Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label dukungan Indonesia. Show all posts
Showing posts with label dukungan Indonesia. Show all posts

Saturday, 15 May 2021

Catatan Bung Iwan Penthol - "HOMRATKU UNTUK TPNPB-OPM"


Hormat untuk kalian yang bertahan dihutan (TPNPB-OPM), digunung yang terus berjuang, aku menundukkan kepala dengan takjub. Kalian adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran tertinggi dalam berjuang..level sebuah kesadaran yang tidak kami daptkan disini.

Perjuangan kalian dalam membebaskan diri dari bentuk kolonialisasi yang di kemas lewat jargon kosong nasionalisme-NKRI, tak lebih dari kedzoliman kapitalisme/imperialisme yang tengah dijalankan oleh rezim bonekanya di indonesia. 

Perjuangan yang membutuhkan militansi yang sangat tinggi, kesadaran yang melampaui intelektual di negri kami. Mengapa?. Karena disini kami masi dalam takaran memperdebatkan sebuah platform, sebuah isu anti imperialis/kapitalis & borjuasi reformis gadungan boneka dari imperialis. Tapi kau!, sudah melampaui kesadaran kami, sebuah tindakan nyata, kongkrit hasil dari kesimpulan dari literatur lusinan buku-buku progresif. meninggalkan semua akan subyektifisme.

Cita-cita yang cukup mulia dari takdir sejarah yang memang harus kau lakukan untuk mendapatkan tanah air merdeka Papua.

Disini hanya segelintir manusia sadar..sisanya gerakan sampah & kami masih terus belajar memahami literatur-literatur yang ada di buku untuk sebuah pembebasan. Sedangkan sisa manusianya disini tidak pernah terbongkar kesadarannya dalam berjuang, asik dengan kemiskinannya kerja cari duit...kerja cari duit, itulah cerminan dari manusia disini yg Ahli dalam Menderita, keburu tunduk pada penindasan selama faedahnya belum dirampas. Karna itu rasa takjubku pada kalian yang mengangkat senjata dalam berjuang, menjadi catatan terpenting dalam sejarah yang terus bergerak maju.

Mereka yang bilang kalian frustasi, sebetulnya adalah mereka yang disini yang frustasi karna tak melakukan apa-apa dalam sistem penindasan selama ini, selain hanya berkonsultasi pada rumah akademiknya yang tak memberikan solusi apapun juga.

Hormatku sekali lagi buat kalian cukup dalam. Hidup Sosialisme, Hidup Perjuangan bagi rakyat tertindas. Salam Pembebasan! 

Hidup Perjuangan Rimba Hutan, yakni Perang TPNPB-OPM yang selalu eksis melawan kekuasaan yang menindas

Saturday, 5 December 2020

Heboh, Mahasiswa Kristen Dukung Papua Merdeka, Mustofa: Mendidih Gak Nonton Video Ini

Kongres XXXVII GMKI yang meminta pemerintah pusat mengembalikan
Papua kepada orang Papua sendiri /

Hingga kini, saya sama sekali gak denger respon mereka. 

Ayo @eko_kuntadhi @yusuf_dumdum @Dennysiregar7 @PartaiSocmed @digeeembokFC @psi_id mana suaramu? https://t.co/Z2eewRrlHy— MUSTOFA NAHRAWARDAYA (@TofaTofa_id) December 5, 2020

Bahkan dalam cuitan sebelumnya Mustofa meminta masyarakat untuk waspada dengan dukungan mahasiswa Kristen terhadap Papua Merdeka.

 Ia mengungkapkan, dirinya merasa ada upaya adu domba antar kelompok di NKRI ini, sebab menurutnya, tidak mungkin mahasiswa NKRI mendukung Papua Merdeka

"Saya kok merasa ada adudomba antar kelompok di NKRI ya. Mana mungkin mahasiswa NKRI dukung Papua Merdeka. Pasti ini adudomba. Mungkin otaknya OPM. Waspadalah..waspadalah. Ini tweet serius banget. Bukan sindiran. Percayalah!!!!," tulis Mustofa juga.

