Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label neo-kolonialisme. Show all posts
Showing posts with label neo-kolonialisme. Show all posts

Wednesday, 26 October 2011

DPRD Biak Dukung Pembentukan Papua Tengah

Written by Bahagia/Papos    
Wednesday, 26 October 2011 00:00

BIAK [PAPOS] - DPRD kabupaten Biak Numfor mendukung rencana pembentukan provinsi Papua Tengah, bila tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Dukungan itu disamaikan Wakil ketua I DPRD Biak Numfor, Sefnath Rumbewas menanggapi rencana pembentukan provinsi Papua Tengah, kepada Papua Pos di Biak Selasa mengatakan, dirinya mendukung perjuangan pembentukan Papua Tengah tersebut. Apa lagi kata politisi Partai Demokrat ini, Papua Tengah kini telah diperjuangkan bersama, dan tidak lagi terkotak-kotakseperti perjuangan sebelumnya.

Untuk itu Wakil ketua I DPRD Biak Numfor, Sefnath Rumbewas menyarankan, agar tim perjuangan Papua Tengah itu segera membentuk tim peneliti yang melibatkan akademisi. Hal tersebut kata Sefnath, penting dilakukan agar dibuatkan suatu kajian atau study kelayakan untuk diajukan sebagai eksponen local, utamanya bagi pemerintah daerah di wilayahPapua tengah.

“Mereka kan butuh dukungan biaya dan sebagainya, jadi tanpa eksponen yang lengkap, bagaimana pemerintah daerah dapat mendukung. Jadi kalau sekarang perjuangan ini sudah dilakukan secara bersama-sama. Saya sarankan buatlah kajian yang lengkap, agar bisa

pemerintah dan DPRD se-wilayah Papua Tengah ini punya dasar untuk memberi dukungan,” ujarnya.

Pada 11 Oktober lalu di Jakarta, para pejuang Papua Tengah mendatangani kesepakatan bersama untuk memperjuangkan pembentukan provinsi Papua Tengah. Tokoh perjuangan Papua tengah dari Mimika,

Andreas Anggaibak, Philips Wona dari kawasan Teluk Cenderawasih, Drs.AP. Youw dari Nabire, dan Laksamana TNI [Purn] D.H Wabiser dari kepulauan Biak, sepakat untuk kembali mengaktifkan UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya tengah [Papua tengah].

Sebelumnya diantara sejumlah tokoh tersebut, masih terjadi tarik menarik terkait calon ibu kota Papua tengah yakni di Biak, Nabire dan

Mimika. Sementara itu, dalam keterangan persnya, koordinator para bupati dan DPRD wilayah Papua Tengah pada Tim Komunike [Pejuang PapuaTengah], Drs. AP. Youw berharap, adanya dukungan dari masyarakat Papua, khususnya dukungan dari para Bupati dan DPRD di wilayah PapuaTengah dalam perjuangan tersebut. [gia]

Posted via email from SPMNews' Posterous

Saturday, 20 November 2010

Tak Ada Uang Jutaan Beredar, Biaya Operasional Harian per Orang Hanya Rp 197 Ribu

Bocornya Laporan 13 Tahun Silam Satgas Ban – 5 Kopasus Pos I Kotaraja (Bagian 2)


Konon jutaan rupiah digelontorkan intelijen untuk “menghabiskan” para aktivis pro Merdeka, yang sumbernya dari bocoran Laporan Satgas Ban-5 Kopasus Pos I Kotaraja yang dipublikasikan Alan Nairm seorang jurnalis berkebangsaan Amerika Serikat, namun laporan berkala itu ternyata hanya berisi daftar pengeluaran (Biaya Operasional) per orang anggota Satgas yang berjumlah 6 orang, yang dirasa sangat minim jika dibanding luas dan tingkat kesulitan tugas mereka. Sebuah keluhan bawahan pada atasan.

