Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label dukungan Vanuatu. Show all posts
Showing posts with label dukungan Vanuatu. Show all posts

Friday, 23 April 2021

Regenvanu: Vanuatu perlu mempertahankan dukungan kuat untuk Papua Barat

 Daily Post News: Oleh Anita Roberts


Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara MSG lainnya untuk memastikan aplikasi ULMWP untuk keanggotaan penuh diterima, kata Regenvanu
Vanuatu perlu terus mempertahankan dukungan kuatnya untuk West Papua dengan memastikan bahwa aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) terdaftar dalam agenda untuk dipertimbangkan selama Pemimpin MSG Bertemu segera.
Hal itu disampaikan Pemimpin Oposisi dan mantan Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu dalam jumpa pers kemarin.
Permohonan ULMWP untuk status keanggotaan penuh tidak dipertimbangkan pada Rapat Pejabat Senior, yang pertama dari tiga pertemuan yang akan terjadi, katanya.
“Sewaktu saya masih menjadi Menteri Luar Negeri, saya menghadiri MSG Meeting terakhir di Fiji. Pada pertemuan itu, Pimpinan MSG menerima bahwa penerapan ULMWP sudah siap untuk dipertimbangkan pada MSG Leaders Meeting selanjutnya, ”ujar Leader of Opposition.
“Sekarang kami sedang dalam proses menuju pertemuan berikutnya.
“Fakta bahwa hal itu tidak masuk dalam agenda Rapat Pejabat Tinggi menunjukkan bahwa belum ada yang memasukkannya ke dalam agenda.
“Oleh karena itu, saya memanggil Perdana Menteri untuk memastikan Vanuatu menempatkan item itu dalam agenda untuk dipertimbangkan dan juga agar dia mengungkapkannya kepada publik dan menyatakan bahwa Vanuatu akan mendukung permohonan keanggotaan ULMWP.
“Saya ingin Pemerintah Vanuatu mendorong dengan kuat untuk memastikan aplikasi diterima.”
Regenvanu mengatakan banyak pekerjaan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang telah menarik masyarakat internasional untuk menangani masalah hak asasi manusia di Papua Barat.
“Tidak ada kemajuan lebih lanjut dari apa yang telah kami capai pada tahun 2019. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka mempertahankan dukungan yang kuat untuk West Papua dengan meminta MSG untuk menyetujui aplikasi ULMWP.”
Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara-negara MSG lainnya untuk memastikan agendanya disahkan, kata Pemimpin Oposisi.
ULMWP sudah berstatus pengamat di kelompok regional yang beranggotakan penuh Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanak Kaledonia Baru.

Thursday, 22 October 2020

Jack Wanggai: Bangsa Papua Bersatu di ULMWP

Rekonsiliasi sudah berjalan selama puluhan tahun, kekuatan Force Moral dan Force Politik dari dalam negeri hingga luar negeri turut mendirikan ULMWP.

Sebelumnya, ...

Kini waktunya kita tidak lagi melihat mundur. Saat melahirkan ULMWP Allah turut hadir, PCC, Dewan Gereja Vanuatu, Dewan Adat Vanuatu dan negara-negara MSG pun terlibat sebagai patner sekerja ALLah utk melahirkan ULMWP.

Saatnya ulmwp harus berani melangkah bersama berpihak kepada Tuhan Allah sebagaiman Musa saat kembali dari Gunung Sinai bangsanya pecah dua dan beliau mengatakan pada bangsa Israel siapa yang berpihak kepada ku mari bergabung dan siapa yang menolak silahkan pisahkan dirimu sekarang juga.

Mengapa hal pemisahan harus terjadi? Agar Allah mengenal dengan jelas siapa yang Allah hendak gilas dan siapa yang tidak.

Sekali lagi, Tuhan TIDAK membutuhkan banyak orang sebab manusia Papua akan sombong. Tuhan membutuhkan sedikit orang jujur, rendah hati dan kerja keras.

Kuncinya pengendalikan seluruh kekuatan dalam negeri Papua mulai dari gunung, lembah, pesisir hingga kepulauan HARUS bersatu. Itu lebih dari cukup kekuatan yang di perlukan Tuhan.

Friday, 16 October 2020

Freddy Waromi di Port Vila: West Papua Pasti Akan Merdeka

 

Freddy Waromi, Pelaksana Harian Kantor ULMWP
Port Vila Vanuatu

Timika,AWIYEEPAPUA.com---Wakil Panglima Gerakan Liberal Bersatu untuk Papua 

Freddy Waromi, yang berbasis di Port Vila, Vanuatu, mengatakan kemerdekaan politik bagi masyarakat Papua Barat pasti akan terjadi, suatu hari nanti.

Dia membuat komentar tersebut setelah pidato Perdana Menteri Vanuatu untuk PBB tentang masalah Papua Barat dan seruan ke PBB untuk kemerdekaan politik bagi rakyat Papua Barat.

“Vanuatu adalah harapan kuat kami untuk mendukung kemerdekaan rakyat Papua Barat,” katanya.

“Kami mendapat dukungan dari tetangga dan saudara lelaki dan perempuan Melanesia di kawasan Pasifik serta di Karibia dan Afrika yang sangat kami syukuri. Dan kami juga mendapat dukungan dari negara lain di seluruh dunia dan kami juga berterima kasih.

Harapan kami di Vanuatu jelas karena negara Anda kecil dalam ukuran dan populasi tetapi hati Anda besar dan kuat dalam pendirian yang Anda ambil sejak kemerdekaan Anda empat puluh tahun yang lalu, bahwa Anda tidak akan merdeka sampai kami juga di Papua Barat merdeka. Ini adalah keyakinan dan keinginan besar yang sangat dihargai oleh West Papua tentang pendirian Vanuatu tentang kebijakan dekolonisasi.”

Mr Waromi datang ke Vanuatu pada bulan Desember 2016 untuk mempertahankan kantor ULMWP di Port Vila. Dia bekerja erat dengan Pastor Alan Nafuki, Ketua Dewan Kristen Vanuatu dan tokoh kunci Vanuatu dalam perjuangan Gerakan Papua Barat untuk kemerdekaan politik.

