Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label opini penjajah. Show all posts
Showing posts with label opini penjajah. Show all posts

Wednesday, 19 October 2016

Gubernur Lukas Enembe: NKRI Harga Mati bagi Rakyat Papua

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati bagi Papua. Ia mengatakan rakyat Papua tidak berpikir untuk merdeka. Ia sendiri mengatakan fokus untuk mensejahterakan rakyatnya. “Sudah berkali-kali saya nyatakan bahwa NKRI harga mati bagi kami di Papua, jadi jangan ada yang mencoba merusak tatanan yang sudah kami bangun dengan baik […]

from WordPress http://ift.tt/2ek2ytH
via IFTTT

Thursday, 6 October 2016

Romo Benny:RI Tak Hati-hati, Papua Lepas Seperti Timor Leste

Penulis: Bob H. Simbolon 18:37 WIB | Rabu, 05 Oktober 2016 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Rohaniawan Romo Benny Susetyo mengatakan Presiden Joko Widodo harus melakukan pendekatan kebudayaan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. "Peristiwa akhir-akhir ini di Papua menyita perhatian masyarakat internasional lantaran pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ultra nasionalis dalam menyelesaikan permasalahan Papua," kata Benny di Grha […]

from WordPress http://ift.tt/2df2kyA
via IFTTT

Friday, 16 September 2016

Problem Papua dan Rapuhnya Relasi Kebangsaan

Arie Ruhyanto, CNN Indonesia Birmingham, CNN Indonesia -- Lima puluh tahun lebih upaya menjadikan Papua sebagai bagian seutuhnya dari bangsa ini terus memperoleh tantangan dari sebagian masyarakat Papua. Pemberian status otonomi khusus, transfer triliunan dana pembangunan, pembentukan puluhan daerah otonom baru di berbagai penjuru Papua, hingga perhatian khusus yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam berkali-kali kunjungannya […]

from WordPress http://ift.tt/2cAZbf5
via IFTTT

Monday, 22 August 2016

Pemerintah Diminta Bentuk Organisasi Tandingan MSG

Jakarta, Tabloid-Wani -- Pemerintah Indonesia disarankan membentuk organisasi Melanesia tandingan, untuk melawan organisasi Melanesia di Pasifik Selatan. Menurut Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah, dukungan anggota Melanesia kepada Gerakan Pembebasan Papuan Barat (ULMWP) mengganggu kedaulatan Indonesia. Pemerintah, kata dia harus berani mengambil tindakan tegas terkait hal tersebut. Salah satunya, dengan membuka dialog dengan kepala negara Pasifik […]

from WordPress http://ift.tt/2banfV2
via IFTTT

Wednesday, 13 July 2016

Jelang Putusan ULMWP, Kemenlu: Harus ada Kesepakatan dari Indonesia

Senin, 11/07/2016 20:50 WIB KBR, Jakarta- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menekankan, keputusan Melanesian Spearhead Group (MSG) harus mempertimbangkan kesepakatan anggotanya. Ini menanggapi jelang putusan diterima atau tidaknya Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menjadi anggota MSG pada 13-14 Juli mendatang. Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir mengatakan, posisi Indonesia saat ini sebagai associate member atau anggota rekanan […]

from WordPress http://ift.tt/29vQLRm
via IFTTT

Monday, 11 July 2016

KBRI Australia: ULMWP Merusak Kesatuan MSG

Penulis: Bob H. Simbolon 15:03 WIB | Senin, 11 Juli 2016 CANBERRA, SATUHARAPAN.COM - Juru Bicara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia, Sade Bimantara, menuduh kelompok Gerakan Pembebasan Papua Barat atau dikenal sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus mengganggu dan merusak Melanesian Spearhead Group (MSG). Langkah-langkah ULMWP dinilai berbahaya bagi persatuan […]

from WordPress http://ift.tt/29sJ524
via IFTTT

Thursday, 23 June 2016

Terlibat Dalam MSG, Pemerintah Indonesia Bisa Digugat Ke MK

Jayapura, Jubi – Sebagai negara pluralis, Indonesia diharapkan tidak terlibat atau masuk dalam kelompok negara yang berbasiskan ras, seperti Kelompok Negara-negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG). Hal ini dikemukakan kepada media oleh pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Senin (20/6/2016). Nuning menanggapi kehadiran Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Desra […]

from WordPress http://ift.tt/28UdQ0Y
via IFTTT

Thursday, 9 June 2016

Wartawan Asing di Papua Bisa Buka Kemunafikan Indonesia

Selasa, 07 Juni 2016 Sudah Saatnya Indonesia Takut Papua Merdeka "Kita anggap ini serius." kata Tantowi Yahya Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Tantowi Yahya meminta, pemerintah serius menangani persoalan keamanan di Papua. Ia juga mengkritisi pemberian izin masuk ke Papua kepada wartawan asing, lantaran tanpa melalui proses diskusi bersama dengan DPR. "Kita […]

