Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label menggugat pepera. Show all posts
Showing posts with label menggugat pepera. Show all posts

Monday, 21 December 2020

19 Desember Sejarah Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Barat

West Papua – Aneksasi dalam hukum bangsa-bangsa: (adalah pen.) meluaskan wilayah negara dengan cara kekerasan (terkadang dengan traktat). Biasanya dengan dalih: kekeluargaan bangsa serta hubungan kenegaraan atau kebudayaan. Jika pemerintah daerah yang dianeksasi itu ditiadakan dengan peperangan, maka aneksasi itu dinamakan dengan peperangan, maka aneksasi dinamankan debellitio (lat.). Contoh debellitio: Korea oleh Jepang (1910), Albania oleh Italia (1939), Ceko oleh Jerman (1939). Jika daerah yang dianeksasi tidak mempunyai status (tak bertuan) dinamakan accupation (lat.). Contoh Occupation: Montenegro oleh Serbia (PD.I), Indonesia oleh Jepang (1942-1945) (Ensikolopedi).

Kebenaran tentang adanya aneksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua Barat dibagi dalam dua tahap, yaitu: Pertama, aneksasi dengan traktat (perjanjian); tahap kedua, aneksasi melalui kekerasan militer negara Republik Indonesia.

1 Aneksasi dengan traktat/perjanjian

Upaya aneksasi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua Barat oleh pemerintah Indonesia sesungguhnya sudah diawali dengan perdebatan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 31 Mei 1945 mengalik pada soal wilayah dan bentuk negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, pada bagian akhir pidatonya, si Bung (Ir. Sukarno) menegaskan, “Maka oleh karena itu, di dalam sidang ini saya akan memberikan suara saya kepada paham bahwa negara Indonesia harus meliputi pula Malaya dan Papua”.

Dalam perdebatan tentang wilayah negara Indonesia ada perbedaan cara pandang atau perbedaan pendapat yang sangat tajam antara kubu Ir. Soekarno dan Dr. Muhamad Hatta dengan kawan-kawan. Sukarno menghendaki Malaka dan Papua juga masuk sebagai wilayah Indonesia atas alasan yang spekulatif dari sejarah kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Sedangkan Muh. Hatta lebih suka Malaka merdeka sendiri. Dan gagasan tentang Papua, Hatta justru mengkhawatirkan tumbuhnya pikiran imperialisme dikalangan kolega-koleganya, sehingga menginginkan nasib bangsa Papua diserahkan kepada rakyat Papua sendiri.

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pikiran Imperialisme Ir. Soekarno (Presiden pertama RI) dan kawan-kawan (kolega-koleganya) tidak dapat dibendung. Pemerintah Indonesia terus berupaya lewat diplomasi politik untuk memperluas wilayah negara sampai ke wilayah Nederlands-Nieuw-Guinea.

Diplomasi memperluas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan traktat atau perjanjian dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dan perundingan dengan pemerintah Belanda. Persetujuan-persetujuan antara Belanda dan Indonesia antara lain, persetujuan Linggarjati (1947), persetujuan Renville (1948), dan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 terjadi kompromi antara Belanda dan Indonesia. Dalam pasal 2 (dua) kompromi, charter of the Transfer of Sovereingnty yang dihasilkan KMB menetapkan antara lain menyebutkan:

“That the status quo of the residency of New Guinea shall be maintained with the stipulation that within a year from the date of transfer of Sovereignty of the Republik of the United Stated of Indonesia, the Question of the political status of New Guinea be determined throught negotiation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands”. (Managasi Sihombing: Aspek Hukum Keberadaan irian Atau Papua Dalam Republik Indonesia dan Isu-Isu)

Aneksasi dengan traktat atau perjanjian melalui pertemuan diplomasi dan perundingan-perundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda terus mengalami kegagalan. Terutama, perundingan yang bersifat kompromi dalam KMB (1949) yang gagal total karena tidak diimplementasikan oleh Belanda, telah direspon oleh Presiden Sukarno (Presiden pertama RI) melalui sebuah perintah yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961, di alun-alun utara kota Jogyakarta. Komando dengan nama sandi Mandala TRIKORA merupakan awal dari perintah agresi militer Indonesia (TNI) di atas tanah dan orang asli bangsa Papua Barat.

Foto: Mahasiswa Baru universitas cenderawasih (Uncen) Pada Ospek Mengunakan Simbol Perlawanan

Kompromi Politik antara 2 (kedua) negara kolonisator yang masing-masing berambisi ingin menguasai wilayah dan bangsa Papua Barat terus berlanjut, setelah perebutan Papua dengan agresi militer pada awal tahun 1962 oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962 dibuat lagi suatu perjanjian, yang dikenal dengan nama New York Agreement (Perjanjian New York) antara pemerintah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia di kota New York, Amerika Serikat.

Perjanjian New York adalah salah satu persetujuan antara Belanda dan Indonesia yang sukses, setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat terlibat secara langsung untuk pertama kalinya dalam persoalan status politik dan hukum bangsa Papua. Tetapi, bangsa Papua tidak dilibatkan dalam perjanjian New York itu. Sebagaimana juga telah terjadi dengan persetujuan-persetujuan sebelumnya.

Dengan demikian terlihat jelas, bahwa PBB, Indonesia dan Belanda serta Amerika Serikat telah mengabaikan atau kasarnya telah meniadakan right of self-identification dan right of self-determination dari bangsa Papua Barat.

Dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1961 orang asli bangsa Papua tidak berbicara untuk menentukan nasib masa depan mereka. Walupun Nicolas Jouwe, Tanggahma dan Womsiwor ada di Amerika Serikat pada saat itu. Perdebatan di PBB pada waktu itu mengecewakan.

“Pada rapat luar biasa Dewan Papua November 1961, Jouwe, Tanggahman dan Womsiwor tidak hadir. Trio ini persis waktu itu sudah berangkat ke Amerika sebagai ahli pada delegasi Belanda di PBB. Seperti kita ketahui, hal ini bukanlah keberhasilan. Luns dipaksa menarik kembali rencananya dan harus puas dengan resolusi Brazzavile, dimana bukan saja yang diungkapkan dukungan terhadap azas menentukan nasib sendiri, tetapi Belanda juga dianjurkan untuk sekali waktu bicara dengan Indonesia. Juga dalam arti lain kunjungan ini bagi Jouwe dan rekan-rekannya merupakan satu kekecewaan besar. Orang-orang Papua sama sekali hampir tidak dibutuhkan. Mereka merasa tergoncang oleh iklim di Sidang Umum PBB, yang menurut penilaian mereka ditentukan oleh emosi-emosi dan perasaan-perasaan antikolonial. Lebih khusus lagi mereka dengan heran dan kaget bertanyakan diri, dari mana semua orang-orang itu mendapatkan hak untuk tanpa pengetahuan sedikitpun tentang urusan perkaranya berani memberikan penilaian terhadap Papua dan penduduknya. Satu-satunya hiburan mereka adalah wakil-wakil kelompok Brazzavile. Jouwe terutama terkesan oleh menteri luar negeri Nigeria Wachuku, yang berani melawan orang-orang Rusia, dengan menyatakan mendukung dekolonisasi yang perlahan-lahan dan satu persahabatan yang tetap antara kolonisator dan yang dijajah.

