Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label kasus HAM. Show all posts
Showing posts with label kasus HAM. Show all posts

Saturday, 7 November 2020

Veronica Koman: Rakyat Butuh Kebenaran Soal Papua Barat

 

Veronica Koman, Tokoh Revolusi West Papua

Aktivis Papua Barat dan pengacara hak asasi manusia Indonesia Veronica Koman, mengkritik tindakan keras militer baru-baru ini di dua provinsi di Papua dan Papua Barat, dalam webinar yang diselenggarakan Selandia Baru pada akhir pekan.

Pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk mencegah pemberontakan seperti tahun lalu, ketika pemberontakan itu melawan rasisme dan penentuan nasib sendiri, itulah yang terjadi di lapangan,” ujar pengacara di pengasingan Veronica Koman, dikutip Pacific Media Watch.

Dia juga menyoroti beberapa temuan dari laporan terbaru dari kelompok hak asasi manusia Indonesia yang berbasis di London TAPOL, West Papua Uprising 2019, dan mengatakan rakyat menginginkan kebenaran.

Laporan tersebut mengatakan bahwa lebih dari 40.000 penduduk asli Papua Barat telah mengungsi karena tindakan keras militer. Dan lebih dari 300 orang telah meninggal.

Pemberontakan Papua Barat juga mengungkapkan bahwa sebagian orang diduga dibunuh oleh militer Indonesia, sebagian meninggal karena gizi buruk, dan sebagian lainnya karena sakit di kampung-kampung pengungsi.

Koman mengatakan, jumlah korban yang tercatat dalam laporan itu lebih sedikit dari jumlah sebenarnya.

Krisis Papua Barat (khususnya di wilayah Nduga dan Intan Jaya), sekarang menjadi perhatian utama sejak pendeta ketiga terbunuh, menurut Victor Yeimo, juru bicara internasional untuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah organisasi perlawanan sipil yang memobilisasi dan mengadvokasi Hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri atas kemerdekaan.

Pembicara webinar lainnya adalah Ronny Kareni, seorang musisi dan aktivis Papua Barat, dan seorang pekerja muda pelibatan komunitas yang berbasis di Australia. Webinar #PapuanLivesMatter ini dimoderatori oleh mantan anggota parlemen Hijau Catherine Delahunty dan diskusi dibuka pada hari ulang tahunnya kemarin.

Kasus Veronica Koman: Saat Kebebasan Dipetimatikan

Veronica Koman. (Foto: ACFID/ Indonesia Melbourne)

KAMPANYE INTERNASIONAL

Grup West Papuan Action Auckland menyelenggarakan webinar dengan topik situasi politik saat ini, penolakan terhadap rencana “otonomi khusus” oleh Indonesia, dan kampanye untuk membebaskan Papua Barat di lapangan dan internasional.

Dalam sesi pembukaan, Delahunty menjelaskan bahwa informasi yang dibahas dalam webinar tersebut akan digunakan untuk pendidikan politik Aotearoa Selandia Baru dan politisi lokal yang “sangat lamban” mengangkat isu HAM dan kemerdekaan Papua Barat.

“Sekarang, seperti yang Anda ketahui, situasi di Papua Barat telah menjadi sangat serius selama bertahun-tahun dan terus menjadi masalah besar. Dan pentingnya gerakan solidaritas di seluruh dunia ini tidak bisa dianggap remeh,” ucap Delahunty, dilansir dari Pacific Media Watch.

Victor Yeimo mengatakan, pembunuhan baru-baru ini terhadap seorang katekis Katolik di Intan Jaya telah menambah keresahan bagi penduduk asli Papua Barat.

“Dalam tiga bulan terakhir kami melihat bahwa militer Indonesia telah menembak pendeta kami dan juga seorang katekis Katolik,” imbuhnya.


PENENTANGAN TERHADAP ‘OTONOMI KHUSUS’

Kareni, Koman, dan Yeimo mengatakan, status “otonomi khusus” yang diberlakukan Indonesia bukanlah solusi bagi aspirasi masyarakat adat Papua Barat.

Kebanyakan orang Papua menolak undang-undang Otonomi Khusus dan menginginkan referendum kemerdekaan.

