Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label militerisme. Show all posts
Showing posts with label militerisme. Show all posts

Tuesday, 28 September 2021

NDUGAMA Kedarangan Pasukan Setan Pencabut Nyawa OAP

The TPNPB-OPM NEWS 

Selamat malam. 

Info. Hari ini tanggal 27/09/2021 pendoropan Pasukan dari jakarta langsung tibah di keneyam Ibu kota kabupaten Nduga Papua.
TNI ORANG NOMOR 1 itu menggunakan Helikopter milik TNI dalam pengawalan udara 2 helikopter mendarat di keneyam kabupaten nduga. 
Pengawalan tersebut 40 orang Anggota TNI dan anak buah dari orang nomor satu dari jakarta langsung tibah di keneyam kabupaten nduga. 
Dari kurir TPNPB -OPM di ibu kota Keneyam memantau  orang nomor satu dari jakarta itu datang dengan anak buah 40 orang mereka berada di koramil kabupaten nduga.
Rencana tidak lain mereka datang menangkap Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OP  kodap III Ndugama Darakma  Pimpinan Egianus kogeya dengan pasukan Laporan Kurir Aktif TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Darakma.
Mereka adalah Pasukan Gerak Cepat dari Jakarta langsung Kopassus Dan Densus 88.
Seluru Rakyat Ndugama dan Pasukan TPNPB-OPM tetap siaga satu .
Ndugama adalah Tanah kami,Dusun ,Kami Kami tetap semangat sampai titik darah penghabisan Papua Merdeka
Tutur Panglima kodap III Ndugama setela mendengar berita itu Pasukan Eksekutor lapangan sudah di terjunkan sedang bergera bersama di Wilayah Ndugama.

Ndugama 28 September 2021.
Panglima kodap III Ndugama Darakma.

Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA.
Team Editor : Awak Media The TPNPB-OPMNEWS
Pewarta : Admin WPNLA.
Foto istimewa Doc TPNPB-OPM Kodap III Ndugama

Saturday, 26 December 2020

Hendropriyono Minta Prabowo Turun Tangan Soal Papua Jika Tak Ingin Senasib Timtim

Hendropriyono. ©2017 Merdeka.com/Ahda

 Merdeka.com - Mantan Kapala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menyampaikan terkait kelompok pemberontak Papua yang semakin membahayakan.

"Soal Papua itu kalau kita hanya fokus kepada pertempuran regu antigerilya menghadapi gerilya OPM di hutan, tak usah sampe Panglima TNI, itu hanya perkara pertempuran kecil anti gerilya. Biar Pak Prabowo saja kirim timnya," kata Hendro di ruang kerjanya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan kepada Tim Liputan6, Kamis (26/12/2019).

Hendro bercerita, Prabowo saat masih menjadi Danjen Kopassus memiliki tim atau regu yang dipercaya andal untuk menghadapi OPM. Menurutnya hal itu sudah terbukti dalam sejarah bangsa Indonesia.

"Timnya itu kan sersan, kopral jago-jago, tidak usah kita ke sana yang ngurusinnya," tegas Hendro.

Sebagai seorang ahli perang pada zamannya, purnawirawan jenderal bintang empat ini yakin bila Papua tak ditangani cepat, akan bernasib seperti Timor Timur yang berakhir lepas dari NKRI.

Hendro melihat pergerakan tokoh intelektual seperti Benny Wenda bermain persis seperti Ramos-Horta yang bermain di forum internasional saat konflik di Timor Timur.

"Dulu Tim-Tim itu perjalanannya persis, Ramos Horta main di luar negeri, dia dapat hadiah nobel, sementara yang bertempur? Saya 74, 75, 77, kapan kalah bertempur? tidak pernah, tapi perangnya? Iya kalah iya karena politik, dan 25 tahun kemudian kita serahkan Timtim free of charge," tutur Hendropriyono dengan nada jengkel.

Karenanya Hendro mewanti, sebagai rakyat, kepada tataran elite pemerintahan agar dapat mencegah terjadinya skema yang sama digunakan Timor Timor. Mantan Ketum PKPI ini yakin bila strategi yang diutarakan kepada Menhan Prabowo dapat diterapkan dengan baik, maka permasalahan kelompok separatis seperti OPM dapat tuntas.

"Belajarlah yang baik dari sejarah, jangan tidak pernah belajar. Ini kan baru kebetulan saya mengalami semuanya kami mengalami semuanya, kalau saya diam saja namanya saya warga negara apatis," Hendro menandasi. [ded]

Tuesday, 3 November 2020

Pasukan Yonif 700 Raider Wira Yudha dan Yonif 310 Kidang Kencana - 450 Pasukan TNI AD Dikirim Ke Papua

Jayapura, Pacemace.co – Tiba di Makassar pada Selasa (27/10/2020) kemarin, Kapal bernomor 593 KRI Bande Aceh ini memuat Batalion Infanteri 700 Raider Wira Yudha dan 310 Kidang Kencana dengan total 450 pasukan untuk di kirim menuju Papua.

