Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label gelagat penjajah. Show all posts
Showing posts with label gelagat penjajah. Show all posts

Saturday, 9 April 2022

Frustrasi NKRI bagi Provinsi Papua?


Kenapa Orang Papua harus Frustasi, sakit hati, kecewa, menyesal dan putus asa. Setelah dengar Jakarta sahkan 3 Provinsi Baru...??? 
Sikap ini membuktikan bahwa, ternyata sebagian orang Papua selama ini mengharapkan kebebasan itu, akan datang dari Pemerintah Indonesia. 

Kasihan... Woeee! Indonesia itu Penjajah, dan Dia tidak akan pernah berbuat yang baik untuk orang dan wilayah yang dia ingin menjajah. 

Orang Papua harus berjuang sendiri, melawan Penjajahan dan Ketidakadilan yang dilakukan oleh Indonesia. 

Jika Indonesia melakukan Penjajahan secara sistematis, maka Orang Papua juga harus melawan sistematis pula. Jalan satu satunya adalah Mendukung dan Menjalankan Agenda Perjuangan "Pemerintah Sementara West Papua" untuk Penentuan Nasib Sendiri, tanpa mengharapkan kebebasan dan keadilan dari Indonesia. 

Biarkan Jakarta sibuk dengan urusannya sendiri. Dan, Orang West Papua juga sibuk dengan urusan Orang West Papua yaitu; Berjuang untuk membebaskan diri.

Ingat!! "Masa Depan Orang Papua, Ada di Papua yang Merdeka."

WaSalam...!! 

#ProvisionalGovernmentOfWestPapua
#WelcomeUNHRC #FreeWestPapua!

Wednesday, 16 March 2022

Ajakan untuk Beraksi Saat Ini Juga Menolak Semua Tawaran. NKRI

Orang Papua musti Ketahui bahwa kondisi negara Indonesia hari ini benar-benar pusing, stress setelah surat klarifikasi pelanggaran HAM di Papua oleh PBB tiba di Jakarta. 

Indonesia lebih gila dan tambah pusing lagi adalah setelah surat klarifikasi itu dijawab balik ke dewan HAM PBB muncul TANGGAPAN baru serius lagi oleh ahli/pakar dewan HAM PBB.

Untuk itu dalam rangka meredam surat2 dari dewan ham PBB itu, Indonesia mencari jalan setengah mati dan jalan satu-satunya Indonesia harus memaksa orang Papua untuk mendasari alasan bahwa orang Papua sudah menerima tawaran pemerintah NKRI harga mati dgn 3 hal berikut ini. 

1. Otsus jilid 2 harus dipaksakan
2. Pemekaran provinsi dan kabupaten harus dipaksakan
3. Dialog Jakarta Papua versi NKRI di dorong oleh Komnas HAM Indonesia harus dipaksakan.

Oleh sebab itu Orang Papua jangan diam masuk dalam roh berfikir negara ini dan wajib ikut semua demo damai seantaro papua.

Sebab aksi menuntut hak orang Papua sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU no 9 tahun 1998 bahwa warga negara berhak menyampaikan pendapat dimuka umum tanpa di halangi oleh siapapun apalagi TNI-POLRI.

UU Dasar 1945 Aline pertama juga mengatur ttg, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa maka segala penjajahan dunia harus dihapuskan sebab TDK sesuai dgn prikemanusiaan dan prikeadilan. Dengan demikian melihat dari sistim dan pemberlakuan UU Dasar NKRI ini benar benar serang balik para penegak hukum negara ini, main lain latihan lain, penerapan lain praktek lain.

Oleh sebab itu kalau TNI-POLRI melarang orang Papua demo maka TNI-POLRI mereka perkosa UU Dasar 1945 dan UU terkait lainnya sebagaimana disebutkan di atas.

Thursday, 29 September 2016

Diplomasi RI tentang Papua di PBB Jangan Defensif dan Arogan

SatuHarapan.com, Penulis: Eben E. Siadari | Kamis, 29 September 2016 Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth (Foto: Eben Ezer Siadari) JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Diangkatnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) oleh enam negara Pasifik, menunjukkan bahwa masalah HAM adalah masalah kemanusiaan global. Indonesia sulit untuk menghindari […]

from WordPress http://ift.tt/2d9cF4k
via IFTTT

Monday, 26 September 2016

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (1)

Dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka, tahun 2016 ini adalah tahun bersejarah dalam sejarah politik perjuangan Papua Merdeka, karena baru tahun inilah isu West Papua diangkat di forum Sidang Umum PBB oleh banyak negara di Pasifik Selatan. Peran Vanuatu dan Solomon Islands menjadi penting dalam menggalang dukungan negara-negara di Pasifik Selatan menyuarakan berbagai pelanggaran HAM di […]

from WordPress http://ift.tt/2cYP4Dy
via IFTTT

Friday, 16 September 2016

Tuntut Merdeka, 800.000 Warga Catalonia Penuhi Jalanan Kota Barcelona

Barcelona - Ratusan ribu warga Catalonia turun ke jalanan kota Barcelona dan sekitarnya menyerukan merdeka dari Spanyol. Seruan ini merupakan perpanjangan dari upaya beberapa tahun terakhir yang menginginkan Catalonia memisahkan diri dari Spanyol. Kepolisian setempat, seperti dilansir AFP, Senin (12/9/2016), memperkirakan ada sekitar 800 ribu warga yang ikut serta dalam aksi protes ini. Namun pemerintah […]

from WordPress http://ift.tt/2cNhrkj
via IFTTT

Thursday, 15 September 2016

Delegasi Indonesia: LSM Pasifik Bermotif Politik dan Tak Beritikad Baik

Jayapura, Jubi – Delegasi pemerintah Republik Indonesia menolak tegas campur tangan luar terhadap urusan dalam negeri Indonesia, serta menganggap bahwa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dari beberapa individu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di Pasifik, didasari oleh itikad tidak baik dan motivasi politik. Pernyataan pemerintah Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan pers […]

from WordPress http://ift.tt/2cPoCXI
via IFTTT

Tuesday, 23 August 2016

OPM, TPN/OPM dan Penembakan di Tanah Papua Pasca ULMWP, Logis?

Ada tiga nama organisasi yang kita orang Papua harus rapihkan, sejalan dengan diterimanya ULMWP sebagai organisasi perjuangan politik dan diplomasi Papua Merdeka. Organisasi ini tidak hanya diakui oleh orang Papua di West Papua, tetapi juga orang Papua di seluruh pulau New Guinea dan orang Melanesia. Bukan orang Papua dan Melanesia saja, tetapi negara-negara Melanesia dan […]

from WordPress http://ift.tt/2bhdFOQ
via IFTTT

Monday, 22 August 2016

Pemerintah Diminta Bentuk Organisasi Tandingan MSG

Jakarta, Tabloid-Wani -- Pemerintah Indonesia disarankan membentuk organisasi Melanesia tandingan, untuk melawan organisasi Melanesia di Pasifik Selatan. Menurut Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah, dukungan anggota Melanesia kepada Gerakan Pembebasan Papuan Barat (ULMWP) mengganggu kedaulatan Indonesia. Pemerintah, kata dia harus berani mengambil tindakan tegas terkait hal tersebut. Salah satunya, dengan membuka dialog dengan kepala negara Pasifik […]

from WordPress http://ift.tt/2banfV2
via IFTTT

Friday, 12 August 2016

Parlemen Australia: Masyarakat Australia Aktif Dukung Papua Lepas Dari Indonesia

Salah satu anggota Parlemen Australia mengatakan secara kenegaraan, pemerintah negeri kanguru itu tidak mendukung gerakan yang mengarah pada pemisahaan dari negara kesatuan republik Indonesia, namun diakuinya bahwa banyak masyarakat sipil di negaranya itu yang aktif mendukung Papua lepas dari Indonesia. “Kami tidak pernah mendukung kelompok itu, namun banyak kelompok masyarakat di Australia yang aktif mendukung […]

from WordPress http://ift.tt/2aLYEmd
via IFTTT

Tuesday, 12 July 2016

Argumen NKRI: Ide Papua Merdeka Sudah Tidak Relevan Lagi

Kalau sudah tidak relevan lagi, maka apa yang tetap relevan "NKRI Harga Mati?" Sangat tendensius, rasis dan fascis? Mengapa Melayu-Indonesia boleh merdeka tetapi Melanesia-Papua sudah tidak relevan lagi bicara Papua Merdeka? Sangat ketinggalan zaman dalam konsep berpikir, karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa, seperti ditulis sendiri oleh NKRI di dalam UUD 1945 mereka. Buktinya Inggris […]

from WordPress http://ift.tt/2a2GnCb
via IFTTT

Monday, 11 July 2016

Desra Percaya Pimpin Delegasi RI Ke KTT MSG di Honiara

Penulis: Bob H. Simbolon 16:49 WIB | Senin, 11 Juli 2016 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir mengatakan Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, akan memimpin delegasi Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara, Kepulauan Solomon, 14 Maret mendatang. Selain […]

from WordPress http://ift.tt/29J0tSp
via IFTTT

KBRI Australia: ULMWP Merusak Kesatuan MSG

Penulis: Bob H. Simbolon 15:03 WIB | Senin, 11 Juli 2016 CANBERRA, SATUHARAPAN.COM - Juru Bicara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia, Sade Bimantara, menuduh kelompok Gerakan Pembebasan Papua Barat atau dikenal sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus mengganggu dan merusak Melanesian Spearhead Group (MSG). Langkah-langkah ULMWP dinilai berbahaya bagi persatuan […]

from WordPress http://ift.tt/29sJ524
via IFTTT

Tuesday, 5 July 2016

Amunggut Tabi: Politik Melanesia dan Dukungan Negara-Negara Melanesia

Setelah beberapa kali di tahun lalu menyebutkan gelagat Papua Merdeka di kawasan Melanesia dengan tema politik Melanesia, kini Amunggut Tabi, Gen. TRWP, Sekretaris-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) kembali memberikan catatan lewat email kepada PMnews sbb. Dengan hormat, Belakangan ini berbagai tanggapan terhadap perjuangan Papua Merdeka telah berdatangan, baik dari kolonial Indonesia maupun dari negara-negara […]

from WordPress http://ift.tt/29hGbjP
via IFTTT

Monday, 4 July 2016

Oposisi Fiji mengecam suap dan campur tangan Indonesia dalam urusan internal Melanesia

