Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label opini publik. Show all posts
Showing posts with label opini publik. Show all posts

Monday, 31 October 2016

10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya, Padahal Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka

Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka, Tetapi Ada 10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya – Sebuah Catatan Editorial PMNews Melihat Fakta Lapangan Kampanye Papua Merdeka. Hari ini sekali lagi Dr. George Junus Aditjondro menyampaikan dukungan terbuka, tertulis maupun lisan, “Dukungannya terhadap perjuangan Papua Merdeka”. Tulisan bukunya berjudul “West Papua: Persoalan Internasional”. Berikut […]

from WordPress http://ift.tt/2dUdEVi
via IFTTT

Sunday, 8 May 2016

Hampir 2.000 Orang Ditangkap, LBH : Rakyat Papua Tidak Sendirian

MAY 3, 2016/ VICTOR MAMBO Jayapura, Jubi – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras penangkapan 1.724 aktivis dalam demonstrasi damai yang dilaksanakan serempak di Jayapura, Sorong, Merauke, Fakfak, Wamena, Semarang dan Makassar. Beberapa hari sebelumnya, 52 orang juga sudah ditangkap menjelang aksi hari ini. Aksi hari ini dilakukan dalam rangka mendukung United Liberation Movement […]

from WordPress http://ift.tt/1WQzQO3
via IFTTT

Monday, 22 February 2016

Layaknya Permainan Catur, Amerika Gunakan Papua Untuk Happy Ending

HarianPapua.com – PT Freeport Indonesia merupakan salah satu penyumbang persenan terbesar bagi dunia perekonomian Amerika Serikat yaitu sebesar 30 persen sehingga gonjang-ganjing kontrak karya baru salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut turut membawa Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake, untuk terjun langsung ke Papua beberapa waktu lalu. Menurut Marinus […]

from WordPress http://ift.tt/1TuBKC9
via IFTTT

Friday, 6 March 2015

Hubungan Diplomasi RI-Negara MSG ‘Memanas’

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, hubungan diplomasi dengan negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) mulai memanas. Suhu politik itu memanas menjelang sidang tahunan MSG kali ini yang akan bertepatan dengan ulang tahun ekonomi, politik, dan perdagangan diantara negara-negara rumpun melanesia ini yang jatuh pada 14 Maret 2015 mendatang. […]



from WordPress http://ift.tt/1Eqy78X

via IFTTT

Sunday, 17 August 2014

Isu Papua Merdeka, Hanya Kepentingan Elit Politik Vanuatu

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:42, BINPA Marinus YaungJAYAPURA - Negara Vanuatu merupakan salah satu negara yang konsisten dan terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Vanuatu telah berusaha untuk mendukung masuknya Papua kedalam organisasi MSG sejak Tahun 2013 hingga tahun ini, Namun dalam MSG Summit di Port Moresby Juni 2014, Proposal Papua ditolak, tetapi di minta untuk mengajukan […]



from WordPress http://ift.tt/1kJFYY1

via IFTTT

Friday, 18 July 2014

Papua Bakal Resmi Menjadi Anggota MSG, Bulan Depan

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial dan Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, jika pertemuan rekonsiliasi masyarakat Papua di Vanuatu pada bulan Agustus 2014 (bulan depan) berhasil dilaksanakan dan disepakti oleh faksi-faksi Papua Merdeka untuk hanya mengajukan satu proposal saja ke MSG, maka dipastikan proposal tersebut disepakati hanyalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengajukan […]



from WordPress http://ift.tt/1kB75z3

via IFTTT

Saturday, 18 January 2014

‘Selesaikan Masalah HAM atau Papua Keluar dari NKRI’

Manokwari (SULPA) – Pemerintah RI dinilai mengalihkan perhatian dunia soal pelanggaran HAM dengan hanya mempertemukan delegasi MSG (Melanesian Spearhead Group) dengan gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH. ‘’Ini disebabkan karena sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Luar Marty Natalegawa bahwa persoalan yang mengganggu posisi Indonesia dalam konteks Papua di dunia internasional adalah pelanggaran HAM, terbatasnya akses media […]



from WordPress http://papuapost.com/2014/01/selesaikan-masalah-ham-atau-papua-keluar-dari-nkri/

via IFTTT

Monday, 29 July 2013

Marinus: Dialog Papua Bukan Untuk Merdeka

Marinus: Dialog Papua Bukan Untuk Merdeka

JAYAPURA - Sebagai pendekatan dialog Papua - Jakarta yang selama ini dianggap merupakan permintaan dari masyarakat asli Papua, maka Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) dan Yayasan Tifa me-launching dan melaksanakan diskusi buku yang berjudul “Menuju Papua Tanah Damai Perspektif Non Papua.

