Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label gugat Otsus. Show all posts
Showing posts with label gugat Otsus. Show all posts

Monday, 16 November 2020

Mendekati 100%, Seluruh Rakyat Papua Menyatakan Tolak Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Papua


UU Otsus Hanya Dipaksakan oleh Jakarta untuk Kepentingan ‘Politik Ekonomi — dan Ini adalah Malapetaka Besar Bagi Bangsa Papua’

Saireri Customary Council Meeting 14/11/2020 Rejects Special Autonomy by Indonesia

Kemarin Sabtu, (14/11/2020) tepat pukul 10.43 waktu Papua, para Kepala-kepala Adat Byak (Mananwir) Kainkain Karkara Byak (KKB) telah mengadakan Pleno Khusus dalam rangka menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Wilayah Adat Saireri yang direncanakan pada tanggal 17 — 18 November 2020 di Biak.
Dalam kesempatan Pleno Khusus Kainkain Karkara Byak (KKB) ini, atas nama Masyarakat Adat Byak, Manfun Kawasa Byak Mananwir Apolos Sroyer menunjuk Mananwir Harrij Ronsumbre sebagai Ketua Tim perumusan Masyarakat Adat Byak untuk diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP).
Kesimpulan pernyataan sikap para Mananwir Biak, hanya satu yaitu; REFERENDUM. Pernyataan ini akan dikirim kepada MRP, ULMWP, Dewan Gereja Papua dan pihak internasional.
_________
99.9% rakyat West Papua dari Sorong sampai dengan Merauke tengah menyatakan sikap “Menolak Undang-Undang Otonomi Khusus dan Minta Referendum Kemerdekaan West Papua” ——— Ini adalah fakta yang sedang ditakutkan dan kegelisahan kolonial NKRI sangat jelas sedang terlihat berdasarkan fakta bahwa: 99,9% rakyat Papua minta Merdeka berdaulat penuh sebagai sebuah Negara, yaitu Negara Republik West Papua.
99,9 % SELURUH RAKYAT PAPUA MENYATAKAN
TOLAK UNDANG-UNDANG OTSUS PAPUA — DAN MERDEKA

Wednesday, 28 October 2020

Ketua ULMWP: Darurat Militer diberlakukan di West Papua


Pemerintah Indonesia memberlakukan darurat militer yang efektif di West Papua. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya.

Hari ini (27/10), para pelajar [mahasiswa] telah ditembak dengan peluru tajam, gas air mata dan dipukuli dengan tongkat oleh polisi Indonesia di Jayapura, hanya karena melakukan aksi damai. Bagaimana orang bisa ditembak dan dipukuli karena duduk di ruang publik?

Selama dua bulan terakhir, dua pekerja agama, pendeta Yeremia Zanambani dan pengkhotbah Katolik Rafinus Tigau, telah dibunuh oleh militer Indonesia. Seorang lainnya telah ditembak, dan satu lagi meninggal secara misterius. Polisi bersenjata mengintai setiap sudut West Papua, dan pasukan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka melintasi sebagian besar tanah kami. Empat puluh lima ribu orang terlantar dari Kabupaten Nduga, dan lebih banyak lagi yang mengungsi dari Intan Jaya setiap hari.

Ini adalah darurat militer di semua tempat. Anda tidak dapat berjalan melalui pusat kota di West Papua hari ini tanpa dihentikan oleh polisi, tanpa bertemu dengan pos pemeriksaan militer. Setiap demonstrasi, tidak peduli seberapa pun damai, tetap saja bertemu dengan penangkapan massal dan kebrutalan polisi - Nabire 24 September, di Universitas Cenderawasih pada 28 September, di Jayapura hari ini (27/10).

Indonesia panik karena Ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah menyuarakan keprihatinan atas West Papua bulan ini. Indonesia dihantui oleh kata-kata Vanuatu yang dikeluarkan di Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September. Orang Indonesia takut dengan perlawanan Hitam kami, perjuangan kami melawan rasisme, dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri. Sebuah negara demokratis yang normal tidak mengerahkan ribuan pasukan militer untuk melawan perlawanan damai; kediktatoran darurat militer melakukan itu.

