Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label demo. Show all posts
Showing posts with label demo. Show all posts

Wednesday, 15 June 2011

WPNA Menilai Otonomi di Papua Gagal

Headline News / Nusantara / Sabtu, 11 Juni 2011 02:26 WIB

Metrotvnews.com, Manokwari: Ratusan orang yang tergabung dalam West Papua National Authority (WPNA) berunjuk rasa menuntut Pemerintah Indoensia berdialog dengan rakyat Papua mengenai masa depan Negeri Cenderawasih itu. 

Para pengunjuk rasa menilai Otonomi di Papua telah gagal. Tak hanya itu, mereka juga mendesak pengusutan dugaan pelanggaran HAM di Papua. Juga, pembebasan sejumlah tahanan politik. 

Namun, tuntutan tersebut hanya ditanggapi dingin oleh Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Robby Nauw. Ia menegaskan, Papua tidak akan pernah berpisah dari NKRI. 

Unjuk rasa yang dijaga ketat Polres Manokwari itu berakhir kala Presiden WPNA, Terianus Yocku menyerahkan pernyataan politik kepada Robby Nauw. Akibat unjuk rasa tersebut, sejumlah ruas jalan di Kota Manokwari mengalami kemacetan.(ARD)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Friday, 9 July 2010

Forkorus: Papua Tuntut Hak Seperti Bangsa Palestina

Tak Puas Jawaban DPRP,  Ribuan Pengunjukrasa Nginap di DPRP

JAYAPURA—Sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, Kamis kemarin, Ribuan massa dari pelbagai elemen masyarakat, akhirnya kembali menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRP, Jayapura.  Aksi unjukrasa ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya digelar Rabu Selasa (18/6) lalu.   Pada saat itu, massa pengunjukrasa datang  menemui DPRP untuk menyerahkan 11 butir rekomendasi hasil Mubes MRP yang antara lain berbunyi rakyat Papua segera mengembalikan Otsus bagi rakyat di Provinsi Papua serta mendesak segera dilakukan referendum.

Namun karena  jawaban yang disampaikan DPRP dinilai mengambang,  maka  ribuan massa sepakat menginap di Halaman Gedung DPRP  menunggu sampai  DPRP menggelar  sidang paripurna menindaklanjuti 11 butir rekomendasi  Mubes MRP.  Pasalnya, setelah menerima 11 butir rekomendasi hasil Mubes MRP, saat itu juga Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda berjanji akan memberikan jawaban setelah 3 pekan pihaknya melakukan sidang paripurna.

Ribuan massa  dari  beberapa elemen masyarakat  Papua antara lain  Forum  Demokrasi Rakyat Papua (FDRP), Dewan Adat Papa (DAP), Presidium Dewan Papua (PDP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah (AMPT) serta  Solidaritas Perempuan Papua (SPP).

Sebagaimana disampaikan Koordinator Lapangan Aksi Unjukrasa Salmon Yumame SE di sela sela aksi unjukrasa tersebut bahwa kehadiran pihaknya di Gedung DPRP  untuk  meminta jawaban pihak DPRP.  Pasalnya, setelah selama 3 pekan menunggu jawaban sesuai  janji DPRP menggelar  sidang paripurna untuk menindaklanjuti  11 butir rekomendasi hasil rekomendasi MRP yang berlangsung pada 9-10 Juni 2010 lalu.

Saat itu, menurutnya, Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda  telah meminta waktu selama 3 pekan untuk membahasnya dalam sidang paripurna. Namun demikian, ujar Yumame, pihaknya  menunggu jawaban dari DPRP terakhir pada  Kamis (8/7) pukul  18.30 WIT sebagaimana kesepakatan  pegelaran aksi injukrasa bersama pihak Polda Papua.

Dia menegaskan, apabila hingga jam yang ditentukan DPRP belum juga melaksanakan sidang paripurna  menindaklanjuti rekomendasi dari Mubes MRP,  maka massa  akan menginap di Halaman Gedung DPRP, Jayapura serta akan melanjutkan aksi unjukrasa  hingga Jumat (9/7).  Untuk  itu, pihaknya mengajak seluruh  rakyat Papua yang merasa ikut berjuang bersama rakyat Papua agar dapat mengirimkan makanan dan minuman bagi pengunjukrasa.

