Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label media opinion. Show all posts
Showing posts with label media opinion. Show all posts

Saturday, 26 December 2020

Kepemimpinan Benny Wenda di Antara Profokatif dan Sentimen serta Gagal Paham

[By:Kristian Griapon, Desember 2020]


Teramati, nampak jelas terlihat sekelompok Orang Asli Papua berseberangan pandangan dengan kepemimpinan Mr.Benny Wenda dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua. 

Kelompok orang-orang itu teramati sangat reaktif di dunia maya terhadap Benny Wenda, namun secara kenyataan di dunia nyata dalam kampanye, maupun lobi politik perjuangan kemerdekaan West Papua di dunia internasional oleh kelompok itu tidak kelihatan. Yang mereka kampanyekan lewat dunia maya hanyalah pernyataan sepihak, foto, atau gambar-gambar editan yang sumber pemberitaannya sangat diragukan.

“Mereka itu mau dikatakan kritikus, bukan, karena cara dialeknya memperlihatkan pandangan provokatif dan sentiment serta gagal paham”. 

Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kelompok orang-orang seperti itu dapat diandalkan dalam perjuangan pembebasan rakyat Papua dari penindasan kekuasaan Indonesia? Rakyat Papua sendiri yang menilai dan menjawabnya!!!

Perjuangan Pembebasan rakyat Papua bukan suatu mainan kata-kata di dunia maya, namun sangat dibutuhkan tindakan nyata, baik itu perlawanan dalam negeri maupun di luar negeri dengan tidak saling menjatuhkan, atau mendiskredit sesama pejuang.

West Papua belum menjadi sebuah Negara berdaulat, sehingga yang namanya oposisi tidak diperlukan, untuk dijadikan alat kendali dalam wadah perjuangan kemerdekaan West Papua. Namun yang dibutuhkan dalam wadah perjuangan kemerdekaan West Papua, adalah seorang figur yang dilandasi jiwa patriotism, dan mendedikasi hidupnya demi pembebesan rakyat Papua dari penindasan Indonesia.(Kgr)

Friday, 6 March 2020

Twitter dan Facebook tutup 80 akun yang berkaitan dengan propaganda militer Indonesia tentang Papua

Jayapura, Jubi – Twitter dan Facebook telah menutup lebih dari 80 akun di kedua platform media sosial tersebut menyusul investigasi Reuters yang mengaitkan akun-akun tersebut dengan jaringan situs berita yang didukung oleh tentara Indonesia yang mempublikasikan propaganda pro-pemerintah tentang Papua.

Situs-situs dalam jaringan tersebut tampak seperti outlet berita independen. Tetapi catatan pendaftaran dan wawancara Reuters dengan editor situs web dan perwira intelijen pasukan khusus menunjukkan bahwa situs-situs tersebut didanai dan dikoordinasikan oleh seorang kopral tentara Indonesia bernama Yunanto Nugroho.

Bahan-bahan dari situs-situs web tersebut kemudian disebarkan oleh jaringan akun Twitter dan Facebook.

Beberapa dari akun-akun tersebut menggunakan foto profil atau kartun yang membuatnya tampak sebagai karya penduduk Papua atau aktivis “Papua Merdeka”. Akun-akun ini bahkan mempromosikan materi yang memuji tentara dan mengkritik para pendukung penentuan nasib sendiri orang Papua.

Reuters menandai lebih dari 80 akun di kedua platform media sosial setelah menerbitkan investigasinya. Twitter kemudian mencatat lebih dari 60 akun yang tampaknya menggunakan identitas palsu, dilaporkan oleh Reuters.




“Akun Ditangguhkan. Twitter menangguhkan akun yang melanggar aturan Twitter, ” demikian pesan yang ditampilkan di platform twitter dalam menanggapi upaya Reuters untuk mengakses akun yang ditangguhkan itu.

Namunjuru bicara Twitter menolak mengomentari alasan penangguhan tersebut.

Sedangkan juru bicara Facebook mengatakan platformnya telah menghapus “sejumlah akun” yang ditandai oleh Reuters karena melanggar standar komunitasnya, dan menambahkan “penyelidikan sedang berlangsung.”