“Saat ini sudah ada 90 organisasi yang ikut atau menandatangani petisi referendum. Webinar, seminar, dan pernyataan pers terus berlanjut dari hari ke hari untuk menolak perpanjangan otonomi khusus di Papua Barat,” ungkap Yeimo.

Koman mengatakan, otonomi khusus merupakan bagian dari praktik penjajahan Indonesia terhadap masyarakat adat Papua Barat.

“Otonomi khusus telah digunakan oleh Indonesia untuk menutupi kolonialisme, dan kolonialisme tetap menjadi senjata. Inilah yang sebenarnya sedang diciptakan Indonesia, perang kelas antara elit Papua Barat melawan akar rumput,” tutur Koman, dinukil dari Pacific Media Watch.

Kareni menuturkan, status otonomi khusus dijadikan kampanye oleh pemerintah Indonesia.

Hal itu selalu dijadikan propaganda pemerintah di forum internasional, dengan mengatakan bahwa masyarakat Papua Barat diberi hak penuh untuk mengatur diri sendiri melalui undang-undang otonomi khusus, sehingga yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah lebih banyak pembangunan, katanya.

“Dalam 10 tahun ‘otonomi khusus’, masyarakat Papua Barat menolaknya dan juga membuat pengumuman besar bahwa itu telah gagal, dan sekarang kita memasuki dua dekade. Dan sekarang (pemerintah Indonesia) ingin memperluasnya lebih jauh.”


DAMPAK BESAR PADA MASYARAKAT

“Ini hanya untuk melanjutkan kepentingan mereka yang lebih besar (atas) investasi asing ekonomi di kawasan, dan itu akan berdampak besar pada martabat, tanah, dan juga lingkungan dan setiap masalah yang kita bicarakan hari ini.”

Meski Koman dan Yeimo adalah orang “paling dicari” oleh pemerintah Indonesia, mereka tetap konsisten aktif dan sangat mempertaruhkan nyawa mereka dalam mengkampanyekan penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua Barat.

Koman menyoroti hasil kerja advokasinya dalam menyebarkan informasi, nyawanya terancam di Indonesia.

Meski menghadapi risiko ini, ia terus mengadvokasi isu tersebut di tingkat internasional.


“Saya memiliki misi pribadi. Kenapa saya fokus menyebarkan informasi tentang Papua Barat karena saya berasal dari sana,” ujarnya, dikutip Pacific Media Watch.

“Saya dulu orang yang sangat nasionalis dan itu karena saya tidak tahu apa-apa tentang Papua Barat. Dan saya percaya bahwa rakyat Indonesia tidak tahu apa yang sedang terjadi, itulah mengapa saya pikir Papua Barat tidak membutuhkan propaganda apa pun.”

“Rakyat hanya butuh kebenaran tentang apa yang terjadi di Papua Barat,” ujarnya menekankan.

Victor Yeimo dan Veronica Koman sama-sama mengatakan bahwa gerakan solidaritas untuk Papua Barat di Indonesia semakin kuat.

“Itu juga terjadi di seluruh dunia,” tutur Kareni.

Panel webinar ini mengajak orang-orang Aotearoa Selandia Baru, orang-orang di Pasifik, dan lainnya di seluruh dunia, untuk bergabung dalam perjuangan solidaritas Papua Barat, Pacific Media Watch melaporkan.

Penerjemah dan editor: Aziza Larasati


Keterangan foto utama: Seorang anak laki-laki membantu membentangkan bendera nasionalis Papua Barat, yang dikenal sebagai Bintang Kejora. (Foto: Francesco Vincenzi/IPS)

Thursday, 26 September 2019

Veronica Koman di Antara Intervensi PBB & Kriminalisasi Pegiat HAM

Oleh: Adi Briantika - Tirto

Status Veronica Koman dipertanyakan PBB. Aparat dinilai salah urus karena mengkriminalisasi pegiat HAM. tirto.id - Pengacara dan aktivis HAM yang banyak mengadvokasi isu-isu Papua, Veronica Koman, kini statusnya resmi tersangka dengan pasal berlapis. Rekeningnya diblokir, dan bahkan paspornya hendak dicabut--konsekuensinya dia bisa diusir dari negara tempat ia sementara bermukim.

