Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label otsus gagal. Show all posts
Showing posts with label otsus gagal. Show all posts

Friday, 21 January 2022

DUKUNG UUDS NRWP ULMWP, Pemerintah Sementara, JANGAN SIBUK dengan NKRI

Mulai hari ini :
1]. Semua organisasi taktik dan strategi pro kemerdekaan West Papua. 
2]. Semua pertahanan Militer West Papua. 
3]. Tokoh Adat, Agama, Perempuan dan Pemuda di West Papua.
4]. Mahasiswa dan Pelajar West Papua diseluruh dunia.
4]. Pengolan Elit politik pro kemerdekaan West Papua. 

WAJIB berbaris bersama :
1]. Undang-Undang Dasar Sementara [UUDS] ULMWP.
2]. Pemerintah Sementara West Papua ULMWP.
3]. Kabinet Pemerintah Sementara West Papua ULMWP. 
4]. Visi negara Pemerintah Sementara West Papua ULMWP.

Inilah senjata yang kuat untuk melawan senjata pemusnah NKRI, yaitu :
Semua produk hukum indonesia di West Papua termasuk uu OTSUS jilid II. 

Implementasi uu OTSUS jilid II adalah: sudah kami ULMWP katakan di tahun 2019, 2020, dan 2021 untuk orang West Papua dengar. 

Tindakan penolakan berdasarkan suara mayoritas rakyat West Papua terhadap kebijakan NKRI untuk produksi uu OTSUS jilid II adalah Kuat. 

Atas dasar itu, yang menjawab suara mayoritas rakyat West Papua tolak UU OTSUS JILID II adalah ULMWP.

Mayoritas rakyat West Papua tolak UU OTSUS JILID II dan ULMWP produksi undang-undang Dasar Sementara [UUDS] ULMWP dan dideklarasikan pada 20 oktober 2020.

Tidak ada alasan apapun latar belakang orang West Papua bahwa : 
HARI INI TIDAK DUKUNG :
Pemerintah Sementara West Papua ULMWP. 

Sekali lagi tidak ada alasan. Wajib tunduk, dukung dan jalan sama-sama Pemerintah Sementara West Papua ULMWP. 

Terima kasih!

Wednesday, 19 January 2022

4 NEGARA BONEKA ALA PETER W.BOTHA DI AFRIKA SELATAN DAN 5 PROVINSI BONEKA ALA IR. JOKO WIDODO DI TANAH PAPUA

Artikel: Operasi Militer di Papua 2022 

"5 provinsi di Papua untuk jumlah penduduk 4.392.024 jiwa dan untuk 5 Kodam, 5 Polda dan puluhan Kodim, Korem, Polres dan Polsek. Tanah Papua menjadi Rumah Militer dan Kepolisian. Penguasa Indonesia buat masalah baru dan luka di dalam tubuh bangsa Indonesia semakin membusuk dan bernanah. Penguasa Indonesia miskin ide, kreativitas dan inovasi serta kehilangan akal normal menghadapi persoalan krisis kemanusiaan dan ketidakadilan di Papua"

Oleh: Gembala Dr. Socratez S. Yoman, MA

"....7 provinsi, syarat untuk meredam pemberontakan. Ini masalah keamanan dan masalah politik. ...syarat-syarat administratif nanti kalau sudah aman bikin syarat-syarat administratif. Seluruh Irian, tidak sampai dua juta orang." ( Haji Abdullah Mahmud Hedropriyono). 

Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H. S.E., S.I.P., M.B.A., M.A., M.H., lebih dikenal A.M. Hendropriyono adalah salah satu tokoh intelijen dan militer Indonesia. 

Melihat dari pernyataan Abdullah Mahmud Hendropriyono, “Indonesia sesungguhnya kolonial moderen di West Papua. Ini fakta yang sulit dibantah secara antropologis dan sejarah serta realitas hari ini.” (Dr. Veronika Kusumaryati, 10 Agustus 2018; lihat Yoman: Melawan Rasisme dan Stigma di Tanah Papua, 2020:6). 

Jumlah Penduduk West Papua dalam dua provinsi masing-masing: Provinsi Papua 3.322.526 jiwa dan Papua Barat 1.069.498 jiwa. Totalnya 4.392.024 jiwa. 

Penulis mencoba membagi secara merata dari total penduduk 4.392.024 jiwa untuk lima provinsi. 

