Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label dialogue. Show all posts
Showing posts with label dialogue. Show all posts

Wednesday, 30 March 2022

JANGAN (TIPUH-TIPUH) RAKYAT. KARENA, SEMUA SUDAH TERBONGKAR DAN JELAS!

#WESTPAPUA| Meepago, 29 Maret 2022 

Kepada YTH:
Seluruh rakyat West Papua.

AGENDA PERJUANGAN PAPUA MERDEKA SAAT INI JELAS BAWAH: 

#PERTAMA : 
“Ada yang berjuang Papua Merdeka. Namun, Kemerdekaan yang diperjuangkan-nya adalah “Merdeka di dalam kekuasaan NKRI-Indonesia”, Melalui proses Dialog Jakarta-Papua. Dan, Alat tawaran–nya (MOGOK SIPIL NASIONAL MSN). Jadi Mereka, Perjuangankan Papua Merdeka itu bukan, menjadi sebuah negara. Dan bukan, untuk mendirikan Negara West Papua. Tetapi mereka berjuang untuk memperbaiki keadaan yang ada saat ini. Dengan sebutan Papua merdeka tapi, for Indonesian sejahtera”.

“Mereka sedang mendorong agenda ini di luar dari ULMWP, karena ada beberapa oknum Diplomat dan Sipil sudah berusaha untuk membawa masuk agenda ini agar digodok melalui ULMWP. Namun, mereka tidak berhasil, akhirnya mereka mengundurkan diri dari ULMWP dan sedang mendorong agenda tersebut di luar dari Mekanisme, sambil menentang ULMWP dari luar”.

“Jadi “isu-isu dan Gosip” tetang TPN-OPM, TPN-PB, TRWP, Sosialisme dan Sukuisme ini sesungguhnya hanya sebuah skenario dan taktik yang diciptakan dan sedang dimainkan untuk menutupi segala macam upaya maupun agenda Politik yang mereka ada dorong".

“Isu tetang TPN-OPM, TPN-PB, TRWP, Setengah Tiang/federasi Otonom dan Sukuisme ini mereka sengaja ciptakan, agar perpecahan dalam internal perjuangan Papua Merdeka ini terjadi. Mereka sedang berusaha, agar pejuang dan rakyat tidak lagi mendukung ULMWP”.

“Salah satu isu juga yang dimainkan adalah : "Jangan berharap kemerdekaan West Papua datang dari Internasional/dari Inggris", artinya isu ini juga sengaja mereka mainkan, agar pejuang dan rakyat tidak lagi mendukung dan berharap kepada ULMWP. Mereka ada bermain dan berusaha dengan berbagai cara: Ada yang sedang berjuang di Pasific, di Internasional, di Papua, di Jakarta, di Papua-Jakarta”.

“Mereka ada bergerak di organ-organ gerakan sipil, di sayap militer mempermainkan orang-orang tua di hutan menjadi subject dan ada oknum di dalam ULMWP, dan ada juga yang bergerak di Pasific maupun Internasional”.

“Oknum di dalam ULMWP yang di dalam negeri dia sedang berusaha, agar ULMWP di dalam negeri mati. Dan ada oknum juga yang di Internasional sedang berusaha, agar diplomasi ULMWP di setiap negara dia ketahui dan akan melaporkan ke Indonesia, agar Indonesia lakukan pemblokadean melalui diplomasi menteri luar negeri, disamping itu juga, ia membangun block di dalam ULMWP agar terbangun kesan buruk oleh negara pendukung terhadap ULMWP. Salah satu yang Ia lakukan adalah gagalkan Petisi Papua Merdeka yang bertujuan menuju ke dewan HAM PBB di Jenewa”.

“Setiap upaya dilakukan, bertujuan hanya untuk menggiring perjuangan Papua Merdeka ini menuju ke Dialog Jakarta-Papua dan West Papua dijadikan daerah Istimewa seperti korbannya nasib Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aceh pernah berjuang untuk Merdeka seperti Papua sekarang ini, Namun perjuangan mereka gagal karena semua berhasil digiring ke Dialog, dan hasilnya sekarang Aceh menjadi daerah istimewa, sehingga kemerdekaan yang mereka perjuangkan "Merdeka di dalam NKRI-Indonesia" seperti yang sekarang ada,”.#Fakta.