Vero jadi tersangka karena dituduh menyebar berita bohong dan konten provokatif terkait penyerangan dan pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus lalu.

Kelak, penyerangan yang dilakukan oleh ormas dan aparat resmi ini memicu demonstrasi besar-besaran di Tanah Papua.

Kasus Vero terus bergulir, dibicarakan banyak orang dan media massa, dan akhirnya ditanggapi oleh Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), badan PBB yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia.

Para ahli dalam badan itu mengkritik sikap aparat terhadap Vero. Mereka menilai Indonesia semestinya melindungi hak pembela HAM seperti Vero.

“Kami mendesak [pemerintah Indonesia] untuk segera bertindak melindungi Veronica Koman dari intimidasi dan berbagai tuduhan terhadapnya. Agar ia bisa terus melaporkan secara independen tentang situasi HAM di negara ini," kata mereka di Jenewa, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Benarkah Langkah Polisi Telusuri Rekening Veronica Koman?

Para ahli yang berkomentar di antaranya: Clement Nyaletsossi Voule, David Kaye, Dubravka Šimonović, Meskerem Geset Techane, dan Michel Forst.

Bagi mereka, Vero tengah mengalami pembatasan kebebasan berekspresi, dan itu membahayakan keselamatan para pembela HAM.

Di satu sisi, pada 16 Maret 2017 lalu, polisi sebetulnya berjanji “mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungan kepolisian.” Ini tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor 003/NKBKH/III/2017 dan nomor B/25/III/2017 antara Polri dengan Komnas HAM. MoU tersebut diteken langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Para ahli di PBB juga meminta pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan konflik di Papua dengan bedil dan kekerasan, tapi lewat dialog yang tulus dengan para pengunjuk rasa, termasuk mereka yang ingin merdeka.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera lantas membalas desakan tersebut dengan mengatakan PBB terlalu ikut campur urusan Indonesia. Dan karenanya merusak kedaulatan negara ini. Karena itu dia memilih tak menghiraukannya.

“Enggak ada intervensi. Hukum di Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri,” kata Barung, Rabu (18/9/2019), seperti dikutip dari Kompas. Baca juga: Pemerintah Blokir Internet di Wamena Papua Usai Kericuhan Tapi desakan tersebut sebetulnya bukan intervensi, demikian kesimpulan Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri.

Indonesia, kata Puri kepada reporter Tirto, Jumat (20/9/2019), “terikat untuk memenuhi kewajiban” penegakan HAM karena negara ini meratifikasi dokumen internasional terkait HAM. Sejauh ini Indonesia sudah meratifikasi tujuh instrumen HAM internasional. Salah satunya adalah Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. “Indonesia juga terikat untuk memenuhi rekomendasi dari universal periodic review putaran ketiga pada Mei 2017. Di sana kebebasan berekspresi dan akuntabilitas sektor keamanan--termasuk di dalamnya polisi untuk memenuhi HAM--diatur dan diwajibkan,” tutur Puri.

Bisa saja polisi berkilah kalau mereka sudah melakukan semuanya berdasarkan standar internal, kata Puri. Tapi peraturan itu bisa dianggap inkonsisten dengan peraturan lain yang ada di atasnya.

Apa yang terjadi terhadap Vero, kata Puri, bisa menjadi catatan serius ketika Indonesia melalui Menteri Luar Negeri mencari dukungan untuk masuk pada putaran dewan HAM PBB tahun 2020-2022.

Baca juga: Veronica Koman Sebut Polisi Menyalahgunakan Wewenang soal Kasusnya

Peran Penting Veronica

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay menyatakan peran Vero sangat besar terhadap Papua.

Yang dikerjakan Vero, salah satunya lewat cuitan-cuitannya di Twitter, juga merupakan kritik terhadap kebebasan pers semu di Bumi Cenderawasih. Gobay mengatakan banyak media tidak bisa menyampaikan situasi Papua yang sebetulnya karena akses yang terbatas.