Sebelumnya beredar sebuah video dalam acara Kongres XXXVII GMKI yang meminta pemerintah pusat memberikan hak penentuan nasib orang Papua.**

Editor: Andriana

Sumber: Twitter 

Thursday, 5 November 2020

Dukungan Non-papua yang Sadar Demi Kemanusiaan || Mahasiswa Kaltim ||

Tuesday, 10 March 2020

Aksi Serentak Di Beberapa Kota, Fri-WP : Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua


Yogyakarta, Matawarga.com – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (Fri-WP) melakukan aksi di Bunderan UGM Yogyakarta dalam menyikapi beberapa isu, memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua sebagai solusi demokratik bagi bangsa West Papua, dan cabut SK Drop Out (DO) di Universitas Khairun Ternate, sekaligus menolak rancangan RUU Omnibus Law yang dirancang oleh Rezim Jokowi-Ma’ruf. Kamis (05/03/2020) Sore.

Aksi ini adalah aksi serentak yang dilakukan oleh Fri-WP yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia seperti Malang, Surabaya dan Yogyakarta.

Che Guevara selaku Kordinator Umum aksi mengatakan, aksi ini dilakukan karena melihat situasi politik di Indonesia yang semakin memburuk. Dimana argumentasi Mahfud MD yang mewakili Istana saat Tim pengacara Australia dan Veronica Coman menyerahkan beberapa lampiran terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Namun data yang dikasih oleh tim Veronica Coman dilihat istana sebagai sampah, kami melihat argumentasi Mahfud MD yang menyatakan bahwa data tersebut adalah sampah bagi mereka” jelas Che kepada wartawan di sela-sela aksi (5/3) lalu

Sebelumnya data-data seperti yang diberikan Veronica Coman dan timnya sudah dikirimkan juga ke istana. Akan tetapi argumentasi Mahfud MD yang menyatakan data-data tersebut adalah sampah bagi mereka adalah bukti bahwa Pemerintah Indonesia dibawah Pemerintahan Joko-Ma’ruf tidak serius dalam menangani persoalan yang terjadi di Papua.

 “Persoalan yang terjadi di Papua tidak bisa dengan Otonomi Khusus (Otsus), ataupun pemekaran Provinsi, apalagi membuka jalan Trans Papua.” Tambahnya

Omnibus Law Menurut FRI-WP


Wacana Omnibus Law, pertama kali digelorakan oleh Presiden Jokowi pada saat pelantikannya sebagai Presiden Indonesia Periode kedua. Dalam sambutannya ia menegaskan akan memangkas regulasi-regulasi yang menghambat masuknya investasi dan perizinan ke Indonesia.

Omnibus Law sendiri tidak bisa dilihat secara hukum formal, ada sistem yang melahirkan undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat. Contohnya ada PP78, UU Pengadaan Tanah, UU Tahun 2012 tentang pendidikan.

Adanya omnibus law menandakan bahwa semua hal-hal yang melahirkan regulasi seperti ini adalah sistem kapitalisme.

“Yang kami harus lawan adalah sistem yang melahirkan regulasi, karena omnibus law adalah kaki tangan yang diciptakan oleh sistem kapitalisme melalui legal formalnya atau melalui UU tersebut untuk menindas rakyat” ungkap Che

Dia menegaskan bahwa mereka tidak saja menolak omnibus law akan tetapi juga sistem yang melahirkan omnibus law tersebut.

Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (Fri-WP) juga membawa beberapa tuntutannya sebagai berikut :


  1.     Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
  2.     Bebaskan seluruh tahanan politik Papua termasuk Surya Anta.
  3.     Tarik Militer organic dan non organik dari tanah Papua.
  4.     Hentikan pembangunan Kodim militer di tanah Papua.
  5.     Usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM di tanah Papua.
  6.     Tolak Otsus dan PON di tanah Papua.
  7.     Tolak Investasi di tanah Papua.
  8.     Tolak RUU Omnibus Law.
  9.     Cabut SK Rektor (Drop Out) terhadap 4 Mahasiswa Universits Khairudin Ternate.
  10.     Cabut PP 78.
  11.      Sahkan RUU PKS. (TH)



Friday, 27 September 2019

Bicara tentang Papua, pendiri WatchdoC Dandhy Laksono ditangkap

Poster dukungan kepada Dandhy Dwi Laksono yang disebar di media sosial. -Jubi/Ist
Papua, Jubi – Polda Jaya Metro Jaya menangkap Dandhy Dwi Laksono, pendiri WatchdoC dan sutradara film dokumenter, sekaligus pengurus nasional Aliansi Jurnalis Independen. Dandhy ditangkap di rumahnya di Pondokgede, Bekasi pada Kamis, 26 September 2019.

