Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label opini papindo. Show all posts
Showing posts with label opini papindo. Show all posts

Saturday, 4 February 2017

Papua Bukan Provinsi Otonomi, Tetapi Wilayah Koloni


14 November 2016
Zely Ariane

Harian Indoprogres

TANGGAL 8 November lalu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas evaluasi pembangunan Indonesia di Papua. Kata Presiden, Rp. 85,7 triliun dana pembangunan yang sudah digelontorkan tidak setara hasil, karena proses perencanaan belum melibatkan berbagai sektor, dan daerah belum terintegrasi dengan baik.

Tidak ada yang baru dari kegagalan ini. Tidak juga dari evaluasinya. Dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga sudah mencanangkan dan melakukan pembangunan (nama badan programnya UP4B). Sehingga tak ada yang samasekali baru dari apa yang diprogramkan Presiden Joko Widodo. Tidak ada evaluasi baru karena pendekatannya memang tidak baru.

Anda perlu tahu, sejak dipindahkan ‘administrasinya’ dari UNTEA (The United Nations Temporary Executive Authority) ke Indonesia 1 Mei 1963, ‘tugas-tugas pembangunan’ semacam ini adalah kewajiban negara Indonesia kepada Netherland New Guinea (sebutan Papua saat itu), selain kewajiban menyelenggarakan referendum. Bahkan menurut kesaksian seorang peserta Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, ‘musyawarah Pepera’ malah menyosialisasikan Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Soeharto, bukannya membicarakan pilihan-pilihan dan aspirasi politik masyarakat asli Papua untuk berdaulat sendiri atau ikut Indonesia dalam pelaksanaan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat).

Anda bisa kemukakan sekian ‘kebaikan’ (atau ‘kemajuan’) di era Jokowi, termasuk yang disebut berulang-ulang bagai iklan oleh berbagai media: BBM satu harga. Apa yang baru jika semua itu adalah hal-hal yang sudah sepatutnya dilakukan sebuah pemerintahan pada rakyatnya, di teritori yang puluhan tahun terus berada di indeks pembangunan manusia paling rendah?

Hampir dua tahun yang lalu, hal serupa juga terjadi saat pemerintah membebaskan lima tahanan politik (tapol) hingga menjadi berita dimana-mana. Kontroversi dan penipuan di balik pembebasan Tapol Papua tersebut tidak ada yang gubris. Yang lebih penting, Presiden Jokowi sudah tampak melakukan kebaikan pada orang Papua. Kelima mantan Tapol itu kini sudah bebas, dan tetap melanjutkan perjuangan mereka untuk Papua Merdeka. Mereka tidak sudi menerima bantuan ekonomi apapun dari pemerintah Indonesia.

Jangan lupa, bukan pembangunan Papua yang sedang menjadi sorotan internasional sejak dulu sampai sekarang, melainkan kondisi Hak Azasi Manusia dan penghidupan masyarakat asli Papua.

Hari ini, 14 November, Jokowi diminta Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) untuk memberikan laporan—yang tidak dibuat sejak 2010—terkait kekerasan berbasis ras di West Papua. Wiranto menjawabnya: “Masih kita pelajari dengan seksama,”
Awal tahun 2014 lalu, di hadapan Sub Komite HAM Parlemen Eropa, deputi duta besar Indonesia untuk Uni Eropa juga ‘pamer pembangunan’. Padahal yang digugat adalah ruang demokrasi dan tuntutan agar pemerintah mengakui sudah salah pendekatan dan melakukan pelanggaran HAM.

Pemerintah Indonesia sudah biasa ditanya lain, jawab lain; latihan lain, main lain. Mereka tidak peduli tekanan internasional, karena sudah merasa menang kuasa di Papua. Jangankan peduli, memberi jawaban rasional saja merasa tidak perlu (masih ingat Nara?) Ryamizard dengan santai ‘mengancam’ Kepulauan Solomon soal integritas teritorial Indonesia saat pemerintah negeri itu berani membela masa depan masyarakat Melanesia di West Papua. Pemerintah Indonesia tidak merasa perlu menjelaskan apapun soal Papua, kepada siapapun. Mereka hanya perlu deklarasikan: Papua itu NKRI. Apapun pertanyaannya, jawabannya itu saja.