Oleh : Walhamri Wahid

Ilustrasi KopasusUntuk kesuksesan dalam melaksanakan tugas operasi di daerah Kotaraja dan sekitarnya kami juga mendapatkan dukungan berupa dana operasi yang perinciannya adalah sebagai berikut: Uang makan Rp 30.000/hari, Uang saku Rp 10.000/hari, Uang Kese­hatan Rp 2.000/hari, Uang Transportasi, Rp 10.000/hari, Uang Sarana Kontak Rp 35.000/hari, Uang Sarana Penggalangan Rp 10.000/hari, Uang Komunikasi Rp 100.000/hari, Uang Kodal Pos Rp.580.000/bulan, Uang Kodal Danpos Rp 1.100.000/bulan.

Demikian kutipan langsung pada Laporan Triwulan I Satgas Ban-5 Pos I Kotaraja di halaman 21 pada Sub Judul Pelaksanaan point ketiga Evaluasi yang berhasil diperoleh Bintang Papua, biaya operasional harian anggota Satgas yang bila di jumlahkan dalam seharinya tidak mencapai Rp200ribu yang jauh dari cukup itulah yang disinyalir oleh Forkorus Yaboisembut ratusan juta beredar dalam operasi intelijen untuk mematai – matai dan membungkam aktivitas mere­ka sebagaimana informasi yang mereka terima dari publikasi media nasional.

Forkorus Yaboisembut sendiri kepada Bintang Pa­pua mengaku tidak memiliki dokumen laporan Kopasus tersebut secara fisik, namun hanya membaca dari pemberitaan media – media nasional secara online yang mengulas publikasi yang dilakukan oleh Alan Nairm seorang jurnalis berkewarganegaraan Amerika Serikat lewat blognya berjudul Breaking News : Secret Files Show Kopassus, Indonesia`s Special Force, Target Papuan Churces, Civilians. Dokumen Leak from Notorious US-Backed Unit as Obama Lands in Indonesia, yang diterbitkan Selasa, 9 November 2010 lalu, saat kunjungan Presiden Obama ke Indonesia.

Dalam halaman 23 Laporan Triwulan I Satgas Ban-5 Pos I Kotaraja pada angka romawi VII Hambatan dan Cara Mengatasinya di point C Dukungan, tertulis keluhan anggota Satgas akan minimnya dukungan terhadap biaya operasional mereka sehari – hari, yang lengkapnya tertuli, “Banyaknya kegiatan dan aktivitas dari pada kelompok GSP/P dan biaya hidup yang serba mahal, kadang membuat dana operasi yang diberikan dari Satgas habis sebelum waktunya, se­hingga kami dalam menutupi hal tersebut kadang minta kiriman dari keluarga di Jakarta seperti meminta isi pulsa, atau meminjam teman yang masih memegang uang, karena masing-masing kita dalam penggunaan uang sehari-hari adalah berbeda, terutama dalam hal penggunaaan telepon”.


Sebagaimana dimuat dalam media ini edisi Senin (15/11) bahwasanya Ketua DAP Forkorus Yaboisembut mensinyalir jutaan rupiah beredar di Papua yang digelontorkan intelijen untuk membungkam dirinya dan beberapa aktivis lainnya, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak – pihak tertentu kepada orang – orang sekitarnya, khususnya anggota Satgas Petapa (Penjaga Tanah Papua).

Namun informasi tersebut sudah di bantah oleh oknum guru berinisial AB yang langsung melaporkan halnya ke Mapolres Kabupaten Jayapura dan menjelaskan bahwa pemberian uang itu karena anggota PETAPA tersebut adalah anak mantunya dan untuk membeli motor, dan ia merasa kecewa karena pemberiannya itu di politisir sedemikian rupa.

Dalam laporan Satgas Ban – 5 Pos I Kotaraja itu sama sekali tidak ada satu strategi ataupun pola –pola pendekatan yang bertujuan meredam aspirasi Merdeka yang di kampanyekan oleh tokoh – tokoh GSP/B dengan membagi – bagikan sejumlah uang kepada pihak ketiga di luar dari anggota Satgas, karena bila melihat nominal operasional mereka yang sangat minim,bahkan untuk uang kesehatan per orangnya hanya Rp.2.000/ hari/ orang, rasanya mustahil mereka sampai membagi – bagikan uang sampai jutaan rupiah kepada orang lain dengan target melemahkan barisan sekitar Ketua DAP dan aktivis lainnya.