Disampaikan Sekjen AJI Indonesia, Revolusi Riza, melalui pernyataan sikap AJI Indonesia, berdasarkan kronologis YLBHI, Dandhy pada mulanya tiba di rumah sekitar pukul 22.30 WIB.

“Selang 15 menit kemudian datang polisi menggedor-gedor rumah Dandhy dengan membawa surat penangkapan,” katanya, di Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Polisi menangkap Dandhy karena cuitannya soal Papua yang diduga telah menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Polisi menjerat Dandhy dengan Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik Pasal 28.

Lanjutnya, Dandhy kemudian dibawa tim yang terdiri 4 orang ke kantor Polda Metro Jaya, dengan kendaraan D 216 CC mobil Fortuner sekitar pukul 23.05. Penangkapan tersebut disaksikan oleh dua satpam RT setempat.

Respons atas penangkapan salah satu pengurusnya itu, AJI menilai penangkapan terhadap Dandhy tidak berdasar dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, karena itu AJI menyatakan sikap:

1. Mendesak Polda Metro Jaya melepaskan Dandhy dengan segera dan membebaskannya dari segala tuntutan hukum.

2. Penangkapan terhadap Dandhy ini bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Sekadar diketahui, AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI memiliki 1.846 anggota yang tersebar di 38 kota.

AJI menjadi anggota sejumlah organisasi internasional: International Federation of Journalists (IFJ), berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange (IFEX), berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network (GIJN), berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok.

Sejak tadi malam, tagar #BebaskanDandhy menjadi trending topic Twitter. Selain itu, bentuk solidaritas disampaikan pula melalui tagar #KamiBersamaDandhy di media sosial lain seperti Facebook dan Instagram. (*)

Sunday, 22 September 2019

Pendiri Watchdoc: Referendum Opsi Wajib untuk Orang Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana terkait referendum untuk masyarakat Papua menuai banyak pro kontra. Mantan jurnalis sekaligus pendiri Watchdoc Documentary Maker, Dandhy Dwi Laksono adalah satu orang yang mendukung referendum di tengah gejolak yang semakin memanas di Papua dalam beberapa minggu belakangan.

Dandhy mengatakan referendum adalah opsi yang tidak bisa ditinggalkan untuk masyarakat Papua. Menurutnya hal ini merupakan upaya pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bumi cenderawasih tersebut.

"Referendum itu salah satu opsi yang tak boleh ditiadakan. Jadi belum tentu referendum. Referendum pun belum tentu hasilnya merdeka" kata Dhandy di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (21/9).


Selain itu, dia juga menegaskan pemberian opsi referendum merupakan itikad baik yang ditunjukkan pemerintah Indonesia meski tidak semua negara yang melakukan referendum bisa merdeka.


Menurutnya, Indonesia tidak bisa hanya mengunci pilihan untuk menggerakkan kekuatan militer di Papua saat masyarakatnya sudah bersikap keras.

"Tapi kita tak boleh berhenti bicara, kalau mau bicara itikad baik bagi Papua, berhenti mengunci pilihan-pilihan itu, karena kalau kita kunci pilihan itu, maka pilihannya hanya menggunakan tentara kemudian. Ketika Papua sikapnya juga mengeras, dan itu sudah terjadi selama 57 tahun sejak New York agreements," ucap dia.

New York Agreement sendiri adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia.

Selain itu, opsi referendum menurutnya adalah solusi yang bebas dari kekerasan. Menurutnya pemerintah semestinya tidak menutup jalan damai untuk mengakhiri konflik di Papua.

"Presiden siapapun mengalami masalah yang sama. Yang punya modal kultural besar seperti Gus Dur pun menghadapi tembok yang besar. Apalagi pak Jokowi. Jadi bagi saya, kalau Indonesia punya itikad baik, semua opsi yang non violence, harus dibuka," ujarnya.