Inilah fragmen paling kecil yang menunjukkan Papua bukan provinsi Indonesia, melainkan wilayah koloninya. Tidak apa, jangan malu mengakui. Prancis memiliki koloni, Belanda, Inggris, dan Australia juga, Bedanya, mereka negara-negara yang kolonial sejak dari sononya. Tidak seperti Indonesia yang baru belajar.

Kolonialisme adalah perpanjangan kedaulatan suatu bangsa atas wilayah di luar batas teritorinya melalui pendudukan (settler colonies) atau ketergantungan administratif, dimana populasi masyarakat asli secara langsung dikuasai atau dipindah-pindahkan. Dalam sejarah hukum dan politik, Papua itu koloni karena kedaulatan Indonesia atas Papua belum final oleh banyak kontroversi. Tetapi tidak banyak orang mau tahu, karena kontroversinya tidak pernah digali. Semuanya ‘pokoknya NKRI’.

NKRI belum final


Pepera 1969 tidak bisa melegitimasi kedaulatan hukum Indonesia atas Papua, karena dilakukan di bawah tekanan dan ancaman, tidak demokratis, bukan pemilu langsung dan bebas, hanya musyarawah dengan alasan “orang Papua belum siap berpemilu”. PBB hanya mencatat hasilnya tidak membuat resolusi apapun terkait integrasi ‘Irian’ ke Indonesia.

Hal itu diungkap oleh studi hukum internasional atas status hukum West Papua oleh Melinda Janki. Menurut dia, wilayah West Papua masih masuk dalam kategori teritori tak berpemerintahan sendiri dan masih tetap berhak atas penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional. 1 Mei 1963 secara hukum bukan penyerahan kedaulatan, tetapi penyerahan administrasi kolonial.

Klaim kedaulatan Indonesia atas West Papua mulai dari Negarakertagrama sampai debat-debat di BPUPKI itu semuanya klaim politik, bukan hukum. Trikora 1961 pun klaim politik, bukan hukum. Hingga 1969, Indonesia masih mengakui bahwa Papua berhak atas penentuan nasib sendiri, karena itulah hukum.

Mekanisme serta hasil Pepera itu yang sedang digugat karena melanggar hukum internasional. Atas landasan itu pula gerakan seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengampanyekan referendum Papua sebagai solusi sesuai hukum internasional.
Klaim politik sah-sah saja karena konfirmasinya ada di masyarakat koloni (de facto, seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945). Tetapi ia dibatasi hukum (de jure, karena itu Indonesia merdeka diakui oleh hukum internasional baru tahun 1949). Klaim politik Indonesia atas Papua pun sah-sah saja, sepanjang tidak ada yang gugat. Faktanya, klaim politik itu sejak awal perebutan ‘Irian Barat’ hingga detik ini terus digugat dan dilawan masyarakat koloni. Hasilnya, siapa yang yakin dan berani bilang rakyat Papua de facto cinta mati NKRI

Pembangunan dengan Pendudukan

 Belanda juga membangun Hindia Belanda, bukan? Demikian pula Indonesia membangun Papua. Tetapi pembangunannya itu dengan pendudukan (bertambahnya orang-orang pendatang) demi penjajahan.

Bisa dicek siapa yang jadi penduduk, pelaku ekonomi; siapa yang lebih banyak dipenjara dan ditangkap; siapa yang lebih banyak mati dan masuk rumah sakit atau ditembak; siapa yang dibangun dan disingkirkan; siapa yang dikuasai dan dipindah-pindahkan; siapa yang boleh bicara bebas dan siapa yang tidak? Siapa yang berkalang stigma dan siapa yang tidak?

“Semoga di Papua siapa saja juga boleh menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas dll.. Sangat boleh jadi dengan cara seperti itu Papua akan lebih cepat maju…” demikian pernyataan seorang tokoh dan periset yang sangat rajin mengampanyekan pembangunan di Papua.