Untuk menjalankan tugas negara menjaga keutuhan NKRI, dalam laporan tersebut terungkap mereka lebih banyak melakukan pendekatan dan membangun komunikasi mencoba meluruskan paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD dengan melakukan lobby kepada tokoh – tokoh adat, agama, pemerintah,dan lembaga kultural lainnya termasuk MRP dan DPRP.


Jangankan memberikan sejumlah dana kepada pihak ketiga, untuk menunjang operasional mereka saja masih serba kekurangan, seringkali mereka harus pandai- pandaimenyiasati keadaan, karena fasilitas pendukung yang mereka miliki bisa dikatakan sangat minim.
“Untuk menunjang operasional harian,kami di tunjang dengan 1unit motor Honda Mega Pro, dan 1 unit handycam,dan kamera merk Sony”,demikian tertulis dalamlaporan Satgas Ban-5 Pos I Kotaraja itu. (Bersambung)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Friday, 3 September 2010

Manibor: Sesungguhnya Respek itu Uang Kecil dari Otsus

Drs. M.Manibor,M.MTJAYAPURA—Persoalan Otonomi Khusus (Otsus) Pa­pua hingga saat ini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat maupun pada tingkat birokrasi pemerin­tahan di Papua. Pa­sal­nya, sejumlah ka­la­ngan menilai otsus masih sebatas kemauan para pembesar di negeri ini, sementara amanat dari UU Otsus itu justru tak dijalankan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarmi Drs.M.Manibor,M.MT sependapat dengan pernyataan Ketua DPRP Jhon Ibo dan perancang UU Otsus Papua DR.H.M.Abud Musa’ad,M.Si bahwa pelaksanaan otonomi khusus Papua tak berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Ya, Manibor berpendapat bahwa jalannya otsus sudah jauh melenceng dan keluar dari koridor yang sesungguhnya, sebab, ia menilai otsus tak sesuai Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).

“Saya sependapat dengan ketua DPRP dan Musa’ad, semua pelaksanaannya telah keluar dari koridor, karena otsus sudah tak sesuai lagi dengan perdasi maupun perdasus, khususnya tentang aturan teknis yang ada di dalamnya, bahkan semua berjalan berdasarkan kehendak orang tertentu saja,” kata Spicky-sapaan akrab Manibor kepada Bintang Papua Rabu (1/9) kemarin.

Dikatakan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua hanya membicarakan soal dana Respek (rencana strategis pembangunan kampung) yang lebih digembor-gemborkan, padahal, jika dibandingkan dengan dana otsus yang belanja publiknya lebih besar dari respek itu sendiri.

“Sesungguhnya respek itu hanyalah uang kecil dari dana otsus yang diberikan pemerintah pusat ke Papua, dengan nilai ratusan juta rupiah membuat masyarakat di kampung ribut,” sambungnya dengan penuh kekesalan.

Dengan demikian ia berharap, supaya persoalan tersebut tak berlarut-larut, maka langkah yang tepat adalah dialog. Sebab, solusi dialog ini akan lebih tepat dengan menghadirkan semua stackholder maupun mereka yang berperan dalam menjalankan UU Otsus tersebut. Selain itu, prinsip utama dari Otsus itu sendiri tidak lain untuk memerdekakan orang Papua dari semua aspek kehidupan orang Papua.

“Selama ini justru undang-undang otsus malah tak dijalankan, dan bukti kegagalan tersebut adalah keputusan MRP nomor 14, itu sebagai bukti dari gagalnya mempertahankan UU otsus itu sendiri,” lontarnya dengan nada tinggi.

Bagi Spicky, sampai dengan saat ini para pemangku kepentingan lebih banyak bersikap arogan dan takut membicarakan yang sesungguhnya.

Untuk itu, kepada semua warga Papua, terutama mereka yang asli Papua wajib diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan karya mereka secara langsung.
Bahkan, dirinya berharap pemerintah provinsi tak hanya melihat respek yang kecil, tetapi bagaimana melihat otsus ini juga supaya porsinya lebih banyak dikuasai putra Papua. Sebab, dana yang dikerjakan pengusaha pendatang, mereka hanya mengeruk duit dari Papua, tetapi lebih banyak digunakan perputaran uang itu keluar Papua, seperti di Sulawesi,Jawa maupun Sumatera dan lain sebagainya.