Usul Militer Ditarik Dari Papua

Di tempat yang sama, anggota DPR RI Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko mengatakan dirinya setuju dengan penarikan kekuatan militer dari Papua. Ia berpendapat penarikan kekuatan militer itu dapat menjadi upaya menghindari terciptanya konflik di Papua.

Budiman mengatakan penarikan tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

"Tentu itu harus dilakukan, pertama itu ditarik kekerasannya, militerismenya ditarik. Bertahap tentu saja," kata Budiman.

Selain itu, Budiman juga mengusulkan adanya penguatan di pihak aparat kepolisian dan keamanan teritorial. Dengan hal tersebut, menurutnya organisasi separatis dan bersenjata lainnya tidak akan meremehkan aparat keamanan yang ada di tanah Papua meski kekuatan militer ditarik.

"Kepolisian harus dilengkapi agar dia juga tidak jadi bulan-bulanan tokoh kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM)," kata dia.


Budiman lebih lanjut mengusulkan agar penyelesaian persoalan pelanggaran HAM bisa segera diselesaikan. Menurutnya hal itu akan mendorong penyelesaian konflik di Papua.

"Beberapa persoalan pelanggaran HAM harus diselesaikan. Mau pendekatan hukum atau pendekatan rekonsiliasi politik harus dimungkinkan ke arah sana. Karena itu juga satu problem yang memang jadi persoalan di Timor Leste," ujar dia.

Sebelumnya, Budiman juga mengatakan ia menolak konsep NKRI harga mati karena menurutnya hal itu tidak tepat untuk dijadikan dasar mempertahankan Papua menjadi bagian dari Indonesia.

Ia mengatakan tidak bisa membayangkan jika Papua harus berpisah dengan Indonesia. Oleh karena itu menurutnya Indonesia harus menemukan akar permasalahan yang menyebabkan ketegangan dengan Papua. Menurut Budiman, NKRI semestinya dijadikan modal awal yang mutlak dalam membentuk bangsa Indonesia bukannya menjadi tujuan.

Monday, 31 October 2016

10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya, Padahal Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka

Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka, Tetapi Ada 10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya – Sebuah Catatan Editorial PMNews Melihat Fakta Lapangan Kampanye Papua Merdeka. Hari ini sekali lagi Dr. George Junus Aditjondro menyampaikan dukungan terbuka, tertulis maupun lisan, “Dukungannya terhadap perjuangan Papua Merdeka”. Tulisan bukunya berjudul “West Papua: Persoalan Internasional”. Berikut […]

from WordPress http://ift.tt/2dUdEVi
via IFTTT

Sunday, 23 October 2016

Perspektif Awal untuk Perjuangan Pembebasan Nasional Papua

Kamis, 22 September 2016, Jesus Anam dan Ted Sprague Aksi Papua 19 Sept 2016Tidak mudah untuk memberikan penilaian teoritik terhadap perjuangan pembebasan nasional Papua dengan situasi obyektifnya yang sangat spesifik dan kompleks. Tapi sudah menjadi tugas kaum revolusioner untuk memberikan penilaian teoritik yang tepat terhadap bentuk-bentuk baru perjuangan yang lahir dari kehidupan, sebagai panduan untuk […]

from WordPress http://ift.tt/2e02Hxz
via IFTTT

Monday, 10 October 2016

Tokoh lintas Agama: Jakarta berubah, atau Papua merdeka

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah harus mengubah pendekatan terhadap Papua dan diplomasi luar negeri jika tidak ingin provinsi tersebut lepas dari Indonesia, beberapa tokoh lintas agama ingatkan pada Rabu, 5 Oktober. Pendeta Hendrik Lokra, Direktur Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), mengatakan pendekatan keamanan selama ini membuat masyarakat Papua merasa terasing dan […]

from WordPress http://ift.tt/2dEXbp5
via IFTTT

Thursday, 6 October 2016

Romo Benny:RI Tak Hati-hati, Papua Lepas Seperti Timor Leste

Penulis: Bob H. Simbolon 18:37 WIB | Rabu, 05 Oktober 2016 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Rohaniawan Romo Benny Susetyo mengatakan Presiden Joko Widodo harus melakukan pendekatan kebudayaan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. "Peristiwa akhir-akhir ini di Papua menyita perhatian masyarakat internasional lantaran pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ultra nasionalis dalam menyelesaikan permasalahan Papua," kata Benny di Grha […]