Dia mengatakan hingga saat ini, ada 79 negara yang mendukung Papua Barat untuk kemerdekaan politik tetapi masih membutuhkan 43 negara lagi di PBB untuk membuat total 120, jumlah yang diperlukan untuk memberikan mandat kepada PBB untuk memberikan Papua Barat a kemerdekaan politik.

“Kami akan terus bernegosiasi melalui diplomasi dan kami yakin kemerdekaan politik untuk West Papua akan segera datang dan pada akhirnya akan datang,” kata Waromi dengan percaya diri.

Bapak Waromi mulai sebagai pejuang kemerdekaan, tinggal di hutan sejak ia berusia 15 tahun dan saat ini menjabat sebagai wakil panglima ULMWP. Dia sekarang berusia akhir 60-an.

Sunday, 26 January 2020

Kepemimpinan PM Charlot Salway, 2016-2020 Sukses Meinternasionalisasi Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Pelanggaran HAM West Papua


Oleh: Kristian Griapon, 25/1-2020, sumber: Facebook.com

Sekretaris Parlemen Johnny Koanapo mengatakan kepada Reporter Vanuatu Daily Post Jonas Cullwck (16/9/2017) Masalah Papua Barat sekarang telah melampaui wilayah Pasifik Selatan.

Masalah Penentuan Nasib Sendiri dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Barat kini telah berkembang di luar wilayah kepulauan Pasifik Selatan, kata Sekretaris Parlemen (SP) untuk Kantor Perdana Menteri, Johnny Koanapo. Dia mengatakan masalah yang menjadikan Vanuatu sebagai satu-satunya advokat selama bertahun-tahun dan kemudian Kepulauan Solomon selama dua tahun terakhir sekarang mendapat dukungan dari enam negara lain di kawasan itu dari Mikronesia dan Polinesia.

“Saya ingin mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan banyak pekerjaan untuk masalah Papua Barat sejak pemerintah Charlot Salwai dilantik pada tahun 2016 dan masalah ini tetap tinggi dalam agenda politik internasional pemerintahannya.

"Ada banyak argumen bahwa pemerintah tidak melakukan cukup pada masalah Papua Barat, tetapi ketika kita melihat peristiwa bahwa pemerintah melalui Perdana Menteri dan Dewan Menteri telah mendukung partisipasi Vanuatu, lebih banyak untuk Papua Barat."

Pada bulan Maret tahun ini (2017), Dewan Menteri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Salwai, menunjuk Yang Terhormat Ronald Warsal (Menteri Kehakiman dan Pengabdian kepada Masyarakat) untuk menghadiri pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa dan Koanapo mendampinginya ketika Vanuatu menyampaikan pernyataan atas nama Koalisi Kepulauan Pasifik untuk Papua Barat.

"Mungkin, banyak orang yang telah berurusan dengan masalah Papua Barat, terutama mantan pemimpin kita seperti Barak Sope, Donald Kalpokas, almarhum Edward Natapei, Joe Natuman, mantan Perdana Menteri sekarang Wakil Perdana Menteri, telah berjalan dengan orang-orang dari Papua Barat untuk waktu yang sangat lama.

“Dan ketika kita melihat cadangan politik yang diberikan orang-orang Vanuatu kepada orang-orang Papua Barat yang terjajah, hanya ada satu negara di dunia yang berdiri di belakang orang-orang yang hidup di bawah penjajahan oleh Indonesia. Negara itu adalah Vanuatu. Vanuatu adalah satu-satunya negara di Pasifik yang berdiri di belakang orang-orang Papua Barat.

“Dan kemudian pada pertemuan puncak Pemimpin Kelompok Melanesia (MSG) yang diadakan pada 2015 di Honiara, pada waktu itu pemerintah Kepulauan Solomon melalui Perdana Menteri Manasseh Sogovareh ikut bergabung. Dan kemudian seperti yang dikatakan PM Sogovareh kepada saya ketika saya mewakili pemerintah pada waktu itu, dan posisi saya adalah Direktur Jenderal Luar Negeri dan juga mewakili negara di tingkat menteri, bahwa posisi atau kedudukan yang diambil oleh pemerintah Kepulauan Solomon terinspirasi oleh posisi pemerintah Vanuatu yang telah mengambil langkah sejak awal bersama Papua Barat sampai saat ini.

“Jadi, alih-alih hanya satu di Pasifik, ada dua. Itu adalah pemerintah Vanuatu dan pemerintah Kepulauan Solomon. Kemudian pemerintah Kepulauan Solomon mempelopori dengan dukungan Vanuatu pada batas pertemuan Juni Juli tahun lalu (2016) ketika PM Charlot Salwai menghadiri pembentukan apa yang kita sebut Kepulauan Pasifik Papua Barat (PIWP) dan kemudian negara-negara lain di Mikronesia dan Polinesia telah ikut. Secara keseluruhan delapan negara - Vanuatu, Kepulauan Solomon, Nauru, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Kiribati, dan Tonga. Jadi, Vanuatu, sebagai pejuang tunggal, sekarang memiliki tujuh negara di belakangnya untuk cadangan pada masalah Papua Barat.

“Sebagai hasilnya pada bulan Maret tahun ini (2017), pemerintah melalui Dewan Menteri menggunakan partisipasi Vanuatu pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia tahun ini (2017) di Jenewa. Jadi, Menteri Warsal dan saya pergi ke pertemuan tempat Yang Terhormat Warsal menyampaikan pernyataan yang sangat kuat. Itu adalah pernyataan politik atas nama anggota BIGWIP di Pasifik.

“Saya juga ingin menyebutkan bahwa ketika kita memiliki koalisi ini, strategi Vanuatu adalah bagi kita untuk mencoba menggeser advokasi untuk masalah Papua Barat di luar kawasan. Ketika kami memperkenalkan masalah ini di MSG, Vanuatu adalah satu-satunya negara di belakangnya.

