Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label dukungan Indonesia. Show all posts
Showing posts with label dukungan Indonesia. Show all posts

Saturday, 15 May 2021

Catatan Bung Iwan Penthol - "HOMRATKU UNTUK TPNPB-OPM"


Hormat untuk kalian yang bertahan dihutan (TPNPB-OPM), digunung yang terus berjuang, aku menundukkan kepala dengan takjub. Kalian adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran tertinggi dalam berjuang..level sebuah kesadaran yang tidak kami daptkan disini.

Perjuangan kalian dalam membebaskan diri dari bentuk kolonialisasi yang di kemas lewat jargon kosong nasionalisme-NKRI, tak lebih dari kedzoliman kapitalisme/imperialisme yang tengah dijalankan oleh rezim bonekanya di indonesia. 

Perjuangan yang membutuhkan militansi yang sangat tinggi, kesadaran yang melampaui intelektual di negri kami. Mengapa?. Karena disini kami masi dalam takaran memperdebatkan sebuah platform, sebuah isu anti imperialis/kapitalis & borjuasi reformis gadungan boneka dari imperialis. Tapi kau!, sudah melampaui kesadaran kami, sebuah tindakan nyata, kongkrit hasil dari kesimpulan dari literatur lusinan buku-buku progresif. meninggalkan semua akan subyektifisme.

Cita-cita yang cukup mulia dari takdir sejarah yang memang harus kau lakukan untuk mendapatkan tanah air merdeka Papua.

Disini hanya segelintir manusia sadar..sisanya gerakan sampah & kami masih terus belajar memahami literatur-literatur yang ada di buku untuk sebuah pembebasan. Sedangkan sisa manusianya disini tidak pernah terbongkar kesadarannya dalam berjuang, asik dengan kemiskinannya kerja cari duit...kerja cari duit, itulah cerminan dari manusia disini yg Ahli dalam Menderita, keburu tunduk pada penindasan selama faedahnya belum dirampas. Karna itu rasa takjubku pada kalian yang mengangkat senjata dalam berjuang, menjadi catatan terpenting dalam sejarah yang terus bergerak maju.

Mereka yang bilang kalian frustasi, sebetulnya adalah mereka yang disini yang frustasi karna tak melakukan apa-apa dalam sistem penindasan selama ini, selain hanya berkonsultasi pada rumah akademiknya yang tak memberikan solusi apapun juga.

Hormatku sekali lagi buat kalian cukup dalam. Hidup Sosialisme, Hidup Perjuangan bagi rakyat tertindas. Salam Pembebasan! 

Hidup Perjuangan Rimba Hutan, yakni Perang TPNPB-OPM yang selalu eksis melawan kekuasaan yang menindas

Saturday, 5 December 2020

Heboh, Mahasiswa Kristen Dukung Papua Merdeka, Mustofa: Mendidih Gak Nonton Video Ini

Kongres XXXVII GMKI yang meminta pemerintah pusat mengembalikan
Papua kepada orang Papua sendiri /

Hingga kini, saya sama sekali gak denger respon mereka. 

Ayo @eko_kuntadhi @yusuf_dumdum @Dennysiregar7 @PartaiSocmed @digeeembokFC @psi_id mana suaramu? https://t.co/Z2eewRrlHy— MUSTOFA NAHRAWARDAYA (@TofaTofa_id) December 5, 2020

Bahkan dalam cuitan sebelumnya Mustofa meminta masyarakat untuk waspada dengan dukungan mahasiswa Kristen terhadap Papua Merdeka.

 Ia mengungkapkan, dirinya merasa ada upaya adu domba antar kelompok di NKRI ini, sebab menurutnya, tidak mungkin mahasiswa NKRI mendukung Papua Merdeka

"Saya kok merasa ada adudomba antar kelompok di NKRI ya. Mana mungkin mahasiswa NKRI dukung Papua Merdeka. Pasti ini adudomba. Mungkin otaknya OPM. Waspadalah..waspadalah. Ini tweet serius banget. Bukan sindiran. Percayalah!!!!," tulis Mustofa juga.

Sebelumnya beredar sebuah video dalam acara Kongres XXXVII GMKI yang meminta pemerintah pusat memberikan hak penentuan nasib orang Papua.**

Editor: Andriana

Sumber: Twitter 

Thursday, 5 November 2020

Dukungan Non-papua yang Sadar Demi Kemanusiaan || Mahasiswa Kaltim ||

Tuesday, 10 March 2020

Aksi Serentak Di Beberapa Kota, Fri-WP : Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua


Yogyakarta, Matawarga.com – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (Fri-WP) melakukan aksi di Bunderan UGM Yogyakarta dalam menyikapi beberapa isu, memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua sebagai solusi demokratik bagi bangsa West Papua, dan cabut SK Drop Out (DO) di Universitas Khairun Ternate, sekaligus menolak rancangan RUU Omnibus Law yang dirancang oleh Rezim Jokowi-Ma’ruf. Kamis (05/03/2020) Sore.

Aksi ini adalah aksi serentak yang dilakukan oleh Fri-WP yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia seperti Malang, Surabaya dan Yogyakarta.