Kapal tersebut salah satu kapal andalan yang dimiliki Komando Lintas Laut Militer (Konlilamil) yang akan menurunkan pasukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) mobile TNI AD diperbatasan Papua.

Komandan KRI Banda Aceh 593 Letkol Laut (P) Mochammad Achnaf mengatakan pasukan tersebut akan bertugas melakukan pengamanan mobile selama 6 bulan sejak diberangkatkan.

Ia bahkan menyakini kapalnya sangat tangguh dan mendukung tugas Satgas Pamtas mobile dari Yonif 310 Kidang Kencana dan Yonif 700 Raider Wira Yudha. 

Saat ini, kapal yang dijuluki Sea Warior tersebut telah berada di perairan timur Indonesia dengan kondisi pasukan dalam keadaan sehat.

“Sea Warior saat ini berada di perairan Timur Indonesia menuju Papua dan akan menurunkan 2 batalion pasukan raider TNI AD,” kata Mochammad, Jumat (30/10/2020).

“Pelayaran dalam kondisi lancar dan aman. Cuaca masih dapat dilalui dengan baik. Personel KRI dan prajurit yang on board dalam kondisi sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai ketetapan pemerintah,” lanjut dalam laporannya.

Senada, Panglima Konlilamil Laksda TNI Irwan Achmadi memberikan perintah untuk selalu meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam perjalanan.

Menurut Achmadi, hal ini sesuai perintah harian dari KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Katanya, berdasarkan tugas pokok Kolinlamil untuk mendukung pasukan TNI AD yang bertugas.

“Sesuai Perintah harian KSAL, maka unsur-unsur KRI Kolinlamil yang merupakan bagian dari SSAT TNI AL harus selalu dalam kondisi yang siap siaga melaksanakan operasi,” ujar Achmadi.

Dalam pengaman perbatasan tersebut kapal KRI Banda Aceh 593 untuk menyiapkan sistem senjata dengan daya dan gerak tempur tinggi.

“Oleh karena itu, sesuai tugas pokok Kolinlamil yang mendukung pasukan TNI AD dalam tugas pengamanan perbatasan, maka sudah seharusnya memiliki daya gerak dan gempur yang tinggi,” tegas Panglima Kolinlamil.

Perjalanan kapal KRI Banda Ace 593 bertolak dari Makassar ke perbatasan Papua akan memakan waktu 5 hari 5 jam. (FB/Pacemace

Saturday, 17 October 2020

Militer Indonesia (TNI) Melakukan Misi Operasi Di West Papua


Militer Indonesia (TNI) dikabarkan akan melakukan misi operasi di West Papua, panambahan pasukan dan perlengkapan alat-alat militer terus meningkat di West Papua

Menurut sumber Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang beredar mengatakan bahwa militer indonesia yang berada di seluruh indonedia segera dikirim ke West Papua untuk menjalani misi perang bersama kami di medan pertempuran.

Untuk diketahui oleh dunia internasional bahwa saat ini West Papua sedang dalam zona merah militer indonesia (Wilayah Perang) demikian kami juga memberitahukan kepada publik dan militer indonesia untuk segara mengedepankan Hukum Perang Internasional (Humaniter Internasional) di West Papua dari pihak pemerintah.

Wednesday, 16 October 2019

Indonesia bans foreign diplomats’ access to Papua amid separatist unrest

Indonesia has effectively banned foreign diplomats and the United Nations from visiting Papua, as separatist unrest continues to challenge Jakarta's authority.

The government says security concerns prevent it from allowing access to foreign embassies or its citizens wanting to visit the troubled Papua and West Papua provinces.

Several embassies in Jakarta have sought permission to visit Papua but have been knocked back.Duration: 3min 13secBroadcast: Wed 9 Oct 2019, 5:00pm


Source: https://www.abc.net.au/

Sunday, 1 September 2019

Konflik Papua, Amien Rais: Mari Merebut Hati Teman-teman di Papua

Gunungkidul - Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amien Rais menyebut konflik yang terjadi di Papua terjadi karena warga Papua merasakan ketidakadilan. Karena itu, Amien ingin agar pemerintah dan semua pihak melakukan pembicaraan untuk menciptakan kedamaian di Papua.

"Jadi begini, saya hampir tiap jam mengikuti perkembangan kerusuhan di Papua itu. Jadi saya punya analisa sederhana bahwa yang terjadi itu adalah dadakan," ujarnya saat ditemui usai menghadiri Pengajian Akbar dan Pelantikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul periode 2018-2022 di Bangsal Sewokoprojo, Gunungkidul, Sabtu (31/8/2019) malam.
Baca juga: Konflik Papua, Mahfud MD: Tak Ada Referendum Menurut Konstitusi
"Kalau perang itu ada casus belli, sehingga yang di permukaan adalah mencerminkan apa yang sudah puluhan tahun di bawah permukaan itu. Di mana teman-teman Papua merasakan ada ketidakadilan. Jadi misalnya lingkungan atau ekologi hancur-hancuran, sementara orang Papua hanya menerima ampasnya," imbuh Amien.

