“Orang tidak mau mendengar orang Papua, apa yang ada dihati mereka, aspirasi mereka. Aspirasi itu dipadamkan dengan senjata, kita harus mengutuk itu. Pendekatan Indonesia terhadap Papua harus kita kutuk.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout: Gembala Dan Guru Bagi Papua. 2020:399).
I write to you, Sir, like you, I am deeply committed to real reconciliation with justice for all, and to peaceful change to a more just and open South African society in which the wonderful riches ans wealth of our country will be shared more equitably." ( Surat Bishop Desmond Tutu kepada Perdana Menteri Afrika Selatan, Mr. John Boster, 6 Mei 1976).Terjemahan bebas:"Saya menulis kepada Anda, Tuan, seperti Anda, saya sangat berkomitmen untuk rekonsiliasi nyata dengan keadilan untuk semua, dan untuk perubahan damai ke masyarakat Afrika Selatan yang lebih adil dan terbuka di mana kekayaan melimpah dan kekayaan negara kita akan dibagikan secara lebih adil."
"...dalam realitas kalau sudah menyangkut pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional, Gereja akan memihak pada person karena pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan negara atau kepentingan nasional." (Frans Sihol Siagian & Peter Tukan. Voice the Voiceless, 1977:127).
"...pesan profetis agar Gereja tetap setia dan konsisten dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia dalam rangka pembebasan dan perdamaian bagi seluruh orang Papua. ...'Dekade Pembebasan', sebagai komitmen dan janji di mana seluruh program Gereja di bidang kesaksian, menjadi kesaksian yang membebaskan; bidang pelayanan, menjadi pelayanan yang membebaskan; dan koinonia atau persekutuan, menjadi Koinonia yang membebaskan." (hal. xxxiii).
"....dan gereja-gereja di Papua maupun di Indonesia memahami masalah Papua sebagai bagian dari tugas pastoralnya. Oleh karena itu secara hakiki, gereja berada di pihak rakyat yang berjuang untuk suatu pembaruan dan transformasi. Sehingga bilamana rakyat berjuang untuk sebuah kemerdekaan, yang bebas dari ketakutan, penindasan dan penjajahan, maka posisi gereja dituntut untuk bersuara secara kritis dan bertanggungjawab." (hal. 175).
2. Posisi Dewan Gereja Papua (WPCC) Terhadap ULMWP
" Langkah yang telah diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menangani kasus Aceh/GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005; dan dengan melihat 4 sumber konflik yang telah diangkat Tim Penelitian LIPI; dan keberadaan ULMWP/Kelompok Pro-Referenfum sebagai mitra dialog yang diusulkan pak Presiden Jokowi tanggal 30 September 2019 yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral."