Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label militerisasi. Show all posts
Showing posts with label militerisasi. Show all posts

Saturday, 17 October 2020

Militer Indonesia (TNI) Melakukan Misi Operasi Di West Papua


Militer Indonesia (TNI) dikabarkan akan melakukan misi operasi di West Papua, panambahan pasukan dan perlengkapan alat-alat militer terus meningkat di West Papua

Menurut sumber Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang beredar mengatakan bahwa militer indonesia yang berada di seluruh indonedia segera dikirim ke West Papua untuk menjalani misi perang bersama kami di medan pertempuran.

Untuk diketahui oleh dunia internasional bahwa saat ini West Papua sedang dalam zona merah militer indonesia (Wilayah Perang) demikian kami juga memberitahukan kepada publik dan militer indonesia untuk segara mengedepankan Hukum Perang Internasional (Humaniter Internasional) di West Papua dari pihak pemerintah.

Friday, 1 July 2016

Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Jadi Tempat Pelarian Buron

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondisi di daerah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini sering digunakan sebagai tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Mereka bertahan di sana lantaran pengaruh politik utamanya yang terlibat dalam gerakan separatis. Di sisi lain, sebagian kecil kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih sering menunjukkan […]

from WordPress http://ift.tt/296nZr2
via IFTTT

Monday, 16 March 2015

Dua Batalyon Infanteri Segera Jadi Batalyon Rider

JAYAPURA - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI, Fransen G Siahaan menyatakan, dua Batalyon di Papua akan segera naik status dari Batalyon infanteri menjadi Batalyon Rider. Dua Batalyon Infanteri yang menjadi Batalyon Rider ini yakni, Batalyon 752 dan Batalyon 753. “Kebijakan menaikkan status kedua batalyon ini merupakan kebijakan dari pimpinan TNI AD,” kata Pangdam Fransesn kepada […]



from WordPress http://ift.tt/1BnAF1L

via IFTTT

Wednesday, 14 January 2015

Mahasiswa Tolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena

Abepura, Jubi – Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya, wilayah Lanitipo, Wuka Lagowan, Asolokowal, Assotipo, pemilik hak ulayat tanah Molama, Wouma dan Megapura, menolak rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di atas tanah adat mereka. Pasalnya, tanah adat mereka itu sumber ekonomi bukan untuk mendapatkan kekuasaan elit. “Tanah Molama jadi lahan sumber ekonomi warga, tetapi elit hendak mengorbankan […]



from WordPress http://ift.tt/1CjbSPh

via IFTTT

Thursday, 10 November 2011

RI Harus Waspadai Militer AS di Darwin

Indonesia harus menyadari keberadaan pangkalan militer AS di Darwin, Australia, merupakan potensi ancaman kedaulatan NKRI.

"Benar kehadirannya bukan ancaman bagi Indonesia setidaknya dalam jangka pendek, mengingat Indonesia adalah mitra dekat aliansi AS di Asia. Namun, sebagai bangsa besar yang berdaulat dengan segenap potensi ekonomi yang kita miliki, Indonesia harus menyadari dalam jangka panjang pangkalan militer AS di Darwin-Australia yang terdekat ke wilayah kita merupakan potensi ancaman kedaulatan NKRI di Papua yg sarat kepentingan AS," kata Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Minggu (20/11).

Anggota Komisi I DPR bidang luar negeri dan pertahanan periode 2004-2009 itu berkata "Kita seharusnya tahu, keputusan AS menempatkan pangkalan militer di Darwin sebagai hasil kajian geopolitik penguasaan kawasan dalam jangka panjang 20 tahun ke depan, bukan semata-mata alasan membentuk pengaruh China di Asia-Pasifik atau sekadar antisipasi konflik kepulauan Spratly."

Indonesia sejak saat ini, kata dia, perlu mengantisipasi strategi jangka panjang, melalui intensitas diplomasi internasional dan kepemimpinan pembangunan kawasan ASEAN yang berorientasi kepentingan Nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Bali, pekan lalu, sempat menyinggung kebijakan negeri itu yang menempatkan sekitar 2.500 marinir di Darwin, Australia, sebagai salah satu kebijakan luar negeri di Asia Pasifik.

Sumber: Antara