Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label kasua pembunuhan. Show all posts
Showing posts with label kasua pembunuhan. Show all posts

Thursday, 5 November 2020

Uskup Indonesia bertemu Mahfud MD bahas kekerasan di Papua

 

Uskup Indonesia bertemu Mahfud MD bahas kekerasan di Papua

Nabire, Jubi – Menyusul pembunuhan seorang katekis Katolik Kabupaten Intan Jaya, Papua, para pemimpin gereja bertemu dengan pejabat keamanan tertinggi Indonesia guna mendesak pemerintah  meredakan ketegangan melalui dialog.

Dilansir vaticannews.va (3/11/2020), perwakilan Gereja Katolik di Provinsi Papua mengadakan pembicaraan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Pertemuan pada hari Minggu lalu itu berlangsung di kediaman Mahfud MD dengan tujuan membahas berbagai permasalahan yang melanda provinsi paling timur Indonesia yang terus bergolak.

Hadir dalam pertemuan itu, Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito dan Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi, yang juga Administrator Apostolik Merauke, bersama dengan Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia.

Pertemuan itu terjadi setelah mengemukanya laporan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia yang menembak mati seorang katekis Katolik dari Paroki Bilogai, Rufinus Tigau, pada 26 Oktober lalu. Pembunuhan itu terjadi di Desa Jalae, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Uskup Mandagi mengatakan kepada UCA News pertemuan selama satu jam itu dimaksudkan untuk membahas “berbagai masalah di Papua, terutama kekerasan.”

Uskup Indonesia, tambahnya, prihatin dengan situasi tersebut, meski dia mengatakan tidak ada kasus khusus yang dibahas dalam pertemuan itu.

Sebaliknya, pembicaraan difokuskan pada penderitaan yang ditimbulkan oleh kekerasan, baik pada warga sipil setempat maupun pada pasukan keamanan.

Uskup Mandagi mengatakan dia menyampaikan kepada Mahfud bahwa dialog yang lebih luas dengan masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan. Gereja Katolik setempat, tambahnya, selalu terbuka untuk berdiskusi.

“Orang Papua itu orang baik,” katanya.

“Semua orang termasuk militer, polisi, dan pekerja gereja tidak boleh memandang rendah mereka. Kita semua perlu menyelesaikan masalah dengan dialog, dengan menghormati orang Papua, dan tanpa kekerasan.”

Uskup mengatakan intervensi militer hanya memperburuk ketegangan.

Setelah pertemuan dengan para pemimpin gereja, Mahfud mengatakan pemerintah akan terlibat dalam dialog lebih lanjut dengan para uskup serta dengan para pemimpin agama lainnya.

Uskup Mandagi mengungkapkan harapannya untuk menghentikan kekerasan.

“Kami ingin Papua menjadi tanah cinta, bukan medan perang,” ujarnya. (*)


Editor: Dewi Wulandari

Sunday, 1 November 2020

Papua Barat : Tragedi Perang yang Terabaikan Dunia ?

 Raditya Pradipta

Jurnalpatrolinews – Jayapura : Di tengah kawasan bergejolak hingga perang yang terus berkecamuk di negeri-negeri asing, ketegangan dan semangat penentuan nasib sendiri Papua nyaris terabaikan oleh dunia.


Papua, bagian barat pulau di kawasan Melanesia yang berbatasan dengan Papua Nugini di Pasifik, telah bergulat selama beberapa dekade untuk mencapai kemerdekaan.

Pertama kali dijajah oleh Belanda pada 1898, menurut analisis Pasepa Katia di The Organization for World Peace, Papua masih menjadi koloni ketika Indonesia merdeka secara de jure di 1949.

Pemerintah Belanda menolak untuk menyatakan Papua sebagai bagian dari Republik Melanesia, mengakui perbedaan budaya dan etnis antara pulau itu dan bekas jajahan lainnya, dan pada 1950-an mulai mempersiapkan kemerdekaan Papua. Selanjutnya, pada 1961, orang-orang mendeklarasikan Papua sebagai negara merdeka dan mengibarkan bendera baru mereka Bintang Kejora. Namun, kemerdekaan ini berumur pendek. Pemerintah Indonesia menginvasi Papua dalam satu dekade.

Indonesia belum bersikap baik kepada Papua. Hingga saat ini, lebih dari 500 ribu warga sipil telah dibunuh secara brutal, dan ribuan lainnya diperkosa, dipenjara, atau disiksa di tangan militer dan otoritas negara Indonesia.

Menurut Laporan Papua Barat 2010/2011 oleh Komisi Hak Asasi Manusia Asia, kepentingan ekonomi dan politik di Papua telah menjadi penyebab utama dari pelanggaran hak asasi manusia ini. Pada Agustus 2010, misalnya, Indonesia meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua untuk mengembangkan perkebunan seluas 1,2 juta hektar untuk tanaman komersial.