1. Provinsi Papua akan dihuni dengan jumlah penduduk 878.404 jiwa. 

2. Provinsi Papua Barat akan dihuni dengan jumlah penduduk 878.404 jiwa. 

3. Provinsi BONEKA I akan dihuni dengan jumlah penduduk 878.404 jiwa. 

4. Provinsi BONEKA II akan dihuni dengan jumlah penduduk 878.404 jiwa. 

5. Provinsi BONEKA III akan dihuni dengan jumlah penduduk 878.404 jiwa. 

Pertanyaannya ialah apakah jumlah penduduk masing-masing provinsi 878.404 jiwa layak dan memenuhi syarat untuk menjadi sebuah provinsi? 

Penulis melakukan komparasi jumlah penduduk provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

1. Jumlah Penduduk Jawa Barat 46.497.175 jiwa. 

2. Jumlah Penduduk Jawa Tengah 35.557.248 jiwa. 

3. Jumlah Penduduk Jawa Timur 38.828.061 jiwa. 

Pertanyaannya ialah mengapa pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan pemekaran provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumpah penduduk terbanyak? 

Konsekwensi dari kekurangan jumlah penduduk di provinsi ini, penguasa kolonial moderen Indonesia akan memindahkan kelebihan penduduk orang-orang Melayu Indonesia ke provinsi-provinsi boneka ini. 

Lima provinsi ini juga dengan tujuan utama untuk membangun 5 Kodam, 5 Polda, puluhan Kodim dan puluhan Polres dan berbagai kesatuan. Tanah Melanesia ini akan dijadikan rumah militer, polisi dan orang-orang Melayu Indonesia. 

Akibat-akibat akan ditimbulkan ialah orang asli Papua dari Sorong-Merauke akan kehilangan tanah karena tanah akan dirampok dan dijarah untuk membangun gedung-gedung kantor, markas Kodam, Polda, Kodim, Polres. Manusianya disingkirkan, dibuat miskin, tanpa tanah dan tanpa masa depan, bahkan dibantai dan dimusnahkan seperti hewan dengan cara wajar atau tidak wajar seperti yang kita alami dan saksikan selama ini. 

Ada fakta proses genocide (genosida) dilakukan penguasa kolonial moderen Indonesia di era peradaban tinggi ini. Kejahatan penguasa kolonial Indonesia terus mulai terungkap di depan publik. Tahun 1969 ketika bangsa West Papua diintegrasikan ke dalam Indonesia, jumlah populasi OAP sekitar 809.337 jiwa. Sedangkan PNG berkisar 2.783.121 jiwa. Saar ini pertumbuhan penduduk asli PNG sudah mencapai 8.947.024 juta jiwa, sementara jumlah OAP masih berada pada angka 1, 8 juta jiwa. 

Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia adalah benar-benar penguasa kolonial moderen yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua. 

Dr. Veronika Kusumaryati, seorang putri generasi muda Indonesia dalam disertasinya yang berjudul: Ethnography of Colonial Present: History, Experience, And Political Consciousness in West Papua, mengungkapkan: 

“Bagi orang Papua, kolonialisme masa kini ditandai oleh pengalaman dan militerisasi kehidupan sehari-hari. Kolonialisme ini juga bisa dirasakan melalui tindak kekerasan yang secara tidak proporsional ditunjukan kepada orang Papua, juga narasi kehidupan mereka. Ketika Indonesia baru datang, ribuan orang ditahan, disiksa, dan dibunuh. Kantor-kantor dijarah dan rumah-rumah dibakar. …kisah-kisah ini tidak muncul di buku-buku sejarah, tidak di Indonesia, tidak juga di Belanda. Kekerasan ini pun tidak berhenti pada tahun 1960an” (2018:25). 

Pemerintah Indonesia mengulangi seperti pengalaman penguasa kolonial Apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1978, Peter W. Botha menjadi Perdana Menteri dan ia menjalankan politik adu-domba dengan memecah belah persatuan rakyat Afrika Selatan dengan mendirikan Negara-negara boneka: 

1. Negara Boneka Transkei. 

2. Negara Boneka Bophutha Tswana. 

3. Negara Boneka Venda. 

4. Negara Boneka Ciskei. 

(Sumber: 16 Pahlawan Perdamaian Yang Paling Berpengaruh: Sutrisno Eddy, 2002, hal. 14). 

Ancaman serius dan tersingkirnya orang asli Papua di Tanah leluhur mereka dengan fakta di kabupaten sudah dirampok oleh orang-orang Melayu dan terjadi perampasan dari hak-hak dasar dalam bidang politik OAP. Lihat bukti dan contohnya sebagai berikut: 

1.Kabupaten Sarmi 20 kursi: Pendatang 13 orang dan Orang Asli Papua (OAP) 7 orang. 

