Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label independence referendum. Show all posts
Showing posts with label independence referendum. Show all posts

Thursday, 18 March 2021

Panitia Aksi Nasional West Papua Mendukung 83 Negara untuk Mengunjungi West Papua

Konflik Status Politik West Papua adalah masalah Internasional yang harus segera diselesaikan melalui jalur Hukum, Politik dan HAM Internasional. Untuk menyelesaikan status Politik tersebut maka melalui MSG, West Papua diterima sebagai keluarga Melanesia; Melalui Pasifik Island Forum (PIF) dan Afrika, Carribean dan Pasifik (ACP) suara rakyat dikumandangkan. Dan kini dunia Internasional melalui 83 Negara telah mendesak Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi HAM PBB turun ke West Papua guna melihat situasi Pelanggaran HAM di West Papua.

Sampai saat ini Indonesia belum membuka Akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. 

Dalam situasi desakan Internasional tersebut, Indonesia melakukan maneuver politik dengan memberikan OTSUS jilid II dan Pemekaran-Pemekaran. Bangsa Papua tahu, Itu hanya “gula-gula” politik Kolonial Indonesia untuk membungkam aspirasi Merdeka. Oleh karena itu Rakyat Papua telah menolak Otsus jilid II dan Pemekaran. Rakyat Papua sudah menyatakan Sikap Politik: SELF DETERMINATION sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua. 

Penolakan gula-gula politik kolonial Indonesia dari Rakyat Papua dibalas oleh Indonesia dengan melakukan berbagai operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Timika, Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya. Operasi militer dilakukan oleh colonial Indonesia hanya untuk merampas kekayaan alam Papua. 

Rakyat bangsa Papua tidak sendiri, rakyat Papua sedang bersama komunitas Internasional. Maka dari itu, kami menyerukan kepada rakyat Bangsa Papua untuk konsisten mendukung dan mengawal agenda:

1. Mendukung Desakan 83 Negara anggota PBB kepada Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi komisi Tinggi HAM PBB turun ke West Papua 

2. Mendukunng Referendum di West Papua sebagai solusi penyelesaian konflik.

3. Mendukung Pemerintahan Sementara West Papua untuk anggota penuh di MSG

Tabi, West Papua 10 Maret 2021



JURU BICARA 

ICHE MORIP

Friday, 4 December 2020

Pendeta Yoman: Tuhan tidak larang Papua merdeka, tetapi aksi kekerasan

Presiden PGBWP Pendeta Nduma Socrates Sofyan Yoman - Jubi/Yance Wenda.

Jayapura, Jubi – Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua menyatakan keperihatinan mendalam atas berbagai tindak kekerasan yang terus berulang di Tanah Papua. Pihak Gereja diminta menunjukan keberpihakan mereka terhadap keadilan dalam krisis kemanusiaan tersebut

“Kejadian di Nduga, Intan Jaya, penembakan terhadap Pendeta Yeremias (Zanambani) dan warga sipil lain, apakah ini kesuksesan dari otonomi khusus? Gereja-Gereja di Tanah Papua harus berbicara soal (penegakkan) hak-hak orang Papua yang  ditindas,” kata Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP) Pendeta Nduma Socrates Sofyan Yoman.

Yoman menyatakan itu dalam khotbah Natal dan Deklarasi Tema Natal PGBWP di gedung ibadah Itawakhum Purom, Jayapura, Kamis (3/12/2020). Dia berharap tidak ada lagi duka dan banjir air mata menyertai perayaan Natal di Papua.

“Natal harus disambut penuh suka cita, tetapi kenapa kekerasan masih saja terjadi di Tanah Papua. Apa ada yang salah pada Gereja? Mari kita merefleksi diri, dan Gereja-Gereja Baptis harus melawan stigma (ketidakadilan) ini,” ucapnya.