Facebook sebelumnya menutup jaringan akun dan halaman palsu yang memposting konten gerakan Kemerdekaan Papua pada Oktober 2019.

Sementara juru bicara militer Indonesia belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Pada awal Januari lalu Reuters menerbitkan laporan investigasi berjudul “Indonesian army wields internet ‘news’ as a weapon in Papua”. Laporan ini tentang situs-situs propaganda tentang Papua. Reuters menyebutkan sepuluh situs web, beberapa di antaranya telah beroperasi sejak pertengahan 2017, dalam bahasa Indonesia dan menggunakan nama-nama seperti berita-indonesia.co.id (Berita-Indonesia), koranprogresif.co.id (Surat Kabar Progresif), dan viralreporter5. com. Situs-situs ini tidak mengungkapkan hubungan mereka dengan militer, dan dalam beberapa bulan terakhir sebagian besar dari mereka telah membuat informasi domain mereka pribadi.

Situs-situs web tersebut mempublikasikan liputan positif yang seragam dari pemerintah, militer dan polisi di samping artikel-artikel yang menjelek-jelekkan kritik pemerintah dan aktivis HAM. Sumber dari beberapa cerita mengatakan kepada Reuters bahwa situs web mengaitkan kutipan yang diciptakan oleh mereka dan menerbitkan kepalsuan lainnya.

Letnan Kolonel Zulhardie, kepala unit informasi militer yang berbasis di Jakarta, di mana Yunanto bekerja, merujuk pertanyaan-pertanyaan Reuters kepada juru bicara militer Indonesia Sisriadi yang tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.

Reuters dalam laporannya itu juga menuliskan Kolonel Muhammad Aidi, seorang penasihat intelijen untuk komandan Kopassus mengatakan operator komputer militer telah membantu menciptakan dan mempertahankan banyak situs berita sebagai bagian dari “upaya militer” dalam menjalin kemitraan dengan sukarelawan sipil yang mencakup pemuda dan veteran media yang mendekati militer untuk membantu. (*)

Editor : Victor Mambor

Artikel ini diterjemahkan dari artikel berjudul Twitter, Facebook suspend accounts linked to Indonesian army’s Papua campaign (5/3/2020) dan RPT-INSIGHT-Indonesian army wields internet ‘news’ as a weapon in Papua (8/1/2020) yang dipublikasikan oleh Reuters.

Sunday, 23 December 2012

Siapa Dalang Dibalik Pembunuhan Jend Kelly Kwalik?

English: Sebuah potret situasi mengenai para p...
English: Sebuah potret situasi mengenai para peserta Cosplay yang sedang menikmati acara. (Photo credit: Wikipedia)
Statue erected to celebrate the inclusion of W...
Statue erected to celebrate the inclusion of West Papua into Indonesia (Photo credit: Wikipedia)
OCTHO- Merasa sangat-sangat kehilangan, ketika Jend Kelly Kwalik, Panglima Tertinggi Kodap III Nemangkaw (mimika) harus berpulang kerumah bapa begitu cepat. Beliau meninggal bukan ketika berada dalam medan pertempuran, tetapi dalam sebuah medan “rekayasa” yang dilakukan teman seperjuangannya sendiri, mungkin karena kepentingan organ, fraksi atau justru mungkin karena kepentingan perut. Ini sebuah fakta yang sungguh ironis.

Pendahuluan

Pada Rabu 16 Desember 2009 dinihari menjelang pukul 03.00 Panglima TPN/OPM Kodap III Nemangkawi (Mimika) Jend Kelly Kwalik (KK) mungkin sedang tidur pulas. Ia berada di sebuah rumah dikawasan yang disebut Gorong-gorong di pinggiran Timika. Kehadirannya rupanya sudah tercium oleh polisi.

Tim gabungan dari Densus 88 dan Satgas Amole menyerbu rumah tersebut dan menembak tewas KK yang sudah dicari-cari oleh aparat sejak puluhan tahun lalu. Lima orang yang bersamanya ditahan di Mako Brimob Timika. Dan sampai saat ini tidak keberadaan nasib kelima orang yang di tahan bersama-sama dengan beliau.