Lewat Vero, kata Gobay, publik jadi tahu apa yang terjadi. “Yang ia sampaikan adalah bagian dari fakta Papua,” kata Gobay kepada reporter Tirto, Senin (23/9/2019).

Hal senada diungkapkan advokat dari Perkumpulan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua, Gustaf Kawer. Kepada reporter Tirto, Senin (23/9/2019), ia memuji Vero sebagai penyambung lidah Papua dengan publik karena perannya yang tidak hanya mengabarkan informasi, tapi juga advokat.

“Saya pikir kita butuh tenaga yang cukup, karena pelanggaran HAM di Papua sampai ke pelosok. Butuh tenaga, termasuk pengacara,” kata Gustaf.

Baca juga: VIDEO: Polisi Gagal Mengatasi Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua

Vero juga telah bicara panjang lebar terkait statusnya lewat Facebook, Sabtu 14 September 2019. Dia mengatakan aparat tengah membunuh karakternya sebagai pengacara, juga telah menyalahgunakan wewenang dengan mengkriminalisasinya.
Vero juga mengatakan aparat dan pemerintah tidak kompeten menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua. Dan untuk menutupi itu mereka mencari kambing hitam. Vero merasa sekarang dialah kambing hitam itu.

“Secara terang benderang, kita melihat metode ‘shoot the messenger’ sedang dilakukan aparat untuk kasus ini. Ketika tidak mampu dan tidak mau mengusut pelanggaran/ kejahatan HAM yang ada, maka serang saja si penyampai pesan itu,” katanya .

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika (tirto.id - Hukum)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz

Baca selengkapnya di artikel "Veronica Koman di Antara Intervensi PBB & Kriminalisasi Pegiat HAM", https://tirto.id/eitC

Saturday, 22 October 2016

PBB Surati RI Tanyakan Pembunuhan Orang Asli Papua

SUVA, FIJI, SATUHARAPAN.COM - Sebuah komite yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) diketahui telah mengirimkan surat notifikasi kepada perwakilan tetap Indonesia di PBB tentang berbagai tuduhan dan dugaan kekerasan dan diskriminasi rasial di Papua. Adanya surat ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pacific Islands Association of NGO's […]

from WordPress http://ift.tt/2egjO3e
via IFTTT

Sunday, 2 October 2016

Laporan UNPO ke PBB Ungkap Kasus HAM Papua, Aceh, Brasil

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Di tengah sorotan tajam enam negara Pasifik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada Sidang Umum ke-71 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York pada 20-26 September, sebuah laporan yang disiapkan oleh organisasi masyarakat asli dan minoritas dunia juga menyoroti hal yang sama. Laporan mereka disampaikan kepada Kantor Komisioner HAM PBB […]

from WordPress http://ift.tt/2dQd0aW
via IFTTT

Monday, 25 July 2016

Pernyataan Sikap KPP Yogyakarta Terkait Kondisi HAM Mahasiswa Papua di Yogyakarta

Pernyataan Sikap Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta Atas Tindakan Represi Polisi dan Kelompok Reaksioner terhadap Rakyat Papua dan PRPPB di Yogyakarta, 15 Juli 2016 Dalam rangka 47 tahun pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang jatuh pada tanggal 14 Juli, sekaligus bertepatan dengan pembahasan status The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota […]

from WordPress http://ift.tt/2a3SvmV
via IFTTT

Pencuri Tidak Pernah Masuk dan Keluar Secara Sopan, Apalagi Mengaku Bersalah

Pencuri datang untuk mengambil, bukan untuk memberi, penjajah datang karena kekayaan alam, bukan karena manusia di mana kekayaan alam itu ada, perampok selalu menghitung berapa untungnya kalau harga-dirinya dan resikonya diambil, penjarah tidak pernah menghitung resiko dan bahaya. Kalau NKRI adalah kolonial, perampok, pencuri, pembunuh orang Papua, "Mengapa Mahasiswa Papua mengharapkan NKRI untuk mengaku bersalah?" […]