Kondisi ini bakal menimbulkan bumerang bagi kelangsungan hidup orang Papua. Sebab, mereka yang diluar Papua saja yang menikmati itu.
“Akhirnya orang Papua tak mampu memberdayakan pengusaha asli Papua, dan perputaran uang itu malah keluar Papua. Sementara di kampung-kampung orang bicara respek dengan bunyi yang besar, tetapi nilainya justru kecil,” tegas Manibor serius.

Untuk itu, dirinya meminta untuk dilaksanakan forum dialog demi mencari solusi tentang gagalnya otsus Papua, dalam artian, berbagai kebijakan yang tak sesuai dan tak melibatkan orang asli Papua, bahkan, banyak pengusaha asli Papua yang mengemis proyek di negeri sendiri. (roy)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Soal Tambahan 11 Kursi DPRP - John Ibo: Pusat Paksa Papua

JAYAPURA – Meski putusan MK tentang tambahan 11 kursi di DPRP telah lama keluar, namun komentar pedas terkait hasil putusan itu baru saat ini dikeluarkan oleh Ketua DPRP Drs. John Ibo, MM.

Pihaknya menegaskan bahwa 11 kursi tambahan DPRP hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu itu sangat di luar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Sebelas kursi tambahan ini, menurut DPRP sangat diluar dari perundang-perundangan yang berlaku. MK, kami tidak mau menggunakan kuasa untuk menekan kebenaran," tandas John Ibo, Rabu (1/9) kemarin.

Dikatakan, MK telah menginstruksikan Papua untuk menjalankan pengangkatan 11 anggota DPRP tersebut, namun tidak ada dasar Undang-Undang-nya, karena dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus tidak ada, begitu juga UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah juga tidak ada, dan PP No 16 juga tidak ada.

‘Meski tidak ada dasar, namun Papua dipaksa untuk melakukan pengangkatan 11 kursi DPRP itu. Jika MK berani, MK harus memerintahkan pemerintah untuk menurunkan kepada kami satu peraturan pemerintah saja. Kami tidak berani buat karena cantolan-cantolan hukumnya tidak ada," jelasnya.

Soal tuduhan bahwa 11 kursi tambahan DPRP ini, karena bertolak bahwa DPRP ini dianggap separatis, John Ibo menegaskan bahwa stigmatisasi tentang separatis dan OPM, agar jangan lagi dipakai di Papua, karena itu cerita hari kemarin yang tidak ada artinya lagi dan hal itu memundurkan pembangunan dengan stigmatisasi seperti itu. Pembangunan tidak berjalan dan orang tidak bisa bergerak bebas dalam suatu negara.

"Masak pakai terus stigmatisasi di Papua untuk menekan pejabatnya, sehingga tidak bebas bekerja," jelasnya.

Soal Raperdasus pengangkatan 11 kursi yang telah sampai di DPRP, John Ibo mengatakan Raperdasus tersebut sudah dapat dibahas dan DPRP sudah mengambil langkah, bahkan Komisi A DPRP akan berangkat ke Jakarta dengan satu tim untuk menanyakan kepada pemerintah pusat dan meminta petunjuk dasar hukumnya untuk melaksanakan putusan MK tersebut.

"Jika DPRP menyusun satu aturan untuk pelaksanaan pengangkatan 11 kursi versi MK maka cantolan hukumnya yang mana? UU Otsus tidak ada, UU 32 tidak ada juga, PP No 16 tidak ada semua, kita mau pakai UU apa? Itu yang akan kami tanyakan kepada pemerintah pusat," tandasnya.

Soal 11 kursi tambahan tersebut, John Ibo justru mempertanyakan, apakah karena kecurigaan dimana DPRP saat ini dianggap separatis dan 11 kursi tambahan DPRP tersebut untuk memberikan perimbangan.

"Yang ada 56, kalau terjadi pengambilan keputusan itu, yang 11 kursi itu mau apa. 11 kursi itu tidak akan menang. Bahwa mereka merah putih, bukan itu. Di DPRP itu semua merah putih. Jadi, ini akan mengalami kendala ke depan," tandasnya.(bat/fud)

Posted via email from SPMNews' Posterous