Amien mencontohkan, seperti keberadaan sektor pertambangan di Papua yang hingga saat ini manfaatnya belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Bahkan, Amien menyebut apabila mendapat manfaat dari sektor pertambangan tidak sampai per mil, per seribu.

"Kemudian juga saya kira memang sudah sampai ke puncak (rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua). Di mana yang penting adalah bagaimana Presiden Jokowi dan kita semua, tanpa kecuali, semua tokoh masyarakat, semua ulama, semua intelektual kampus dan lain-lain, bagaimana kita tidak lagi bicara dalam angka sekian triliun untuk otonomi daerah khusus Papua," katanya.

"Tidak akan mengirim sekian bala bantuan dari Brimob atau Kopassus. Tapi bagaimana kita bisa memenangkan, merebut hati dan pikiran saudara kita di Papua, ya," sambung Amien.

Menurut Amien, hal tersebut bisa terwujud apabila semua pihak memiliki asumsi dasar tidak membeda-bedakan antara Papua dan non-Papua. Mengingat dalam Islam, tidak ada bobot khusus untuk warna kulit dan bentuk muka manusia.

"Sekarang itu waktunya mendesak, bagaimana kita ini, tokoh-tokoh Indonesia ini duduk bersama para perusuh itu, ya, juga pimpinan struktural resmi maupun orang seperti Benny Wenda, seperti Filem Karma. Ada berlusin-lusin tokoh-tokoh yang sangat pandai yang juga luas pandangannya, jangan kita remehkan," ujarnya.

"Baru setelah itu kita ada harapan, kalau cuma mengirim tentara-tentara lagi malah mereka mungkin semakin..semakin..semakin dalem," imbuhnya.

Kendati demikian, ia menyebut langkah tersebut bukanlah pendekatan secara persuasif. Melainkan pendekatan secara kemanusiaan.

"Bukan persuasif ya, pendekatan kemanusiaan dari hati. (Ibaratkan) jadi saya seorang Papua mungkin saya merasa seperti dihempaskan. Kan sudah lama sekali tidak diperhatikan, ya, sudah tercecer jauh dari peradaban, ya, sangat banyak apa teman-teman Papua yang di gunung-gunung, hutan-hutan, tidak pernah tersentuh peradaban modern," katanya.

"Mengapa? Kan kita punya manusia, punya personel cukup, punya dana yang juga lebih dari cukup, tapi mengapa tidak sampai ke sana? Karena itu kita tidak usah saling menyalahkan lah. Jadi ini sudah waktunya kita pikul bersama-sama, tidak ada lagi yang mengatakan ada penumpang gelap, ada penumpang setengah gelap dan lain-lain malah nanti jadi kacau balau," imbuh Amien.
(skm/skm)

Sumber: Detik.com

Wednesday, 7 July 2010

Penambahan Pasukan ke Puja Dinilai Menambah Masalah

JAYAPURA [PAPOS] -Rencana penambahan pasukan sebanyak 1 SSK ke Puncak Jaya (Puja), pasca kasus penembakan yang diduga dilakukan anggota OPM hingga menewaskan satu anggota Brimob, Senin (14/6)lalu. Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua dinilai hanya sebagai masalah baru di wilayah tersebut, dan bukan menyelesaikan masalah.“Penambahan pasukan seperti yang sudah diberitakan, sama sekali tidak menjawab keinginan masyarakat setempat, tetapi penambahan pasukan hanya menambah masalah baru di daerah Puncak Jaya,” kata Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai kepada wartawan di kantor DPRP, Jumat [18/6]. Kasus yang terjadi di Puncak Jaya, lanjut Ruben, bukan masalah politik, sehingga penyelesaiannya mengaandalkan senjata atau kekuatan, tetapi kasus masyarakat setempat adalah bagaimana masalah ekonomi bisa teratasi di daerah tersebut. “Untuk itu, Kapolri harus mencabut pernyataannya menambahan pasukan ke Puncak Jaya, karena jika tidak maka akan timbul masalah baru lagi, dan korban akan terus berjatuhan,” ujar Ruben. Menurut dia, masyarakat Puncak Jaya, saat ini tidak membutuhkan kekuatan atau senjata guna menyelesaikan masalah yang terjadi diantara mereka, tetapi alangkah baiknya pemerintah pusat maupun pemda setempat duduk bersama-sama membahas masa depan masyarakat Papua, yang terlantarkan akibat kegagalan dari pada Otsus.[lina] Ditulis oleh lina/Papos Sabtu, 19 Juni 2010 00:00

Posted via email from SPMNews' Posterous