Acara launching dan diskusi buku yang digelar di Rumah Makan Rempah – Rempah, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, juga dihadiri Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar, O.F.M, dari kalangan akademisi dihadiri Marinus Yaung dan Direktur Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebai serta beberapa aktivis maupun akademisi lainnya.

Buku karangan Direktur Aliansi Demokrasi Papua (AlDP) Latifah Anum Siregar dan kawan - kawan itu merupakan hasil konsultasi publik terkait dengan agenda pembangunan dan nilai - nilai bersama guna menuju Papua damai yang dikumpulkan dari 9 daerah berbeda yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Usai acara launching dan diskusi Buku itu, Anum demikian sapaan akrabnya kepada wartawan mengatakan bahwa awalnya semua data yang ada dalam buku itu adalah hasil konsultasi publik yang akan menjadi data intern untuk pihaknya, namun mereka juga berpendapat jika tidak dijadikan dalam bentuk buku, hasil konsultasi itu akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu mereka mengambil inisiatif untuk menuangkan data itu dalam bentuk buku yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. “Maka itu kemudian hasil - hasil ini kami buat buku dan isinya merupakan temuan yang ada di dalam pandangan Non Papua,” ujar Anum kepada wartawan usai acara launching dan diskusi buku, di Rumah Makan Rempah - Rempah Abepura, Jumat (26/7) kemarin pagi sekitar pukul 10.00 WIT.

Menurutnya, isi dari buku tersebut adalah semua pandangan dan jawaban dari peserta non Papua tentang pembangunan, agenda - agenda dialog dan juga nilai -nilai bersama yang dapat dibangun guna menjadikan Papua sebagai tanah yang damai.” Sembilan daerah ini adalah kabupaten induk sebelum pemekaran, yang mana kita melihat populasi non Papua itu meningkat. Jadi, perspektif mereka (Non Papua) juga harus dilihat,” jelasnya.

Terkait buku, menurut Anum, bahwa ia bersama teman - temannya itu menyelesaikannya sekitar empat bulan, yang mana terdiri dari 170 halaman dengan latar belakang diterbitkan buku itu adalah mengkampayekan dialog Papua Jakarta sebagai pendekatan tentang penyelesaian segala permasalahan yang terjadi diatas Tanah Papua tersebut. “Nah, selama inikan dikerjakan di kelompok atau kalangan Orang Asli Papua (OAP), maka Jaringan Damai Papua (JDP) memandatkan ALDP untuk mengkampanyekannya di kalangan Non Papua,” tukasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, salah satu akademisi yang hadir menjadi pemateri dalam acara launching dan diskusi buku itu, Marinus Yaung mengatakan bahwa buku tersebut merupakan bagian dari suara mereka (Non Papua) yang selama ini tidak didengar. “Jadi, suara Non Papua ini adalah suara yang selama ini tidak pernah didengar. Karena mereka dicurigai oleh orang asli Papua (OAP) sebagai kelompok dari wajah Pemerintahan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI) yang ada diatas Tanah Papua, yakni wajah Indonesia seperti apa yang dianggap bagian dari NKRI tersebut,” tuturnya.

Menurut Marinus demikian sapaan akrabnya, dengan hadirnya buku Menuju Papua Tanah Damai Perspektif Non Papua ini, pemerintah Indonesia bisa membuka mata bahwa selama ini permintaan dialog damai Papua Jakarta bukan saja datang dari Orang Asli Papua (OAP) yakni mendambakan kedamaian itu bukan saja datang dari orang asli Papua, melainkan oleh rakyat Non Papua yang ada di Papua.

Dan juga membuat kelegaan bagi masyarakat Papua yang selama ini menilai Non Papua yang ada di Papua sebagai biang keladi dan pihak yang tidak menginginkan kedamaian diatas Tanah Papua. “Saya optimis sekali bahwa ketika buku ini naik, Jakarta akan sadar bahwa rupanya kelompok Non Papua merangkul dan mendukung dialog antara Papua dan Jakarta, yang mana mempunyai niat baik untuk melakukan dialog, dikarenakan dialog Papua yang dimaksud itu ternyata bukan untuk Merdeka, melainkan berbicara menyangkut Tanah Papua kedepannya yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (Mir/don/l03)

Wednesday, 15 June 2011

Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus HAM di Papua

JAYAPURA-Pemerintah pusat didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua yang penyelesaian hukumnya belum jelas. Menurut Koordinator Umum Bersatu Untuk Keadilan (BUK) Peneas Lokbere, sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Biak pada 6 Juli 1998, kasus Wamena 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003, Abepura Berdarah 7 Desember 2000, peristiwa Wasior 13 Juni 2001, penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay serta penghilangan sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya.