“Saya memberi pengarahan kepada kami hari ini sebagai mantan direktur jenderal Departemen Luar Negeri, yang telah berada di belakang banyak pidato dan tulisan, untuk mengatakan bahwa saya belum pernah melihat sebelumnya sebuah pemerintahan yang telah menangani masalah Papua Barat dengan kuat seperti pemerintah Charlot Salwai dan Joe Natuman pada saat dilantik 2016.

“Ada alasan untuk ini. Di masa lalu pemerintah cenderung mengambil berbagai jenis pendekatan. Beberapa lebih suka bagi kita untuk mengambil pendekatan diplomatik yang lebih kuat di tingkat internasional untuk melobi. Beberapa lebih suka kita memiliki lebih banyak dialog dengan kekuatan penjajah, Indonesia sejak 1962 hingga hari ini bahwa mereka terus menjajah rakyat Papua Barat.

“Jadi, pemerintah Charlot Salwai juga menunjuk utusan khusus. Utusan khusus ini adalah Duta Besar kami untuk Uni Eropa, Duta Besar Roy Micky Joy, untuk membantu melobi yurisdiksi Uni Eropa dan ia juga membantu melobi di Uni Afrika. Dan dia juga membantu melobi di Karibia. Kami telah membagi tugas ini dan ini adalah pertama kalinya.

"Selama 16 tahun menjabat di Departemen Luar Negeri, saya melihat bahwa pemerintah ini sangat serius tentang masalah Papua Barat."

"Mungkin Oposisi memiliki beberapa pandangan bahwa pemerintah mungkin tidak maju, tetapi saya belum melihat adanya oposisi di masa lalu dengan kredensial untuk memajukan masalah ini, kecuali pemerintah saat ini telah memindahkan masalah ini lebih dari sebelumnya. Saya mengatakan ini dengan sangat percaya diri bahwa masalah Papua Barat hari ini telah bergerak di luar wilayah tersebut, ”kata Sekretaris Parlemen untuk Kantor Perdana Menteri.

“Pemerintah ini ketika masuk, mengambil masalah ini dari menjadi masalah bilateral hanya Vanuatu, tetapi masalah regional, yang kami telah bergerak melampaui tingkat MSG di mana kami memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana kami menangani masalah Papua Barat karena diplomatik Indonesia kuat. Ini menjadikan Vanuatu satu-satunya negara di MSG yang mendorong masalah ini ke depan. Tetapi masalah ini sekarang telah bergerak melampaui yurisdiksi MSG, ”katanya.

“Ini telah pindah ke tingkat Forum dan telah menjadi masalah regional. Dan jika Anda melihat bagaimana masalah itu tercantum dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik Selatan 2017 untuk menangani dari 14 masalah, salah satunya adalah Papua Barat. "

“Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memuji Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik, Dame Meg Taylor, seorang Sekretaris Jenderal yang sangat proaktif yang memahami situasi masyarakat Papua Barat yang dijajah dan terus menghadapi pelanggaran hak asasi manusia di tanah mereka sendiri. . Saya perhatikan juga bahwa ketika kami berada di Forum Kepulauan Pasifik tahun lalu (2016), PM Charlot Salwai membuat banyak hubungan bilateral dengan banyak negara dan dia berbicara tentang masalah Papua Barat, untuk itu akan datang sebelum Forum Leaders mundur. Dan di retret, PM Salwai memimpin masalah Papua Barat. Karena PM Kepulauan Solomon tidak hadir maka PM Salwai harus melakukan lobi dan ia terus meletakan masalah di atas meja dan ia terus mengadvokasi agar masalah tersebut muncul sebelum ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Pada tingkat pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah, PM Salwai juga menunjuk saya sebagai Utusan Khususnya bagi saya untuk melakukan diplomasi ulang-alik di wilayah tersebut, mulai bulan Agustus 2017 ketika pertemuan Menteri Luar Negeri Kepulauan Pasifik diadakan di Suva, saya pergi ke sana Utusan khusus PM untuk mengajukan kasus dua negara anggota lateral untuk berbicara tentang pentingnya bagaimana PM Salwai dan PM Sogovareh melihat masalah Papua Barat.

“Saya juga ingin menyebutkan kepada orang-orang Vanuatu untuk memahami bahwa ketika pemerintah saat ini mengatakan bahwa kita menggeser masalah Papua Barat melampaui MSG dan di luar kawasan, itu berarti tingkat pekerjaan yang dibuat pemerintah telah melampaui target. Pada sekitar bulan Juni tahun ini, pada pertemuan tingkat Menteri ACP (2017) di Brussels, pemerintah menugaskan saya untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri ini dengan Menteri Ralph Regenvanu, dan karena Menteri Regenvanu terlibat dengan penugasan lain, saya melakukan penugasan ini atas nama Vanuatu di mana saya mengajukan masalah Papua Barat untuk pertama kalinya dalam sejarah sebagai agenda di ACP Ministerial di Brussels, Belgia.

“Saya juga ingin menempatkan catatan bagi masyarakat Vanuatu untuk mengetahui bahwa pemerintah juga menugaskan Duta Besar Roy Mickey Joy untuk melakukan pekerjaan ini dalam kapasitasnya di Komite Duta Besar pada proses ACP untuk membahas masalah Papua Barat di Komite. tingkat Duta Besar. Komite Duta terdiri dari Duta Besar dan pejabat senior dari negara-negara yang berbasis di Brussels untuk terus membahas agenda dan merumuskan resolusi untuk datang ke tingkat Menteri dan pada tingkat Menteri mereka mengambil agenda ini sebelum mencapai tingkat pemimpin.

“Ini juga pertama kalinya saya melobi dengan Sekretaris Jenderal ACP untuk terus mempertahankan agenda ini di ACP.

“Saya sangat percaya bahwa pemerintah akan terus berpartisipasi dalam pertemuan menteri yang akan datang dan masalah ini akan terus menonjol dalam agenda ACP.

