Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Yikwanak Arukkonok Tabuni. Show all posts
Showing posts with label Yikwanak Arukkonok Tabuni. Show all posts

Tuesday, 3 November 2020

Yikwanak Arukkonok Tabuni: Semua OAP Pejabat NKRI Harus Mulai Berinvestasi di ULMWP

Pernyataan Status Facebook.com

Dalam update halaman facebooknya, Buchtar atau nama aslinya Yikwanak Arukkonok Tabuni mengatakan dengan jelas dan langsung kepada orang asli Papua (OAP) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Distrik, Anggota DPRP di provinsi dan kabupaten/ kota, dan semua pegawai negeri pada umumnya sebagai berikut

Ko MRP k, DPRP k, pemerintah k wajib sesuaikan diri di bawah UUDS ULMWP krn tdk mungkin ko pulang ke Jakarta bersama Indonesia.
Bravo ULMWP.

Apa artinya?

Yang pertama, artinya adalah bahwa sudah saatnya semua orang Papua yang bekerja bagi kolonial NKRI untuk berpikir dan mengambil langkah strategis demi kepentingan pribadi dirinya, demi kepentingan keluarganya, demi kepentingan marga dan demi kepentingan sukunya.

Yang kedua, adalah fakta yang pasti, bahwa semua orang Papua tidak akan pulang ke Jawa bersama NKRI, tidak akan ke Sumatera bersama Batak, tidak akan ke Makassar bersama mereka, karena kita sebagai orang Papua akan tetap tinggal di sini, di tanah leluhur kami.

Kalian yang melayani di pemerintah kolonial secara politik adalah lawan dari ULMWP, tetapi secara sosial-budaya adalah bagian dari rakyat Negara Republik West Papua. Dan ULMWP telah memiliki UUDS NRWP yang siap diterapkan di seluruh Tanah Papua, wilayah teritorial Negara Republik West Papua. Oleh karena itu, OAP yang berada di dalam pemerintah NKRI harus mengambil sikap saat ini.

Apa yang harus dilakukan?

Sikap yang dapat diambil saat ini bukan menyatakan dukngan politik kepada Papua Merdeka secara terbuka, karena itu akan mencelakakan nyawa sendiri di tangan penjajah. Tentu saja tidak ada pejabat NKRI OAP yang mau sebodoh itu bertindak demikian.

Yang bisa dilakukan ialah 

Pertama tidak menghalangi semua langkah yang dilakukan oleh ULMWP saat ini, dengan cara dan teknik masing-masing.

Kedua memberikan dukungan keahlian, dukungan tenaga, dan terutama dukungan dana kepada ULMWP menggunakan dana-dana yang telah turun ke Tanah Papua karena tuntutan Papua Merdeka yang disampaikan oleh organisasi Papua Merdeka, bukan karena tuntutan Gubernur dan Bupati, DPRP di tanah Papua.

Harus dicatat bahwa uang-uang Otsus adalah uang-uang untuk meredam perjuangan Papua Merdeka. Oleh karena itu, uang-uang tersebut harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk perjuangan kemerdekaan Negara Republik West Papua. Kalau tidak, Anda dan ULMWP akan berhadapan.



Monday, 19 October 2020

Sidang Legislatif ULMWP: Undang-Undang Dasar Sementara Disahkan!

Pimpinan Dewan Legislatif ULMWP (Foto : Tabloid Wani)

 Jurnalpatrolinews – Port Numbay : Bocoran informasi dari lingkaran dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengkampanyekan West Papua merdeka di Port Numbay, ibu kota Negara Republik West Papua menyebutkan, Legislatif atau West Papua Council telah resmi mengesahkan Konstitusi Sementara Pemerintah Republik West Papua (Provisional Constitution of West Papua) dan ditandatangani oleh Dewan, dalam sidang yang berlangsung tanggal 14 – 17 Oktober 2020, di Port Numbay (Jayapura), Papua. 

Konstitusi Sementara akan diserahkan ke negara-negara Melanesia dan khususnya Forum Kepulauan Pasifik, Afrika-Pasifik-Karibia (ACP) dan khususnya ke MSG (Melanesian Spearhead Group) untuk mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.

UUD Sementara memiliki perintah konstitusional dan mandat kepada Legislatif ULMWP untuk membentuk pemerintahan dan mengumumkannya kepada dunia.

Lingkaran dalam di sayap militer (West Papua Army – WPA) mengatakan pengesahan konstitusi sementara ini telah memungkinkan orang Melanesia di West Papua untuk mengatur dan menjalankan urusan kita sesuai dengan hukum, bukan di luar hukum, tidak tanpa hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Mulai saat ini terlihat jelas bahwa West Papua sebagai wilayah saat ini memiliki landasan hukum untuk mengatur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Orang-orang di tanah dan di hutan merayakan peristiwa bersejarah ini. Orang-orang di kota juga akan merayakannya di minggu yang akan datang, dalam doa, perayaan adat dan upacara resmi.   (tabloid wani)