Hal itu sesuai dengan isi hati Jouwe. Namun, harus dipertanyakan juga apakah Belanda akan mampu bertahan melawan tekanan internasional ini. Berita-berita tentang perkembangan di New York memperkuat pemikiran diantara orang-orang Papua bahwa, apabila harus, mereka mesti memikul sendiri tanggungjawabnya. Pemikiran untuk memproklamasikan kemerdekaan di hari-hari ini mulai turut berperan di dalam diskusi-diskusi di antara orang-orang muda yang sadar politik di Hollandia dan di tempat lain di luar negeri. Gemahnya masuk juga sampai ke PBB. Pada pihak lain perkembangan-perkembangan baru di Papua dipandang dengan prihatin, yang mendorong Subandrio mengatakan dalam Sidang Umum bahwa negaranya tidak berpikir untuk bertindak sambil menggunakan senjata selama urusan ini tetap ada melulu antara Belanda dan Indonesia. Hal itu akan menjadi lain kalau Indonesia dihadapkan kepada fait a compli, seperti proklamasi kemerdekaan Irian Barat.

Dalam sidang umum PBB tersebut terlihat ambisi Indonesia yang mengebu-gebu untuk menganeksasi kemerdekaan bangsa Papua Barat. Belanda yang semakin terdesak oleh tekanan Internasional harus berfikir dua kali untuk akhirnya melepaskan tanggungjawab kepada orang Papua untuk menentukan nasib sendiri secara langsung berhadapan dengan Indonesia.

Bila semua pihak dalam Sidang Umum PBB tetap sadar dan setia menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak azasi manusia dan azas-azas hukum internasional seharusnya tidak perlu dibuat perjanjian New York untuk plebisit. Karena bangsa Papua sudah menyatakan kemerdekaan 19 Oktober 1961 sesuai dengan azas-azas dekolonisasi dan konvensi tentang hak azasi manusia atau deklarasi umum hak azasi manusia, 10 Desember 1948, pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, sebaliknya harus ada suatu keputusan di PBB untuk menyerahkan kedaulatan dan kekuasaan administrasi pemerintahan oleh Belanda kepada bangsa Papua Barat melalui elit-elit politik bangsa Papua. Dan untuk selanjutnya bekerjasama dengan PBB menyusun pemerintahan Negara Papua Barat. Apa lagi dalam sidang PBB sudah terdengar juga gema suara-suara kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Sebagaimana terungkap dalam ujuk rasa terbesar di Hollandia.

Unjuk rasa terbesar terjadi pada tanggal 10 Agustus 1962 di Hollandia, di mana berhimpun kira-kira 1.400 orang. Kata pembukaan disampaikan oleh Kaisepo, yang menuntut bahwa pemerintah Belanda sebelum pergi masih harus memberikan “Hak dan kekuasaan di Papua Barat” kepada orang-orang Papua, juga anggota Dewan Eliezer Bonay, Arfan dan Mofu memperdengarkan suaranya. Tuntutan yang dirumuskan Kaisepo dituangkan dalam satu resolusi, yang pada tanggal 13 Agustus 1962 dibubuhi 150 tanda tangan dan diajukan kepada Platteel dengan permohonan untuk diteruskan kepada sekjen PBB.

Tetapi PBB dan Negara-negara anggota tidak dapat berbuat banyak untuk mendukung kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua Barat. Karena masing-masing Negara dengan kepentingan mereka tidak ingin terlibat dalam kasus Papua. Sedangkan pemerintah Belanda sendiri tidak dapat berbuat lebih jauh karena tidak dapat dukungan dari Amerika, Inggris dan Australia secara pasti.

Dan selanjutnya, membiarkan Indonesia menganeksasi Papua melalui traktat (perjanjian) New York, dan implementasi awal diwujudkan dengan penyerahan administrasi dari Nederlands-Nieuw-Guinea kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian UNTEA menyerahkan administrasi kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 mei 1963. Penyerahan administrasi dan penurunan bendera Papua Bintang Kejora (Bintang Fajar) melalui perjanjian New York. Tindakan itu oleh orang asli bangsa Papua sekarang disebut sebagai ,”ANEKSASI DENGAN TRAKTAT”.

Bila disimak pengertian kata aneksasi dikaitkan dengan definisi menurut hukum bangsa-bangsa serta dibandingkan dengan kata integrasi, ada perbedaan yang sangat mencolok. Integrasi adalah penggabungan sedangkan aneksasi (Annexation) artinya penyerbuan atau pencaplokan(pengabungan dengan).

Berkaitan dengan persoalan status politik dan hukum bangsa Papua, maka dikatakan aneksasi kemerdekaan kedaulatan Papua Barat dengan kekerasan. Dalam hal ini penggabungan secara paksa dengan kekerasan militer Indonesia.

Upaya pemerintah Indonesia menganeksasi atau menggabungkan dengan traktat (integrated by Agreement) wilayah dan bangsa Papua Barat dirasakan masih ada ganjalan. Karena menurut New York Agreement, bangsa Papua harus menentukan nasib sendiri lewat plebisit (Referendum). Supaya pemerintah Indonesia dapat memenangkan penentuan pendapat rakyat yang diadakan lewat plebisit, maka perlu dibuatkan situasi dan kondisi politik kearah kemenangan mutlak dengan cara apapun.

Sebelum New York Agreement ditandatangani pemerintah Indonesia telah merencanakan dan melakukan perang agresi militer merebut tanah Papua Barat. Perlu dicatat, bahwa perjanjian New York adalah perjanjian antara Belanda dan Indonesia, bukan antara Indonesia dan bangsa Papua. Dan perang agresi militer merebut Papua pertama terjadi antara Indonesia dan Belanda.


Operasi militer untuk berintegrasi (dengan kekerasan/integrated by Violence) secara faktual dirintis mulai tahun 1961 dengan masuknya bala tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan sukarelawan dalam melakukan infiltrasi untuk menguasai sebagian wilayah Papua dari Belanda dan kemudian Papua dimanfaatkan untuk mengacaukan jalannya pemerintahan Belanda atas Papua.

Salah satu perwira ABRI yang menjadi infiltran itu adalah kapten Benny Moerdani (kemudian menjadi Men/Pangab 1983-1988, Menhamkam 1988-1993) dengan pasukan berkekuatan 206 orang berasal dari RPKAD dan Kompi II Batalyon 530/Para dari Kodam Brawijaya. Pasukan ini diterjunkan di Merauke dengan Sandi Operasi Naga. Operasi penyusupan di Papua secara keseluruhan diberi Sandi Operasi Djayawijaya. Setelah New York Agreement disetujui, Benny di pindahkan ke Hollandia (Jayapura sekarang) menjadi komandan sementara seluruh pasukan infiltran Indonesia di Irian Barat”

Sesudah New York Agreement ditandatangani, berakhir sudah perang diplomasi maupun perang fisik antara Belanda dan Indonesia. Tetapi Indonesia belum merasa tenang, karena masih harus menghadapi orang Papua yang telah memiliki kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961.

Pemerintah Indonesia yang sebelumnya berperang melawan Belanda untuk menganeksasi tanah-air dan bangsa Papua Barat, mulai mengkonsolidasi ABRI untuk melawan para pejuang yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Para pejuang nasionalisme Papua Barat dicap separatis, makar, disintegrasi, gerakan pengacau keamanan (GPK) dan stigma lainnya.

Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Papua Barat Melalui Kekerasan Militer Indonesia

Bila kita membaca sejarah perjuangan suatu bangsa, maka stigmatisasi makar, separatis, dan lainnya lebih banyak digunakan oleh aktor penjajah untuk membungkam perjuangan kemerdekaan suatu bangsa. Misalnya, “dimasa lampau ketika Afrika dijajah Prancis, Inggris, Spanyol dan Portugal, kaum nasionalis yang berjuang melawan penjajah digambarkan dan dituduh gengster, agitator, ekstrimis, pemimpin gerombolan, atau pembunuh bukan sebagai pejuang kebebasan”.

Untuk menaklukkan pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat, militer Indonesia yang pada saat itu disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melakukan operasi militer di seluruh tanah Papua Barat. Pemerintah Indonesia menganggap negara Papua adalah negara Boneka buatan Belanda. Oleh karena itu, harus dibubarkan atau ditiadakan sama sekali dari planet bumi ini. Sebagaimana yang telah disampaikan mantan presiden Soekarno (presiden pertama RI) dalam pidatonya, yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961 di alun-alun utara kota Jogyakarta.

Pikiran imperialisme membuat negara Papua di cap atau diidentikan dengan negara boneka buatan Belanda. Sayang pemerintah Indonesia lupa, bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia juga atas belas kasihan Jepang, atas penjajahan yang amat panjang 350 tahun oleh Belanda. Sesungguhnya Indonesia juga Boneka buatan Jepang, karena kemerdekaan di berikan secara cuma-cuma tanpa ada pertumpahan darah oleh Jepang.

Kekerasan militer Indonesia untuk memperluas wilayah ke tanah Papua Barat melalui operasi militer dikenal dalam berbagai sandi operasi. Pada tahun 1963, Men/Pangad Jend. A. Yani mengeluarkan perintah operasi Wisnumurti untuk mendatangkan pasukan dari divisi-divisi di Jawa, Makasar, dan Maluku untuk mengembangkan kekuatan tempur dan staf Kodam XVII (Komando Daerah Militer Tujuh Belas). Tugas pokok Kodam ini adalah menegakkan kewibawaan pemerintah Indonesia, menjamin ketertiban dan keamanan serta membantu Pemerintah Sipil membangun Irian Barat. Operasi-operasi militer Indonesia selanjutnya adalah

  1. Operasi Sadar dibawah komando Pandam Brigjen R. Kartinjo (1965) di Manokwari dan Kebar untuk menangkap Ferry Awom dan Julianus Wanma secara hidup atau mati. 36 orang Koban dan yang lain busuk di Hutan;
  2. Operasi Baratyudha oleh Pandam Brigjen R. Bintaro (1966-1967) bertujuan menghancurkan perlawanan dan mempersiapkan pemenangan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), daerah kosentrasi Manokuari, Sorong, Merauke dan Jayapura dan 73 orang tewas;
  3. Operasi Wibawa oleh Pangdam Brigjen Sarwo Edi untuk memenangkan situasi psikologis demi kemenangan Pepera, operasi ini berhasil menembak 73 orang, 60 orang di tangkap, yang menyerahkan diri 3539 orang dari kelompok-kelompok perlawanan dari suku Arfak di Manokwari dipimpin Lodewijk Mandacan dan Ferry Awom, serta daerah seluruh Papua, dengan jumlah korban 634 orang. Untuk memenangkan Pepera, intimidasi dan kekerasan penyiksaan serta pembunuhan telah memaksa sebagian orang memilih menjadi Indonesia. Secara keseluruhan dalam operasi militer dilibatkan 6220 orang pasukan.
  4. Operasi Pamungkas (1970-1976), Sesudah memenangkan Pepera, 29 Januari 1970, Brigjen Acub Zainal ditunjuk menjabat Pangdam Cenderawasih, operasinya di Manokwari untuk menangkap Ferry Awom yang belum menyerah dan banyak korban;
  5. Operasi senyum (1977-1978) oleh Panglima ABRI, Jenderal M. Yusuf, wilayah operasinya Wamena dan Timika. Jutaan nyawa orang Papua Korban. Robin Osbarne Mencatat Operasi Militer Paling Buruk;
  6. DOM, (1980-1984) Pembunuhan Arnol Ap dan Jutaan Nyawa Korban serta banyak rakyat eksodus ke PNG.
  7. Operasi Gagak I, Pangdam Mayjen H. Simanjuntak (1985-1986);
  8. Operasi Gagak II, Pangdam Mayjen H. Simanjuntak (1986-1987) dengan tugas pokok menghancurkan GPK;
  9. Operasi Kasuari dibawah Pangdam Trikora, Mayjen Wismoyo Arismunandar, operasi Kasuari (1987-1988) tugas pokok menghancurkan OPM secara fisik, operasi Kasuari II di sepanjang perbatasan PNG dengan titik tekanan operasi teritorial, intelejen dan tempur serta kamtibmas;
  10. Operasi Rajawali dibawah Pangdam Mayjen Abinowo, Operasi Rajawali I (1989-1990) dan Operasi Rajawali II (1990-1991) ditujukan untuk menghancurkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di sepanjang perbatasan PNG.

Setelah gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998, operasi militer masih berlangsung. Seperti yang terjadi di Tigi Nambut, Pegunungan Tengah Papua pada tahun 2008-2011 dengan sandi operasi Kontingensi, untuk menumpas TPN/OPM yang di pimpin oleh Jenderal TPN Goliat Tabuni. Dan operasi militer dalam prakteknya masih akan berlanjut selama belum ada penyelesaian status politik dan hukum bangsa Papua Barat secara setara, damai, demokratis, adil, beradab dan bermartabat.

Operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia itu sama saja dengan perang melawan orang Papua yang mempertahankan hak kemerdekaan mereka. Perang untuk memperluas wilayah NKRI dengan operasi militer di tanah Papua, kita sebut sebagai aneksasi debilittio, yaitu aneksasi suatu wilayah dengan cara perang. Dengan demikian wilayah Papua telah aneksasi dengan traktat dan juga dengan cara perang.

Para elit politik dan rakyat Papua yang memahami hak azasi politik telah berjuang memepertahankan kemerdekaan, 1 Desember 1961 dari proses aneksasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga timbul perlawanan dalam berbagai bentuk dan cara di seluruh tanah air Papua Barat.

Mantan Gubernur Papua, Eliaser J. Bonay, menjadi salah satu pemimpin perlawanan dengan mendirikan Nasional Partai Papua (Nappa). Eliaser J. Bonay melakukan perlawanan, karena ia menganggap bahwa Indonesia mengingkar janji, tidak memberikan kemerdekaan secara penuh kepada rakyat Papua Barat.

Terianus Aronggear dan kawan-kawan juga melakukan perlawanan sejak tanggal 20 Juli 1963. Terianus yang adalah seorang guru SD YPK di Manokwari, beberapa kali melakukan pertemuan rahasia untuk menentang penyelenggaraan Pepera. Bahkan pada tanggal 16 April 1965, Terianus bersama Kaleb Tarau, Manuel Horota, Manuel Watofa, Yulianus Wanma, dan Melianus Sawaki, mengibarkan bendera Papua Barat dan menyanyikan lagu, Hai Tanahku Papua. Ketika pemerintah Indonesia mengetahui, Terianus dan beberapa rekan di tangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa.

