Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label debat parlemen. Show all posts
Showing posts with label debat parlemen. Show all posts

Monday, 29 July 2013

PEMERINTAH INGGRIS AKUI PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI PAPUA | tabloidjubi.com

PEMERINTAH INGGRIS AKUI PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI PAPUA | tabloidjubi.com

Jayapura, 27/07 (Jubi) – Baroness Warsi, Menteri Senior di Kementrian Luar Negeri Inggris mengakui kebebasan berekspresi di Papua sering dibungkam. Ia juga mengkhawatirkan hukuman berat yang sering diberikan kepada para aktivis Papua yang melakukan aksi demonstrasi dengan damai.

Pembatasan hak untuk menyuarakan pendapat politik (di Papua) memprihatinkan. Hukuman penjara yang berat diberikan pada orang-orang yang melakukan aksi demosntrasi damai. Saya juga sangat menghargai LSM dan staf mereka yang bekerja tanpa lelah untuk membela para tahanan ini. Kebebasan beragama dan berkeyakinan dan kebebasan berekspresi telah disampaikan dalam di Universal Periodic Review (UPR). Undangan ke pelapor khusus PBB tentang kebebasan berekspresi agar berkunjung ke Indonesia merupakan langkah positif, dan kami berharap bahwa kunjungan ini segera dilakukan.” kata Baroness Warsi, seperti dalam siaran pers Parlemen Inggris yang diterima Jubi, Jumat (26/07) malam.

Baroness Warsi mengakui pemerintah Inggris memiliki keprihatinan yang sama dengan anggota parlemen tinggi mereka. Menjawab pertanyaan anggota parlemen Tinggi Inggris yang dialamatkan kepada pemerintah Inggris, Warsi mengakui adanya pembatasan akses wartawan, LSM termasuk organisasi Palang Merah Internasional, ke Papua.
“Kami telah mengangkat isu ini kepada Pemerintah Indonesia di semua tingkatan. Ketika Lord Hannay, mengingatkan kita, tanpa membuka akses ke Papua, risiko misreporting atau insiden yang disalahpahami akan terus ada. Akan sangat sulit untuk memverifikasi sebuah insiden jika Papua tetap tertutup.” kata Menteri Senior ini.


Warsi mengatakan Pemerintah Inggris mengutuk semua pelanggaran hak asasi manusia, tidak peduli siapa korbannya. Menurutnya, pelanggaran di Papua telah dilakukan oleh aparat keamanan maupun oleh mereka yang mengaku akan berjuang untuk hak-hak rakyat Papua. Namun bagaimana memverifikasi secara rinci setiap insiden yang terjadi menmang sangat sulit karena keterpencilan daerah.

“Kita juga melihat pembunuhan mengerikan dari delapan personil militer Indonesia pada bulan Februari tahun ini. Dan Non-etnis Papua yang tinggal di dataran tinggi telah diserang dan dibunuh. Juga seorang turis Jerman ditembak pada Mei 2012.” tambah Warsi.

Pemerintah Inggris, lanjut Warsi, mengakui bahwa hak asasi manusia adalah hak fundamental yang berbasis pada nilai-nilai universal. Meski begitu, segudang pengaruh sosial, politik dan ekonomi sering berada di belakang pelanggaran hak asasi manusia, dan ini juga harus diatasi. Oleh karena itu, Inggris akan terus mendorong kemajuan yang berarti pada isu-isu pemerintahan, termasuk implementasi penuh dari undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat.
“Kami juga mendukung fokus peningkatan pada pembangunan ekonomi dan sosial yang dilakukan pemerintah Indonesia. Yang mana pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan yang meluas di wilayah tersebut, terutama di kalangan etnis Papua.” ujar Warsi. (Jubi/Victor Mambor)

Sunday, 28 July 2013

PARLEMEN TINGGI INGGRIS PERTANYAKAN PERAN DENSUS 88 DALAM PELANGGARAN HAM DI PAPUA | tabloidjubi.com

PARLEMEN TINGGI INGGRIS PERTANYAKAN PERAN DENSUS 88 DALAM PELANGGARAN HAM DI PAPUA | tabloidjubi.com

Jayapura, 26/07 (Jubi) – Kenyataan pembatasan terhadap jurnalis dan LSM asing, membuat situasi di Papua mungkin lebih parah dari apa yang terlihat.

Rabu (24/7) anggota parlemen tinggi di Inggris mengadakan perdebatan resmi tentang Papua, di mana mereka menyampaikan keberatan mereka tentang situasi HAM di Papua dan meminta pemerintah Inggris untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Beberapa dari para anggota parlemen tinggi Inggris ini bahkan mengatakan mereka mendukung referendum tentang nasib Papua. Demikian rilis yang diterima Jubi dari kantor Parlemen Inggris di London, Jumat (26/07) malam. 

Hanya dua minggu sesudah situasi Papua dikemukakan di Dewan HAM PBB di Genewa, anggota parlemen tinggi di Inggris, mulai berdebat tentang situasi HAM di Papua. Kelima anggota parlemen tinggi Inggris ini mencatat bahwa dengan kenyataan pembatasan terhadap jurnalis dan LSM asing, situasi di Papua “mungkin lebih parah dari apa yang terlihat.” Lord Hannay, satu dari kelima anggiota parlemen tinggi Inggris menjelaskan bahwa menurut dia, kebijakan Indonesia untuk membatasi jurnalis dan LSM asing adalah “keliru” dan “kalau semua dirahasiakan, gosip dan kecurigaan akan semakin berkembang.” 

Lord Harries, anggota parlemen yang mendorong debat ini, menegaskan pola penangkapan bernuansa politik yang terjadi di Papua semakin menimbulkan masalah. Dia juga menggugat pemerintah Inggris atas peran mereka dalam pendanaan Detasemen Khusus (Densus) 88, yang diduga terlibat dalam penangkapan, penyiksaan dan penembakan terhadap aktivis politik di Papua.

“Apakah pelatihan yang disediakan dan dibayar oleh Inggris memang sudah berhasil dalam memperbaiki perilaku Densus 88?” tanya Lord Harries. 

Lord Harries menambahkan bahwa pemerintah Inggris sadar dan prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, karena pemerintah Inggris telah memperjelas jawaban mereka atas pertanyaan parlemen. Namun ia mengkhawatirkan Densus 88, yang dilatih oleh Inggris dan diyakini juga sedang beroperasi di Papua menargetkan para pemimpin kemerdekaan Papua. 

“Kita tahu bahwa pelatihan bagi detasemen ini mencakup isu-isu hak asasi manusia, tapi kita tidak tahu apakah ini memiliki pengaruh pada operasinya? Mengingat fakta bahwa pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Papua.” kata Lord Harries. 

“Apakah Kementrian Luar Negeri akan meminta dilakukannya evaluasi, yang sangat mendesak, terhadap dampak pelatihan yang diterima oleh detasemen ini untuk melihat apakah sebenarnya pelatihan yang dilakukan ini memberikan perbedaan?” tambah Lord Harries. 

Lord Harries juga menyinggung catatan Juan Mendez, penasihat khusus PBB tentang pencegahan genosida. Juan Mendez, menurut Lord Harries menulis pada tahun 2008 bahwa Papua Barat merupakan salah negara-negara yang populasinya yang “terancam punah”. Ini pernyataan yang sangat serius menurut Lord Harries. Ancaman populasi ini karena masuknya penduduk Indonesia secara besar-besaran ke Papua sehingga penduduk asli Papua berada dalam bahaya menjadi minoritas di negara mereka sendiri. (Jubi/Victor Mambor)