“Tanggung jawab negara dimana terhadap para korban peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terberat di Tanah Papua. Sebenarnya kalau ini tidak ditanggapi kami akan meminta dukungan internasional. Sebab tidak adanya upaya baik dari pemerintah pusat,” terangnya saat menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua di Padang Bulan, Selasa (14/6).

Disamping mendesak pemerintah pusat, BUK juga mengaharapkan agar pemerintah daerah yaitu Pemprov Papua dan DPRP untuk menanyakan langsung mengenai upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut ke pemerintah pusat.

“Pemprov Papua, DPRP, Komnas HAM Papua dan MRP perlu mengambil langkah nyata untuk mendorong kasus Wasior dan Wamena ke Pengadilan HAM. Selain itu mengevaluasi kejahatan negara di tanah Papua serta membentuk pengadilan HAM di Tanah Papua. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian, maka kasus-kasus ini akan kamu ajukan dan persoalkan ke dunia internasional,” tegasnya. (fan/nat)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus HAM di Papua

JAYAPURA-Pemerintah pusat didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua yang penyelesaian hukumnya belum jelas. Menurut Koordinator Umum Bersatu Untuk Keadilan (BUK) Peneas Lokbere, sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Biak pada 6 Juli 1998, kasus Wamena 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003, Abepura Berdarah 7 Desember 2000, peristiwa Wasior 13 Juni 2001, penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay serta penghilangan sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya.

“Tanggung jawab negara dimana terhadap para korban peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terberat di Tanah Papua. Sebenarnya kalau ini tidak ditanggapi kami akan meminta dukungan internasional. Sebab tidak adanya upaya baik dari pemerintah pusat,” terangnya saat menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua di Padang Bulan, Selasa (14/6).

Disamping mendesak pemerintah pusat, BUK juga mengaharapkan agar pemerintah daerah yaitu Pemprov Papua dan DPRP untuk menanyakan langsung mengenai upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut ke pemerintah pusat.

“Pemprov Papua, DPRP, Komnas HAM Papua dan MRP perlu mengambil langkah nyata untuk mendorong kasus Wasior dan Wamena ke Pengadilan HAM. Selain itu mengevaluasi kejahatan negara di tanah Papua serta membentuk pengadilan HAM di Tanah Papua. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian, maka kasus-kasus ini akan kamu ajukan dan persoalkan ke dunia internasional,” tegasnya. (fan/nat)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus HAM di Papua

JAYAPURA-Pemerintah pusat didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua yang penyelesaian hukumnya belum jelas. Menurut Koordinator Umum Bersatu Untuk Keadilan (BUK) Peneas Lokbere, sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Biak  pada 6 Juli 1998, kasus Wamena 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003, Abepura Berdarah 7 Desember 2000, peristiwa Wasior 13 Juni 2001, penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay serta penghilangan sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. 

“Tanggung jawab negara dimana terhadap para korban peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terberat di Tanah Papua. Sebenarnya kalau ini tidak ditanggapi kami akan meminta dukungan internasional. Sebab tidak adanya upaya baik dari pemerintah pusat,” terangnya saat menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua di Padang Bulan, Selasa (14/6). 

 Disamping mendesak pemerintah pusat, BUK juga mengaharapkan agar pemerintah daerah yaitu Pemprov Papua dan DPRP untuk menanyakan langsung mengenai upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut ke pemerintah pusat. 

  “Pemprov Papua, DPRP, Komnas HAM Papua dan MRP perlu mengambil langkah nyata untuk mendorong kasus Wasior dan Wamena ke Pengadilan HAM. Selain itu mengevaluasi kejahatan negara di tanah Papua serta membentuk pengadilan HAM di Tanah Papua. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian, maka kasus-kasus ini akan kamu ajukan dan persoalkan ke dunia internasional,” tegasnya. (fan/nat)

Posted via email from West Papua Merdeka News