Menjadi sebuah misteri yang patut di jawab, ketika panglima tertinggi segagah dan seberani KK harus diberondongi peluru oleh aparat Militer Indonesia. Semua rakyat papua menjadi begitu curiga, sehingga bisa di simpulkan ada beberapa orang Papua yang bermain dari scenario jahat ini.

Sosok Kelly Kwalik

Jend KK selama ini dikenal sebagai sosok panglima di wilayah Papua yang begitu gigih memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Papua melalui kegiatannya di hutan belantara. Semasa hidupnya KK tidak pernah berkompromi dengan siapa-pun, apalagi dengan pemerintah Indonesia, sehingga tidak heran, kalau beliau begitu di takuti oleh aparat Militer Indonesia.

Dia menjadi simbol perlawanan Papua yang liar, keras kepala, partikularistik, dan tak-ada-matinya meskipun berhadapan dengan ribuan letupan senjata selama umur konflik Papua sejak 1960an. Banyak orang menyimpulkan beliau sebagai tokooh TPN-OPM murni, yang berjuang untuk pengembalian sebuah kedaulatan bagi rakyat Papua yang memang telah berdaulat 49 Tahun lalu.

Nama KK mencuat tinggi pada awal 1996 di Mapnduma ketika kelompoknya menyandera Tim Ekspedisi Lorentz ‘95 yang terdiri dari peneliti Biological Science Club Universitas Nasional Jakarta dan Emmanuel College dari Cambridge University Inggris. Pada saat hendak kembali, mereka disandera. KK menuntut agar dunia internasional mengakui kemerdekaan Papua. Drama tersebut berlangsung sejak pertengahan Januari dan berakhir pada pertengahan Mei 1996 oleh operasi ABRI. Akibatnya bagi warga Amungme sangat buruk. ABRI menyisir kampung sekitar Bela dan Alama mencari pasukan KK dan korban kekerasan berjatuhan di pihak warga sipil Amungme pada sekitar 1997.

Bagi KK, rakyat Papua harus bebas dan berdaulat diatas tanah air-nya sendiri. Dan hal itu yang mendasari sehingga lembah dan bukit adalah tempat penginapannya, memutuskan angkat senjata demi sebuah perlawanan yang sungguh mulia. KK mencari sebuah keadilan, sebuah kebenaran, serta sebuah fakta sejarah, perbuataannya untuk angkat senjata dan tinggal di hutan adalah perbuatan yang begitu mulia, dan patut diabdikan sebagai sosok pahlawan yang sangat luar biasa.

Dalam penuturan beberapa orang dekat, baik yang pernah bicara langsung maupun yang hanya melalui telepon selulur mengatakan bahwa tekad dan komitmen KK begitu bulat untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, dimana melihat Papua yang bebas, dan merdeka dari segala penjajahan.

Setelah kepergiaannya, semua orang merasa begitu kehilangan. Rakyat Papua memberi julukan padanya sebagai seorang pahlawan yang namanya akan dikenang dalam hati seluruh rakyat Papua. Mungkin sukar mendapatkan orang yang berjiwa besar seperti beliau, tetapi mungkin akan muncul kelly-kelly yang lain, ketika melihat beliau pergi tanpa “pamitan” yang resmi.

Kepergiaan Jend Kelly Kwalik

Semua rakyat Papua tidak begitu percaya, bahkan menyatakan bahwa ini hal gila, ketika ada kabar tersiar bahwa Jend KK telah di bunuh oleh aparat Militer Indonesia melalui operasi yang di laksanakan oleh Tim gabungan dari Densus 88 dan Satgas Amole. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini bisnis gelap yang Militer Indonesia lakukan untuk kepentingan mereka.

Dan semua orang mengatakan bahwa ini sebuah hal yang mustahil, jika memang benar ada yang bisa menangkap bahkan menembak mati beliau. Karena dari penuturan sekian banyak orang, KK adalah panglima besar yang tidak kenal kompromi, baik kepada anak buahnya sendiri, apalagi terhadap militer Indonesia. Sudah tentu, orang seperti ini keamanannya akan betul-betul terjamin.