Pendeta Yoman dalam khotbahnya juga mengajak jemaat mendoakan Tuhan menaikan martabat pemerintah sehingga tidak terjadi lagi aksi kekerasan. Selain itu, mendoakan para pejuang yang membela kepentingan rakyat dan kemerdekaan Papua.

“Saatnya bagi Gereja berbicara dari atas mimbar. Tuhan dalam Alkitab tidak melarang West Papua merdeka, tetapi melarang saling membunuh (kekerasan terhadap warga sipil),” tegasnya.

Perayaan Natal dan Deklarasi Tema Natal PGBWP dihadiri jemaat dari sembilan gereja di Kota dan Kabupaten Jayapura. Mereka antusias dan khidmat dalam perayaan tersebut.

“Kami mengapresiasi kehadiran jemaat. Atas kerja sama mereka, kegiatan ini berjalan lancar,” kata Ketua Panitia Natal PGBWP Romi Yoman. (*)


Editor: Aries Munandar

Sunday, 4 October 2020

Referendum total dan tolak Otsus disuarakan saat RDP MRPB

Manokwari, Jubi –  Rapat Dengar Pendapat (RDP) efektifitas Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Provinsi Papua Barat yang digelar oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) di kota Manokwari makin mengerucut saat peserta perwakilan unsur adat, akademisi, dan organisasi kepemudaan menyuarakan ‘Referendum’ total bagi Papua dan menolak perpanjangan Otsus.

Wakil Ketua MRPB, Cyrelius Adopak, mengatakan bahwa RDP yang digelar bertujuan menampung semua aspirasi Orang Asli Papua (OAP) bersama organisasi sipil lainnya sebagai bahan pertimbangan revisi UU Otsus Papua oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Adopak, MRPB adalah lembaga resmi Negara yang diberi legitimasi untuk mengangkat suara orang asli Papua.

Sehingga, lewat RDP yang digelar bukan tandingan terhadap usulan pokok pikiran Pemprov Papua  Barat yang lebih dulu diserahkan ke Jakarta

“RDP dengan elemen sipil di wilayah adat Domberai dan Bomberai, adalah cara MRPB sesuai amanat [Pasal 77] UU 21 Tahun 2001. Dan semua [termasuk usulan pokok pikiran Pemprov] memiliki tujuan yang sama,” kata Adopak, Kamis (1/10/2020).

Dia pun tak menampik, bahwa dalam diskusi yang berjalan alot tersebut, berbagai pandangan tentang Otsus telah disuarakan oleh peserta RDP hingga meminta Referendum sebagai solusi.

“Semua pandangan dan rekomendasi sudah kami terima. rekomendasi untuk Referendum pun kami terima,” katanya.

Friday, 17 January 2020

Tess Newton Cain: Prediksi Pasifik: 2020

Peta Wilayah Melanesia dalam Pasifik Selatan
Reporter: Elisabeth Giay

Oleh Tess Newton Cain

Sembari memasuki, bukan hanya tahun yang baru, tetapi dekade yang baru, ada banyak hal yang diharapkan di wilayah Kepulauan Pasifik.

Pemilu dan politik dalam negeri

Sejumlah negara di kawasan ini akan menyelenggarakan pemilu sepanjang 2020: Kiribati, Niue, Palau dan Vanuatu. Rasa tidak puas yang tak kunjung hilang di Kiribati, setelah pengalihan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok tahun lalu, mungkin akan membawa dampak buruk pada pemerintah ini. Di Vanuatu, Perdana Menteri Charlot Salwai Tabismasmas yang telah menunjukkan kecakapannya dalam menyelesaikan satu periode parlemen penuh sebagai Perdana Menteri, dapat menggunakan ini sebagai alasan mengapa ia harus tetap memegang jabatan puncak, tetapi itu saja mungkin tidak cukup. Perdana Menteri Niue saat ini, Sir Toke Talagi, mengalami masalah kesehatan yang kronis baru-baru ini, memicu ketidakpastian tentang apakah dia akan kembali mencalonkan diri tahun ini. Sementara itu, desakan agar lebih banyak orang-orang muda mencalonkan diri untuk parlemen di negara itu semakin tinggi.

