Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label hukum kolonal. Show all posts
Showing posts with label hukum kolonal. Show all posts

Wednesday, 7 August 2013

Polres Mimika Bantah Pengibar Bintang Kejora Sakit

Unofficial Morning Star flag, used by supporte...
Unofficial Morning Star flag, used by supporters of West Papuan independence (Photo credit: Wikipedia)
Polres Mimika Bantah Pengibar Bintang Kejora Sakit

TIMIKA - Kepolisian Resor Mimika, Papua, membantah bahwa lima tersangka pengibar bendera Bintang Kejora di kawasan Jalan Trikora, Kelurahan Kwamki pada 1 Mei 2013 dalam kondisi sakit.
“Sampai saat ini, lima tersangka pengibar bintang kejora di Kwamki tersebut masih ditahan di Polres Mimika. Kondisi tersangka ME dan teman-temannya juga cukup sehat,” kata Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini di Timika, Jumat(2/8).

Ia mengatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kelima tersangka juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Timika, namun belum ada petunjuk dari kejaksaan setempat.

“Kami tinggal menunggu P-21 (BAP dinyatakan sempurna/lengkap) dari kejaksaan. Kalau sudah P-21, kita akan segera limpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya,” kata Rontini.

Oleh karena itu, ia membantah keras isu yang berkembang melalui pesan singkat bahwa kelima tersangka tersebut mengalami sakit selama ditahan di Polres Mimika.

“Mereka tidak ada masalah kesehatan, termasuk soal makan.

Selama ini kami tetap memperhatikan soal menu makan dan minum para tahanan,” jelas Rontini.
Tersangka ME dan rekan-rekannya dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Makar yaitu pasal 106, 107 dan 110 KUHP.

Kasus pengibaran bintang kejora tersebut terjadi pada Rabu (1/5) siang di kawasan Pasar Minggu, Jalan Trikora, tepat depan SD Inpres Kwamki II. Peristiwa itu bertepatan dengan peringatan emas (50 tahun) integrasi Papua kembali ke pangkuan NKRI.

Bintang Kejora sempat berkibar selama beberapa menit sebelum diturunkan secara paksa oleh aparat kepolisian.

Dalam kejadian itu, polisi menangkap 10 orang dan menyita 1 bendera bintang kejora, sebatang pohon pinang berukuran panjang sekitar 10 meter dan seutas tali. (Ant/Achi/lo1)

Enhanced by Zemanta

Thursday, 1 August 2013

LPMAP Sorot Penangkapan 5 Aktifis Papua Merdeka

LPMAP Sorot Penangkapan 5 Aktifis Papua Merdeka

JAYAPURA – Pembubaran paksa massa pendemo dari sejumlah kelompok organisasi pro-Papua Merdeka oleh aparat kepolisian pada Senin (29/7), yang berbuntut penangkapan 5 aktifis penggerak aksi, mendapat sorotan dariKetua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (LPMAP), Stevanus Siep,S.H.
“Menanggapi berita Bintang Papua edisi 30 Juli 2013 tentang demo SHDRP dan  menangkap 5 orang aktifis sebagai penanggung jawab, berarti Kapolda Papua gagal memberdayakan masyarakat adat Papua,” ungkapnya yang diterima Bintang Papua via SMS, Selasa (30/7).

 Dikatakan, hal itu karena Kapolda telah melakukan pembungkaman demokrasi tentang menyampaikan pendapat dimuka umum untuk rakyat Papua.

“Maka kami mohon supaya Kapolri segera ganti kapolda Papua, karena rakyat tidak bisa berekspresi,” ungkapnya.

Dikatakan juga,Negara kita Negara demokrasi yang menganut asas Pancasila dan UUD 1945, namun amanatnya tidak dapat dilaksanakan diPapua.

“Di luar Papua bebas menyampaikan aspirasi dan demokrasi berlaku, tetapi ruang demokrasi diPapua sangat tertutup,” lanjutnya.

Ia menuntut penggantian pejabat Kapolda karena merasa bahwa sekarang terjadi ketidakadilan demokrasi di Papua.

“Kenapa di indonesia lain diijinkan, sedangkan di papua ditutup?,” tanyanya.Ia pun mempertanyakan dimana letak hak demokrasi orang Papua?.

“Memang kami sadar bahwa Papua demo politik, tetapi saat demo tidak mungkin langsung merdeka.Kan ada prosesnya, jadi bapak Kapolda sekarang sangat tidak hargai rakyat Papua di alam reformasi dan demokrasi,” jelasnya.(Aj/Don/l03)
Enhanced by Zemanta