from WordPress http://ift.tt/1UCjpQk
via IFTTT

Sunday, 22 May 2016

Agar Daerah Kaya Tak Menuntut Merdeka

By Saad Saefullah, Posted on May 19, 2016, www.islampos.com BARU-baru ini beredar secara viral foto di sosial media pengibaran bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan menyingkirkan bendera merah putih. Aparatpun terkesan membiarkan pengibaran ini terjadi. Terjadi juga pemberian jatah yang sangat besar dalam pengelolaan hasil Sumber Daya Alam (SDA) di daerah-daerah yang pernah memberontak kepada […]

from WordPress http://ift.tt/20mG2wz
via IFTTT

Thursday, 28 May 2015

Pelapor Khusus PBB : Jurnalis Asing Bebas ke Papua, Untungkan Papua

Surabaya, Jubi/Antara – Pelapor Khusus PBB mengenai Situasi HAM Palestina, Prof Dr Makarim Wibisono MA-IS MA, menilai kebijakan Presiden Joko Widodo membebaskan jurnalis asing untuk meliput Papua itu justru akan sangat menguntungkan Papua. “Kalau dilarang justru akan memunculkan pemberitaan yang keliru tentang Papua, tapi kalau dibuka bebas akan membuat jurnalis asing bisa melihat fakta dan […]

from WordPress http://ift.tt/1AzqEoR
via IFTTT

Tuesday, 17 March 2015

Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969 Mewujudkan Refrendum

Jayapura, Jubi – “Agenda perjuangan kami masih tetap menuntut referendum. Agenda perjuangan penentuan nasib sendiri melalui mekanisme internasional itu solusi terakhir bagi Rakyat West Papua,” kata ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agust Kossay kepada penulis, melalui telepon genggamnya, pertengahan Februari 2014. Gerakan rakyat Papua menuntut refredum mengemuka melalui pembentukan Komite Nasional Papua […]



from WordPress http://ift.tt/1BQ6Xrp

via IFTTT

Thursday, 7 August 2014

Polda Papua Bantah Anggotanya Berikan Amunisi ke KKB

Jayapura, 5/8 (Jubi) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua membantah adanya dugaan jika anggota polisi yang bertugas di Lanny Jaya memberikan amunisi ke Kelompok Krimina Bersenjata (KKB) di wilayah itu. “Itu tidak benar. Mereka dapat amunisi dan Senjata Api (Senpi) karena merampas dari anggota kami yang ada di sana,” kata Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Papua, Brigadir […]



from WordPress http://ift.tt/1ntSGF2

via IFTTT

Friday, 18 April 2014

Lagi, Penembakan di Perbatasan Skow-Wutung

Korban yang sedang dibawa ke ruang operasi untuk ditangani lebih lanjut. (Inzert) Irjen (Pol) Drs. M Tito Karnavian M.A., Ph.D.JAYAPURA – Kelompok Sipil Bersenjata kembali beraksi di wilayah Perbatasan Skow-Wutung antara Negara Republik Indonesia dan Negara Papua New Guinea (PNG). Kali ini, Warga sipil atas nama, Heri (20) yang berprofesi sebagai Sopir Toko Nayak pasar […]



from WordPress http://ift.tt/1gMg9m5

via IFTTT

Saturday, 25 January 2014

INGGRIS TIDAK MENDUKUNG GERAKAN PAPUA BARAT

Jakarta, FaktaPos.com - Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Inggris. "Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan […]



from WordPress http://ift.tt/1eY4vkh

via IFTTT

Thursday, 27 October 2011

AS Akui Isu Papua Sangat Sensitif

Jakarta - Situasi di Papua yang memanas belakangan ini mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat (AS). AS pun mengakui permasalahan Papua merupakan isu yang sangat sensitif.

Hal itu disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Bidang Asia Timur dan Pasifik, Kurt M. Campbell dalam pertemuan dengan para wartawan di Jakarta hari ini.

"Kami menyadari ini merupakan isu yang sangat sensitif. AS menaruh perhatian dan tetap memandang Indonesia sebagai mitra penting, namun kami juga berharap untuk bisa melihat isu Papua ditangani secara efektif," ujar Campbell di kediaman Dubes AS di Jakarta, Selasa (25/10/2011).

Dalam pertemuan itu, Campbell juga mengatakan, pemerintah AS mengakui adanya pertikaian soal buruh di perusahaan Freeport. Karenanya AS menyerukan adanya dialog yang lebih erat antara pihak Freeport, pemerintah Indonesia serta masyarakat Papua.
Dikatakan Campbell, pemerintah AS juga mendukung adanya penyelidikan atas insiden-insiden di Papua.