from WordPress http://ift.tt/2df2kyA
via IFTTT

Sunday, 2 October 2016

Didukung Negara-negara Pasifik, Gerakan Papua Merdeka Kian Lantang

JAKARTA -Sindonews -  Gerakan Pembebasan Papua atau Papua Merdeka semakin lantang mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat terkait isu pelanggaran HAM. Gerakan ini bereaksi setelah negara-negara Kepulauan Pasifik di Sidang Umum PBB memberi dukungan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Indonesia mengecam sikap enam negara di Kepualuan Pasifik, yakni Vanuatu, […]

from WordPress http://ift.tt/2dxQCyE
via IFTTT

Mahasiswa Papua di Bandung bahas “penindasan rakyat Papua”

Jayapura, Jubi - Mahasiswa Papua di kota studi Bandung yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (Sorak) menggelar diskusi “Penindasan Rakyat Papua” dengan menghadirkan dua pemateri, Filep Karma dan Surya Anta di halaman Sekretariat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Bandung, Kamis (29/9/2016). Koordinator Sorak Barra Vrada yang dikontak Jubi pada Jumat (30/9/2016) menjelaskan, […]

from WordPress http://ift.tt/2dmaUNw
via IFTTT

Monday, 22 August 2016

Aksi Solidaritas Terhadap Mahasiswa Papua

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Puluhan massa dari Aliansi Peduli Kemanusiaan (APK) Makassar menggelar aksi solidaritas di bawah jalan layang Fly Over, Jl Urip Sumiharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/7/2016). APK Makassar melakukan aksi menyikapi maraknya tindakan represif berbasis diskriminasi dan rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Yogyakarta beberapa waktu lalu. […]

from WordPress http://ift.tt/2bI1nzw
via IFTTT

Saturday, 23 July 2016

GERTAK, Sikap Politik atas Pembredelan Hak Kebebasan Berpendapat Masyarakat Papua

Gertak, Blog - Ditulis pada Juli 22, 2016 Gerakan Anti Perampasan Tanah Rakyat (GERTAK) Sinjai Banyak pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung […]

from WordPress http://ift.tt/2aBRx0O
via IFTTT

Thursday, 21 July 2016

Tak Mau Ada Separatis, Komnas HAM Kecam Pernyataan Sultan

Rabu, 20 Juli 2016 | 18:34 WIB TEMPO.CO, Yogyakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan tidak boleh ada separatis di Yogyakarta. Pernyataan itu dikeluarkan Sultan pada 19 Juli 2016 di Kepatihan menanggapi aksi sejumlah mahasiswa Papua di Yogyakarta yang menggelar dukungan […]

from WordPress http://ift.tt/2a1GQGz
via IFTTT

Monday, 18 July 2016

Surat Dukungan Untuk Papua dari Pesisir Yogyakarta untuk Perjuangan Rakyat Papua

By Muhammad Afandi | Juli 18, 2016 578 shares Pernyataan Sikap dan Solidaritas Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP KP) Wahana Tri Tunggal (WTT) Untuk Papua Menanggapi aksi kekerasan aparat keamanan negara dan organisasi kemasyarakatan (ormas) reaksioner terhadap warga Papua di Yogyakarta yang terjadi beberapa hari ini, kami warga PPLP KP dan WTT menyatakan […]

from WordPress http://ift.tt/2a2wurY
via IFTTT

Sunday, 22 March 2015

Stabilitas Nasional tidak Terjaga, Papua Terancam Lepas dari NKRI

Editor by Media Warga Online on 08.23 / JAKARTA, Mediawarga.info--Kekisruhan pekerja tambang PT Freeport Indonesia diduga ada keterkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin disayang oleh warga Papua. Pasalnya, tidak adanya kehadiran pemerintah Republik Indonesia di tengah-tengah rakyat Papua telah dimanfaatkan dengan baik oleh OPM. Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, […]



from WordPress http://ift.tt/1xp7tg3

via IFTTT