Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label dukungan Inggris. Show all posts
Showing posts with label dukungan Inggris. Show all posts

Sunday, 13 March 2022

Ingin Tahu Perkembangan Situasi Papua, Kedubes Inggris Sambangi DPRP

by Fani 10/03/2022 07:511556

Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH MH menyerahkan cinderamata kepada utusan Kedubes Inggris untuk Indonesia, Rabu 9 Maret 2022. (Foto Tiara)

Yunus Wonda : Kami Menjelaskan Kondisi Riil di Papua Apa Adanya

Jayapura – Ingin mendengar secara langsung tentang perkembangan situasi Papua, utusan Kedutaan Inggris (Kedubes) untuk Indonesia mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang ditemui langsung oleh Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH didampingi Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, SE, Ketua Poksus DPR Papua, Jhon NR Gobai, Anggota DPR Papua, Yakoba Lokbere dan Arnold Walilo di Gedung II DPR Papua, Rabu 9 Maret 2022.

 Sementara Utusan Kedubes Inggris itu, diantaranya Amanda McLoughlin OBE, Development Director British Embassy Jakarta, didampingi Nicholas Faulkner, Second Secretary of Political Affair dan Ria Mariamah, Policy Senior Programme Manager of Climate Cange Unit dan Avicah Nababan, Asisstent Political Officer

Seperti diketahui, jika utusan Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia itu melakukan kunjungan resmi ke Provinsi Papua pada Rabu 9 Maret 2022, salah satunya menyambangi Kantor DPR Papua.

Setelah pertemuan, kepada wartawan, Wakil Ketua I DPR Papua, DR.Yunus Wonda SH MH mengatakan, kunjungan utusan Kedubes Inggris ke DPR Papua ingin mendengar secara langsung tentang perkembangan situasi di Papua, baik itu tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga ekonomi.

“Selain itu, mereka juga menanyakan respon tentang pemekaran dan pelaksanaan Otsus. Ya, kami DPR Papua pun menjelaskan kondisi riil di Papua apa adanya, karena kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap bagus semua tapi kenyataanya tidak, sehingga kami pun sampaikan kondisi ini apa adanya yang dialami rakyat Papua,” kata Yunus Wonda kepada sejumlah awak media usai pertemuan bersama Kedubes Inggris untuk Indonesia yang berlangsung secara tertutup di ruang kerjanya, Rabu petang, 9 Maret 2022.

Bahkan, ungkap Yunus Wonda, dihadapan utusan Kedubes Inggris itu, pihaknya juga menjelaskan kondisi riil yang dihadapi rakyat Papua, termasuk soal keamanan dan lainnya.

“Mereka menanyakan tantangan ketika terjadi pemekaran. Kami pun menjelaskan semua, sehingga mereka ada gambaran dan tidak melihat Papua semua baik-baiknya saja, sebab tidak bisa seperti itu sehingga kami harus menjelaskan secara riil kepada mereka,” ungkapnya.

Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH MH didampingi Ketua Komisi II dan Ketua Komisi V serta Anggota DPR Papua foto bersama utusan Kedubes Inggris untuk Indonesia, usai pertemuan di Gedung II DPR Papua, Rabu 9 Maret 2022. (foto Tiara).



Padahal kata legislator Papua itu, selama ini pihaknya telah mendorong ke pusat, hanya saja pusat tidak mendengarkan DPR Papua dan lembaga lain untuk terus bersuara apa yang dialami rakyat Papua.

“Mereka juga menanyakan soal Otsus dan pemekaran apakah melalui mekanisme yang resmi, persetujuan rakyat seperti apa. Ya, kami sampaikan bahwa sebagian besar rakyat Papua menolak pemekaran,” jelasnya.

 Bahkan, Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan kepada Kedubes Inggris terkait alasan rakyat Papua menolak pemekaran, lantaran akan banyak dampak yang akan terjadi dan dialami rakyat Papua.

“Dimana orang Papua akan mengalami persoalan besar, termasuk orang Papua merasa tidak nyaman hari ini diatas tanahnya sendiri,” ujar Yunus Wonda.

Meski diakui, ada banyak aspirasi yang masuk ke DPR Papua, namun sebagian besar rakyat Papua tetap menolak pemekaran daerah tersebut.