from WordPress http://ift.tt/2a6wjJM
via IFTTT

Franz Magnis: Peristiwa Pelanggaran HAM 1965-1966 Genosida

Penulis: Dewasasri M Wardani 09:56 WIB | Sabtu, 23 Juli 2016 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Budayawan Franz Magnis Suseno mengatakan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1965—1966, dapat digolongkan sebagai genosida. Sebab, kata dia, ketika itu berlangsung usaha pemusnahan terhadap golongan tertentu yang berlangsung secara terorganisasi. "Peristiwa itu adalah kejahatan terbesar terhadap […]

from WordPress http://ift.tt/2akNmcl
via IFTTT

Saturday, 23 July 2016

Komnas HAM: Ancaman Sultan Jogja Usir Mahasiswa Papua Itu Berbahaya!

1 Jumat, 22 Juli 2016 POSMETRO INFO - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak boleh ada separatis di Yogyakarta. Sultan dikabarkan berniat mengusir mahasiswa asal Papua yang mendukung gerakan separatis. Sultan mengatakan hal itu menanggapi aksi sejumlah mahasiswa Papua di Yogyakarta yang menggelar dukungan atas United Liberation Movement For West […]

from WordPress http://ift.tt/29UJsTq
via IFTTT

GERTAK, Sikap Politik atas Pembredelan Hak Kebebasan Berpendapat Masyarakat Papua

Gertak, Blog - Ditulis pada Juli 22, 2016 Gerakan Anti Perampasan Tanah Rakyat (GERTAK) Sinjai Banyak pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung […]

from WordPress http://ift.tt/2aBRx0O
via IFTTT

Thursday, 21 July 2016

Surat Untuk Gubernur Monyet

Kepada: YTH Gubernur Papua Monyet Lukas Enenmbe, Kapolda Papua Monyet Paulus Waterpauw dan Para Pimpinan Agama dan Adat yang ada yaitu Para Monyet Dengan ini kami sampaikan sehubungan dengan kejadian yang menimpa mahasiswa monyet asal Papua di kota peradaban manusia NKRI Jogjakarta maka kami meminta bapak-bapak pimpinan masyarakat monyet Papua agar menyurati dengan resmi Presiden […]

from WordPress http://ift.tt/2acuhu6
via IFTTT

Bambang Widodo,Pengamat Kepolisian Mengatakan : Pengepungan Hambat Ruang Demokrasi

JAKARTA Google Papua--Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menyebutkan, dinamika Polri jangan sampai menghambat proses demokratisasi yang sudah berjalan. Polri harus memahami dirinya dekat dengan masyarakat sipil yang sifatnya terbuka dan tidak melakukan tindakan otoriter. ''Itu (pengepungan) cara kerja polisi yang jauh dari civilian police, militeristik. Bentuk ini harus diubah, kalau tidak demokrasi akan terhambat,'' ucap […]

from WordPress http://ift.tt/2a1GK1B
via IFTTT

Monday, 18 July 2016

Uskup agung kecam penangkapan ratusan warga Papua

 ucanews.com, 15/07/2016 Uskup agung kecam penangkapan ratusan warga Papua thumbnail Sekitar 260 warga Papua ditahan di Merauke, namun mereka telah dibebaskan. Para pejabat Gereja Katolik di wilayah Papua telah meminta lembaga penegak hukum memungkinkan orang Papua lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan diri, dan tidak melihat setiap aksi damai sebagai tindakan provokasi. Uskup Agung Merauke Mgr […]

from WordPress http://ift.tt/29ZvALb
via IFTTT

Wednesday, 29 June 2016

Petugas Advokasi FI, ke-19 Sidang Dewan HAM PBB, Tentang Pelangaran HAM di West Papua

Written By Suara Wiyaimana Papua on Selasa, 28 Juni 2016 | Selasa, Juni 28, 2016 Fransiskan International, Jaringan Berbasis Kepercayaan pada Papua Barat dan TAPOL ingin menarik perhatian pada penyiksaan dan eksekusi di luar hukum masih berlangsung di Papua. Organisasi kami sangat prihatin bahwa, meskipun fakta bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan pada tahun […]

from WordPress http://ift.tt/2923cnz
via IFTTT

Thursday, 23 June 2016

Debat Umum Dewan HAM PBB, Ini Pernyataan Kepulauan Solomon Tentang Pelanggaran HAM di Papua