Rakyat saya berteriak meminta bantuan kepada dunia. Ada pandemi ganda di West Papua: pandemi Covid-19 dan pandemi rasisme. Salah satu penyebabnya adalah coronavirus - sebaliknya militer Indonesia. Bencana medis ini diperparah dengan kelaparan dan kemiskinan pengungsian.

Sementara Menteri Pertahanan penjahat perang Indonesia, Prabowo, melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Inggris, Indonesia menggunakan krisis Covid sebagai kedok untuk mengintensifkan operasi militer di tanah air saya.

Operasi dan penumpasan militer ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan pelanggaran hukum konflik. Represi militer dan polisi adalah satu-satunya aturan di West Papua. Inilah definisi darurat militer.

Kami membutuhkan intervensi PBB yang mendesak sekarang. Darurat militer diberlakukan di bawah pengawasan para pemimpin regional di Melanesia dan Pasifik, dan di bawah pengawasan dunia. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia harus diizinkan masuk ke wilayah tersebut, untuk mengungkap realitas yang terjadi di West Papua. Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) harus meningkatkan upaya mereka untuk mewujudkan kunjungan ini.

Berapa lama rakyat saya harus menangisi kemerdekaan sebelum dunia mendengar? Apakah 58 tahun tidak cukup?


Benny Wenda

Ketua

ULMWP


(https://www.ulmwp.org/ulmwp-chair-martial-law-is-being-impo…)

#WestPapua #Tolak_UU_OtsusPapua 

#ReferendumYes #FreeWestPapua #PapuaMerdeka

Tuesday, 27 October 2020

Aksi Solidaritas Mahasiswa Papua menolak Otsus Jilid II /Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001

Yang tidak sejalan sesuai dengan inplementasi UU Otsus No 21 Tahun 2001 Pasal 77


Aksi solidaritas ini berlangsung di Jayapura Waena Porumnas III Kembali TNI POLRI melakukan Refresif terhadap Mahasiswa dengan cara meneror, menembak gas air mata, menyemprot water kanon hingga sampai terjadi penenbakan yg mengakibatkan salah seorang Mahasiswa atas nama Matias Suu Semester 7 Universitas Cendrawasih terkena tembakan di bagian lengan tangan kanan, ada pula yang di pukul dan 13 di ataranya di bawah paksa oleh TNI POLRI ke POLSEK ABE. 

Dan hingga saat ini mereka masih di tahan. 

Sedangkan matias Suu di larikan ke rumah sakit Dian Harapan Waena Porumnas II.

Penilaian Mahasiswa atas tindakan kebrutalan ini benar-benar sangat tidak beradap sesuai dengan hak-hak setiap kelompok atau orang yang di terapkan dalam negara demokrasi

Dimana Hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum selalu saja di halangi oleh pemerintah lewat TNI POLRI terlebih khususnya di Papua.

Maka Mahasiswa mengambil kesimpulan bahwa otsus telah gagal total di wilayah teritorial west papua karena tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa papua di atas tanahnya sendiri.

Salam Perjuangan

Hidup Rakyat

Hidup Mahasiswa

Hidup Perjuangan

Free West Papua





Breaking News: 1 Mahasiswa Ditembak, 13 Mahasiswa Lainnya Ditahan Polisi Indonesia Buntut Penolakan UU Otsus Julid II, 2021

Fully Armed Indonesian Mobile Brigage facing
West Papua Students' Peaceful Demonstration

Aksi demonstrasi damai menolak UU Otsus Papua yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua hari ini, Selasa (27/10/2020) dihadang oleh Tentara dan Polisi Indonesia. Dan 13 orang telah ditangkap, satu orang ditembak.

Berikut Nama-nama masa aksi damai yang dapat tahan di Gapura Uncen bawah :

1. Apniel Doo

2. Jhon F Tebai 

3. Doni Pekei

4. Yabet Likas Degei

5. Meriko Kabak

6. Orgis Kabak

7. Carles Siep

8. Ones Sama

9. Yanias Mirin

10. Arkilaus Lokon

11. Kristianbus Degei

12. Laban Helukan

13. Ausilius Magai

Satu orang masa aksi atas nama : MATIAS SOO ditembak oleh pasukan keamanan Indonesia dengan senjata.