Pasukan Gerilya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibentuk pada tanggal 1 April 1965, ketika Ferdinan Awom mengumpulkan sejumlah mantan anggota PVK (Papua Vrijwiligers Korp). Setelah melakukan latihan selama beberapa bulan, pada tanggal 18 Juli 1965 sekitar pukul 04.00 pagi, 450 anggota OPM menyerbu pos TNI di Arfai, Manokwari. Pada tanggal 27 November 1971 Ferdinan Awom ditangkap dengan cara bujukan oleh Pangdam Cenderawasih Acub Zainal melalui Terianus Aronggear. Kemudian dibunuh entah dimana.

Secara organisasi OPM lahir dan tumbuh dalam dua gerakan gerilya. Gerakan bawah tanah didirikan oleh Aser Demotahay pada tahun 1963 di Jayapura. Gerakan itu menempuh jalan lebih kooperatif dengan Pemerintah Indonesia. Organisasi yang pada tahun 1970 setelah Pepera selesai terus aktif membina para pengikutnya di kabupaten Jayapura, terutama di Pantai Timur, Pantai Barat, Depapre dan Genyem. Aser Demotohay ditangkap dan dipenjarakan sampai akhir hidupnya.

Bentrokan antara OPM yang berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Papua terus terjadi:

  1. Pada tanggal 26 Juli 1965 penyerangan terhadap anggota Puterpa (sekarang Koramil.Pen) di Kebar, Manokwari dipimpin oleh Johanes Jambuane dengan kekuatan 408 orang;
  2. Peristiwa pos Sansapor, 2 Februari 1968 pasukan OPM pimpinan Julianus Wanma dan David Prawar menyerang pos Puterpa dengan kekuatan berkisar 200 orang;
  3. Peristiwa di Irai Anggi pada tanggal 4-6 Maret 1968 OPM pimpinan Yoseph Indey menyerang pos kompi III 314 Siliwangi;
  4. pada tahun 1967 Mayor Tituler Lodwijk Mandacan masuk hutan mendukung Ferry Awom atau mendukung OPM dengan kekuatan 14.000 suku Arfak;
  5. OPM pimpinan Daniel Wanma menyerang pos Makbon pada tanggal 21 Januari 1968;
  6. Pada tanggal 27 April 1969, sebuah pesawat yang membawa Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Panglima Kodam setempat di tembaki. Dan dibahas oleh Sarwo Edhie dengan menerjunkan tentara payung Indonesia dari Jawa Barat pada tanggal 30 April 1969 sehingga sekitar 14.000 orang melarikan diri ke hutan ketika pesawat pembom B-26 membrondong Enarotali;
  7. Pada tanggal 1 Juli 1971 dari markas Viktoria di Jayapura, Zet Jafet Rumkorem memproklamasikan pemerintahan Papua Barat;
  8. Di Nabire pada tahun 1971 OPM di bawah pimpinan Yulian Yap Marey dan Yason Marey, BA beserta para pengikutnya melakukan penyerangan pos-pos ABRI yang ada;
  9. Pada tahun 1975 kegiatan OPM di Merauke dipimpin oleh B. Mawen mengajak rakyat sekitar untuk menyerang pos-pos tentara Indonesia sekitar perbatasan;
  10. Pada tahun 1975 terungkap suatu aksi dari OPM yang membuat “Pernyataan Rakyat Yapen Waropen untuk membentuk dan mempertahankan bangsa Papua”;
  11. Pada tanggal 20 April 1977 OPM pimpinan Alex Degey/Derey menyerang pos militer di Kobakma dan menewaskan kopral Rochim dan dua orang anggota ABRI lainnya luka berat;
  12. Pada tanggal 16 Mei 1978 di kampung Aurina Kecamatan Kaureh Marten E. Tabu menyandera komandan Korem 172 Ismael, Assisten Intel Kodam XVII Cenderawasih Letnan Kolonel Fajar Admiral, ketua DPRD Tingkat I Irian Jaya Willem Maloali, Pastor Aloisius Umbos, pengusaha Frans Lius;
  13. Bentrokan OPM pada tahun 1984/1985 dengan ABRI telah mengakibatkan terjadinya arus pengungsi besar-besaran dari tanah Papua ke PNG, yang terbesar dalam sejarah Papua sejak 1960-an;
  14. Pengibaran Bendera OPM di Tsinga, terjadi pertempuran dan saling kejar mengejar antara ABRI dan Pimpinan OPM Kelly Kwalik sejak tanggal 21 Mei dan Juli 1994;

Secara wilayah geografis kelompok-kelompok yang bergerilya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua Barat yakni:

  • Kelompok Hans Bonay di perbatasan PNG,
  • Kelompok Matias Wenda di perbatasan Kerom dan PNG,
  • Kelompok Welem Onde di Merauke,
  • Kelompok Tadeus Yogi di Paniai,
  • Kelompok Kelly kwalik di Pegunungan Tengah,
  • Kelompok Kalakdana dan Urupkulin di Pegunungan Bintang,
  • Kelompok Robert Uria Yoweni di Jayapura sampai Sarmi serta
  • Kelompok Awom di Biak.

Jika diurutkan peristiwa-peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari aneksasi cukup panjang dan masih banyak detailnya dalam berbagai bentuk dan cara. Namun sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa tulisan dalam buku ini penekanannya pada aspek hukum. Oleh karena itu, fakta sejarah yang ditulis tidak seluruhnya. Tetapi hanya yang seperlunya saja, untuk mengingatkan, menyadarkan dan meyakinkan semua pihak adanya perjuangan mempertahan kemerdekaan bangsa Papua.

Bahwa fase pertama perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi sejak tahun 1963 sampai di era tahun 1990-an. Fase pertama itu terdiri dari perjuangan bawah tanah dan perang gerilya yang menegangkan, mencekam dan sangat menderita. Kerana terasa tindakan militer Indonesia yang membabi buta di seluruh tanah Papua. Dan telah mengorbankan nyawa manusia Papua yang tidak sedikit jumlahnya, bila dibandingkan jumlah populasi penduduk bangsa Papua pada saat itu hanya kurang lebih 815.904 jiwa.

Fase kedua ditandai dengan adanya gerakan reformasi di Indonesia dan juga di tanah Papua pada tahun 1998 yang dikoordinir oleh para pemuda dan mahasiswa dengan menggulingkan pemerintahan rezim orde baru Indonesia, pimpinan mantan Presiden Soeharto. Pada fase kedua orang asli Papua bebas berteriak merdeka secara lebih terbuka luas di kota-kota sampai ke kampung-kampung seluruh tanah Papua. Karena di era reformasi hak azasi manusia (HAM) dan demokrasi telah menjadi azas utama perubahan perjuangan hidup di semua sektor kehidupan manusia secara lebih baik, adil, beradab dan bermartabat bagi makhluk di planet bumi ini.

Pembahasan mempertahankan kemerdekaan dalam fase kedua, tidak dibahas secara mendetail. Karena sifatnya juga hanya mengingatkan, menegaskan dan menyadarkan semua pihak, bahwa bangsa Papua masih terus berjuang merebut kemerdekaan dari upaya aneksasi abadi oleh Indonesia. Agar pihak-pihak yang menjadi aktor pendukung proses aneksasi memahami dan merubah kebijakan luar negeri mereka terhadap Papua. Sehingga perjuangan kemerdekaan Papua yang ada itu tidak dianggap lagi sebagai separatis, tetapi mendapat dukungan pengakuan kemerdekaan.