Yunus Wonda menambahkan, jika dalam pertemuan dengan utusan Kedubes Inggris itu, DPR Papua juga tidak menutupi kondisi riil yang dialami oleh rakyat Papua.

“Jadi, kami sampaikan apa adanya dan kami tidak menutupi diri, bahkan kami pun tidak takut menyampaikan hal kebenaran tentang persoalan Papua. Saya sampaikan kepada anggota DPR Papua, tidak boleh takut. Apapun kondisi yang dialami rakyat Papua, ya kami harus sampaikan apa adanya, nyawa sekalipun sebagai konsekuensi kami dipilih di lembaga ini, untuk menyampaikan kebenaran,” tegas Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua itu. (Tiara)

Sunday, 27 February 2022

Beri Simmons, tentang mengapa Toko Etis mendukung Kampanye Papua Barat Merdeka


Diposting: 16 Februari 2022

Penulis: Beri Simmons
Saat membeli dari Toko Etis, serta mendukung pemasok kecil & media independen, Anda juga dapat membantu berbagai kelompok kampanye. Dengan senang hati saya umumkan bahwa grup terbaru yang bermitra dengan Toko Etis adalah Kampanye Papua Barat Bebas!
Anda mungkin belum pernah mendengar tentang kampanye sebelumnya. Sebagai seorang mahasiswa, saya menemukan bahwa beberapa rekan saya menyadari sejarah Papua Barat atau apa yang sedang terjadi di wilayah timur Indonesia.
Sepotong kecil sejarah: Papua Barat adalah koloni Belanda selama bertahun-tahun sampai aneksasinya oleh Indonesia pada tahun 1962. Bertujuan untuk memungkinkan penduduk asli wilayah tersebut untuk berbicara tentang situasi tersebut, PBB menerapkan 'Act of Free Choice' pada tahun 1969. Di bawah tindakan tersebut, orang Papua Barat akan dapat memilih dalam referendum yang menanyakan apakah mereka menginginkan kemerdekaan. Namun, PBB gagal memastikan bahwa pemilu benar-benar didasarkan pada pilihan bebas. Sebaliknya, pemerintah Indonesia memilih total hanya 1.026 pemilih untuk berpartisipasi, tidak termasuk mayoritas warga Papua Barat untuk memiliki suara. Juga terungkap bahwa para pemilih ini diintimidasi dan diperas oleh pemerintah pendudukan, sehingga menghasilkan suara bulat yang mendukung berlanjutnya kontrol Indonesia.
Sampai hari ini, Papua Barat tetap berada di bawah pemerintahan tirani Indonesia. Para pembangkang ditekan dan dipenjarakan oleh militer Indonesia, yang telah menyebabkan kematian lebih dari 500.000 orang Papua Barat. 'Genosida gerakan lambat' yang dialami Papua Barat telah menjadi perhatian PBB - Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses berbicara tentang masalah tersebut di Dewan Hak Asasi Manusia 2014, menyerukan 'penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat', serta 'rekomendasi solusi politik damai'. Namun, PBB telah berhenti melakukan upaya yang memadai untuk memecahkan krisis yang mereka sebabkan beberapa dekade lalu.
Kampanye ini didirikan 18 tahun yang lalu oleh Benny Wenda, yang terpaksa melarikan diri dari Papua Barat setelah menghadapi hukuman penjara dan penyiksaan di tangan militer Indonesia. Dari rumah barunya di Oxford, Inggris, di mana ia diberikan suaka politik, Wenda melakukan tujuan mencapai pembebasan secara damai bagi orang Papua Barat di negara asalnya. Sejak 2004, langkah signifikan telah dibuat oleh Kampanye Free West Papua, dengan Wenda bahkan dinominasikan sebagai presiden yang ditunggu-tunggu oleh West Papua oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Tetapi perjalanan menuju kebebasan untuk West Papua masih panjang dan membutuhkan bantuan Anda.
Bendera Papua Barat, Bintang Kejora, telah menjadi simbol pembangkangan yang berharga yang digunakan oleh orang-orang di dalam negeri yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri. Sampai awal milenium, penggambaran bendera apa pun adalah ilegal, dan dihukum berat. Bahkan sekarang, mewakili kemerdekaan melalui tampilannya berisiko dan sering dihukum oleh pejabat Indonesia, meskipun undang-undang tidak secara eksplisit melarang pamerannya.
Karena orang-orang di Papua Barat tidak dapat dengan aman menunjukkan dukungan untuk kemerdekaan melalui memorabilia seperti Bintang Kejora, adalah tugas kita untuk mengibarkan bendera dan menunjukkan solidaritas dengan mereka yang mencari jalan menuju kemerdekaan dalam keamanan negara kita sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa kemitraan Toko Etis dengan Kampanye Papua Merdeka Barat begitu penting. Dengan membeli, memajang dan memakai desain, Anda dapat mengambil bagian dalam meningkatkan kesadaran seputar krisis Papua Barat dan berpartisipasi dalam tindakan pembangkangan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Papua Barat layak mendapat lebih banyak perhatian daripada yang diterimanya saat ini, jadi mengenakan t-shirt dari kampanye adalah cara yang efektif untuk memulai percakapan.
Membeli barang-barang Papua Barat dari Toko Etis juga memberikan kontribusi keuangan yang penting untuk Kampanye Papua Barat Merdeka. Karena kampanye sangat bergantung pada pendanaan publik, penjualan toko sangat penting dalam hal mendanai pekerjaannya. Di masa lalu, ini termasuk demonstrasi, pemutaran film, festival tradisional Papua, dan berbagai kegiatan lain yang penting dalam memobilisasi dukungan dan mendapatkan donasi lebih lanjut.
Meskipun kelihatannya membeli CD, bendera atau t-shirt, adalah tindakan kecil dibandingkan dengan penyebabnya, ini adalah cara yang penting dan efektif untuk mencapai tujuan Free West Papua. Seperti yang dikatakan Benny Wenda dalam pidatonya setelah menerima kebebasan kota di Oxford selama tahun 2021, 'Saya tidak akan bebas sampai saya dapat kembali ke tanah air saya'. Dengan menyumbang dan mewakili kampanye, Anda tidak hanya akan membantu mengumpulkan lebih banyak dukungan dari individu, tetapi akan berkontribusi pada pengakuan PBB pada kebutuhan kemerdekaan West Papua - sesuatu yang secara konsisten mereka abaikan terlepas dari peran mereka dalam pemerintahan Indonesia.
Beri saat ini adalah mahasiswa tahun ke-3, belajar Geografi dan Antropologi Sosial di Universitas Edinburgh.

