Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jenderal TNI Dodik Widjanarko menyampaikan paparan terkait tindak lanjut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Papua, di Jakarta, Rabu (23/12/2020). (Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Menurut Dodik, demi memusnahkan jejak kekerasan yang berujung pada tewasnya dua warga tersebut, kesembilan anggota TNI membakar jenazah mereka.

Dodik menengarai aksi berawal dari tuduhan kesembilan anggota TNI terhadap dua warga--yang belakangan diketahui bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani--jadi bagian dari komplotan yang disebut pemerintah dan penegak hukum Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Keduanya bahkan sempat ditahan oleh anggota TNI di Koramil Sugapa pada 21 April 2020 lalu, sebelum kemudian menghilang lantaran dibunuh dan dibakar.

Lihat juga:Danpuspomad Sebut Ada Prajurit Bakar Jenazah Warga di Papua

"Pada 21 April 2020 Satuan Batalyon Para Raider 433 JS Kostrad saat melaksanakan sweeping dicurigai sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB selanjutnya dilakukan interogasi terhadap dua orang tersebut di Koramil Sugapa Kodim Paniai," ungkap Dodik saat menyampaikan konferensi pers di Gedung Puspom AD, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Namun, Dodik melanjutkan, anggota TNI yang menginterogasi dua warga sipil itu malah bertindak berlebihan. Luther dan Apinus disiksa, hingga Apinus meninggal di tempat.

Sementara saudaranya, Luther mengalami kritis meski tidak meninggal di lokasi interogasi. Anggota TNI yang terlibat dalam kejadian itu pun kata Dodik membawa jenazah Apinus dan Luther dengan kondisi kritis tersebut ke Kotis Yonif PR 433 JS Kostrad.

"Keduanya dibawa dengan menggunakan truk umum warna kuning nomor polisi B 9745 PGD. Nah di tengah perjalanan inilah Luther Zanambani juga meninggal dunia," tutur Dodik.

Lantaran kalut, anggota TNI yang terlibat dalam aksi interogasi berujung penghilangan nyawa itu bermaksud meninggalkan jejak kekerasan. Untuk melenyapkan bukti, lanjut Dodik, dua jenazah pun dibakar.

"Abu mayat keduanya dibuang ke sungai Julai di Distrik Sugapa," tutur dia.

Lihat juga:KontraS Catat 40 Aksi Kekerasan di Papua Sepanjang 2020

Luther Zanambani dan Apinus Zanambani merupakan dua bersaudara yang diketahui masih keluarga Pendeta Yeremia Zanambani--yang juga tewas diduga karena kekerasan aparat.

Di tengah investigasi pembunuhan Pendeta Yeremia, Komnas HAM sempat mengungkapkan pemicu kekerasan yang menimpa tokoh agama itu salah satunya adalah pertanyaan ke aparat tentang anggota keluarga Yeremia yang hilang.

Dua bersaudara Zanambani memang dinyatakan hilang sejak April lalu hingga, belakangan terungkap keduanya tewas di tangan aparat.

Sembilan anggota TNI yang terlibat dalam kekerasan warga sipil Papua itu antara lain dua personel Kodim Paniai yakni Mayor Inf ML dan Sertu FTP. Sementara tujuh lainnya personel Yonif Pararider 433 JS Kostrad yakni Mayor Inf YAS, Lettu Inf JMTS, Serka B, Seryu OSK, Sertu MS, Serda PG, dan Kopda MAY.

Tim Gabungan Mabesad dan Kodam XVII Cenderawasih menetapkan sembilan anggota TNI tersebut sebagai tersangka atas kekerasan hingga pembakaran jenazah dua warga sipil Papua. Mereka dijerat Pasal 170 ayat (1), pasal 170 ayat (2), pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal 181 KUHP, pasal 132 KUHPM, dan pasal 55 (1) kesatu KUHP.

Lihat juga:Komnas HAM Duga Ada Penyiksaan di Balik Kematian Yeremia

(tst/nma)

Jayapura, Pacemace.co – Tiba di Makassar pada Selasa (27/10/2020) kemarin, Kapal bernomor 593 KRI Bande Aceh ini memuat Batalion Infanteri 700 Raider Wira Yudha dan 310 Kidang Kencana dengan total 450 pasukan untuk di kirim menuju Papua.

Kapal tersebut salah satu kapal andalan yang dimiliki Komando Lintas Laut Militer (Konlilamil) yang akan menurunkan pasukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) mobile TNI AD diperbatasan Papua.

Komandan KRI Banda Aceh 593 Letkol Laut (P) Mochammad Achnaf mengatakan pasukan tersebut akan bertugas melakukan pengamanan mobile selama 6 bulan sejak diberangkatkan.

Ia bahkan menyakini kapalnya sangat tangguh dan mendukung tugas Satgas Pamtas mobile dari Yonif 310 Kidang Kencana dan Yonif 700 Raider Wira Yudha. 

Saat ini, kapal yang dijuluki Sea Warior tersebut telah berada di perairan timur Indonesia dengan kondisi pasukan dalam keadaan sehat.

“Sea Warior saat ini berada di perairan Timur Indonesia menuju Papua dan akan menurunkan 2 batalion pasukan raider TNI AD,” kata Mochammad, Jumat (30/10/2020).

“Pelayaran dalam kondisi lancar dan aman. Cuaca masih dapat dilalui dengan baik. Personel KRI dan prajurit yang on board dalam kondisi sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai ketetapan pemerintah,” lanjut dalam laporannya.

Senada, Panglima Konlilamil Laksda TNI Irwan Achmadi memberikan perintah untuk selalu meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam perjalanan.

Menurut Achmadi, hal ini sesuai perintah harian dari KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Katanya, berdasarkan tugas pokok Kolinlamil untuk mendukung pasukan TNI AD yang bertugas.

“Sesuai Perintah harian KSAL, maka unsur-unsur KRI Kolinlamil yang merupakan bagian dari SSAT TNI AL harus selalu dalam kondisi yang siap siaga melaksanakan operasi,” ujar Achmadi.

Dalam pengaman perbatasan tersebut kapal KRI Banda Aceh 593 untuk menyiapkan sistem senjata dengan daya dan gerak tempur tinggi.

“Oleh karena itu, sesuai tugas pokok Kolinlamil yang mendukung pasukan TNI AD dalam tugas pengamanan perbatasan, maka sudah seharusnya memiliki daya gerak dan gempur yang tinggi,” tegas Panglima Kolinlamil.

Perjalanan kapal KRI Banda Ace 593 bertolak dari Makassar ke perbatasan Papua akan memakan waktu 5 hari 5 jam. (FB/Pacemace

Menurut sumber Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang beredar mengatakan bahwa militer indonesia yang berada di seluruh indonedia segera dikirim ke West Papua untuk menjalani misi perang bersama kami di medan pertempuran.

Untuk diketahui oleh dunia internasional bahwa saat ini West Papua sedang dalam zona merah militer indonesia (Wilayah Perang) demikian kami juga memberitahukan kepada publik dan militer indonesia untuk segara mengedepankan Hukum Perang Internasional (Humaniter Internasional) di West Papua dari pihak pemerintah.