Waktu terus berlalu, hari terus berganti, saya sendiri semakin terusik dengan kabar di berbagai media tentang kepergiaan beliau, baik kabar dari media cetak, maupun media elektronik. Saya sendiri sedikit tidak percaya, apa bisa Militer Indonesia menjamah-nya, padahal kita tahu sendiri, bahwa selama ini beliau hidup di hutan belantara yang sukar di jangkau oleh siapapun.

Informasi setiap waktu berlalu, ada yang mengatakan bahwa yang meninggal adalah betul-betul Jend KK, dimana beliau di tembak di daerah gorong-gorong Timika. Adapula yang mengatakan, bahwa yang tertembak bukan beliau, karena sangat-sangat tidak mungkin ada di daerah kota. Ini menjadi sebuah perenungan panjang, sebenarnya apa benar beliau telah pergi atau tidak?

Akhirnya terjawab, ketika beberapa keluarga dan orang dekat beliau memberikan pernyataan di media masa, bahwa yang tewas adalah Jend KK. Mendengarnya sempat bertanya dan mengalahkan pencipta, setegah itukah kau? Mengorbankan seseorang panglima besar yang selama ini di pundaknya ditaruh segala keluh kesah rakyat Papua. Jujur, saya menangis, menyalahkan Tuhan, bagi saya memang DIA (pencipta) pantas bertanggung jawab terhadap peristiwa ini.

Siapa Dalang Dibalik Kepergiaannya?

Semua orang bertanya-tanya, siapa dalang di balik kepergiaan beliau? Kalau beliau pergi dalam pertempuran mungkin wajar-wajar saja, tetapi ini pergi dalam sebuah sergapan di sebuah rumah, apalagi sudah sampai masuk ke kota Timika, bahkan sudah enam hari. Dan yang menjadi pertanyaan siapa yang membawa turun beliau dari markas besar Nemangkawi, apa semuda itu membawah turun beliau?

Semua pada bertanya-tanya tentang beberapa persoalan ini. Namun ada keluarga dekat beliau yang mengutarkan panjang lebar dalam berbagai kesempatan, baik melalui telepon seluler maupun melalui E-mail, bahwa ada beberapa orang yang menjadi otak dibalik pembunuhan Jend KK secara sadis ini.

Secara jelas, sumber ini mengatakan bahwa yang “menjual” beliau adalah mereka-mereka yang selama ini bicara panjang lebar tentang dialog Jakarta-Papua. Apa benar mereka-mereka, kalau demikian dimana buktinya?

Gagasan dialog Jakarta Papua pertama kali di paparkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) melalui buku Papua Road Map (PRM), kemudian isu ini di angkat lebih jelas lagi oleh Pastor Neles Tebay, melalui bukunya “Dialog Jakarta Papua, Sebuah Perspektif Orang Papua”. Selain itu ada pula beberapa organ perjuangan rakyat Papua yang dengan jelas meneriakan dialog Jakarta-Papua secara terus menerus. Dan secara jelas-jelas mereka sampaikan gagasan ini pada berbagai media masa, baik media yang ada dalam negeri maupun media yang berada di luar negeri.

West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) adalah salah satu fraksi/koalisi perjuangan yang benar-benar menerikaan agenda ini. Bukti nyatanya terlihat pada beberapa pernyataan pers yang mereka keluarkan melalui beberapa media di tanah air (papua). Pemimpin tertinggi dari WPNCL adalah Dr. Jhon Otto Ondawame, pria kelahiran Timika yang sudah lama bermukim di luar negeri. Dan sekjennya adalah Rex Rumakiek.

Selain itu, adalah sebuah organ perjuangan yang selama ini begitu aktif meneriakan agenda ini (dialog) dengan berbagai cara, seperti demo, bahkan sampai beberapa pernyataan pers yang mereka keluarkan. Mereka adalah West Papua National Authority (WPNA), di bawah pimpinan Herman Wainggai dan Jacob Rumbiak yang telah lama bermukim di Australia.

Masih menjadi perdebatan yang panjang, apa yang kedua organ/fraksi koalis ini lakukan ketika berbagai langkah yang mereka tempuh kadang kala tidak ada titik temunya. Bahkan ada golongan kecil rakyat Papua yang kecewa dan tetap berjalan sesuai arah pikirannya, seperti bertindak militan dan sejenisnya untuk menempuh sebuah kebebasan bagi rakyat Papua, karena beranggapan dialog yang mereka usung hanyalah perpanjangan tangan dari Otonomi Khusus (Otsus).