“Pada saat yang sama, dengan bantuan yang diberikan oleh misi pemerintah Vanuatu di Brussels, kami melihat situs web yang sepenuhnya didedikasikan untuk ACP dan anggota Eropa untuk mengakses informasi tentang apa yang terjadi di Papua Barat. Kita semua tahu bahwa hari ini Papua Barat adalah titik nyala, daerah konflik antara Melanesia dan Asia, tetapi tidak ada negara yang mau mengambil alih ini. Kita semua juga tahu bahwa orang Papua Barat saat ini menghadapi kenyataan genosida termasuk genosida budaya di mana ribuan orang Indonesia setiap hari berduyun-duyun ke Papua Barat dengan kebijakan imigrasi mereka, yang berarti bahwa orang Melanesia akan menemukan diri mereka sudah menjadi minoritas di tanah mereka sendiri. Ini adalah alasan mengapa orang-orang pada zaman Hebrides Baru takut pada waktu itu mendorong kemerdekaan kami karena tanah kami sangat terasing sehingga kami takut kehilangan itu dan identitas kami. Ini adalah kesempatan yang dimiliki orang Papua Barat saat ini.

"Orang-orang Papua terus terekspos terhadap pelecehan hak asasi manusia dan sedih melihat bahwa tidak setiap negara mau membahas masalah ini."

“Saya ingin meyakinkan orang-orang Vanuatu bahwa PM Salwai membuat segala sesuatu yang diperlukan dan kami bekerja di bawahnya, PM menugaskan kami dengan mandat untuk memastikan bahwa suara mereka yang tidak bersuara terdengar di seluruh dunia. Dan hari ini untuk pertama kalinya, dalam dua bulan terakhir lobi yang didorong oleh Vanuatu telah mencapai Karibia dan hari ini saya juga ingin mengatakan bahwa tujuh negara di Karibia dari 15 berada di belakang isu Papua Barat hari ini. Dan kami terus melobi dengan Uni Afrika dan saya percaya bahwa dalam beberapa bulan mendatang pemerintah Vanuatu akan terus mendorong Uni Afrika agar negara-negara Afrika lebih sadar akan masalah Papua Barat.

“Menariknya, ketika saya melakukan bilateral pada bulan Juni dengan pemerintah Belgia, mereka mengatakan mereka tidak pernah menyadari Papua Barat. Masalah Papua Barat adalah masalah yang disembunyikan di bawah karpet karena pers tidak pernah diizinkan untuk pergi bebas untuk melihat orang-orang dan untuk mendengar dari mereka apa yang terjadi dan pandangan mereka tentang nasib yang mereka lihat sendiri. Itu adalah kenyataan menyedihkan yang ada di sana.

"Masalahnya sekarang telah maju ke panggung internasional dan saya mengatakan ini dengan penuh keyakinan bahwa masalah ini tidak pernah begitu menarik perhatian internasional karena saat ini sederhana karena pemerintah serius tentangnya, tidak ada pendapat kedua tentang itu mengenai apakah pemerintah akan menangani masalah ini atau tidak.

“Pemerintah telah mengambil peran itu karena itu adalah negara global dan kami adalah warga dunia dengan kewajiban untuk membela hal-hal seperti hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari hak-hak manusia.

Selain semua ini, Perdana Menteri Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengorganisir acara sampingan di Majelis Umum PBB di New York minggu depan (Sep,2017) untuk terus melobi Papua Barat, sehingga ketika kedua pemimpin itu membuat pernyataan politik mereka di Majelis Umum, itu akan mencerminkan upaya tersebut.
https://dailypost.vu/…/article_d3f9f3f4-67ab-5bfb-b8d5-6200…

Dalam Pertemuan Parlemen ACP-EU Port Vila, Tujuh Negara Pasifik secara resmi membawa isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua ke dalam Majelis Gabungan Parlemen negara-negara Afrika Karibia, Pasifik (African, Carribean and Pacific/ACP) dengan Uni Eropa (EU), yang beranggotakan 97 Negara.

Majelis Gabungan yang lebih dikenal dengan nama ACP-EU Joint Assembly ini mengadakan pertemuan regional ke-14 khusus untuk negara-negara Pasifik di Port Vila, Vanuatu, pada 19-21 Juli 2017 lalu. Pertemuan itu kemudian mengeluarkan komunike yang memuat seruan agar pelanggaran HAM di Papua dibahas dalam pertemuan parlemen ACP-EU terdekat.

Dalam naskah komunike yang diterima oleh satuharapan.com, dikatakan bahwa yang pertama kali membawa isu pelanggaran HAM Papua ke forum adalah delegasi Vanuatu. Langkah itu didukung oleh negara-negara Pasifik lainnya, yaitu Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Samoa, Tonga dan Papua Nugini. Khusus untuk Papua Nugini, ditegaskan bahwa dukungan mereka terhadap diangkatnya isu Papua, murni hanya pada soal-soal kemanusiaan.

Dalam komunike tersebut dikatakan bahwa parlemen dari negara-negara anggota ACP-EU menyerukan agar dihentikan dengan segera pembunuhan brutal dan tidak masuk akal atas Orang Asli Papua. Mereka juga menyerukan agar masalah itu dibawa pada pertemuan menteri-menteri ACP-EU pada November 2017 mendatang.
http://www.satuharapan.com/…/7-negara-bawa-isu-papua-ke-par…

Kelompok 79 Negara Anggota Afrika Karibia Pasifik (ACP) telah mengeluarkan resolusi pada KTT Kepala Negara dan Pemerintahan ACP ke-9 pada 10 Desember 2019, yang meminta perhatian mendesak untuk diberikan pada krisis hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua Barat.

Resolusi ACP mendukung dan menambah bobot diplomatik tambahan pada resolusi yang disahkan oleh Forum Kepulauan Pasifik pada bulan Agustus 2019 di Tuvalu yang menyerukan semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik dengan cara damai, dan yang sangat mendorong Indonesia dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk memberikan laporan, berdasarkan informasi, informasi tentang situasi hak asasi manusia sebelum pertemuan Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada tahun 2020.