Balim, 19 Desember 2020


Dominikus Sorabut

DAP


Referensi:

  1. Mangasi Sihombing, Aspek Hukum Keberadaan Irian atau Papua Dalam Republik Indonesia dan Isu-Isu Terkait. (Departemen Luar Negeri Indonesia)
  2. Alexander L.Griapon, Penyunting,Manifesto Politik Komite Nasional Papua. Risalah Perdebatan di Nieuw Guinea Rad 30 october 1961
  3. P.J.Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas!. Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri .
  4. Tim Imparsial, Reformasi di Persimpangan Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Seri Alternative Policy, sebuah study kebijakan di Indonesia).
  5. Tim LIPI,Papua Mengugat. Jurnal Penellitian Politik vol.3 No.1.2006
  6. Pemda Irian Barat, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Di Irian Barat 1969
  7. Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus jilid 1
  8. ILO Convention Ondigenous And Tribal People 1989 (No.169)

Thursday, 5 November 2020

TNI/Polri dan Putra-Putri Pejuang Pepera Harus Belajar dan Mengetahui Kebenaran Sejarah Pelaksanaan PEpera 1969 di West Irian

 "Menurut keyakinan iman dan ilmu pengetahuan saya, hari Minggu tidak hanya berbicara tentang Allah di surga dalam ruang yang kosong dari mimbar suci, tapi sampaikan kebenaran hakiki yang dibengkokkan dan dipasung di dunia realitas yang digumuli dan dihadapi umat Tuhan sehari-hari dan dari waktu ke waktu supaya menghadirkan Kerajaan Allah dalam bumi yang nyata seperti dalam Kitab Suci Matius 6:10". 

"..mereka akan menceritakan sejarah status Politik Papua yang sebenarnya.."  (Yanto Eluay, 28/10/2020). 

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA

1. Pendahuluan

Karena ada komitmen Putra Putri Pejuang Pepera Papua (P5) dengan TNI-POLRI, untuk mempertahankan, memelihara dan menceritakan sejarah Pepera 1969 yang sebenarnya, maka artikel ini ditulis tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran sejarah Pepera 1969. 

Karena akibat dari hasil Pepera 1969 itu tragedi kemanusiaan terus terjadi di Papua selama 51 tahun terhitung dari tahun 1969 dan tragedi kemanusiaan terbaru tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani di tangan TNI pada 19 September 2020, Rupinus Tigau Katekis/Pewarta Katolik tewas di tangan operasi Gabungan TNI-POLRI pada 26 Oktober 2020 di Jalae Distrik Sugapa, Intan Jaya dan penembakan mahasiswa Mathis Soo pada saat demonstrasi damai mahasiswa pada 27 Oktober 2020 di kampus Uncen Waena-Jayapura- West Papua. 

Tragedi kemanusiaan ditimbulkan TNI-POLRI dari waktu-waktu, yang tidak pernah berhenti seperti ini dapat digambarkan Pastor Dr. Franz Magnis dengan sangat sempurna: 

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing.Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: 2015:255).

Sementara Pastor Frans Lieshout melihat bahwa "Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia." (Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, (2020:601).

2. PEPERA DIMENANGKAN ABRI (kini:TNI)

Apakah Yanto Eluay dengan anggotanya yang membentuk wadah Putra Putri Pejuang Pepera 1969 Papua (P5) adalah anak-anak purnawirawan yang terlibat langsung dan memenangkan Pepera 1969 di Papua dengan moncong senjata yang mengorbankan nasib masa depan rakyat dan bangsa West Papua itu? 

Pepera 1969 itu adalah "luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia. Pepera itu juga luka bernanah di Indonesia."

Bagaimana P5 dan TNI-POLRI masih dan tetap menjaga dan memelihara serta mempertahankan luka membusuk dan juga luka bernanah di tubuh Indonesia?

Ingat! Tegaknya merah putih dan NKRI di West Papua bukan dengan cara menjaga, memelihara dan mempertahankan sejarah yang salah dan bengkok yang sudah menjadi luka membuduk dan juga luka bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia.

"...kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu" (Yohanes 8:32). 

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli - 2 Agustus 1969, rakyat dan bangsa West Papua tidak ikut terlibat memilih menjadi bagian dari Indonesia. Karena dari jumlah penduduk orang asli Papua 809.337 orang pada saat Pepera 1969. Dari jumlah penduduk ini ABRI (kini:TNI) memilih dan menyeleksi hanya 1 025 orang. 

Berarti orang asli Papua yang tidak pernah ikut berpartisipasi dan memilih untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 808.332 orang dalam proses Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969. Perlu ditegaskan bahwa 1.025 orang adalah pilihan ABRI bukan pilihan orang asli Papua. Peserta Dewan Musyawarah Pepera (DMP) berada dibawah teror, intimidasi dan tekanan moncong senjata ABRI. 

Dalam proses dimasukkannya Papua ke dalam wilayah Indonesia, militer Indonesia memainkan peran sangat besar dalam proses pelaksanaan dan sesudah Pepera 1969.  Berbagai dokumen militer telah menunjukkan hal ini.  Salah satunya adalah Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969.

Dikatakan di sana,   “Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun  yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.

Surat Rahasia Kolonel Infateri Soemarto yang diterbitkan Surat Kabar Nasional Belanda, NRC Handdelsblad, 4 Maret 2000. “Pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia memanipulasi Pepera (Act of Free Choice) tentang status resmi Dutch New Guinea (Irian Jaya). Dengan seluruhnya berarti, wajar atau tidak wajar, Jakarta menginginkan untuk menghalangi orang-orang asli Papua dalam pemilihan melawan bergabung dengan Indonesia. Ini tampak dari yang disebut dengan “perintah rahasia” dalam bulan Mei 1969 yang diberikan oleh Soemarto, Komandan orang Indonesia di Merauke, bupati daerah itu…”(Sumber: Dutch National Newspaper: NRC Handdelsbald, March 4, 2000).

Laporan Hugh Lunn, wartawan Australia, menyatakan,  “Di Manokwari, sementara dewan memberikan suara, pemuda-pemuda Papua dari luar ruang pertemuan bernyanyi lagu gereja “sendiri, sendiri”. Untuk menangani ini tentara orang-orang Indonesia menangkap dan melemparkan mereka dalam mobil dan membawa mereka pergi pada satu bak mobil. Hugh Lunn, wartawan asing yang hadir, diancam dengan senjata oleh orang Indonesia sementara di mengambil foto demonstrasi orang Papua” (Dr. John Saltford: Irian Jaya: United Nations Involment With The Act of Self-Determination In West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968-1969 mengutip laporan Hugh Lunn, seorang wartawan Australia, August 21, 1999).

Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42). 

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?" 

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..." (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dihancurkan dengan moncong senjata militer Indonesia, walaupun fakta bahwa pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia):  “bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua” (Sumber:  Summarey of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA, Extracts given to author by Anthony Bamain).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia." (Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka." (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando:

"Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka." (2009:hal.169).

Dari fakta-fakta kekejaman dan kejahatan ini, Amiruddin menggambarkan ini dengan sangat tepat dan indah, sebagai berikut:

"Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas di Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi repesentasi Indonesia bertahun-tahun di Papua. ...Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI." (hal. 43).

Pendeta Phil Karel Erari mengatakan: "Sejarah integrasi Papua dalam Indonesia adalah suatu sejarah berdarah. Pelanggaran HAM yang diwarnai dengan pembunuhan kilat, penculikan, penghilangan, perkosaan, pembantaian, dan kecurigaan. Secara hukum, integrasi Papua dalam NKRI bemasalah." ( Sumber: Yubileum dan Pembebasan Menuju Papua Baru: 2006:23,182).