Dengan sedikit penjelasan diatas, bisa sedikit memberikan pemahaman pada kita, bahwa ternyata dialog itu akan gagal, bahkan bisa dikatakan malah akan korbankan banyak rakyat Papua, termasuk para pemimpin Papua, yang di pundaknya telah di berikan kepercayaan untuk berjuang secara militan demi sebuah kemerdekaan. Saya hanya takut, jangan-jangan Goliat Tabuni, Thadius Yogi, Mathias Wenda serta beberapa panglima lainnya akan menjadi korban berikutnya.

Kalau memang demikian, kita perlu telusuri siapa-siapa yang selama ini bernaung dan berteriak di bawah agenda ini (dialog). Dan saya kira, dengan uraian di atas sudah bisa kita tarik kesimpulan, dimana siapa yang bersalah, dan siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Karena jangan-jangan agenda ini adalah titipan pemerintah Jakarta, yang isunya diangkat agar mengorbankan mereka para patriot di Papua. Ini harus di telusuri sampai ke akar-akar, agar tidak ada lagi korban di tubuh perjuangan Papua Barat.

Selama ini beberapa organ perjuangan yang menamakan diri sebagai organ/fraksi/koalisi sering kali berjalan tidak sesuai dengan keinginan luhur rakyat Papua. Bahkan mereka jelas-jelas meneriakan dialog Jakarta-Papua yang orang Papua anggap sebagai re-konstruksi otonomi Khusus, dan membangun Papua dalam bingkai NKRI. Orang Papua ingin dialog nasional, yang di mediasi oleh dunia Internasional.

Keterangan secara detail yang di berikan oleh saudara ZM dalam beberapa forum diskusi sudah bisa memberikan kepastian, bahwa ada beberapa orang di balik agenda dialog yang mengobarkan rakyat Papua, bukti kongkritnya KK sendiri telah menjadi korban. Ini harus menjadi perhatian yang serius dari kita semua. Bahkan dalam beberapa komentar dalam situs jejaring sosial, telah jelas-jelas menyatakan bahwa beberapa manusia Papua yang selama ini berteriak dialog Jakarta-papua-lah yang mengorbankan beliau.

Kita tidak berhak mengahikimi siapapun, karena hanya Tuhan sendiri yang akan berdiri sebagai Hakim yang adil, dimana menghakimi umat manusia, termasuk mereka yang telah mengorbankan sesama pejuangnnya sendiri tanpa rasa bersalah. Sekarang sudah saatnya beberapa orang yang merasa bersalah untuk bertanggung jawab seraya menyatakan kesalahannya.

Langkah Yang Harus Diambil

Rakyat Papua telah mengetahui, siapa orang, organ dan fraksi/koalisi yang mengorbankan Jend Kelly Kwalik atas nama rakyat Papua. rakyat Papua. dan rakyat Papua saat ini sedang bingung, mereka mengorbankan beliau demi sesuap nasi atau demi sebuah kemerdekaan?

Dan memang benar, menyadari akan ada hal yang tidak benar, sehingga sehari setelah ada kabar meninggalnya General Kelly Kwalik, Ketua Dewan Militer, merangkap komandan panglima tertinggi di Kodap II, Mabes Eduda-Paniai mengeluarkan pernyataan sekaligus himbau kepada seluruh bangsa Papua, baik yang ada dalam negeri, maupun yang berada di luar negeri.

Pada point yang ke-5 mengatakan “Komponen-komponen, fraksi-fraksi serta organisasi-organisasi yang ada di luar negeri maupun dalam negeri segera rapatkan barisan, bulatkan tekad, serta satukan persepsi untuk sebuah tujuan mulia. Jangan mengurusi kepentingan pribadi sendiri, tetapi mari kita bersama-sama memikirkan nasib rakyat Papua Barat yang telah lama dijajah oleh NKRI” dugaan saya, mungkin saja TPN-OPM telah membaca gelagat itu, dimana ada fraksi atau organ perjuangan yang bernaung di bawah payung rakyat Papua, atas kepentingan perutnya semata.

