebntukan kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan focus khusus kepada pembangunan ekonomi dan pemberdayaan orang di provinsi Papua dan Papua Barat;
(vi) Mengendors bahwa Anggota MSG dan Indonesia mempertimbangkan penyelenggaraan Pertemuan Reguler antar Menteri dan Para Pejbata untuk membahsa (iv) dan (v);
(vii) Mengendors bahwa MSG dalam konsultasi dengan Inodnesia bekerja bersama dalam membahas kebutuhan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat; 
(viii) Mengendors bahwa MSG mendorong penguatan dan partisipasi orang Melanesia di Indonesia dalam kegiatan-kegaitan dan program MSG; dan
(ix) Mengendors bahwa MSG terus mendukung dan mendoroong tingkat keterlibatan orang Melanesia dalam posisi executive, menejemen dan control dalam dunia usaha sepeti Bank Papua dan pada tingkat politik.


9. Para pemimpin juga mengakui kerjasama dan dukungan Pemerintah Indoensia dalam memberikan undangan kepada MSG untuk mengunjungi Indonesia dan melakukan dalog dan menjalankan mandatnya.