Perkembangan ini tidak hanya mengancam hak ekonomi dan budaya masyarakat adat Papua, tetapi juga mengeksploitasi sumber daya alam daerah tersebut. Secara umum, orang asli Papua lebih cenderung menderita ketidakadilan ini. Masyarakat adat diduga mendukung gerakan separatis yang diduga mengancam keutuhan wilayah Indonesia.

Apalagi, kelompok minoritas Muslim, Kristen, Hindu, dan Buddha menghadapi ancaman terhadap kebebasan beragama mereka. Banyak yang mengalami diskriminasi atau diserang. Indonesia tidak berbuat banyak untuk menghentikan ini.

Walaupun Indonesia gagal menangani diskriminasi di dalam perbatasannya sendiri, Indonesia meratifikasi perjanjian hak asasi manusia secara internasional. Konstitusi Indonesia telah memasukkan sejumlah prinsip dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan telah meratifikasi perjanjian inti yang mendasari hak-hak tersebut secara internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; dan Piagam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 2007.

Namun, Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, badan yang mengawasi piagam ini, telah mengkritik Indonesia karena gagal memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau melakukan penyelidikan atas pelanggaran tersebut.

Komite Anti Penyiksaan PBB telah menyatakan keprihatinannya dengan partisipasi pasukan polisi Indonesia dalam konflik bersenjata. Negara harus mengatasi masalah ini untuk membuktikan bahwa pemerintahnya benar-benar peduli dalam memenuhi kewajiban regional dan internasionalnya.

Beberapa faktor telah turut memperburuk konflik Papua. Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya, secara resmi mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia dengan Undang-Undang Pemilihan Bebas pada 1969. Dokumen hukum ini menjadi penghalang bagi hak penentuan nasib sendiri Papua, hak yang diakui menurut hukum internasional. Meskipun mengikat secara hukum, kegagalan UU untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri Papua sangat kontroversial.

Dalam Deklarasi 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial, Sidang Umum PBB menyatakan bahwa “penundukan rakyat pada penaklukan, dominasi dan eksploitasi oleh orang asing merupakan penyangkalan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, dan bertentangan dengan Piagam Persatuan. Bangsa dan merupakan penghalang bagi perdamaian dan kerja sama dunia.”

Memilih untuk memperkuat dokumen hukum Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice) dengan mengorbankan rakyat Papua berarti PBB telah gagal untuk menegakkan Deklarasi 1960 itu, Pasepa Katia menegaskan dalam analisisnya di The Organization for World Peace.

Lebih lanjut, Pasal 73 Piagam PBB menampilkan Indonesia sebagai “kepercayaan suci” dalam membawa Papua menuju pemerintahan sendiri.

Artikel tersebut menetapkan kewajiban Indonesia sebagai penguasa pemerintahan, bukan kekuasaan kolonial asli, untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri di Papua. Ini harus sesuai dengan standar internasional.

Sekalipun Undang-Undang Pemilihan Bebas dianggap otoritatif, Indonesia telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 73 dengan melarang penentuan nasib sendiri, mengasingkan rakyat, dan melakukan pelanggaran HAM berat.

Sulit untuk menjelaskan situasi Papua secara global. Kebebasan pers untuk media asing dan jurnalis di pulau itu sangat dibatasi. Menurut organisasi relawan Kampanye Organisasi Pembebasan Papua, militer Indonesia mendeportasi jurnalis BBC Rebecca Henscke dan rekan-rekan wartawannya pada 2018 karena “menyakiti perasaan tentara” ketika mendokumentasikan krisis kesehatan di wilayah Asmat yang terpencil di Papua.

Para aktivis mengklaim salah urus dan penelantaran Indonesia telah memperburuk wabah campak dan kekurangan gizi. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pun mengakui, kebebasan pers sebagai hak asasi manusia menurut hukum internasional.

Pasal 79 Protokol I Konvensi Jenewa juga mengakui jurnalis sebagai orang yang dilindungi Konvensi. Kegagalan Indonesia untuk mematuhi standar perlakuan internasional ini sangat memprihatinkan, bisa dibilang menyerupai kediktatoran meskipun Republik Indonesia mengklaim demokrasi.

Selain itu, melarang kehadiran pers internasional meremehkan krisis Papua, memperpanjang ketidakadilan dan penderitaan di pulau itu.

Beberapa aktor internasional telah menyatakan keprihatinannya atas krisis di Papua. Pada 4 Oktober 2020, pengacara hak asasi manusia Veronica Koman menerbitkan laporan yang sangat rinci tentang Pemberontakan Papua 2019 sehubungan dengan kampanye hak asasi manusia Indonesia TAPOL.

Laporan tersebut menjelaskan tanggapan komunitas internasional terhadap krisis. Menurut Koman, Forum Kepulauan Pasifik dan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada September 2019 melakukan beberapa upaya untuk memulai dialog dengan pemerintah Indonesia guna mengatasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, tetapi tidak berhasil.

Negara-negara seperti Selandia Baru, Kanada, dan Inggris telah mendorong Indonesia untuk mengizinkan kunjungan oleh PBB, tetapi semua permintaan ini ditolak.