Lebih lanjut dalam penurutan saudara ZM, beberapa organisasi atau lembaga kemanusiaan yang selama ini bergerak atas nama kemanusian di Papua juga telah mengorbankan beliau. Salah satunya sebuah lembaga kemanusia IPAHR, pimpinannya adalah Paula Makabory, yang selama ini selalu berteriak atas nama rakyat Papua Barat.

Saya secara pribadi menduga, kesaksian ZM yang mengaku sebagai keluarga terdekat beliau bukanlah bahasa profokasi maupun tipuan belakan, karena beberapa bukti kongkrit telah di temukan. Dan tinggal tunggu waktu, kapan bukti-bukti tersebut akan di kuak. Kebenaran bisa di kalahkan, tetapi tidak bisa di salahkan. Berbahagialah yang telah mengorbankan bapak/panglima/jenderal/ serta orang tua kita Jend Kelly Kwalik demi sebuah “kepentingannya”, mungkin hanya TUHAN yang akan membalas semua perbuatan tidak terpuji itu.

Mama Papua dan alam Papua telah mengatahui, siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Dan tinggal tunggu waktu, bagi mereka yang memang betul-betul menjadi serigala untuk membunuh orang tua kita, Tuan Jend Kelly Kwalik. “alam yang akan bertindak menghadapi mereka yang telah mengorbankan orang tua kita. ” pungkas salah satu warga Timika kepada penulis melalui telepon selulernya ketika dengan jelas mengetahui bahwa ada sekolompok orang Papua yang mengorbankan beliau.

Penutup 

Editorial ini tidak bermaksud menuduh, memvonis bahkan sampai menyerahkan para “serigala” yang memang betul-betul jahat ke tangan hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus Putra Natal. Namun hanya bentuk koreksi serta masukan untuk mereka yang memang betul-betul telah menyerahkan Jend Kelly Kwalik agar insaf dan sadar dengan perbuatan, seraya berbenah diri di bulan yang kudus ini.

Sebelumnya, atas nama pribadi dan keluarga saya mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2009 dan Tahun Baru 01 Januari 2010. Semoga damai natal tetap menjadikan kita tegar dan teguh dalam mengarungi bahtera kehidupan.


Refleksi Mengungkap Sebuah Kebenaran
Pintu Angin Kota Wasior, 23 Desember 2009
Pukul 18.00 Wit
Enhanced by Zemanta

Thursday, 27 October 2011

West Papuans Cry for Help

The Diplomat (Tokyo)
October 27, 201

Despite facing a well-armed Indonesian Army, many West Papuans are determined to fight for a say in their future. William Lloyd George travels to the jungles of West Papua to meet the rebels.

Last week, thousands of natives gathered in West Papua to attend a congress to mark 50 years since Papuan people declared their independence. It was meant to be a peaceful meeting, but on the last day, to the surprise of the security forces waiting outside, several
Papuan leaders read out a declaration calling for the independence of West Papua from Indonesia, raised their forbidden national flag, and installed a symbolic government.

Half way into the declaration the police stormed the congress in attempt to break up the meeting. The unarmed attendees fought back. While the number killed in the clash is yet to be confirmed, it is reported to be at least half a dozen. Dead bodies have been found scattered around the island. Some behind the police barracks, others in ditches. Hundreds were injured, and some are still missing.

In response to accusations of a heavy handed response, the island’s police chief said,‘The reason we broke in was because the Congress violated the permit. The permit was only to talk about the basic rights of Papuans.’

Human rights groups around the world were quick to chime in with criticism for the police response. Speaking over a crackly line, a West Papuan activist who wished to remain anonymous told The Diplomat: ‘We were just discussing our rights in a non-violent way, there was no reason to storm in like that, it was terrifying…All we want is our land back.’

The activist is referring to the inclusion of West Papua under Indonesia sovereignty. Although Indonesia gained independence in 1949, the Dutch government kept control over West Papua until 1961. Keen to get his hands on the resource rich region, Indonesia’s first President, Sukarno, made repeated attempts through the United Nations to gain ownership. Frustrated with a lack of progress, Indonesia deployed tens of thousands of armed troops to take the western half of New Guinea Island by force.