Berikut adalah Teks pernyataan Kepulauan Solomon Teks pernyataan Kepulauan Solomon di SESI-32 Debat Umum Dewan HAM PBB, hari ini 22 Juni 2016: Pernyataan Misi Tetap Kepulauan Solomon Sesi ke-32 Dewan HAM PBB, Butir 4: Situasi kebutuhan perhatian Dewan Terima kasih Pak Presiden, Delegasi dari Kepulauan Solomon ingin menarik perhatian dari Dewan situasi hak asasi manusia […]

from WordPress http://ift.tt/28QIHhE
via IFTTT

Sunday, 19 June 2016

Luhut : Anggota Tim HAM Independen

Jayapura, Jubi – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, semua anggota yang berada di dalam Tim penyelesaian pelanggaran HAM Papua adalah independen dan jauh dari intervensi pemerintah pusat. “Kita menjamin tim ini sangat independen. Dalam tim ini juga kan ada Duta Besar dari PNG, Fiji, Vanuatu dan New Zealand. Mereka ikut […]

from WordPress http://ift.tt/1WUZYsE
via IFTTT

Wednesday, 15 June 2016

DPR Papua Tolak Tim Penanganan Pelanggaran HAM Bentukan Pemerintah

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, DPR Papua menolak tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM Papua bentukan pemerintah yang di dalamnya terdapat berbagai elemen adat, masyarakat, agama, bahkan aktivis HAM lainnya. Menurut Yunus, sampai saat ini masih ada 16 kasus pelanggaran HAM yang dibahas di dalam tim itu. Tetapi dengan adanya […]

from WordPress http://ift.tt/1Q1CZcY
via IFTTT

Thursday, 9 June 2016

Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Polda Papua Harus Tahu Persoalan Papua Bukan Pelanggaran HAM Saja

Bandung 08 Juni 2016. Cheko Papua. Biro organisasi AMP (Aliansi Mahasiswa papua ) Komite Kota Bandung Jawa Barat mengatakan negara repubik indonesia harus tau persoalan papua bukan pelangaran ham saja tapi satatus poliktik papua barat , rakyat papua saat ini menuntut hak menentukan nasib sendiri diatas tanah leluhur kami , saya mau sampaikan kepada Menteri […]

from WordPress http://ift.tt/1swMDtH
via IFTTT

Wednesday, 7 October 2015

SUP Kutuk Tindakan Brutal TNI/POLRI di Papua

Semarang, Jubi – Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Untuk Papua (SUP) melakukan aksi turun jalan di Malang, Jawa Timur untuk mengutuk sikap dan tindakan brutal aparat TNI maupun Polri di Papua akhir-akhir ini. Dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada Jubi, SUP mengatakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Indonesia terhadap […]

from WordPress http://ift.tt/1jN9Hjy
via IFTTT

Aktivis Papua: Permintaan Maaf tak Cukup, Rakyat Butuh Tindakan Nyata

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan permintaan maaf yang disampaikan Pandam XVII Cendrawasih bertepatan dengan HUT TNI ke 70 sebagaimana yang diberitakan media ini, Senin (5/10/2015) harus tindakan nyata, bukan obral kata-kata semu. “Rakyat Papua tidak menerima permohonan maaf yang disampaikan Pangdam. Silahkan memohon maaf dengan kata-kata tetapi banyak rakyat Papua hari ini […]

from WordPress http://ift.tt/1Z92877
via IFTTT

Wednesday, 13 May 2015

Jokowi Beri Deadline 2 Hari Kasus Paniai

JAYAPURA – Ada perkembangan terbaru soal penanganan kasus kekerasan yang menewaskan empat orang pelajar di Paniai akibat rekena peluru pada 8 Desember 2014 lalu. do memberikan deadline waktu selama dua hari ke kapolda Papua untuk mendapatkan jawaban dari Polda Papua tentang perkembangan kasus kekerasan tersebut. “Saya barusan di telepon Kapolda kalau beliau mendapat perintah langsung […]

from WordPress http://ift.tt/1PiMzHs
via IFTTT