#KEDUA : 
“Perjuangan Papua Merdeka yang diperjuangkan sejak tahun 60an 70an, 80an, 90an hingga berujung pada Kongres 2000, dan Kongres 2011 semua sudah terakomodir di dalam “United Liberation Movement For West Papua ULMWP” di Vanuatu atau sering disebut dengan (Deklarasi Sarlana) 6 Desember 2014. Dan, Rakyat Papua bersama para pejuang sejati sedang mendukung ULMWP untuk menuju Referendum, dan mendorong West Papua menjadi sebuah negara yang Merdeka berdaulat penuh”. (Jadi Kemerdekaan yang diperjuangkan—nya adalah "Merdeka terlepas dari Hukum NKRI-Indonesia).

“Mereka berjuang agar status perjuangan West Papua ini diselesaikan melalui Referendum seperti Timor Leste dan menuju mendirikan Negara”.

“Pada tahun 2017, ULMWP telah menetapkan dan memutuskan untuk dilakukan penggalangan Petisi manual di seluruh West Papua, dan akhirnya berhasil digalang dengan presentase 70% penduduk pribumi West Papua. Petisi tersebut telah dikemas dalam bentuk dokumen dan sudah diserahkan kepada PBB untuk diproses”.

“Mereka berdiri tegak pada rel pejuang Papua Merdeka dan fokus mengikuti setiap tahapan maupun proses yang didorong melalui ULMWP sejak Kepemimpin Octovianus Mote hingga sekarang Benny Wenda”.

Jadi, “proses dan tahapan yang dilaluli sudah jelas. Kita pejuang akan keliru dan merasa bingung hingga akan salah melangkah, itu hanya karena “#Tidak_tahu”, dan rakyat akan korban sia-sia. Ini berbahaya bagi Nasib bangsa Papua ke depan, mari kita kawal dan mengerti kondisi ini baik”.

WaSalam...!!!
__________________
#DIALOG vs #RERERENDUM

- Proses "dialog" - (Pengkondisian menuju dialog sudah terjadi dan sedang berlangsung),

- Proses "referendum" - (Langkah menuju Referendum melalui Internationally Supervisedvote For West Papua sudah sedang menuju)

#InternationallySupervisedvoteForWestPapua
#LetWestPapuVote
#ReferendumForWestPapua
__________________
Kalo ko peduali perjuangan Papua Merdeka, tolong teruskan pesan ini minimal ke 100 orang teman anda.

T E R U S K A N ...!! Ke 100 orang teman FB yang lain.

Thursday, 10 March 2022

Hati-Hati Dengan Dialog Jakarta - Papua Difasilitasi Komnas HAM Indonesia


Pada waktu Delegasi MSG desak Indonesia untuk berkunjung ke Papua, Presiden Jokowi terima tim 14 di istana Negara dan Pater Dr. Neles Tebay dan Menkopolhukam Wiranto ditunjuk untuk mengatur dialog tersebut. Tujuannya adalah untuk menghalangi kunjungan Delegasi MSG ke Papua, dan akhirnya dialog itu tidak jalan hingga akhir hidup Dr. Neles Tebay.