Phil Erari mengungkapkan: "Sejarah sedang berbicara, bahwa genderang Trikora, 19 Desember 1961 dari Yogyakarta telah mengukir sejarah sebuah tragedi budaya dan kemanusiaan. Proses peralihan Papua dari Belanda melalui PBB dan pada akhirnya direkayasa dalam bentuk Pepera 1969 telah terjadi persoalan yang menyangkut pelanggaran HAM. Para pelaku sejarah mengakui bahwa menghadapi pelaksanaan Pepera, mereka tidak terlibat dalam proses persiapan pelaksanaan Pepera. Anggota-anggota DPRD-GR, pimpinan Dirk Ajambiseba dibubarkan dan diganti oleh Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang berjumlah 1025 anggota. Seluruh pelaksanaan Pepera dikendalikan oleh Operasi Khusus (Opsus) dengan misi Jakarta, yakni memenangkan Pepera untuk Indonesia." (Erari, 2006:169).

3. Penyelasan Perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan: 

“…pandangan dan keinginan politik orang-orang Papua telah disampaikan melalui berbagai saluran media: pernyataan-pernyataan dan komunikasi lain disampaikan kepada saya secara tertulis atau lisan, demonstrasi-demonstrasi damai, dan dalam beberapa masalah menyatakan kegelisahan atau ketidakamanan, termasuk peristiwa-perstiwa sepanjang perrbatasan antara Irian Barat dan wilayah Papua New Guinea yang diurus oleh Australia” (Sumber resmi: UNGA, Annex I A/7723, 6 November 1969, paragraph 138, p. 45).

“Pernyataan-pernyataan (petisi-petisi) tentang pencaplokan Indonesia, peristiwa-peristiwa ketegangan di Manokwari, Enarotali, dan Waghete, perjuangan-perjuangan rakyat bagian pedalaman yang dikuasasi oleh pemerintah Australia, dan keberadaan tahanan politik, lebih dari 300 orang yang dibebaskan atas permintaan saya, menunjukkan bahwa tanpa ragu-ragu unsur-unsur penduduk Irian Barat memegang teguh berkeinginan merdeka. Namun demikian, jawaban yang diberikan oleh anggota dewan musyawarah atas pertanyaan yang disampaikan kepada mereka adalah sepakat tinggal dengan Indonesia” ( Sumber resmi: UNGA Annex IA/7723, paragraph 250, hal. 70).

Berhubungan dengan pelaksanaan Pepera 1969 yang penuh pembohongan itu, Dr. Fenando Ortiz Sanz, perwakilan PBB, yang mengawasi pelaksanaan Pepera 1969 melaporkan sebagai berikut.

“Saya harus menyatakan pada permulaan laporan ini, ketika saya tiba di Irian Barat pada bulan Agustus 1968, saya diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian New York Pasal XVI. Lebih dulu ahli-ahli PBB yang ada tinggal di Irian Barat pada saat peralihan tanggungjawab administrasi secara penuh kepada Indonesia ditiadakan, mereka tidak mengenal keadaan secara baik, mempersingkat tugas-tugas mereka.

Akibatnya, fungsi-fungsi dasar mereka untuk menasihati dan membantu dalam persiapan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan Penentuan Nasib Sendiri tidak didukung selama masa 1 Mei 1963-23 Agustus 1968. Atas kehadiran saya di Irian Barat, untuk tujuan misi saya, saya telah memulai dengan mengumpulkan, mencoba untuk memenuhi dalam beberapa bulan dengan staf yang terbatas tidak seimbang dengan wilayah yang luas, fungsi-fungsi penting dan kompleks di bawah Perjanjian New York XVI hendaknya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dengan sejumlah ahli” (Sumber resmi: UN Doc. Annex I A/7723, paragraph 23, p.4)

  “Saya dengan menyesal harus menyatakan pengamatan-pengamatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli. Dalam melakukan usaha-usaha yang tetap, syarat-syarat yang penting ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap kesempatan diadakan pengawasan politik yang ketat terhadap penduduk pribumi.”  ( Sumber: Laporan Resmi Hasil Pepera 1969 Dalam Sidang Umum PBB, Paragraf 164, 260).

Dr. Fernando Ortiz Sanz dalam laporan resminya dalam Sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan: “ Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka” (Sumber:  UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph, 243, p.47).

4. Empat Akar Masalah Papua

Sebaiknya dan sebenarnya Putra Putri Pejuang Pepera 1969 berjuang untuk memperbaiki kesalahan dan meluruskan sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan miring dan sudah menjadi penyakit membusuk dan bernanah itu, bukan sebaliknya. 

Luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia adalah 4 pokok akar masalah Papua. Pemerintah dan TNI-Polri berusaha keras dengan berbagai bentuk untuk menghilangkan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; 

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; 

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Kekejaman dan kejahatan Negara Indonesia terhadap OAP selama ini telah melahirkan sikap rakyat Papua dengan lima posisi sebagai berikut:

(1) AWARENESS (Kesadaran) dari seluruh rakyat dan bangsa West Papua, bahwa penguasa kolonial moderen Indonesia menduduki dan menjajah serta memusnahkan bangsa West Papua dengan proses sejarah yang bengkok dan salah. 

(1) DISTRUST (Ketidakpercayaan) rakyat dan bangsa West Papua terhadap Indonesia;

(2) DISOBEDIENCE ( Ketidakpatuhan) dari rakyat dan bangsa West Papua terhadap Indonesia;

(3) REJECTION (Penolakan) rakyat dan bangsa West Papua terhadap Indonesia; dan

(4) RESISTANCE (Perlawanan) terhadap penguasa Indonesia dari rakyat dan bangsa West Papua. 

5. JALAN PENYELESAIAN

Indonesia dan ULMWP duduk setara di meja perundingan damai yang dimediasi pihak ketiga yang netral seperti contoh GAM Aceh dengan Indonesia Helsinki pada 15 Agustus 2005.

=============

Ita Wakhu Purom, 1 November 2020



Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Sunday, 1 November 2020

Papua Barat : Tragedi Perang yang Terabaikan Dunia ?

 Raditya Pradipta

Jurnalpatrolinews – Jayapura : Di tengah kawasan bergejolak hingga perang yang terus berkecamuk di negeri-negeri asing, ketegangan dan semangat penentuan nasib sendiri Papua nyaris terabaikan oleh dunia.


Papua, bagian barat pulau di kawasan Melanesia yang berbatasan dengan Papua Nugini di Pasifik, telah bergulat selama beberapa dekade untuk mencapai kemerdekaan.

Pertama kali dijajah oleh Belanda pada 1898, menurut analisis Pasepa Katia di The Organization for World Peace, Papua masih menjadi koloni ketika Indonesia merdeka secara de jure di 1949.

Pemerintah Belanda menolak untuk menyatakan Papua sebagai bagian dari Republik Melanesia, mengakui perbedaan budaya dan etnis antara pulau itu dan bekas jajahan lainnya, dan pada 1950-an mulai mempersiapkan kemerdekaan Papua. Selanjutnya, pada 1961, orang-orang mendeklarasikan Papua sebagai negara merdeka dan mengibarkan bendera baru mereka Bintang Kejora. Namun, kemerdekaan ini berumur pendek. Pemerintah Indonesia menginvasi Papua dalam satu dekade.

Indonesia belum bersikap baik kepada Papua. Hingga saat ini, lebih dari 500 ribu warga sipil telah dibunuh secara brutal, dan ribuan lainnya diperkosa, dipenjara, atau disiksa di tangan militer dan otoritas negara Indonesia.