Di negara-negara lain di kawasan ini, sebagian dari peristiwa yang terjadi di dunia politik pada 2019 akan terus berlanjut tahun ini. Di Kepulauan Marshall, Nitijela (Parlemen) bertemu minggu lalu dan memilih David Kabua sebagai Presiden baru setelah pemilu akhir tahun lalu. Segera setelah Kepulauan Solomon beralih dari Taiwan ke Tiongkok tahun lalu, ada indikasi bahwa Perdana Menteri Sogavare mungkin akan menghadapi mosi tidak percaya. Meski tidak ada mosi yang diajukan pada tahun 2019, masih sangat mungkin hal itu terjadi tahun ini. Di Papua Nugini, tahun ini akan menjadi momen yang genting bagi pemerintah Marape-Stevens. Masa tenggang yang melindungi mereka dari tantangan mosi tidak percaya sudah berakhir pada akhir 2020 dan sudah ada kabar angin tentang kembalinya Peter O’Neill yang digulingkan dari kursi PM di tengah-tengah tahun lalu


Pemilu juga akan dilaksanakan di Selandia Baru, yang akan diawasi dengan ketat mengingat kedekatan negara itu dengan wilayah Kepulauan Pasifik, serta pentingnya kebijakan Pacific Reset pemerintah Ardern-Peters. Jacinda Ardern juga ditetapkan sebagai Pacific Person of the Year 2019 dari publikasi Islands Business.

Ada juga pemilihan tingkat daerah penting yang berlangsung. Di Vanuatu, pemilu Provinsi SANMA yang berlangsung bulan ini akan diamati dengan ketat, untuk melihat apakah itu akan memberikan petunjuk tentang apa yang bisa kita harapkan dalam pemilihan umum nasional pada Maret. Di Bougainville, akan ada pemilihan Presiden dan pemerintah daerah otonom. Pemilihan ini akan sangat dipengaruhi oleh hasil referendum tahun lalu. Namun, saat ini ada perdebatan sengit mengenai amendemen konstitusi Bougainville untuk memungkinkan Presiden ABG saat ini, John Momis, untuk mencalonkan diri untuk satu periode lagi. Jika ini terjadi, pemilu mungkin akan ditunda.

Geopolitik

Dalam beberapa tahun terakhir kita telah menyaksikan meningkatnya kebijakan, program, dan peluang foto bersama, seraya mitra-mitra Pasifik yang lama dan baru berusaha untuk (kembali) mengukuhkan pengaruh mereka di kawasan ini. Hal ini diperkirakan akan berlanjut ke 2020, termasuk melalui kunjungan tingkat tinggi ke wilayah Pasifik. Contohnya, Presiden Emmanuel Macron akan mengunjungi Polinesia Prancis pada April. Kunjungan ini penting mengingat Prancis tidak puas wilayah tersebut telah dimasukkan kembali ke dalam daftar dekolonisasi PBB.

Dampak pengalihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Kiribati dari Taiwan ke Republik Rakyat Tiongkok akan terus dirasakan selama 2020. Kita telah menyaksikan beberapa perkembangan, dengan kunjungan Presiden Maamau dari Kiribati ke Beijing, di mana ia bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan mendaftar untuk inisiatif Inisiatif Sabuk dan Jalan. Sementara Pemerintah Taiwan telah menyatakan kepastiannya akan hubungan yang berkepanjangan dengan Kepulauan Marshall, Taipei akan mengawasi pergerakan awal Presiden Kabua dengan cermat dan telah mengumumkan jadwal kunjungan tingkat tinggi ke Majuro untuk membantu menjaga hubungan itu tetap berjalan. Taiwan sekarang memiliki empat pendukung di wilayah tersebut (Kepulauan Marshall, Nauru, Palau dan Tuvalu) dan akan terus meningkatkan modal diplomatik dan politiknya untuk menghindari kehilangan sekutunya selama 2020.

Kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri

Persiapan negosiasi antara Pemerintah Bougainville dan PNG akan dimulai setelah hasil referendum tahun lalu, dimana 97,7% dari orang Bougainville yang terdaftar memilih untuk merdeka. Hasil ini harus diratifikasi oleh Parlemen PNG, sesuai ketentuan Perjanjian Damai Bougainville. Pandangan tentang masa depan Bougainville berbeda untuk setiap anggota parlemen PNG, termasuk saran Perdana Menteri Marape tentang ’kemandirian ekonomi’. Selain itu, perjanjian perdamaian itu tidak menentukan batas waktu dan berapa lama proses ini akan berlangsung. Masih ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengelola ekspektasi masyarakat dan menjaga transparansi informasi agar tidak ada masyarakat yang frustrasi.

Di Kaledonia Baru, referendum kemerdekaan kedua dari tiga yang diperbolehkan Prancis akan diadakan pada 6 September. Pada 2018, hasil suaranya jauh lebih tinggi daripada yang diprediksi banyak orang, dimana 43,6% memilih merdeka, lebih dari 30% yang diprediksi awalnya.

Setelah penundaan yang berlarut-larut, orang-orang Chuuk di Federasi Mikronesia juga mengadakan referendum kemerdekaan mereka pada Maret.

Pertanyaan mengenai penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat dan penanganan masalah dugaan pelanggaran HAM oleh Indonesia akan berlanjut pada 2020, terutama selang pertemuan pemimpin-pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Vanuatu. Dalam pertemuan PIF tahun lalu, Vanuatu berhasil melobi agar masalah Papua Barat menjadi lebih dititik beratkan dalam komunike akhir daripada beberapa tahun sebelumnya. Ini termasuk mengirimkan pesan yang kuat dari pemimpin PIF bahwa mereka berharap Pemerintah Indonesia bisa memfasilitasi kunjungan Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, ke wilayah tersebut agar kantornya bisa memberikan laporan kepada PIF saat mereka bertemu tahun ini di Port Vila .

Sementara itu, di wilayah yang didominasi oleh negara-negara yang relatif masih muda, Fiji akan merayakan peringatan 50 tahun kemerdekaannya tahun ini dan Vanuatu yang ke-40.

Regionalisme Pasifik

Kita telah menyaksikan perubahan kepemimpinan di badan puncak di kawasan ini, Komunitas Pasifik (SPC). Dr. Colin Tukuitonga digantikan sebagai Direktur Jenderal oleh Dr. Stuart Minchin akhir tahun lalu. Pertemuan pemimpin-pemimpin PIF yang akan diadakan di Vanuatu pada Agustus, akan menjadi pertemuan terakhir Dame Meg Taylor sebagai Sekretaris Jenderal. Sesuai konvensi, sekarang merupakan giliran Mikronesia untuk mencalonkan seseorang untuk mengambil alih posisi ini. Kandidat favorit adalah Gerald Zackios, Duta Besar Kepulauan Marshall untuk Amerika Serikat saat ini.

Pekerjaan untuk mengembangkan dan menanamkan ‘Blue Pacific’ sebagai narasi pemersatu yang melambangkan keperluan dan aspirasi semua negara anggota akan dilanjutkan. Namun, pekerjaan ini akan dilakukan dalam konteks di mana ada banyak tekanan pada pemerintah nasional, kebijakan dalam maupun luar negeri. Perbedaan dalam pendekatan kebijakan perubahan iklim akan terus menjadi sumber keretakan yang signifikan dalam pertemuan PIF. Vanuatu, tuan rumah PIF 2020, telah menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan itu adalah perubahan iklim. (Development Policy Centre, Australian National University)



Editor: Kristianto Galuwo

Thursday, 18 September 2014

Benny Wenda from West Papua on Scottish Independence