Thursday, 3 November 2016

Tokoh Inggris Raih Gandhi Award 2016 Serukan Referendum Papua

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tampaknya tak terbendung lagi untuk menjadi perhatian dunia. Semakin banyak tokoh mancanegara yang memberi perhatian pada masalah ini. Indonesia tampaknya harus semakin bekerja keras untuk mengupayakan dialog untuk meredamnya. Sebuah amunisi baru bagi mereka yang mengangkat masalah pelanggaran HAM di kancah internasional, baru saja […]

from WordPress http://ift.tt/2f26BXs
via IFTTT

Sunday, 25 September 2016

Corbyn Terpilih Lagi Jadi Ketua Partai Buruh Inggris

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Jeremy Bernard Corbyn terpilih kembali sebagai Ketua Partai Buruh setelah memperoleh suara pemilih sebanyak 313.209 dan mengalahkan pesaingnya Owen Smith yang hanya memperoleh 193.229 suara dari total 506.438 suara. Seperti dilaporkan telegraph.co.uk, hari Sabtu (24/9), Corbyn memperoleh suara sebanyak 61,8 persen dan Smith memperoleh 38,2 persen. Corbyn menyampaikan terima kasih kepada para […]

from WordPress http://ift.tt/2cRzjL2
via IFTTT

Friday, 15 July 2016

Untuk Masuk Menjadi Anggota Penuh di MSG

JAYAPURA –Jubi -  Dosen Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura Marinus Yaung menyatakan, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mempunyai peluang besar, untuk diterima menjadi anggota tetap (full member) Melanesian Spreadhead Group (MSG). Demikian ditegaskan Marinus kepada Bintang Papua di Jayapura, Kamis (14/7). Hal itu, kata Marinus, karena MSG mengundang secara resmi ULMWP untuk hadir […]

from WordPress http://ift.tt/29GgTZi
via IFTTT