The Kennedy administration, keen to avoid confrontation and the loss of another Asian country to communism, brokered the New York Agreement between the Dutch and Jakarta in 1962.The agreement transferred control of the colony to Indonesia on the condition it committed to hold a referendum on independence, to be called the ‘Act of Free Choice.’

In 1969, 1,025 handpicked Papuans – out of a population of over 1 million – were chosen for the vote. These ‘representatives’ unanimously chose for West Papua to remain within Indonesian sovereignty. Amid allegations of threats to voters, a British Foreign and Commonwealth Office briefing that year found ‘the process of consultation did not allow a genuinely free choice to be made,’ while the US ambassador to Indonesia said, ’95 percent of indigenous Papuans wanted to have freedom.’

Across West Papua, the Act was seen as a complete sham, fuelling protests and inspiring parts of the population to take up arms. The Indonesian military launched widespread campaigns to quell dissent. Thousands of refugees fled the country and members of the resistance set up armed groups deep in the jungle, where they remain today still fighting for independence.

Foreign journalists are rarely granted permission to visit West Papua, and if they are, the trip is heavily restricted. Having arrived in Jayapura, the largest city on the island, I am whisked to the coast and into a boat. I am traveling to meet the rebels, but to avoid detection we take a lengthy boat trip along Papua’s pristine coastline.

Late that night, we see three lanterns flickering in the sea. ‘It’s the rebel port,’ a soldier in the boat tells me. We’re greeted by a group of young men dressed in camouflage shorts and vests. They sit down and chew betel, adding colour to their already red-stained mouths, and laugh among themselves. The oldest of the group, wearing just a loincloth, walks down past a couple of bamboo huts to a river. Under a sky full of stars, the fisherman uses a burning lantern and spear to catch dinner. A short while later, the satisfied soldiers sit around on the floor of their hut telling traditional stories. Through the rest of the night, the sounds of intermittent bursts of laughter and song can be heard.

The next day, we wake up at dawn. Following a gruelling trek through jungle swamp and over steep mountains we arrive at one of the rebels’ strongholds. All the soldiers have come together to greet their foreign visitor. A few wear military uniforms, the rest are dressed in
traditional clothes, which consist of feathered headpieces and white clay smeared on their faces. Around their necks many have monkey-paw necklaces; foliage is tucked into bamboo armbands to symbolise protection. They all salute, and a gunshot is fired.

These soldiers are members of the West Papua National Liberation Army (TPN), the military wing of the Free Papua Movement (OPM). Since Indonesia took control of West Papua, the ragtag tribal army has been engaged in a low-intensity conflict with the ‘foreign’ military
forces. Poorly armed, the TPN is severely disadvantaged in the face of its well-funded enemy. A few have old machine guns, the rest carry traditional spears or bows and arrows.

‘We were never given a real chance to vote for the future of our country. Instead it was stolen from us,’ says Richard Youweni with a glare fitting for the longest serving commander in the rebel army. ‘We will fight until we have our land back.’

According to Youweni, the rebel army, together with politicians in exile, have repeatedly requested negotiation with Jakarta, together with third party mediation. ‘We’ve asked time and time again,’ he says seemingly frustrated. ‘They never agree to another country looking
over, they don't want to internationalise the issue. They don’t want the international community to find out what happened here.’

Despite facing a well-equipped Indonesian army, few appear likely to back down. ‘We may not have so much equipment, but our people want to be free, so we’ll fight until the end,’ says Freddie Laboi, who is given the title ‘coastal commander.’

‘Indonesia doesn’t care about our people, they only want our resources.’

A major grievance and source of conflict over the years has been the Grasberg Mine – the largest copper-gold mine in the world. Owned by US mining giant Freeport-McMoRan, the mine generates $4 billion of the company’s $6.5 billion annual revenue.

The Grasberg Mine has been criticised by environmental groups worldwide – and by Indonesia’s own environment ministers – for the severe damage caused by its waste deposits. The Norwegian government went as far as divesting around $1 billion of shares in Rio Tinto,
citing concerns over environmental damage from the mine. Other concerns lie in Freeport-McMoRan–Rio Tinto reportedly paying the Indonesian military millions of dollars every year to protect the mine, forces which have been accused of committing human rights abuses against Papuan villagers.