Hari ini pemerintah Indonesia telah mendapat tekanan oleh 79 negara ACP, Uni-Eropa, dan Komisi HAM PBB. Intervensi Special Prosedur PBB dan Komisi HAM PBB dan desakan 79 negara ACP dan Uni-Eropa tersebut menjadi tekanan luar biasa bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain untuk menghadapi tekanan tersebut, oleh karena itu Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia bersedia untuk dialog dengan Papua. Para pejuang dan rakyat Papua harus hati-hati dengan strategi ini, karena ini cara untuk menghindari atau memotong jalan bangsa Papua.
Sebuah perundingan bisa terjadi setelah kunjungan Delegasi Pencari Fakta PBB, dan berdasarkan hasil investigasi PBB itu barulah dapat dirundingkan antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Sementara ULMWP yang difasilitasi oleh PBB. Apakah dalam sidang umum PBB atau sesuai dengan mekanisme PBB. Hanya dengan mekanisme PBB dapat dicabut Resolusi 2504 tahun 1969 itu, karena Resolusi inilah Indonesia ada di Papua.
Dialog di luar dari mekanisme PBB adalah cara Indonesia untuk memotong dukungan internasional atas Papua dan tidak lebih dari itu. Apa lagi KOMNAS HAM Indonesia mau lobi dan fasilitasi dialog itu. Komnas HAM itu hanya sebuah lembaga kecil dan menjadi bagian dari pemerintah Indonesia. Masalah Papua tidak berada di Komnas HAM Indonesia, tetapi ada di PBB. Negara-negara anggota PBB lah yang memasukan Papua di Indonesia, karena itu PBB juga akan cabut Resolusi 2504 dan kembalikan hak kedaulatan bangsa Papua.
Untuk itu, sekali lagi hati-hati dengan strategi Indonesia yang mengangkat kembali isu Dialog Jakarta-Papua ini.

Tuesday, 10 November 2020

MRP dan MPRB rekomendasikan Pemerintah RI berdialog dengan ULMWP

 Pimpinan MRP dan MRPB memimpin Rapat Pleno Luar Biasa di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. - Dok. Humas

Jayapura, Jubi - Rapat Pleno Luar Biasa Majelis Rakyat Papua atau MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB. Pemerintah Republik Indonesia untuk berdialog United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP yang dipimpin Benny Wenda. MRP dan MRPB juga membantu dialog itu dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, demi menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh.

Ketua MRPB, Maxsi Ahoren rekomendasi rekomendasi agar Pemerintah RI berdialog dengan ULMWP itu muncul dari pergumulan rakyat Papua yang melihat berbagai kasus hak asasi manusia di Papua yang tidak terselesaikan. “Masalah Papua tidak pernah selesai. Itu masyarakat Papua yang bicara. Dialog harus dilakukan, harus bicara mencari solusi bersama, ”kata Ahoren saat dihubungi jurnalis Jubi, Senin (2/3/2020) malam.

Ahoren menyatakan rekomendasi dialog MRP dan MRPB itu tidak didasari kepentingan individu dan kelompok tertentu. Menurutnya, aspirasi itu merupakan masyarakat. Dialog merupakan kepentingan semua pihak, terutama kepentingan rakyat Papua.

Ia meminta ULMWP juga membuka diri untuk berdialog dengan Pemerintah RI. “[Dialog itu] kepentingan siapa? Itu kepentingan masyarakat, MRP [dan MPRB] bicara, karena semua orang Papua bicara pelurusan sejarah. [Kami turun] ke kampung, reses, semua bicara itu,” kata Ahoren.

Sebelumnya, Ketua MRP Timotius Murib menyatakan Rapat Pleno Luar Biasa MRP dan MRPB sepakat untuk bersama-sama merekomendasikan agar Pemerintah RI membuka dialog dengan ULWMP. “MRP dan MRPB meminta Pemerintah RI untuk segera berdialog dengan ULMWP,” kata Murib usai penutupan Rapat Pleno Luar Biasa MRP dan MRPB di Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura, pada Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, MRP dan MRPB memandang penting bagi Pemerintah RI dan ULMWP untuk duduk bersama membangun dialog yang bermartabat

Monday, 21 October 2019

Amnesty International Desak Pembentukan Komisi Kebenaran di Papua

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan komisi kebenaran penting dibentuk untuk melanjutkan dialog yang direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membicarakan persoalan Papua.

JAKARTA (VOA) — Konflik di Papua sudah berlangsung menahun. Perseteruan berdarah antar warga dengan aparat keamanan kerap terjadi setelah Penentuan pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1963 yang menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia.