Resolusi yang disahkan dengan suara bulat oleh semua KTT Kepala Negara ACP yang diadakan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2019 di Nairobi, Kenya, menyerukan kepada semua pihak terkait untuk:

a) Melakukan misi ke Papua Barat dan memberikan laporan, berdasarkan informasi tentang situasi hak asasi manusia sebelum pertemuan Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada bulan Juli 2020;

b) Mengizinkan media internasional mengakses Papua Barat untuk menyediakan liputan independen tentang situasi hak asasi manusia sebelum pertemuan Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada Juli 2020;

c) Bekerja bersama untuk mengatasi akar penyebab konflik di Papua Barat dengan cara damai, dan melindungi dan menegakkan hak asasi manusia semua penduduk di Papua Barat; dan

d) Berusaha untuk memasukkan situasi hak asasi manusia di Papua Barat sebagai item utama dalam agenda Dewan HAM PBB.

Vanuatu diwakili di KTT oleh Menteri Luar Negeri, Ralph Regenvanu, Duta Besar Vanuatu untuk ACP, John. H Licht, dan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), Mr.Benny Wenda.

Vanuatu awalnya mencari dukungan dari kelompok ACP oleh Duta Besar Vanuatu di Brussels memperkenalkan rancangan resolusi tentang Papua Barat untuk pertama kalinya di tingkat Komite Duta Besar pada bulan Juli 2018.
Resolusi ini kemudian diajukan pada Sidang ke-108 Dewan Menteri ACP di Brussels pada 13 dan 14 Desember 2018, yang dihadiri oleh Menteri Regenvanu.

Regenvanu mengenang, “Kami hampir memiliki resolusi yang disahkan pada pertemuan Dewan pada saat itu, di mana kami menyaksikan secara langsung bahwa sementara hampir semua Negara Anggota ACP mendukung resolusi itu ada salah satu Negara Anggota Pasifik kami yang membuat masalah tidak dapat mendukung resolusi, sehingga tidak disetujui pada saat itu ”. Pertemuan Dewan kemudian mengamanatkan Komite Duta Besar untuk mempertimbangkan kembali resolusi dan mencoba dan mendapatkan konsensus pada teks yang disepakati, terutama dari wilayah Pasifik. (Kgr)

https://dailypost.vu/news/acp-states-call-for-human-rights-situation-in-west-papua/article_9e25a50a-1ebe-11ea-bd79-375821e25846.html

Tuesday, 5 February 2019

Siapa Kawan dan Lawan Indonesia di Melanesia Soal Papua Merdeka?

 tirto.id - Vanuatu punya peran penting mengangkat isu pemerdekaan Papua di forum tingkat dunia. Tapi, tidak selamanya ia dan rekan-rekan sesama anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) melakukan hal serupa. Kondisi politik domestik dan intervensi Indonesia di kawasan Pasifik turut mempengaruhi sikap mereka. 

Tak lama setelah Vanuatu merdeka pada 1980, perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye Lini, menyampaikan bahwa Vanuatu takkan sepenuhnya merdeka sampai seluruh Melanesia terbebas dari kolonialisme. Semangat anti-kolonialisme itu juga dibalut "The Melanesian Way" yang digagas filsuf kelahiran Papua New Guinea (PNG) bernama Bernard Narokobi pada 1970-an. Bagi Narokobi, Melanesia mencakup wilayah Papua (di Indonesia), PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Fiji. Gagasan itu dia tulis dalam serangkaian artikel di surat kabar PNG, tetangga paling timur Indonesia itu merdeka pada 1975. Semangatnya adalah kebangkitan Melanesia yang telah lama dijajah Eropa serta mendukung pembentukan negara-negara baru di kawasan Melanesia. 

Pemimpin Vanuatu, PNG, dan Kepulauan Solomon bertemu di Goroka, PNG pada 1986. Perwakilan organisasi pendukung pemerdekaan Kaledonia Baru yang tergabung dalam Front de Libération Nationale Kanake et Socialiste (FLNKS) juga turut hadir. Baca juga: Vanuatu, "si Kecil" Pendukung Pemerdekaan Papua Empat unsur tersebut sepakat membentuk kaukus MSG dan menyetujui pentingnya negara-negara Melanesia untuk bersolidaritas demi memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk mendukung FLNKS. Sementara itu, "Melanesian Way" juga berpengaruh di Papua. 

Pada 1978, antropolog Arnold Ap membentuk grup musik Mambesak yang menyuarakan aspirasi Melanesia orang Papua sebagai bentuk perlawanan terhadap Indonesia. Ap dibunuh Kopassandha (kini Kopassus) pada 1984. Lalu, Thomas Wanggai memproklamasikan "Melanesia Barat" pada 1988. Atas perbuatannya, Wanggai dipenjara. PNG, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon menandatangani Prinsip Kerja Sama Antar Negara Merdeka Melanesia pada 1988. Kesepakatan ini menandai terbentuknya MSG. Setahun berikutnya, FLNKS resmi menjadi anggota MSG, disusul kemudian oleh Fiji pada 1996. Lantas, bagaimana posisi Papua di MSG?

Empat unsur tersebut sepakat membentuk kaukus MSG dan menyetujui pentingnya negara-negara Melanesia untuk bersolidaritas demi memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk mendukung FLNKS. 

Sementara itu, "Melanesian Way" juga berpengaruh di Papua. Pada 1978, antropolog Arnold Ap membentuk grup musik Mambesak yang menyuarakan aspirasi Melanesia orang Papua sebagai bentuk perlawanan terhadap Indonesia. Ap dibunuh Kopassandha (kini Kopassus) pada 1984. Lalu, Thomas Wanggai memproklamasikan "Melanesia Barat" pada 1988. Atas perbuatannya, Wanggai dipenjara. 

PNG, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon menandatangani Prinsip Kerja Sama Antar Negara Merdeka Melanesia pada 1988. Kesepakatan ini menandai terbentuknya MSG. Setahun berikutnya, FLNKS resmi menjadi anggota MSG, disusul kemudian oleh Fiji pada 1996. Lantas, bagaimana posisi Papua di MSG?