Sebagai periset, aneh juga kenapa dia belum dapat informasi bahwa tidak lebih banyak pejabat eselon di Papua itu yang orang asli Papua, apalagi jajarannya. Ditambah lagi usulan aturan yang mewajibkan kepala dan wakil kepala daerah tingkat II Orang Asli

Papua (OAP) juga ditolak oleh pusat.

 Lalu bagaimana cara membangun di wilayah koloni?

Melalui peta jalan rancang bangun yang sesuai keinginan pusat kolonialnya. Kalaupun mengambil masukan dari para pemimpin wilayah koloni, maka masukan-masukan yang bisa menguatkan kebijakan pusat koloni saja. Buktinya, masukan paling ‘visible’ seperti “Papua Road Map 2009” oleh LIPI yang sering dijadikan referensi berjenis ragam orang, dijadikan bahan diskusi paling luas, tidak bisa dijadikan road map negara kolonial.
Otonomi khusus adalah ‘hadiah’ di tahun 2001, menjawab Papua Spring yang menuntut kemerdekaan (1999-2000). Majelis Rakyat Papua (MRP) sudah mengembalikan UU Otsus karena dinyatakan gagal pada tahun 2005. Dewan Adat Papua juga menyatakan hal yang sama di tahun 2010. Pusat koloni tidak mau tahu. Otonomi (koloni) khusus jalan terus. Pusat kolonial memompa uang lebih banyak lagi, memecah wilayah-wilayah koloni dan orang-orangnya lewat pemekaran dan pembukaan wilayah baru bagi para pemukim baru (baca: lebih banyak pembangunan = lebih banyak transmigrasi).

Itulah sebabnya juga kita tidak akan temukan “sense of urgency” (perasaan kedaruratan) di kalangan orang-orang di pusat kolonial terhadap percepatan tingkat kematian orang-orang asli Papua yang dinyatakan sebagai genosida perlahan itu. Bagi pusat kolonial tidak masalah orang-orang Papua asli semakin minoritas, toh penggantinya (orang-orang migran baru) sudah disiapkan oleh road map ekonomi pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam.

Banyak yang menyebutkan, pembangunan gagal karena orang Papua tidak tahu kerja, pemabuk dan korup. Sehingga yang pemabuk ‘sah ditembak’, tetapi yang korup dibiarkan negara, agar jika pembangunan gagal negara tinggal bilang: “salah sendiri, elit Papua memang korup”.

Inilah bagian dari rasisme. Dan dalam kolonialisme rasisme adalah karakter bawaan dari tindakan, lembaga-lembaga dan modus produksi dan pertukaran kolonialis. Aturan sosial dan politik akan saling menguatkannya. Demikian kata Sartre sewaktu mengantar buku Albert Memmi, The Colonizer and the Colonized.

HAM Di Wilayah Koloni

Bagaimana cara ‘menegakkan HAM’ di wilayah koloni?

Dengan cara menghindari semua tanggung jawab internasional sebuah negara berdaulat. Gunakan alasan “integritas teritorial”, “non intervensi” pada setiap pertanyaan internasional. Pemerintah komitmen selesaikan persoalan HAM Papua, demikian janjinya. Janji yang sudah diucap sejak Soeharto dilengserkan. Janji yang sudah dilanggar berkali-kali. Janji yang sudah membuat pelaku pelanggaran HAM dapat promosi jabatan dan jadi pemimpin politik baru (dari tingkat menteri hingga kepala badan tinggi negara).
Lalu, orang-orang koloni hanya disuruh percaya, di tengah sebagian orang-orang yang takut dan tidak berdaya karena institusi keamanan masih pegang kuasa. Yang berani bicara tinggal kasi stigma: OPM. Selesai perkara. Wilayah koloni tidak boleh bicara merdeka, karena itu Maklumat Kapolda Papua ditetapkan atas nama “menegakkan demokrasi Indonesia”, dan tahanan politik tetap ada dan bertambah.