Meskipun sudah tujuh presiden berkuasa di Indonesia, namun persoalan Papua yang memang rumit dan terdiri dari beragam aspek - hakasasi manusia, politik, ekonomi, dan sosial budaya – tidak mampu dituntaskan. Bahkan sudah terbentuk perlawanan bersenjata, biasa disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Beberapa waktu lalu, Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda menyerahkan petisi kepada Komisi Tinggi HAM PBB. Petisi itu menuntut kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri setelah puluhan tahun menderita akibat genosida dan pendudukan yang dilakukan otoritas Indonesia. Benny menyerahkan petisi itu dengan masuk ke dalam delegasi Vanuatu. Pemerintah Indonesia sendiri mengecam tindakan Vanuatu yang memasukan Benny ke dalam delegasi negara itu.

Kepada VOA seusai dialog terbuka mengenai Papua yang digelar Amnesty International Indonesia di sebuah hotel diJakarta, Kamis (14/2), Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk meyakinkan petisi yang ditandatangani 1,8 juta orang itu benar-benar berasal dari masyarakat Papua yang menyatakan ingin merdeka.

Markus bercerita petisi itu dikumpulkan oleh sekitar 300 anggota panitia yang bergerak dari kampung ke kampung diseluruh Papua. Peluncuran petisi ini dilakukan di Vanuatu pada Desember 2016 dan pengumpulan tanda tangan itu rampungpada September 2017. Dia mengklaim kerja 300 relawan tersebut dibantu oleh rakyat Papua.

Markus menegaskan petisi yang disampaikan pemimpinULMWP Benny Wenda kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet di Jenewa bulan lalu, itu merupakan cerminan dari keinginan rakyat Papua untuk berdaulat dan membentuk negara sendiri, lepas dari Indonesia. Benny Wenda kini bermukim di Inggris.

"Karena selama 50 tahun lebih bersamaIndonesia, masa depan bangsa Papua tidak dijamin di Indonesia. Kami akan habis, kami akan punah, dan itu sudah terbukti. Perjuangan untuk penentuan nasib sendiri, kemerdekaan politik, itu menjadi jalan yang terbaik, jalan yang demokratis, jalan yang memberikan jaminan kepada orang Papua untuk hidup di tanahnya sendiri," ujar Markus.

Kemerdekaan Papua, lanjutnya, tidak akan merusak hubungan Papua dengan Indonesia, relasi Papua dengan Amerika Serikat, dan pergaulang Papua dengan masyarakat dunia. Dengan kemerdekaan dan kedaulatan, Markus menekankan Papua bisa dengan kepala tegak membangun kerjasama dengan beragam negara.

Markus tidak dapat memastikan target kapan Papua dapatmerdeka, tapi dia yakin dengan dukungan rakyat dan berbagai negara di beragam kawasan, Papua bisa mencapai impiannya tersebut, serta melalui mekanisme-mekanisme internasional.

Menurut Markus, empat dari lima negara anggota tetap DewanKeamanan PBB yang memiliki investasi di Papua - Amerika, Inggris, Prancis, Cina, dan Inggris, harus mendukung perjuangan bagi Papua merdeka. Dia beralasan investasi keempat negara tersebut di Papua saat ini bersifat ilegal karena meneken kerjasama dengan Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko meyakini langkah kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menyerahkan petisi menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan sukses. Ia beralasan PBB pasti menghormati Indonesia.

Menurutnya, pemerintah tidak khawatir dengan adanya petisi tersebut. Mantan Panglima TNI itu pun menilai langkah ULMWP tidak mempengaruhi kedaulatan Republik Indonesia, di mana Papua merupakan bagian dan akan tetap di Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (Foto: Fathiyah/VOA)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (Foto: Fathiyah/VOA)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan dialog terbuka mengenai Papua ini bukan sekadar menghasilkan rekomendasi tapi harus dilaksanakan. Dia menyebut mesti dibentuk Komisi HAM di Papua, Pengadilan HAM di Papua, serta Komisi Kebenaran dan Klarifikasi Sejarah.

Komisi Kebenaran tersebut, lanjutnya, penting untukmelanjutkan dialog yang direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membicarakan marginalisasi orang Papua karena banyak pendatang, kekerasan, rasisme, pentingnya dialog dengan prasangka positif, termasuk membahas masalah referendum.

Usman mengakui banyak sekali rakyat yang bersuara untuk menuntut kemerdekaan, tapi dia menegaskan Amnesty International tidak memiliki posisi apapun soal tuntutan kemerdekaan oleh rakyat Papua.

"Tapi memang Amnesty menghormatiapapun orang Papua, termasuk yang ingin menyampaikan kemerdekaan secara damai untuk kami bela. Sejauh itu dilangsung dengan cara yang tidak pakai kekerasan, kami sangat mendukungnya," tukas Usman.

Usman menekankan sejatinya seluruh akar dari munculnya tuntutan kemerdekaan tersebut adalah akibat marginalisasi orangPapua, ketidakadilan pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penutupan usaha untuk mengoreksi sejarah. [fw/em]

Thursday, 3 October 2019

Any talks with Jakarta must feature referendum - Papuan group



Victor Yeimo of the West Papua National Committee

Victor Yeimo of the West Papua National Committee Photo: Info West Papua

President Joko Widodo and his chief of staff have both told Indonesian media in recent days that they were prepared to meet anyone to discuss problems in Papua.The West Papuan pro-independence movement is insisting that genuine talks with Indonesia's government must address self-determination.
The president, known as Jokowi, was responding to a question from the press about whether he would hold a dialogue with pro-independence Papuan leaders.
Jokowi has appealed for calm in West Papua which has been gripped by weeks of large protests, a security forces crackdown and violent unrest that have left dozens of people dead.
While Indonesia has deployed over six thousand extra military and police to Papua, tensions in the region, as well as pro-independence sentiment, remain high.
It has added to pressure on a government also struggling to contain public discontent in Jakarta over several new laws which critics say undermine democracy.
In the interests of forging a way forward in Papua, the president's office was urged by representatives of the Papua and West Papua regional legislatures to have talks with the leading pro-independence groups, the West Papua National Committee (KNPB) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
The KNPB's international spokesman, Victor Yeimo, said they had been seeking meaningful talks with Jakarta for years without getting a response. He was cautious over the prospect, expecting Jokowi's usual emphasis on economic development in Papua to continue to be the focus.
After the widespread protests kicked off in late August, Jokowi invited a number of community and religious leaders from Papua to his palace. The meeting was billed as a way to discuss accelerating prosperity in Papua and West Papua provinces.
Mr Yeimo noted a discrepancy between the president's words and the actions of his government in employing a security approach to the peaceful expression of Papuan independence aspirations.
According to the KNPB, while Jakarta sees Papua as strictly an internal issue, in reality it's an international issue. Mr Yeimo said West Papuans seek intervention for a legitimate self-determination process under international law which they were denied in the 1960s when Indonesian took control of the former Dutch New Guinea.
"For us, we will not stop to demand the right of self-determination in West Papua," Mr Yeimo said.
"So, if Jokowi wants to dialogue, the main point for the dialogue is a referendum for the self-determination in West Papua, under the United Nations' supervision, mediated by a neutral or third party."
Mr Yeimo's comments echo those of the ULMWP's UK-based chairman Benny Wenda, who said at the United Nations last week that a deepening humanitarian crisis in his homeland underlined the urgent need for UN intervention.
While Jakarta has repeatedly stated that the incorporation of Papua into the republic is final, demonstrations by Papuans are becoming harder to ignore, even when the government resorts to cutting the internet in Papua as a response.
West Papuans protest against racism in Wamena, August 2019.
West Papuans protest against racism in
Wamena, August 2019. 
Photo: Supplied

Indonesian authorities have fingered the KNPB and the ULMWP as being provocateurs, alleging that the groups stirred the recent unrest in an attempt to disrupt the unitary republic by seeking independence.
Mr Yeimo denied this, saying the Papuan independence struggle belonged to neither group, but rather the people.
"The leaders, even KNPB and ULMWP, cannot determine the future of the people of West Papua. The only way is to give the people democratic space - hold a referendum so they can choose what they want for their future."
While Jokowi's response to the press question did not single out any particular group who he might meet for talks, mistrust between Jakarta and Papuan leaders remains the main stumbling block.
A senior government source told RNZ Pacific that the president's primary objective was to restore "full normalcy, stability and security" in Papua.