Semakin ke Sini, Indonesia Diuntungkan Menurut analisis Stephanie Lawson dalam "West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group" (2016) yang dimuat di Australian Journal of International Affairs, dengan menjadikan FLNKS sebagai anggota, MSG menempuh jalan yang berbeda via Pacific Islands Forum (PIF), organisasi penghimpun negara-negara di Lautan Pasifik. Hanya negara merdeka yang boleh jadi anggota PIF. Sedangkan FLNKS, aktor politik non-negara yang memperjuangkan pemerdekaan, jadi anggota MSG. 

Keanggotaan FLNKS di MSG itu pun menjadi alasan untuk memasukkan organisasi pendukung Papua merdeka ke MSG. Tapi, itu bukan jalan yang mudah mengingat relasi negara-negara MSG dengan Indonesia. Pertemuan MSG 2011, 2013, dan 2015 adalah serangkaian contoh terjalnya jalan Papua menuju MSG. Saat Fiji memimpin MSG, Indonesia diberi status observer di Pertemuan MSG 2011. 

Dalam Pertemuan MSG pada Juni 2013 di Kaledonia Baru, delegasi Papua mengajukan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) sebagai calon anggota MSG. Tapi, jelang Pertemuan Perdana Menteri Fiji Bainimarama bertemu Menko Polhukam Djoko Suyanto di Nadi, Fiji. Sebagaimana dicatat Nic Maclellan dalam "Pacific Diplomacy and Decolonisation in the 21st Century" (2018) yang dimuat di The New Pacific Diplomacy, akhirnya Fiji datang di Pertemuan MSG dengan sejumlah rencana untuk mengarahkan perdebatan mengenai Papua. Pertemuan yang juga dihadiri delegasi Indonesia dan WPNCL itu menghasilkan keputusan untuk menangguhkan pengajuan keanggotaan WPNCL. 

Putusan untuk menerima atau tidak WPNCL menjadi anggota MSG bakal diambil setelah delegasi menlu MSG meninjau Jakarta dan Jayapura dalam kurun enam bulah pasca-pertemuan. Perdana Menteri PNG Peter O'Neill dan Menteri Luar Negeri Rimbink Pato absen sendiri dalam pertemuan tersebut, alih-alih memimpin delegasi bisnis ke Jakarta. 

Dua bulan pasca-pertemuan, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Gordon Darcy melawat ke Jakarta dalam rangka misi perdagangan. Vanuatu memboikot misi peninjauan atas Papua yang berangkat ke Jakarta dan Jayapura pada 11-15 Januari 2014, dipimpin Menlu Fiji Ratu Inoke Kubuabola. Vanuatu tidak terima cara Indonesia mengubah perjalanan tersebut menjadi misi perdagangan. Tapi manuver Indonesia membuahkan hasil. Pertemuan Pemimpin MSG 2014 di Port Moresby, PNG menangguhkan pengajuan keanggotaan WPNCL. 

Hasil Pertemuan Port Moresby membuat diplomasi Indonesia unggul satu langkah. Di sisi lain, negara pendukung pemerdekaan Papua tak mengambil langkah mundur. Desember 2014, Vanuatu menjadi tuan rumah pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi itu menjadi payung tiga organisasi Papua pendukung pemerdekaan yang sebelumnya berjalan masing-masing: WPNCL, Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), dan West Papua National Parliament (WPNP). Pada Februari 2015, ULMWP kembali mengajukan diri sebagai calon anggota MSG. Sebulan kemudian, Menlu Indonesia Retno Marsudi mengunjungi PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji. Pada Mei 2015, Presiden Jokowi menyambangi Papua dan PNG, serta berjanji membuka akses untuk jurnalis ke Papua. 

Namun, sampai hari ini janji itu tidak pernah ditepati. Pertemuan MSG 2015 di Kepulauan Solomon lagi-lagi menguntungkan Indonesia. ULMWP diganjar status observer, sementara Indonesia diberi status associate member MSG. Indonesia berdalih mewakili orang-orang Melanesia yang tinggal di lima provinsi (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur). Lobi Jakarta di Pasifik Posisi perdana menteri Vanuatu cepat berganti. 

Sejak tahun 2000, sebagian besar perdana menteri hanya mampu mempertahankan jabatannya selama satu hingga dua tahun. Yang jelas, dua kebijakan MSG yang menguntungkan posisi Indonesia di MSG 2011 dan 2015 diambil kala perdana menteri Vanuatu dijabat Sato Kilman, pimpinan partai People's Progressive (PP). Pemerintahan Kilman mendukung Indonesia untuk diberi status observer di Pertemuan MSG 2011. 

Pada 2012, Indonesia mengirim bantuan dua traktor, dua ambulans, dan seratus komputer yang diangkut dengan pesawat TNI-AU. Kebijakan itu ditentang oposisi. Kilman mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada Maret 2013, setelah mayoritas parlemen menyatakan mosi tidak percaya. Kilman juga tidak menghadiri Pertemuan MSG 2015 yang memberikan status associate member kepada Indonesia. Charlot Salwai, perdana menteri Vanuatu saat ini, mendukung pemerdekaan Papua. Ia terus mendorong ULMWP untuk menjadi anggota MSG. Pola serupa muncul di Kepulauan Solomon. Manasseh Sogavare (Perdana Menteri Kepulauan Solomon 2014-2017) mendukung pemerdekaan Papua. Dia mengutuk pelanggaran HAM di Papua di Debat Umum Majelis Umum PBB ke-72 2017. 

Tapi, perdana menteri penggantinya, Rick Hounipwela, mengambil jalan lain. Rick menjabat sejak November 2017. Pada April 2018, Kepulauan Solomon mengirim delegasinya ke provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil kunjungan itu akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan Kepulauan Solomon terhadap ULMWP dan pemerdekaan Papua. 

"Kami berusaha memberikan gambaran yang bagus kepada pemerintah. Untung-ruginya harus kami beri tahu kepada pemerintah, dan pemerintah secara independen membuat keputusan kebijakan itu," ujar Sekretaris Khusus Hubungan Internasional Kepulauan Solomon Rence Sore, Mei 2018. Baca juga: Dari Timor Timur Sampai Papua, Suara Noam Chomsky untuk Indonesia Pemimpin FLNKS Victor Tutugoro dikabarkan tidak sreg dengan kehadiran Indonesia di MSG. "Bagi FLNKS, MSG adalah organisasi negara-negara Melanesia. Menurut saya, Indonesia bukan bagian dari blok Melanesia," ujar Tutugoro pada 2015. Fiji dan PNG dikenal sebagai anggota MSG yang pro-Indonesia. 