Menurut Laporan Papua Barat 2010/2011 oleh Komisi Hak Asasi Manusia Asia, kepentingan ekonomi dan politik di Papua telah menjadi penyebab utama dari pelanggaran hak asasi manusia ini. Pada Agustus 2010, misalnya, Indonesia meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua untuk mengembangkan perkebunan seluas 1,2 juta hektar untuk tanaman komersial.

Perkembangan ini tidak hanya mengancam hak ekonomi dan budaya masyarakat adat Papua, tetapi juga mengeksploitasi sumber daya alam daerah tersebut. Secara umum, orang asli Papua lebih cenderung menderita ketidakadilan ini. Masyarakat adat diduga mendukung gerakan separatis yang diduga mengancam keutuhan wilayah Indonesia.

Apalagi, kelompok minoritas Muslim, Kristen, Hindu, dan Buddha menghadapi ancaman terhadap kebebasan beragama mereka. Banyak yang mengalami diskriminasi atau diserang. Indonesia tidak berbuat banyak untuk menghentikan ini.

Walaupun Indonesia gagal menangani diskriminasi di dalam perbatasannya sendiri, Indonesia meratifikasi perjanjian hak asasi manusia secara internasional. Konstitusi Indonesia telah memasukkan sejumlah prinsip dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan telah meratifikasi perjanjian inti yang mendasari hak-hak tersebut secara internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; dan Piagam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 2007.

Namun, Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, badan yang mengawasi piagam ini, telah mengkritik Indonesia karena gagal memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau melakukan penyelidikan atas pelanggaran tersebut.

Komite Anti Penyiksaan PBB telah menyatakan keprihatinannya dengan partisipasi pasukan polisi Indonesia dalam konflik bersenjata. Negara harus mengatasi masalah ini untuk membuktikan bahwa pemerintahnya benar-benar peduli dalam memenuhi kewajiban regional dan internasionalnya.

Beberapa faktor telah turut memperburuk konflik Papua. Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya, secara resmi mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia dengan Undang-Undang Pemilihan Bebas pada 1969. Dokumen hukum ini menjadi penghalang bagi hak penentuan nasib sendiri Papua, hak yang diakui menurut hukum internasional. Meskipun mengikat secara hukum, kegagalan UU untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri Papua sangat kontroversial.

Dalam Deklarasi 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial, Sidang Umum PBB menyatakan bahwa “penundukan rakyat pada penaklukan, dominasi dan eksploitasi oleh orang asing merupakan penyangkalan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, dan bertentangan dengan Piagam Persatuan. Bangsa dan merupakan penghalang bagi perdamaian dan kerja sama dunia.”

Memilih untuk memperkuat dokumen hukum Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice) dengan mengorbankan rakyat Papua berarti PBB telah gagal untuk menegakkan Deklarasi 1960 itu, Pasepa Katia menegaskan dalam analisisnya di The Organization for World Peace.

Lebih lanjut, Pasal 73 Piagam PBB menampilkan Indonesia sebagai “kepercayaan suci” dalam membawa Papua menuju pemerintahan sendiri.

Artikel tersebut menetapkan kewajiban Indonesia sebagai penguasa pemerintahan, bukan kekuasaan kolonial asli, untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri di Papua. Ini harus sesuai dengan standar internasional.

Sekalipun Undang-Undang Pemilihan Bebas dianggap otoritatif, Indonesia telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 73 dengan melarang penentuan nasib sendiri, mengasingkan rakyat, dan melakukan pelanggaran HAM berat.

Sulit untuk menjelaskan situasi Papua secara global. Kebebasan pers untuk media asing dan jurnalis di pulau itu sangat dibatasi. Menurut organisasi relawan Kampanye Organisasi Pembebasan Papua, militer Indonesia mendeportasi jurnalis BBC Rebecca Henscke dan rekan-rekan wartawannya pada 2018 karena “menyakiti perasaan tentara” ketika mendokumentasikan krisis kesehatan di wilayah Asmat yang terpencil di Papua.

Para aktivis mengklaim salah urus dan penelantaran Indonesia telah memperburuk wabah campak dan kekurangan gizi. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pun mengakui, kebebasan pers sebagai hak asasi manusia menurut hukum internasional.

Pasal 79 Protokol I Konvensi Jenewa juga mengakui jurnalis sebagai orang yang dilindungi Konvensi. Kegagalan Indonesia untuk mematuhi standar perlakuan internasional ini sangat memprihatinkan, bisa dibilang menyerupai kediktatoran meskipun Republik Indonesia mengklaim demokrasi.

Selain itu, melarang kehadiran pers internasional meremehkan krisis Papua, memperpanjang ketidakadilan dan penderitaan di pulau itu.

Beberapa aktor internasional telah menyatakan keprihatinannya atas krisis di Papua. Pada 4 Oktober 2020, pengacara hak asasi manusia Veronica Koman menerbitkan laporan yang sangat rinci tentang Pemberontakan Papua 2019 sehubungan dengan kampanye hak asasi manusia Indonesia TAPOL.

Laporan tersebut menjelaskan tanggapan komunitas internasional terhadap krisis. Menurut Koman, Forum Kepulauan Pasifik dan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada September 2019 melakukan beberapa upaya untuk memulai dialog dengan pemerintah Indonesia guna mengatasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, tetapi tidak berhasil.

Negara-negara seperti Selandia Baru, Kanada, dan Inggris telah mendorong Indonesia untuk mengizinkan kunjungan oleh PBB, tetapi semua permintaan ini ditolak.

Intervensi militer asing mungkin diperlukan jika Indonesia menolak untuk bertindak. Namun, doktrin intervensi kemanusiaan masih menjadi topik perdebatan di bawah hukum internasional, dan tanggapan militer internasional harus disediakan hanya untuk keadaan khusus.

Papua mungkin memenuhi syarat untuk keadaan itu. Namun, intervensi kemanusiaan juga membutuhkan banyak kemauan politik, yang sebagian besar negara tidak dapat mengumpulkannya kecuali jika sejalan dengan kepentingan masing-masing.

Bahkan jika kemauan itu dikumpulkan, kita tidak bisa mengambil risiko perang. Konsekuensinya akan terlalu besar untuk ditanggung ketika kita sudah berjuang melawan perubahan iklim, kemiskinan, terorisme, dan sekarang menjadi pandemi global.

Secara keseluruhan, penanggulangan krisis di Papua membutuhkan pendekatan yang beraneka segi.

Legalitas referendum Act of Free Choice 1969 harus ditantang untuk mengakhiri 50 tahun ketidakadilan dan memberikan kesempatan kepada Papua untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Kedua, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas peran mereka dalam pembunuhan brutal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Papua.

Ketiga, komunitas internasional yang lebih luas harus lebih aktif dalam mengungkap situasi. Kita harus mendesak pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam dialog sebagai langkah pertama dalam menangani masalah ini.

Terakhir, Indonesia harus mengubah sikapnya terhadap hak asasi manusia di dalam perbatasannya untuk menegakkan kewajiban internasional dan regional mereka dan lebih mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya mereka pegang.

Pasepa Katia menyimpulkan di The Organization for World Peace, konflik Papua membutuhkan tindakan segera dari PBB, aktor utama di kawasan ini, dan komunitas internasional yang lebih luas.