"Kami percaya bahwa setiap kali ada tuduhan atau insiden, harus diadakan penyelidikan secara menyeluruh dan bisa memenuhi rasa keadilan," tutur Campbell.

Campbell juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap mendukung otonomi khusus di Papua dan otonomi itu harus terus dipertahankan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Leon Panetta dalam kunjungannya ke Jakarta, juga menegaskan bahwa pemerintah AS mendukung penuh cara-cara pemerintah Indonesia menangani isu Papua.
(ita/vit) 

Posted via email from West Papua Merdeka News

AS Akui Isu Papua Sangat Sensitif

Jakarta - Situasi di Papua yang memanas belakangan ini mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat (AS). AS pun mengakui permasalahan Papua merupakan isu yang sangat sensitif.
Hal itu disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Bidang Asia Timur dan Pasifik, Kurt M. Campbell dalam pertemuan dengan para wartawan di Jakarta hari ini.
"Kami menyadari ini merupakan isu yang sangat sensitif. AS menaruh perhatian dan tetap memandang Indonesia sebagai mitra penting, namun kami juga berharap untuk bisa melihat isu Papua ditangani secara efektif," ujar Campbell di kediaman Dubes AS di Jakarta, Selasa (25/10/2011).
Dalam pertemuan itu, Campbell juga mengatakan, pemerintah AS mengakui adanya pertikaian soal buruh di perusahaan Freeport. Karenanya AS menyerukan adanya dialog yang lebih erat antara pihak Freeport, pemerintah Indonesia serta masyarakat Papua.
Dikatakan Campbell, pemerintah AS juga mendukung adanya penyelidikan atas insiden-insiden di Papua.
"Kami percaya bahwa setiap kali ada tuduhan atau insiden, harus diadakan penyelidikan secara menyeluruh dan bisa memenuhi rasa keadilan," tutur Campbell.
Campbell juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap mendukung otonomi khusus di Papua dan otonomi itu harus terus dipertahankan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Leon Panetta dalam kunjungannya ke Jakarta, juga menegaskan bahwa pemerintah AS mendukung penuh cara-cara pemerintah Indonesia menangani isu Papua.
(ita/vit) 

Posted via email from West Papua Merdeka News

Thursday, 15 July 2010

Polda Bantah Berita Miring di Luar Negeri

Siapa yang Benar. Siapa yang Sudah dikenal Penipu?

JAYAPURA–Menyusul adanya pemberitaan miring di media massa luar negeri seperti di Australia dan Amerika Serikat soal aksi demo yang dilakukan Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu, Kamis (8/7) lalu di Kantor DPRP bahwa aksi demo tersebut diikuti oleh 15 ribu orang, langsung dibantah Polda Papua.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Wachyono mengatakan, aksi demo damai itu sebenarnya tidak sampai diikuti sampai oleh 15 ribu orang.

”Jadi tidak benar kalau aksi demo damai yang dilakukan Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu diikuti 15 ribu orang, tapi sebenarnya sekitar 2000 orang saja. Dengan demikian kembali dipertanyakan bahwa ada apa dibalik pemberitaan tersebut,” tegasnya ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (14/7) kemarin.

Dikatakan, sesuai laporan permintaan surat izin keramaian di Polda Papua bahwa forum tersebut mengatakan akan diikuti oleh komponen masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi, bahkan setiap organisasi tersebut akan diikuti oleh ratusan orang, sementara setelah dilakukan pemanggilan terhadap setiap koordinator organisasi tentang jumlah orangnya, maka hanya ada sekitar dua puluh lebih saja.
Diungkapkan, dengan adanya pemberitaan miring tersebut di luar negeri itu membuat kesan tidak baik, artinya terkesan di mata dunia luar bahwa Papua tidak aman dan tidak kondusif, padahal yang sebenarnya sangat kondusif.

Misalnya saja, lanjut Kabid Humas, aktivitas masyarakat berjalan dengan baik, kemudian perkantoran berjalan sebagaimana biasanya, bahkan arus lalu lintas berjalan normal, sehingga jangan dilansir berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Perlu diketahui, tambah Kabid Humas, penanggungjawab atau penyelenggara serta peserta kegiatan aksi demo harus memahami, mematuhi kemudian mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sesuai dengan UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan peraturan Kapolri No 9 tahun 2008.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan long march, penanggungjawab atau koordinator dan peserta sanggup menempatkan 1 orang koodinator dalam setiap 50 orang peserta.

”Hal seperti ini juga penting diketahui bagi setiap warga yang ingin melaksanakan aksi demo damai dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat bahkan harus dipatuhi karena sesuai dengan undang-undang,”tandasnya. (nal) (scorpions)

Posted via email from SPMNews' Posterous