Mohon pantauan media dan advokasi!

#Mahasiswa #WestPapua #TolakUUOtonomiKhusus #Referendum #PapuaMerdeka #FreeWestPapua

Thursday, 15 October 2020

Jack Wainggai: Ini Waktunya Elite West Papua Hubungi ULMWP dan Tentukan Sikap atau Kita akan Menyesal Seumur Hidup

Oleh: (Jack Wanggai)*

Ini Saatnya Elit Birokrasi Papua Hubungi ULMWP – Tentukan Sikap Sekarang Atau Kita akan Menyesal Seumur Hidup

Tahun 2021 Sudah di Ambang Pintu

Mumpung masih ada kesempatan untuk kita menentukan nasib anak cucu kita, jangan korbankan generasi Papua yang akan datang, mari kita kembalikan Undang-Undang Otonomi Khusus dan menentukan nasib bangsa Papua.

Ini saatnya semua birokrasi Papua yang ada di pusat dan daerah bergabung dengan ULMWP untuk menyatakan bahwa masa integrasi Papua di Indonesia sudah selesai dan saatnya Indonesia dan ULMWP berunding di bawah kontrol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Elit birokrasi Papua segera bangun komunikasi intens dengan para tokoh Gereja Papua untuk menyamakan presepsi dengan ULMWP. Elit birokrasi Papua jangan alergi dengan anak-anak adat Papua yang ada di ULMWP.

Ketahuilah bahwa ULMWP adalah corong dan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Musa dan Harun untuk menghadap Firaun di Istana kerajaan Indonesia.

Elit Birokrasi Papua Jangan keraskan hatimu, segera kirim orang kepercayaan kamu untuk bertemu dengan pengurus ULMWP yang telah ada di seluruh tujuh Wilayah Adat Papua.

Elit Birokrasi Papua jangan berkolaborasi dengan Raja FIRAUN masa kini di Indonesia untuk memperpanjang penderitaan rakyat bangsamu Papua.

Ingatlah bahwa suatu saat di akhir masa jabatanmu di regime kolonial indonesia ini nanti mereka akan mencari celah hukum untuk menghukum kalian, mantan Gubernur Papua Bpk Barnabas Suebu telah menjadi bukti hidup hari ini.

Pengabdian Barnabas Suebu kepada Pancasila dan UUD 1945 tetapi dia kemudian dihukum penjara dan akhirnya dia katakan bahwa : "saya sangat menyesal karena telah menjadi warga negara Indonesia ".

Menjelang berakhirnya 20 tahun implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini, mari kita insyaf dan sadar bahwa kita semua telah membawa rakyat Papua kepada jurang kebinasaan di dalam sistem negara Indonesia.

Inilah saatnya, inilah waktunya, inilah momentumnya, jangan salah kaprah, jangan lagi duduk makan bersama Kolonial Indonesia di istana negaranya.

Jika anda terlambat ambil keputusan dan setuju melanjutkan Undang-Undang Otsus maka barisan nasionalis Papua akan mempersiapkan skenario terburuk untuk setiap kita yang bekerja sama dengan kolonial.

Ingatlah anak-anak dan cucu-cucu serta cecet yang akan datang tidak memiliki masa depan di dalam sistem negara Indonesia.

Saya berkeyakinan bahwa Nubuatan Rasul Ishak Samuel Kijne tentang Papua bahwa: Sekalipun Bangsa-Bangsa memiliki Ilmu pengetahuan tinggi, marifat dan budi pekerti, tetapi mereka tidak akan mampu membangun bangsa Papua, kecuali bangsa Papua ini bangkit untuk memimpin bangsanya sendiri.

Nubuatan itu pasti akan terjadi sesuai KAIROS [waktu] TUHAN.

Saat nya elit birokrasi Papua segera menghubungi dan membangun komunikasi intens dengan pengurus ULMWP yang ada di tujuh wilayah adat Papua.

ULMWP sedang menunggu sebelum pintu bahtera Nuh akan ditutup.