Demikianlah kolonialisme. Ia menolak hak azasi manusia yang sudah ia bungkam dengan kekerasan, memaksanya tetap diam dalam situasi derita dan kebodohan, yang disebut Karl Marx sebagai suatu kondisi sub-manusia. Orang-orang sub manusia ini oleh karena itu harus dibangun seperti manusia-manusia di pusat kolonial: berbicara bahasa yang sama, berseragam yang sama, berkelakuan yang sama, dan melupakan masa lalu pelanggaran HAM dengan mekanisme non yudisial, demi ‘persatuan Indonesia’.

Jadi, mulai sekarang mari menjadi bangsa kolonial yang berbesar hati: kalau tidak setuju dukung Papua menentukan nasibnya sendiri, maka akui saja Papua itu koloni. Biar sedikit berkurang beban dosa sejarah bangsa ini.***

Wednesday, 19 October 2016

Gubernur Lukas Enembe: NKRI Harga Mati bagi Rakyat Papua

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati bagi Papua. Ia mengatakan rakyat Papua tidak berpikir untuk merdeka. Ia sendiri mengatakan fokus untuk mensejahterakan rakyatnya. “Sudah berkali-kali saya nyatakan bahwa NKRI harga mati bagi kami di Papua, jadi jangan ada yang mencoba merusak tatanan yang sudah kami bangun dengan baik […]

from WordPress http://ift.tt/2ek2ytH
via IFTTT

Friday, 12 August 2016

Gubernur Papua: Belum Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia

TEMPO.CO, Jayapura- Di halaman kompleks rumah dinas Gubernur Lukas Enembe di kawasan Angkasa, kawasan elit di Jayapura, Papua berdiri dua pohon Natal setinggi sekitar 3 meter dengan dihiasi berbagai asesoris. Dari balkon di depan halaman rumah terhampar pemandangan laut dan pebukitan yang tertutup kabut karena hujan deras pada 15 Desember 2015. Setelah menunggu sekitar lima […]

from WordPress http://ift.tt/2aOc6FH
via IFTTT

Friday, 15 July 2016

Untuk Masuk Menjadi Anggota Penuh di MSG

JAYAPURA –Jubi -  Dosen Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura Marinus Yaung menyatakan, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mempunyai peluang besar, untuk diterima menjadi anggota tetap (full member) Melanesian Spreadhead Group (MSG). Demikian ditegaskan Marinus kepada Bintang Papua di Jayapura, Kamis (14/7). Hal itu, kata Marinus, karena MSG mengundang secara resmi ULMWP untuk hadir […]

from WordPress http://ift.tt/29GgTZi
via IFTTT

Friday, 1 July 2016

Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Soal Pertemuan Solomon

Rabu, 29 Juni 2016, 15:58 WIB REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Ijie menyatakan pemerintah seharusnya tidak meremehkan pertemuan mengenai masalah Papua di Kepulauan Solomon pada 14-16 Juli 2016. "Jangan meremehkan gerakan semacam itu. Ini ancaman serius," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/6). Pemerintah semestinya mengambil sejumlah langkah nyata dan strategis […]

from WordPress http://ift.tt/2994sqU
via IFTTT

Friday, 27 March 2015

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum

JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih, Panus Jingga menyatakan, seluruh rakyat di Papua mau dialog, namun dialog versi rakyat ini kadang diartikan sebagai buntut dari segala sesuatu yang tidak tercapai, sehingga kesan yang dimunculkan disebagian orang adalah dialog sama dengan referendum atau dialog merupakan satu kata kunci menuju referendum. Dikatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam […]



from WordPress http://ift.tt/1CfCiTh

via IFTTT

MRP : Kerja Sama Kawasan Tabi Perlu Melihat Tiga Hal

JAYAPURA – Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Seblum Werbebkay, mengatakan, Percepatan Pembangunan Kawasan Tabi menjadi tanggung jawab Kepala Daerah di lima Kawasan Tabi. Kelimanya adalah Bupati Kabupaten Jayapura, Walikota Jayapura, Bupati Keerom, Bupati Sarmi dan Bupati Memberamo Raya. Lima Kepala Daerah Tabi ini perlu memperhatikan tiga hal. Pertama pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Tabi […]



from WordPress http://ift.tt/1yg2IAv

via IFTTT

Friday, 20 March 2015

JDP Fasilitasi Dialog Internal Papua

JAYAPURA — Jaringan Damai Papua (JDP), sesuai dengan peranannya sebagai fasilitator untuk semua, akan menfasilitasi Dialog Internal Papua dalam rangka menyambut ajakan dialog yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke Papua, Desember 2014 lalu. Hal itu diungkapkan dalam siaran Pers yang disampaikan Koordinator JDP Pater Dr. Neles Tebay di Kampus STFT Fajar […]



from WordPress http://ift.tt/1GuwHJC

via IFTTT

Wednesday, 18 March 2015

Kemenlu dan Sekda Bahas Pembangunan Papua

JAYAPURA—Gubernur dan Wagub Papua Lukas Enembe, SIP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM terus-menerus membangun kerjasama, khususnya dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik. Hal itu terungkap saat Kemenlu RI dan Sekda Papua membahas Pembangunan di Papua, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (17/3), kemarin. Sekda Papua T.E.A. Heri Dosinaen, SIP, ketika bersama Kemenlu RI khususnya Dirjen […]



from WordPress http://ift.tt/1F1we4o

via IFTTT

Pro Papua Merdeka Hanya Tahu Papua dari Sisi Negatif

JAYAPURA - Mantan Diplomat RI untuk Brasil, (America Latin), Fredi Kambu, mengatakan, di America Latin sekitar 1500 NGO (LSM) yang mendukung (pro) gerakan Papua Merdeka. Namun persoalannya, dukungan itu tidak terarah, karena pihak NGO ini tidak tahu siapa pimpinan gerakan Papua Merdeka, seperti almahrum Theys Eluay. “Jerman dan Belanda adalah negara yang pro aktif mendukung […]



from WordPress http://ift.tt/19y5bR6

via IFTTT

Tuesday, 17 March 2015

Perlemen Papua Dukung Dialog Papua – Jakarta

JAYAPURA - Wacana dialog damai Papua – Jakarta yang kembali diserukan persekutuan gereja-gereja di Papua, guna menyelesaikan seluruh persoalan Papua secara komprehensif, disambut baik oleh parlemen. ”Jika dialog damai Papua – Jakarta benar-benar terwujud, kami DPRP dan Gubernur yang ada embel-embel pemerintahnya tidak akan ambil bagian,”ujar Ketua DPRP Yunus Wonda, Senin 16 Maret. Meski tak […]



from WordPress http://ift.tt/1Cp9vgC

via IFTTT

Saturday, 28 February 2015

Dialog Papua-Jakarta yang Dijanjikan Jokowi Ditagih

JAYAPURA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik, S.Sos, menyatakan, hingga kini masyarakat Papua menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2014 untuk melakukan dialog Jakarta-Papua. “Masyarakat Papua sekarang menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2012 lalu dan juga MRP serta tokoh masyarakat di Papua untuk melakukan Dialog Jakarta-Papua. Sekarang janji […]



from WordPress http://ift.tt/1Dj2av5

via IFTTT

Sunday, 1 February 2015

Wabup Lanny Jaya Sesalkan Penembakan 2 Warga Sipil

Suasana pertemuan ratusan masyarakat dengan Wakil Bupati Lanny Jaya, Berthus Kogoya, S.H., di Halaman Kantor Bupati Lanny Jaya, Kamis (29/1). JAYAPURA – Aksi penembakan terhadap dua warga sipil yaitu karyawan PT. Nirwana yang diduga dilakukan kelompok OPM di Kampung Popome, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Kamis (29/1), disesalkan Wakil Bupati Lanny Jaya, Berthus Kogoya, S.H. […]