Apabila neraca perdagangan Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru tidak diperhitungkan, sekitar 44,8 persen pasar ekspor Indonesia di Lautan Pasifik pada 2017 ada di kawasan MSG. Sebagian besar pasar ekspor Indonesia di MSG ada di Fiji dan PNG. Nilai ekspor Indonesia ke PNG pada 2017 sebesar $174,85 juta, sementara ke Fiji sebesar $22,94. Bandingkan dengan nilai ekspor Indonesia pada 2017 ke Kepulauan Solomon ($16,55 juta) dan Vanuatu ($4,67 juta) yang jauh di bawah itu.

 Strategi Indonesia di MSG dibedah pernah dibahas lebih dalam oleh Grant Wyeth dalam "What Drives Indonesia's Pacific Island Strategy?" yang terbit di kanal The Diplomat (Agustus 2018). Pada 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Fiji dan berpidato di Pacific Islands Development Forum (PIDF), organisasi bentukan Fiji untuk menyaingi Pacific Islands Forum (PIF). Dalam pidato tersebut, SBY menyatakan bakal menggelontorkan $20 juta untuk mengatasi perubahan iklim dan berbagai inisiatif terkait mitigasi bencana alam. Partai Social Democratic Liberal (Sodelpa) yang berhaluan oposisi di Fiji mengklaim bantuan militer Indonesia untuk Fiji sebagai imbalan karena negara tersebut mendukung posisi Indonesia di MSG. 

Untuk kasus PNG, analisis Stephanie Lawson menyatakan PNG butuh Indonesia untuk meningkatkan statusnya dari observer ASEAN ke anggota. PNG juga sulit bicara anti-kolonialisme karena orang-orang di Daerah Otonom Bouganville selama ini juga menuntut merdeka dan akan menyelenggarakan referendum pada Juni 2019. Pada awal 2015, Perdana Menteri PNG Peter O'Neill menentang kekerasan yang terjadi di Papua. Di sisi lain, dia menyatakan Papua membutuhkan wakil di MSG, tapi bukan berasal dari kelompok pro-kemerdekaan. 

Yang layak menjadi wakil Papua, menurut O'Neill, ialah gubernur provinsi Papua atau Papua Barat. Gagalkah MSG? Pertemuan MSG pada Februari 2018 di Port Moresby menyatakan bahwa pendaftaran ULMWP sebagai anggota MSG akan diproses di bawah pedoman baru mengenai keanggotaan organisasi tersebut. Menanggapi itu, Indonesia meminta MSG menghormati kedaulatannya. Bagi Indonesia, isu Papua adalah urusan dalam negeri. Tapi Ketua ULMWP Benny Wenda menyatakan, "Papua adalah isu Melanesia, yang mesti dituntaskan oleh orang Melanesia—Indonesia bukan Melanesia." 

Enam bulan kemudian, Menlu Vanuatu Ralph Regenvanu menyatakan MSG telah gagal menyuarakan isu pemerdekaan Papua. Tak lama setelah itu, Direktur Umum MSG Amena Yauvoli yang berasal dari PNG menyatakan MSG buka tempat untuk mendiskusikan Papua. Isu HAM di Papua mesti diselesaikan organisasi internasional. Bagi Yauvoli, musuh bersama MSG adalah kriminalitas. 

Perkembangan ini menunjukkan satu hal: MSG yang tak lagi bicara mentabukan pembicaraan tentang kemerdekaan Papua kini adalah organisasi yang jauh dari semangat Melanesian Way yang melatarbelakangi pendiriannya. Baca juga artikel terkait GERAKAN PAPUA MERDEKA atau tulisan menarik lainnya Husein Abdulsalam (tirto.id - Politik) Penulis: Husein Abdulsalam Editor: Windu Jusuf

Baca selengkapnya di artikel "Siapa Kawan dan Lawan Indonesia di Melanesia Soal Papua Merdeka?", https://tirto.id/df4R

Thursday, 29 September 2016

Jika tuduhan Pasifik keliru, Indonesia diminta menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Papua

Jayapura, Jubi - Kepulauan Solomon meminta Indonesia untuk membuktikan tuduhan negara-negara Pasifik yang mengutip pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dalam debat majelis mum PBB minggu lalu. Sebelumnya pemimpin Pasifik telah menyatakan keprihatinan mereka atas pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat dalam sidang Majelis Umum PBB. Indonesia merespon dengan menuduh para pemimpin Pasifik […]

from WordPress http://ift.tt/2cDKjxS
via IFTTT

Monday, 26 September 2016

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (3)

Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua> Pertama, […]

from WordPress http://ift.tt/2d31GXH
via IFTTT

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (2)

Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua> Pertama, […]

from WordPress http://ift.tt/2dbP6Ce
via IFTTT

Anggap intervensi kedaulatan, delegasi Indonesia kecam enam negara Pasifik

Jayapura, Jubi – Delegasi Indonesia dalam hak jawabnya di sesi debat Majelis Umum PBB, Sabtu (24/9/2016) menyatakan Nauru, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Tuvalu dan Tonga telah melakukan manuver yang tidak bersahabat dan melakukan intervensi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Dilaporkan oleh website resmi PBB, Delegasi Indonesia (tidak disebutkan namanya) di dalam kesempatan itu menolak […]

from WordPress http://ift.tt/2dkQvao
via IFTTT

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (1)

Dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka, tahun 2016 ini adalah tahun bersejarah dalam sejarah politik perjuangan Papua Merdeka, karena baru tahun inilah isu West Papua diangkat di forum Sidang Umum PBB oleh banyak negara di Pasifik Selatan. Peran Vanuatu dan Solomon Islands menjadi penting dalam menggalang dukungan negara-negara di Pasifik Selatan menyuarakan berbagai pelanggaran HAM di […]

from WordPress http://ift.tt/2cYP4Dy
via IFTTT

Tuesday, 23 August 2016

ULMWP, Meniti ‘Jalan Keselamatan’ di Pasifik

Saat kekuatan ekonomi dan kemanusiaan menjadi pertaruhan di antara pemimpin negara-negara Melanesian Spearhead Group. Bulan September 2016, status keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan kembali ditentukan dalam sidang organisasi negara-negara Melanesia, Melanesian Spearhead Group (MSG). Keputusan ada di antara para pemimpin negara-negara MSG. Inilah saatnya melihat keberpihakan organisasi MSG terhadap Papua Barat […]

from WordPress http://ift.tt/2bQgA3U
via IFTTT

Tuesday, 19 July 2016

ULMWP Menerima Keputusan MSG

Penulis: Eben E. Siadari 20:59 WIB | Senin, 18 Juli 2016 HONIARA, SATUHARAPAN.COM - Kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan pihaknya menerima keputusan organisasi sub-regional, Melanesian Spearhead Group (MSG), yang menunda pemberian status anggota penuh kepada mereka. Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, […]

from WordPress http://ift.tt/29Q7iiP
via IFTTT

Saturday, 25 June 2016

Isu Papua “Panas” Di Sidang HAM PBB

Jayapura, Jubi – Sesi 32 Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Genewa, Swiss yang berlangsung sejak 13 Juni hingga 1 Juli 2016 menggulirkan kembali persoalan HAM di Tanah Papua. Pernyataan Kepulauan Solomon dan Vanuatu dibantah oleh Indonesia yang menyebutkan dua negara ini tidak paham apa yang terjadi di Papua. Diplomat Vanuatu, Setareki Waoanitoga dalam […]

from WordPress http://ift.tt/28W2uO0
via IFTTT

Tuesday, 31 May 2016

PM Papua Nugini dan PM Solomon Bertemu Bahas Isu Papua

Penulis: Eben E. Siadari 17:28 WIB | Senin, 29 Februari 2016 PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM -Surat kabar Papua Nugin (PNG)i, National, melaporkan bahwa PM negara itu, Peter O Neill, mengatakan akan terus memelihara dialog dengan Indonesia dengan cara yang terhormat berkaitan dengan isu keselamatan dan keamanan atas rakyat Papua, yang ia istilahkan sebagai "saudara Melanesia kami." […]

from WordPress http://ift.tt/1X9750S
via IFTTT

Thursday, 19 May 2016

Sogavare Dan Salwai Bertemu Bahas Beberapa Isu MSG, Termasuk ULMWP

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare dan rekannya Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai melangsungkan pertemuan untuk membahas beberapa isu paska ditundanya pertemuan para pemimpin Melanesia Spearhead Group yang sedianya dilakukan di Port Vila, Vanuatu. Pertemuan ini dilakukan di Port Vila, Vanuatu, Kamis (12/5/2016). Dalam pertemuan ini keduanya juga membahas sikap Vanuatu yang […]

from WordPress http://ift.tt/1V9vyBt
via IFTTT

Friday, 19 June 2015

Mosi Tidak Percaya Terhadap PM Joe Natuman Mulai Diperdebatkan Dalam Sidang Parlemen Vanuatu

Jayapura, Jubi – Sidang anggota Parlemen Vanuatu untuk sesi pertama di tahun ini telah dimulai di ruang sidang Parlemen Vanuatu yang bertempat di ibukota Port Vila, Vanuatu, Senin (8/6/2015). Pada sesi ini, anggota parlemen akan memperdebatkan gerakan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Joe Natuman. Sesi ini sempat tertunda dari jadwal semula pada Maret 2015, […]

from WordPress http://ift.tt/1G9O5lV
via IFTTT

Thursday, 11 June 2015

Menlu Vanuatu : Atasi Masalah HAM, Lalu Pertimbangkan Kemerdekaan Politik

Jayapura, Jubi – Menteri luar negeri Vanuatu yang baru, Kalfau Moli mengatakan pemerintah Vanuatu akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat di forum internasional. Kalfau Moli diangkat pekan lalu setelah Perdana Menteri (PM) Joe Natuman memecat Sato Kilman dari posisi menteri luar negeri. Kilman telah dituduh keliru menafsirkan dukungan Vanuatu untuk hak bangsa Papua Barat […]

from WordPress http://ift.tt/1GsIESo
via IFTTT

Jika Ingin Jadi Anggota MSG, Indonesia Harus Ikuti Proses

Jayapura, Jubi – Menjelang pertemuan puncak Melanesia Spearhead Group (MSG) yang akan dilakukan 18-24 Juni nanti, para pemimpin negara-negara anggota MSG mulai mengisyaratkan posisi mereka terhadap aplikasi rakyat Papua Barat yang diwakili United Liberation Movement of West Papua (ULMWP). Vanuatu dan Front Pembebasan Kanak (FLNKS) mendukung aplikasi Papua Barat. Sedangkan Papua Nugini (PNG) dan Fiji […]

from WordPress http://ift.tt/1dwzOrH
via IFTTT

Saturday, 6 December 2014

Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah

Menanggapi perkembangan terakhir yang terjadi di Port Vila, Vanuatu, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Jurubicaranya, Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan TRWP Menyatakan "Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan." Ketika ditanyakan pembentukan lembaga baru, Gen. Tabi menyatakan, "Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir […]



from WordPress http://ift.tt/1Bn4pBk

via IFTTT

KTT Vanuatu, Pemimpin Papua Barat Segera Buat Badan Kordinasi Kerja

Jayapura, Jubi – Delegasi berbagai organisasi diharapkan bersatu dengan segera membuat badan kordinasi kerja untuk menjawab aplikasi Melanesian Spearhead Group (MSG) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Penyatuan Papua Barat yang tengah berlangsung di Port Vila, Vanuatu. Elias Ramosta Petege, aktivis HAM Papua di Jogjakarta mengatakan, persatuan semua organisasi di Papua Barat untuk perjuangan pembebasan […]



from WordPress http://ift.tt/1tVj92v

via IFTTT