Che Guevara selaku Kordinator Umum aksi mengatakan, aksi ini dilakukan karena melihat situasi politik di Indonesia yang semakin memburuk. Dimana argumentasi Mahfud MD yang mewakili Istana saat Tim pengacara Australia dan Veronica Coman menyerahkan beberapa lampiran terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Namun data yang dikasih oleh tim Veronica Coman dilihat istana sebagai sampah, kami melihat argumentasi Mahfud MD yang menyatakan bahwa data tersebut adalah sampah bagi mereka” jelas Che kepada wartawan di sela-sela aksi (5/3) lalu

Sebelumnya data-data seperti yang diberikan Veronica Coman dan timnya sudah dikirimkan juga ke istana. Akan tetapi argumentasi Mahfud MD yang menyatakan data-data tersebut adalah sampah bagi mereka adalah bukti bahwa Pemerintah Indonesia dibawah Pemerintahan Joko-Ma’ruf tidak serius dalam menangani persoalan yang terjadi di Papua.

 “Persoalan yang terjadi di Papua tidak bisa dengan Otonomi Khusus (Otsus), ataupun pemekaran Provinsi, apalagi membuka jalan Trans Papua.” Tambahnya

Omnibus Law Menurut FRI-WP


Wacana Omnibus Law, pertama kali digelorakan oleh Presiden Jokowi pada saat pelantikannya sebagai Presiden Indonesia Periode kedua. Dalam sambutannya ia menegaskan akan memangkas regulasi-regulasi yang menghambat masuknya investasi dan perizinan ke Indonesia.

Omnibus Law sendiri tidak bisa dilihat secara hukum formal, ada sistem yang melahirkan undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat. Contohnya ada PP78, UU Pengadaan Tanah, UU Tahun 2012 tentang pendidikan.

Adanya omnibus law menandakan bahwa semua hal-hal yang melahirkan regulasi seperti ini adalah sistem kapitalisme.

“Yang kami harus lawan adalah sistem yang melahirkan regulasi, karena omnibus law adalah kaki tangan yang diciptakan oleh sistem kapitalisme melalui legal formalnya atau melalui UU tersebut untuk menindas rakyat” ungkap Che

Dia menegaskan bahwa mereka tidak saja menolak omnibus law akan tetapi juga sistem yang melahirkan omnibus law tersebut.

Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (Fri-WP) juga membawa beberapa tuntutannya sebagai berikut :


  1.     Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
  2.     Bebaskan seluruh tahanan politik Papua termasuk Surya Anta.
  3.     Tarik Militer organic dan non organik dari tanah Papua.
  4.     Hentikan pembangunan Kodim militer di tanah Papua.
  5.     Usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM di tanah Papua.
  6.     Tolak Otsus dan PON di tanah Papua.
  7.     Tolak Investasi di tanah Papua.
  8.     Tolak RUU Omnibus Law.
  9.     Cabut SK Rektor (Drop Out) terhadap 4 Mahasiswa Universits Khairudin Ternate.
  10.     Cabut PP 78.
  11.      Sahkan RUU PKS. (TH)



Friday, 27 September 2019

Bicara tentang Papua, pendiri WatchdoC Dandhy Laksono ditangkap

Poster dukungan kepada Dandhy Dwi Laksono yang disebar di media sosial. -Jubi/Ist
Papua, Jubi – Polda Jaya Metro Jaya menangkap Dandhy Dwi Laksono, pendiri WatchdoC dan sutradara film dokumenter, sekaligus pengurus nasional Aliansi Jurnalis Independen. Dandhy ditangkap di rumahnya di Pondokgede, Bekasi pada Kamis, 26 September 2019.

Disampaikan Sekjen AJI Indonesia, Revolusi Riza, melalui pernyataan sikap AJI Indonesia, berdasarkan kronologis YLBHI, Dandhy pada mulanya tiba di rumah sekitar pukul 22.30 WIB.

“Selang 15 menit kemudian datang polisi menggedor-gedor rumah Dandhy dengan membawa surat penangkapan,” katanya, di Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Polisi menangkap Dandhy karena cuitannya soal Papua yang diduga telah menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Polisi menjerat Dandhy dengan Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik Pasal 28.

Lanjutnya, Dandhy kemudian dibawa tim yang terdiri 4 orang ke kantor Polda Metro Jaya, dengan kendaraan D 216 CC mobil Fortuner sekitar pukul 23.05. Penangkapan tersebut disaksikan oleh dua satpam RT setempat.

Respons atas penangkapan salah satu pengurusnya itu, AJI menilai penangkapan terhadap Dandhy tidak berdasar dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, karena itu AJI menyatakan sikap:

1. Mendesak Polda Metro Jaya melepaskan Dandhy dengan segera dan membebaskannya dari segala tuntutan hukum.

2. Penangkapan terhadap Dandhy ini bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Sekadar diketahui, AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI memiliki 1.846 anggota yang tersebar di 38 kota.

AJI menjadi anggota sejumlah organisasi internasional: International Federation of Journalists (IFJ), berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange (IFEX), berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network (GIJN), berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok.

Sejak tadi malam, tagar #BebaskanDandhy menjadi trending topic Twitter. Selain itu, bentuk solidaritas disampaikan pula melalui tagar #KamiBersamaDandhy di media sosial lain seperti Facebook dan Instagram. (*)