from WordPress http://ift.tt/1zjWfrX

via IFTTT

Saturday, 31 January 2015

Dukungan Agar RUU Otsus Plus Disahkan Terus Mengalir

Sekretaris Daerah JAYAPURA – Perjuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU Otsus Plus) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Yang terbaru Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendatangi Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Papua untuk secara langsung menyatakan dukungan mereka atas perjuangan Pemprov Papua yang berkeinginan merevisi […]



from WordPress http://ift.tt/1CXe81a

via IFTTT

Saturday, 17 January 2015

Hanya Otsus Plus Jadi Pintu Masuk

JAYAPURA – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Perwakilan Papua, bidang infrastruktur, Willem Wandik mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawal kebijakan pemerintah Provinsi Papua dalam pembentukan undang-undang Otsus Plus. Sebab menurutnya, Otsus Plus di tanah Papua sangat strategis sebagai pintu masuk pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua, baik di bidang pendidikan, kesehatan, […]



from WordPress http://ift.tt/1xA873j

via IFTTT

Sunday, 21 December 2014

DPRP Tak Sudutkan Polri Tapi Mengingatkan

JAYAPURA – Pernyataan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi, Drs. Yotje Mende yang menyatakan, kasus Paniai agar jangan menyudut polri, ditanggapi serius oleh anggota Dewan Perrwakilan Rakyat Papua (DPRP). “Kami sebenarnya bukan dalam posisi menyudutkan aparat TNI/Polri tapi statemen yang kami sampaikan hanya untuk mengingatkan kepada TNI/Polri, terutama kepada aparat yang bertugas di daerah pedalaman, baik […]



from WordPress http://ift.tt/1zMKDxm

via IFTTT

Wednesday, 17 December 2014

DPR Papua Ingatkan Aparat Keamanan Bertindak Profesional

Jayapura, Jubi – DPR Papua mengingatkan aparat keamanan, polisi dan TNI yang bertugas di Papua agar bertindak profesional dalam melakukan pengamanan di Bumi Cenderawasih. Ketua DPR Papua terpilih, Yunus Wonda mengatakan, pihak tak menyudutkan aparat keamanan, namun hanya mengingatkan agar lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Tidak dengan cara yang bisa membuat jatuhnya korban jiwa. “Kalau ada […]



from WordPress http://ift.tt/1z1AWMy

via IFTTT

Saturday, 6 December 2014

DPR Papua Kutuk Penembakan di Puncak

JAYAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengutuk keras penembakan yang menewaskan dua anggota Brigadir Mobil (Brimob) di depan Kantor Bupati Puncak-Papua, pada Rabu (3/12) pagi sekitar pukul 09.00 WIT. “Kami mengutuk tindakan yang dilakukan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, karena mereka tidak punya hak mengambil nyawa manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawa manusia,” […]



from WordPress http://ift.tt/1Bn0EMb

via IFTTT

Friday, 28 November 2014

MRP Tolak ditiadakannya Otsus untuk Papua

Jayapura, Jubi – Wacana akan ditiadakannya dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua oleh pemerintah pusat dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, menuai penolakan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Seblum Werbabkay, anggota MRP menolak dengan tegas ditiadakannya Otsus di Tanah Papua, lantaran hingga sampai saat ini masyarakat Papua belum dapat dikatakan sejahtera. […]



from WordPress http://ift.tt/1twJyCC

via IFTTT

Thursday, 27 November 2014

Jangan Terpancing Isu Otsus Dihapuskan

JAYAPURA — Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua, masing-masing Presiden, DPR RI, Gubernur, DPRP, MRP, Bupati/Walikota, DPRD Kabupaten/Kota kembali diusulkan untuk duduk bersama seluruh pemangku kepentingan (stake holders) untuk melakukan evaluasi Otsus. “Otsus dihapus tak semudah yang diwacanakan. Jadi kita tak usah terpancing isu Otsus ditiadakan. Tapi kita percayakan kepada Gubernur, DPRP dan MRP dan […]



from WordPress http://ift.tt/1xKOeHv

via IFTTT