Namun demikian, Ir Weynand Watory, salah seorang anggota Komisi A DPRP menyatakan bahwa pihaknya menjumpai kendala internal yakni rapat paripurna DPRP untuk membahas 11 rekomendasi hasil Mubes MRP mengalami penundaan.  Hal ini disebabkan, lanjut Watory,  Ketua DPRP Drs Jhon Ibo MM, Wakil Ketua II DPRP Komaruddin Watubun serta  Wakil Ketua III  Yap Kogoya selama beberapa pekan ini sedang menunaikan tugasnya di luar Papua.

“Kami punya mekanisme yakni sebuah keputusan dapat ditetapkan apabila seluruh pimpinan DPRP menyetujuinya,” tukas Watory. Pernyataan ini  kontan membuat sejumlah pengunjukrasa mengancungkan tangannya ke arah anggota DPRP. Bahkan Ketua Soridaritas Perempuan Papua Abina Wasanggai yang didaulat untuk menyampaikan orasi mendesak agar Ketua DPRP Drs Jhon Ibo MM meletakkan jabatannya saat ini juga lantaran ia   dinilai tak mampu mengemban amanat hati nurani rakyat Papua.

Sontak keadaan makin panas dan  mencekam, karena sejumlah pengunjukrasa juga mendesak agar Jhon Ibo  turun dari jabatannya sebagai Ketua DPRP.  Namun demikian, massa kembali tenang setelah Ketua AMPT Markus Haluk mengambilalih  pengeras suara (mike) agar massa bersikap santun untuk menyelesaikan permasalahan yang kini dihadapi sebagian besar rakyat Papua.

Ketua Dewan  Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut mengutarakan, berkaitan 11 rekomendasi dari Mubes MRP, maka  pihaknya menyarankan agar DPRP dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, benar dan memenuhi rasa keadilan sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan rakyat kepada DPRP.  Selanjutnya pihaknya menunggu keputusan Presiden  menyangkut keinginan rakyat Papua untuk mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat.

“Pekerjaan melayani rakyat adalah pekerjaan Tuhan. Keputusan kalian untuk menyelamatkan bangsa Papua akan dihargai Tuhan karena itu Bapak dan Ibu jangan takut untuk membuat suatu keputusan,” tukasnya disambut tepuk tangan ribuan massa.

Menurut dia, salah satu dari 11 rekomendasi Mubes MRP yakni rakyat Papua ingin mengembalikan Otsus karena selama  9 tahun perjalannya tak mampu mensejahterakan rakyat Papua.  Karena itu, pihaknya mengajak massa untuk menaikkan status pengembalian Otsus dengan  otonomi penuh alias merdeka. “Kalau kita menurunkan status Otsus,  maka kita mengalami kemunduran,” tukasnya.

Dia menambahkan,  DAP telah menyampaikan surat yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang intinya minta pemerintah Indonesia menyampaikan kepada Presiden AS Barack Obama bahwa apabila bangsa Palestina mendesak kemerdekaannya seharusnya bangsa Papua Barat juga diberikan hak yang sama yakni kemerdekaan seperti bangsa Palentina.

“Hal ini sebenarnya dapat dipenuhi apabila pemerintah Indonesia memiliki kemauan politik untuk memberikan referendum bagi bangsa Papua Barat untuk mengurus dirinya sendiri tanpa tekanan apapun,” ungkapnya.

Juru Bicara KNPB Mako Tabuni ketika menyampaikan orasi  menegaskan, hari ini adalah hari kebangkitan bangsa Papua untuk melawan segala penindasan yang dilakukan pemerintah dan negara RI. Pasalnya, perjuangan ini adalah perjuangan menuju pembebasan nasional.

“Perjuangan ini adalah perjuangan yang sungguh dari  bangsa yang tertindas,” tukasnya.”Merdeka bukan hanya merdeka dari segala penindasan dan kegagalan Otsus tapi merdeka untuk menuntut martabat dan harga diri bangsa kami.”