Minggu, 03 Juli 2016, salampapua.com Oposisi Fiji mengecam suap dan campur tangan Indonesia dalam urusan internal Melanesia dan panggilan untuk dukungan bagi rakyat Papua Barat.Front Persatuan untuk Fiji Demokrat (UFDF) menuduh pemerintah Indonesia sengaja menyuap dan mendukung [UFDF Juru Bicara Mick Beddoes] pemerintah Fiji incumbent dalam pemilu mendatang setelah Duta Besar Indonesia, Aidil Chandra Salim, […]

from WordPress http://ift.tt/29nR0mi
via IFTTT

Saturday, 2 July 2016

Luhut Binsar Panjaitan itu Preman Politik Tidak Jauh Berbeda dari Milisi Jalanan

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyebut cara kerja Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia tidak jauh berbeda daripada cara berpikir dan cara bekerja preman politik dan milisi jalanan. Cara kerjanya jauh tidak bermartabat daripada para aktivis Papua Merdeka. Berikut petikan wawancara Papua Merdeka News […]

from WordPress http://ift.tt/29lhk0T
via IFTTT

Friday, 1 July 2016

Jakarta slams Solomons and Vanuatu over human rights

6:53 pm on 27 June 2016, http://ift.tt/1pO8q7J Indonesia has strongly rejected statements about West Papua by Vanuatu and Solomon Islands at the UN Human Rights Council session last week. Delegates of the two Pacific Islands' countries accused Indonesia of failing to prevent ongoing human rights abuses against West Papuans. But Indonesia's delegate at the session, […]

from WordPress http://ift.tt/29u1QDM
via IFTTT

Thursday, 23 June 2016

Pernyataan Emosional Indonesia di PBB, Menanggapi Serangan Solomon Islands dan Vanuatu Atas pelanggaran HAM di Papua

Pernyataan Emosional Indonesia di PBB, Menanggapi Serangan Solomon Islands dan Vanuatu Atas pelanggaran HAM di Papua 0 HUMAN RIGHTS, INTERNASIONAL, PBB, WEST PAPUA Wednesday, June 22, 2016 Ini teks tanggapan Duta Besar Indonesia untuk Dewan HAM PBB pada sesi "right to reply". Baca paragraf terakhir bagaimana reaksi pernyataan emosional Indonesia menanggapi serangan Solomon Islands dan […]

from WordPress http://ift.tt/28NKEaw
via IFTTT

PNG Surati Jokowi untuk Bahas Isu Papua di Bali

Penulis: Eben E. Siadari 21:14 WIB | Rabu, 22 Juni 2016 SUVA, SATUHARAPAN.COM - Anggota Sub Komite Khusus Regionalisme atau Specialist Sub-Committee on Regionalisme (SSCR) Pacific Islands Forum (PIF), Leonard Louma, mengatakan isu pelanggaran HAM di Papua merupakan salah satu isu prioritas yang akan dibahas dalam pertemuan para pemimpin PIF pada September mendatang. Namun, Papua […]

from WordPress http://ift.tt/28QgmYf
via IFTTT

Wednesday, 22 June 2016

Luhut: Indonesia Tidak Mau Tim Independen Lain Investigasi Kasus HAM di Papua

Penulis Suara Papua - Juni 17, 2016 WAMENA, SUARAPAPUA.com — Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, yang menolak tim investigasi oleh rakyat Papua dan sejumlah aktivis HAM selama ini bukan semua orang Papua, itu hanya satu dua orang saja. “Yang menolak tidak semua orang kan. Kalau tidak salah hanya Natalius Pigai, sementara Ketua Komnas HAM […]

from WordPress http://ift.tt/28MfqCI
via IFTTT

Sunday, 19 June 2016

Luhut : Anggota Tim HAM Independen

Jayapura, Jubi – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, semua anggota yang berada di dalam Tim penyelesaian pelanggaran HAM Papua adalah independen dan jauh dari intervensi pemerintah pusat. “Kita menjamin tim ini sangat independen. Dalam tim ini juga kan ada Duta Besar dari PNG, Fiji, Vanuatu dan New Zealand. Mereka ikut […]

from WordPress http://ift.tt/1WUZYsE
via IFTTT