Intervensi militer asing mungkin diperlukan jika Indonesia menolak untuk bertindak. Namun, doktrin intervensi kemanusiaan masih menjadi topik perdebatan di bawah hukum internasional, dan tanggapan militer internasional harus disediakan hanya untuk keadaan khusus.

Papua mungkin memenuhi syarat untuk keadaan itu. Namun, intervensi kemanusiaan juga membutuhkan banyak kemauan politik, yang sebagian besar negara tidak dapat mengumpulkannya kecuali jika sejalan dengan kepentingan masing-masing.

Bahkan jika kemauan itu dikumpulkan, kita tidak bisa mengambil risiko perang. Konsekuensinya akan terlalu besar untuk ditanggung ketika kita sudah berjuang melawan perubahan iklim, kemiskinan, terorisme, dan sekarang menjadi pandemi global.

Secara keseluruhan, penanggulangan krisis di Papua membutuhkan pendekatan yang beraneka segi.

Legalitas referendum Act of Free Choice 1969 harus ditantang untuk mengakhiri 50 tahun ketidakadilan dan memberikan kesempatan kepada Papua untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Kedua, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas peran mereka dalam pembunuhan brutal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Papua.

Ketiga, komunitas internasional yang lebih luas harus lebih aktif dalam mengungkap situasi. Kita harus mendesak pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam dialog sebagai langkah pertama dalam menangani masalah ini.

Terakhir, Indonesia harus mengubah sikapnya terhadap hak asasi manusia di dalam perbatasannya untuk menegakkan kewajiban internasional dan regional mereka dan lebih mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya mereka pegang.

Pasepa Katia menyimpulkan di The Organization for World Peace, konflik Papua membutuhkan tindakan segera dari PBB, aktor utama di kawasan ini, dan komunitas internasional yang lebih luas.

Kita semua berbagi tanggung jawab untuk mengambil tindakan itu, untuk memastikan bahwa hak Papua diakui dan dilindungi. Kita tidak bisa menjadi pengamat pelanggaran hak asasi manusia dan pembantaian. Genosida Rwanda membuktikan apa yang terjadi jika kita tidak bertindak. (mat pol)

Tuesday, 27 October 2020

Aksi Solidaritas Mahasiswa Papua menolak Otsus Jilid II /Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001

Yang tidak sejalan sesuai dengan inplementasi UU Otsus No 21 Tahun 2001 Pasal 77


Aksi solidaritas ini berlangsung di Jayapura Waena Porumnas III Kembali TNI POLRI melakukan Refresif terhadap Mahasiswa dengan cara meneror, menembak gas air mata, menyemprot water kanon hingga sampai terjadi penenbakan yg mengakibatkan salah seorang Mahasiswa atas nama Matias Suu Semester 7 Universitas Cendrawasih terkena tembakan di bagian lengan tangan kanan, ada pula yang di pukul dan 13 di ataranya di bawah paksa oleh TNI POLRI ke POLSEK ABE. 

Dan hingga saat ini mereka masih di tahan. 

Sedangkan matias Suu di larikan ke rumah sakit Dian Harapan Waena Porumnas II.

Penilaian Mahasiswa atas tindakan kebrutalan ini benar-benar sangat tidak beradap sesuai dengan hak-hak setiap kelompok atau orang yang di terapkan dalam negara demokrasi

Dimana Hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum selalu saja di halangi oleh pemerintah lewat TNI POLRI terlebih khususnya di Papua.

Maka Mahasiswa mengambil kesimpulan bahwa otsus telah gagal total di wilayah teritorial west papua karena tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa papua di atas tanahnya sendiri.

Salam Perjuangan

Hidup Rakyat

Hidup Mahasiswa

Hidup Perjuangan

Free West Papua





Wednesday, 29 June 2016

Kronologis Penembakan Pelajar SMA di Nabire oleh POLRI

Umaginews, Ini Kejadian sangat aneh, tapi ini adalah sebuah kenyataan yang menimpa seorang Pelajar atas nama Owen Pekei Berumur 18 Tahun Berstatus SMA kelas 2 Sekolah di SMA YPPGI Karang Mulia Nabire West Papua. Kematian yang dialami oleh Seorang pelajar ini membuat ribuan pertanyaan di kalangan rakyat di tempat. Namun kematian terhadap Pelajar atas nama […]

from WordPress http://ift.tt/299TV0p
via IFTTT

Friday, 29 August 2014

Ketua KNPB Tewas, KontraS Duga Pembunuh Bukan Sipil

KBR, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menduga pembunuh Martinus Yohame, bukanlah masyarakat sipil biasa. Martinus Yohame adalah Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong, Papua, yang ditemukan tewas di dalam karung dan mengambang di laut. Ketua Kontras, Haris Azhar menilai, masyarakat sipil tidak mampu melakukan pembunuhan semacam itu. Bahkan KontraS […]



from WordPress http://ift.tt/1likKRi

via IFTTT