In the week leading up to the events at the congress, separate protests had been held near the Grasberg mine. While these protests were isolated, the incidents share the same underlying roots and grievances. ‘We’re being exploited by Indonesia and these international companies,’ says one protest leader. Their main demand was a rise in wages. Each miner receives only $1.50 per hour, from a company that is the biggest taxpayer to the Indonesian government and has such high profits that the strikes cost the company over $30 million every day.

While the Indonesian government and international companies make profits from natural resources on the island, the local Papuans live in abject poverty. The United Nations Development Programme says about 35 percent of West Papua’s population lives below the poverty line, contrasting with an Indonesian national average of about 13 percent. According to the United Nations Children’s Fund, secondary school enrolment in Papua is only 60 percent, compared with a national average of 91 percent. And, as more companies come to the islanders, bringing non-Papuans, the situation isn’t expected to improve.

According to Jago Wadley, senior forest campaigner for the Environmental Investigation Agency, if the fast rate of resource extraction continues, Papua will ‘lose millions of hectares of forests and be stripped of valuable resources without the benefits of value-adding industries to create wealth and jobs locally.’ Instead, only foreign companies, Jakarta and a small group of Papuan elites will benefit. Wadley adds that the rising interest in Papua’s resources ‘will see an influx of millions of migrants from other parts of Indonesia, likely limiting indigenous Papuans to a tiny minority in their own land.’ Some commentators, he notes, see the rapid
development as ‘politically ideological in its aims’ and an ‘effective foil to calls for independence.’

Many of the Papuan activists are aware of the risks of continued Indonesian rule of the island. The day I came out of the jungle, I met with four student leaders hiding out on the outskirts of Jayapura. The day before, they had organised a protest calling for an end to Jakarta’s ‘Special Autonomy.’ The plan was introduced in 2001 to shift power to Papuan people, but few believe it has actually worked. Most argue Jakarta, together with a few corrupt Papuans, are still in charge.

According to Indonesian government spokesperson Herry Sudradjat, separatists have long played up the failure of autonomy to gain political points. ‘The government sees the autonomy scheme as a win-win solution, enabling our brothers and sisters in Papua to govern their own house and to manage their own affairs,’ he says.

However, few West Papuans see Special Autonomy as ‘win-win.’ Instead, they view it as a way for Indonesia to cling on to control of West Papua.

‘We need to reclaim our land before Indonesia destroys it, and our people,’ says Sylebus Bobby using a pseudonym for security. ‘It’s not easy for us though to stand up to them.’

He knows from experience. When he was a young theology student he says he led a protest just outside his university. Standing in front of thousands of students, and a heavily armed anti-riot police unit, he raised the Morning Star flag, which has come to symbolise West Papua’s independence movement. He was quickly bundled into the back of a truck and taken off to detention. Charged under a draconian treason act left over from colonial times, he says he joined dozens of other political prisoners, and spent five years in jail.

In the past, the international community has done little to assist the Papuan's struggle for independence, despite relentless calls and efforts to internationalize the issue. While the international community finally aided the independence of Timor-Leste, little has been done for West Papua. Activists argue that the Grasberg mine has played a big part in that. If the activists continue to defy the Indonesian government, which doesn’t appear to be backing down, then many are concerned about what will eventually happen to these activists, their land and the Papuan people.

Despite the deaths and violence sparked last week, Minister for Security Djoko Suyanto justified the crackdown, saying, ‘The police raided the rally because it was already considered a coup d’état. They declared a state within a state and did not recognise the President of Indonesia.’

But according to the students’ spokesman, if the deadlock continues, then all Papuans will simply intensify their struggle for independence, raising the prospect of a grim end for his people. ‘If the international community doesn’t help us, West Papuan people will slowly perish while fighting for the independence we deserve.’

William Lloyd George is a freelance correspondent. His work has appeared in TIME, The Independent, Bangkok Post, Irrawaddy and Global Post, among other publications. Follow him on twitter at @w_lloydgeorge. To view photos from his trip visit the website of photojournalist KC Ortiz http://www.kcortizphoto.com/

Posted via email from West Papua Merdeka News