Menurut dia, selama 48 tahun bangsa Papua Barat diintervensi pihak PBB, AS, Belanda dan Indonesia. Karena itu, penyelesaian bangsa Papua Barat juga harus melalui mekanisme internasional. Selama ini pula perjuangan bangsa Papua Barat telah mendapat simpati dari dunia internasional  bahkan ada pihak melakukan gugatan  menyangkut masalan Papua Barat di Mahkamah  Internasional.

“Marilah kita bersatu dan terus maju menentang  ketakadilan karena kemerdekaan bangsa Papua Barat berada di depan mata kita semua,” tukasnya. (mdc)

Posted via email from SPMNews' Posterous

503 Aparat Kepolisian Kawal Aksi Demo

JAYAPURA - Sebanyak 503 personel aparat kepolisian dari Polresta Jayapura yang di back up anggota dari satuan Brimob Kotaraja kemudian Samapta Polda Papua terpaksa diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi demo damai besar-besaran yang dilakukan masyarakat Papua dari berbagai elemen perjuangan sipil di Papua baik dari dewan adat, presidium dewan Papua, Dewan adat Papua dan organisasi sipil lainnya di DPRP, Kamis (8/7) kemarin.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Kapolresta Jayapura, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK menegaskan, dalam aksi demo damai yang dilakukan ribuan masyarakat Papua itu, pihaknya telah mengerahkan sekitar 350 anggota dari Polresta Jayapura, kemudian juga diback up 103 anggota Samapta Polda Papua dan 50 anggota Brimob Polda Papua ditambah beberapa unit mobil water canon.

”Kita sifatnya hanya mengawal proses aksi demo damai yang dilakukan masyarakat Papua dengan mengerahkan 503 anggota polisi,”tukasnya.

Ditegaskannya, pihaknya tetap konsisten terhadap siapa saja dari pendemo yang melakukan aksi anarkis, merusak fasilitas umum atau lainnya dengan menindak tegas tanpa pandang bulu. ”Meskipun sudah ada izin tapi tetap kita tindak tegas apabila bertindak anarkis,”tandasnya.

Sementara itu, dilaporkan disaat aksi demo damai berlangsung di Jalan Percetaan Jayapura, seorang warga negara asing (WNA) yang diketahui berkewarganegaraan Perancis bernama Eduardo (34) terpaksa diamankan oleh aparat keamanan karena diduga telah menyalahi aturan dan mengganggung jalannya aksi demo. Kapolresta Jayapura, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos terkiat penangkapan 1 orang WNA asal Perancis diamankan.

Diakuinya, pihaknya mencurigai seorang WNA asal negara Perancis yang saat demo berlangsung sedang mengambil foto-foto kemudian langsung diamankan oleh aparat keamanan untuk dimintai keterangan.

WNA itu, lanjut Kapolresta, setelah menjalani pemeriksaan di Polresta Jayapura ternyata memiliki visa wisata kemudian yang bersangkutan kebetulan baru tiba di Jayapura dengan tujuan berwisata. ”Sebenarnya tidak ada masalah dan WNA itu lengkap dengan visanya namun memang harus dimintai keterangan kemudian kami telah menyerahkan kepada pihak keimigrasian untuk proses selanjutnya,”ungkapnya. (nal) (scorpions)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Wednesday, 7 July 2010

Penyelesian Kasus Pelanggaran HAM Papua Dipertanyakan

MENUNTUT : Solidaritas Korban Pelanggaran Ham Papua saat melakukan aksi di lingkaran Abepura Selasa (6/7) sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan “Otsus gagal pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah Papua”.

MENUNTUT : Solidaritas Korban Pelanggaran Ham Papua saat melakukan aksi di lingkaran Abepura Selasa (6/7) sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan “Otsus gagal pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah Papua”.
JAYAPURA [PAPOS]- Solidaritas Korban Pelanggaran HAM di Papua (SKPHP) melakukan aksi orasi 30 menit mengenang tragegi berdarah di Kabupaten Biak tanggal 6 Juli 1998 silang.

Sekitar 40 orang massa dipimpin Koordinator aksi Peneas Lokbere melakukan orasi di lingkaran Abepura, Selasa (6/7) sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan “Otsus gagal pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah Papua”.