Kita semua berbagi tanggung jawab untuk mengambil tindakan itu, untuk memastikan bahwa hak Papua diakui dan dilindungi. Kita tidak bisa menjadi pengamat pelanggaran hak asasi manusia dan pembantaian. Genosida Rwanda membuktikan apa yang terjadi jika kita tidak bertindak. (mat pol)

Saturday, 17 October 2020

Harga Diri Papua Dibarter dengan Radio Transistor SANYO

 Henry Beryeri - Sejumlah Orang Papua yang Tadinya disiapkan oleh Pemerintah Belanda sebagai Pemimpin Bangsa Papua dalam Pemerintah Papua Barat Berbaik Ikut Pemerintahan Soekarno dan Soeharto dalam Operasi Trikora. Sebelum Proyek PEPERA berlangsung hampir Seluruh Kabupaten Teluk Cendrawasih yang terdiri dari Biak Numfor dan Yapen Waropen dengan IbuKota di Biak. 

Frans Kaisiepo, Suharto dan JM Bonay

Sejumlah Pengusaha Tionghoa Papua di Biak dan Serui digalang berkampanye keliling Setiap Kampung dengan Jatah Beras I Kaleng Minyak Berisi Beras 15 Kg dan Sebuah Radio Transistor Merek S A N Y O dan Pakaian Seragam dan Spatu Laras Tinggi. 

Penguasa Muda Jackob PATIPI diangkat Bapak Mantunya Gubernur Bonai Irian Barat saat Itu mengutus PATIPI dan teamnya mengelilingi Seluruh Kabupaten Teluk Cendrawasih membagikan Radio Sanyo tersebut. Dengan Kapal Laut Kecil “ GARNAEL “ saya minta Bapak Saya yang saat itu sebagai Tahanan Rumah Di Biak menemani Team Kesehatan Jakob PATIPI mengelilingi Kabupaten Teluk Cendrawasih. 

Selama Tiga Bulan Berlayar dari Biak Kota, Supiori, Numfor, Meos Num, Seluruh Pulau Yapen: Ansus, Woinap, Kaipuri, Maryadei dan Serui Laut, kemudian menyebrang ke Waren dan Wonti kembali ke Biak. Pengalaman langsung Melihat bagaimana Jatah Program PEPERA disalurkan agar Serentak Seakan Tak Ada Penolakan atas Program PEPERA.

Seperti terlihat pada photo ini Nampak Gubernur Irian Barat Frans Kaisiepo, Dan Ketua DPR Provinsi Irian Barat Derek Ayamiseba bersama Presiden Soeharto dan Mendagri Amir Mahmud dalam persiapan mensukseskan Pelaksanaan PEPERA Di Irian Barat. 

Setiap Anggota Merah Putih dilengkapi dengan Pendirian Usaha DAGANG berupa PT dan CV. 

Bila dikenang setidaknya Anak Frans Kasiepo yaitu Manuel Kaisiepo bisa menduduki Jabatan Menteri dalam Satu Kabinet Pemerintahan. Sayang, bahwa dalam puluhan tahun setelah Irian beritegrasi barulah disadari jika ada pahlawan manusia MONYET Papua diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Foto Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo kemudian mendadak dimasukkan dalam Gambar Lembaran Mata Uang NKRI Rp 10.000’-. 

Kini Masalah Rasial yg semakin menyolok di Papua antara Kaum Pendatang dan Orang Asli Papua dianggap remeh Pemerintah. Bahkan kaum Milisia Pendatang dimanfaatkan Pihak Keamanan menyerang Orang Papua dan Test Penerimaan Pegawai Negeri Sipil seakan orang Papua sangat bodoh sekali sehingga tak dapat lolos dalam jaringan masuk Test CPNS. 

Bukankah Orang Papua berhak menduduki posisi tersebut sebagai Warga Indonesia asal Papua? Pantas Jika Seluruh Usaha Atau Rancangan Pemerintah Indonesia di Tanah Papua termasuk OTSUS dinyatakan Gagal.

Saturday, 20 August 2016

Logika Sesat NKRI: LSM Asing Mendukung Papua Merdeka?

Sama dengan kedaulatan NKRI didukung oleh negara-negara asing, dengan pusat dukungan di London, Canberra, New York dan Wellington, NKRI juga mengembangkan logika sesat dengan mengatakan bahwa "pihak asing yang mendukung penjajahan NKRI di atas tanah dan bangsa Papua juga-lah yang mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua dengan memberikan dana kepada Organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua." […]

from WordPress http://ift.tt/2bsly7g
via IFTTT

Wednesday, 10 August 2016

Perayaan Kemerdekaan Indonesia Di Papua Pembohongan Publik

Oleh: Ones Suhuniap Tabloid-WANI -- Sejarah telah membuktikan bahwa, orang Papua barat tidak perna ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekan indonesia selama 350 tahun. Perjalanan perjuagan indonesia tidak pernah orang Papua ikut terlibat dalam Sumpa pemuda, dalam organisasi perjuagan sampai dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Sekalipun bangsa Papua dan Indonesia dijaah oleh satu penjaja yang sama […]

from WordPress http://ift.tt/2b716ZC
via IFTTT

Monday, 25 July 2016

Papua Dipaksakan ke Dalam Indonesia

Aksi-aksi perjuangan pemisahan diri tidak pernah habis di bumi Cendrawasih,  sejak PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 silam. PEPERA yang merupakan sebuah referendum rakyat Papua dengan pilihan bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai sebuah negara berakhir dengan kemenangan pemilih Indonesia. Tidak semua rakyat Papua terlibat referendum tersebut. Berikut ini sekilas tentang PEPERA  yang […]

from WordPress http://ift.tt/2apzADi
via IFTTT

Tuesday, 12 July 2016

Argumen NKRI: Pepera Sudah Final?

Argumen NKRI: Pepera Sudah Final? ini sama saja dengan mengatakan kembali kepada Belanda, "Dutch East Indies sudah final" karena itu Indonesia merdeka sebuah kesalahan! Demikianlah adanya: memang pembagian wilayah penjajahan di antara para penjajah lainnya seperti Belanda, Inggris, Portugis dan Perancis di Asia dan Pasifik telah dilakukan berdasarkan pengakuan dan perjanjian internasional, yaitu sebuah proses […]

from WordPress http://ift.tt/29uyhk6
via IFTTT

Friday, 27 May 2016

Wawancara Khusus Benny Wenda: Kami akan Bawa Papua ke PBB

Penulis: Eben E. Siadari 22:16 WIB | Rabu, 25 Mei 2016 SYDNEY, SATUHARAPAN.COM - Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menilai tidak ada keseriusan pemerintah Indonesia untuk berdialog dengan rakyat Papua. Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya akan memfokuskan perjuangan membawa masalah Papua ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tujuan akhir adalah […]

from WordPress http://ift.tt/1RvCamQ
via IFTTT

Thursday, 19 May 2016

OPM Iginkan Adanya Keadilan

KEEROM – Jubi - Sampai saat ini, Organisasi Papua Merdeka (OPM) menilai Pemerintah belum menjamin keadilan maupun perdamaian bagi rakyat Papua. Untuk itu .TPN- OPM akan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi Papua maupun Kabupaten Keerom tentang kebijakan negara dalam pembangunan program percepatan maupun segala bentuk pembangunan yang ada di Papua, sehingga OPM mengiginkan keadilan dan […]

from WordPress http://ift.tt/250fNzr
via IFTTT