2. Kab Boven Digul 20 kursi: Pendatang 16 orang dan OAP 6 orang 

3. Kab Asmat 25 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 14 orang 

4. Kab Mimika 35 kursi: Pendatang 17 orang dan OAP 18 orang 

5. Kab Fakfak 20 kursi: Pendatang 12 orang dan OAP 8 orang. 

6. Kab Raja Ampat 20 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 9 orang. 

7. Kab Sorong 25 kursi: Pendatang 19 orang dan OAP 7 orang. 

8. Kab Teluk Wondama 25 kursi: Pendatang 14 orang dan OAP 11 orang. 

9. Kab Merauke 30 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP hanya 3 orang. 

10. Kab. Sorong Selatan 20 kursi. Pendatang 17 orang dan OAP 3 orang. 

11. Kota Jayapura 40 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP 13 orang. 

12. Kab. Keerom 23 kursi. Pendatang 13 orang dan OAP 7 orang. 

13. Kab. Jayapura 25 kursi. Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang. 

Sementara anggota Dewan Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai berikut: 

1. Provinsi Papua dari ari 55 anggota 44 orang Asli Papua dan 11 orang Melayu/Pendatang. 

2. Provinsi Papua Barat dari 45 anggota 28 orang Melayu/Pendatang dan hanya 17 Orang Asli Papua. 

Nubuatan Hermanus (Herman) Wayoi sedang tergenapi: “Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggatinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini…” (Sumber: Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal. 143). Dikutip dari Makalah Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Tanah Papua ( Bandar Numbay, Medyo Februari 1999). 

Pemekaran kabupaten/provinsi di West Papua sebagai operasi militer itu terbukti dengan dokumen-dokumen Negara sangat rahasia. 

Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan LINMAS: Konsep Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikadi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Sumber: Nota Dinas. No.578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan radiogram Gubernur (caretaker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 2000 dan No.190/1671/SET/tertanggal 3 Juni 2000 yang berhubungan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri orang Asli Papua. 

Adapun data lain: “Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tertanggal 28 Mei 2003 tentang: ‘Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatisme di Provinsi Papua melalui Pendekatan Politik Keamanan.” 

Lembaga-lembaga yang melaksanakan operasi ini ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri, khusus untuk operasi diplomasi, Kepolisian Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), Badan Intelijen Stategis (BAIS TNI), KOSTRAD dan KOPASSUS. 

Ada bukti lain penulis mengutip penyataan Abdullah Mahmud Hendropriyono, sebagai berikut: 

"Kalau dulu ada pemikiran sampai 7 provinsi. Yang diketengahkan selalu syarat-syarat untuk suatu provinsi. Yah, ini bukan syarat suatu provinsi, syarat untuk meredam pemberontakan. Itu. Ini masalah keamanan dan masalah politik. Bukan begini. Ini masalah keamanan dan masalah politik. Jadi, syarat-syarat administratif seperti itu, ya, nanti kalau sudah aman bikin syarat-syarat administratif. Begitu loh. Tidak sampai dua juta pak. Seluruh Irian, tidak sampai dua juta. Makanya saya bilang, usul ini, bagaimana kalau dua juta ini kita transmigrasikan. Ke mana? Ke Manado. Terus, orang Manado pindahin ke sini. Buat apa? Biarkan dia pisah secara ras sama 
Papua New Guini. Jadi, dia tidak merasa orang asing, biar dia merasa orang Indonesia. Keriting Papua itukan artinya rambut keriting. Itu, itukan, istilah sebutulnya pelecehan itu. Rambut keriting, Papua, orang bawah. Kalau Irian itukan cahaya yang menyinari kegelapan, itu Irian diganti Papua..." 

Penguasa Pemerintah Indonesia jangan menipu rakyat dan membebani rakyat Indonesia hampir 85% rakyat miskin. Karena, Bank Indonesia(BI) mencatat Utang Luar Negeri ( ULN) Indonesia pada Februari 2020 dengan posisi hampir 6000 miliar dollar AS. Dengan begitu, utang RI tembus Rp 6.376 triliun (kurs Rp 15.600). (Sumber: Kompas.com, 15 April 2020). 

Indonesia sebaiknya menyelesaikan luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia yaitu 4 pokok akar masalah Papua. Terlihat bahwa Pemerintah dan TNI-Polri bekerja keras dengan berbagai bentuk untuk menghilangkan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008). Empat akar persoalan sebagai berikut: 

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; 

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; 

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; 

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua. 

“Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua” (Sumber: Franz Magnis:Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: 2015: 255). 

Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan: 

"Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah LUKA BERNANAH di Indonesia." (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601). 

Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan ini, Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam seruan moral pada 21 November diserukan, sebagai berikut: 

"Miminta kepada Dewan HAM PBB (Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa) datang berkunjung ke Tanah Papua untuk melihat secara langsung situasi penderitaan panjang orang Papua selama 58 tahun." 

"Sudah saatnya pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan rasisme sistemik pada orang asli Papua yang terus-menerus meningkat." 

"Presiden Joko Widodo tetap konsisten mewujudkan statemennya pada 30 September 2019 untuk berdialog dengan kelompok Pro Referendum, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dimediasi pihak ketiga sebagaimana yang pernah terjadi antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki pada 15 Aguatus 2005." 

============= 

Ita Wakhu Purom, Rabu, 19 Januari 2022 

Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
4. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC). 
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA). 

Nomor kontak penulis: 08124888458/HP/WA

#TolakDOBPapua #TolakPemekaran #TolakUUOtsusJilidII #TolakOtsusJilidII #TolakOtsus #FreeWestPapua #Referendum

Tuesday, 27 October 2020

Aksi Solidaritas Mahasiswa Papua menolak Otsus Jilid II /Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001

Yang tidak sejalan sesuai dengan inplementasi UU Otsus No 21 Tahun 2001 Pasal 77


Aksi solidaritas ini berlangsung di Jayapura Waena Porumnas III Kembali TNI POLRI melakukan Refresif terhadap Mahasiswa dengan cara meneror, menembak gas air mata, menyemprot water kanon hingga sampai terjadi penenbakan yg mengakibatkan salah seorang Mahasiswa atas nama Matias Suu Semester 7 Universitas Cendrawasih terkena tembakan di bagian lengan tangan kanan, ada pula yang di pukul dan 13 di ataranya di bawah paksa oleh TNI POLRI ke POLSEK ABE. 

Dan hingga saat ini mereka masih di tahan. 

Sedangkan matias Suu di larikan ke rumah sakit Dian Harapan Waena Porumnas II.

Penilaian Mahasiswa atas tindakan kebrutalan ini benar-benar sangat tidak beradap sesuai dengan hak-hak setiap kelompok atau orang yang di terapkan dalam negara demokrasi

Dimana Hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum selalu saja di halangi oleh pemerintah lewat TNI POLRI terlebih khususnya di Papua.

Maka Mahasiswa mengambil kesimpulan bahwa otsus telah gagal total di wilayah teritorial west papua karena tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa papua di atas tanahnya sendiri.

Salam Perjuangan

Hidup Rakyat

Hidup Mahasiswa

Hidup Perjuangan

Free West Papua





Breaking News: Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27 Polisi Indonesia Anarkis

#BreakingNews | Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27, Polisi dan Tentara Indonesia bertindak anarkis terhadap aksi demonstrasi penolaksan Otonomi Khusus Jilid II yang dilakukan mahasiswa Papua secara damai di Jayapura, Papua, pagi hingga siang ini (27/10).

Beberapa demonstran telah ditangkap dan satu orang atas nama Matias Soo telah ditembak oleh Polisi Indonesia dengan menggunakan senjata api.

Tindakan anarkis pembubaran paksa oleh Polisi dan Tentara Indonesia (TNI/Polri) dengan menggunakan gas air mata (lacrimator) dan senjata api.

Telah dilaporkan, titik aksi berlangsung di Expo, Waena, Depan Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) di Abe, Perumnas 3, Depan Jln. Masuk Asrama Yahukimo .


Mohon pantauan media dan advokasi!







#Mahasiswa #WestPapua #TolakOtsus #TolakOtonomiKhusus #Referendum#PapuaMerdeka #FreeWestPapua

Thursday, 15 October 2020

Jack Wainggai: Ini Waktunya Elite West Papua Hubungi ULMWP dan Tentukan Sikap atau Kita akan Menyesal Seumur Hidup

Oleh: (Jack Wanggai)*

Ini Saatnya Elit Birokrasi Papua Hubungi ULMWP – Tentukan Sikap Sekarang Atau Kita akan Menyesal Seumur Hidup

Tahun 2021 Sudah di Ambang Pintu

Mumpung masih ada kesempatan untuk kita menentukan nasib anak cucu kita, jangan korbankan generasi Papua yang akan datang, mari kita kembalikan Undang-Undang Otonomi Khusus dan menentukan nasib bangsa Papua.

Ini saatnya semua birokrasi Papua yang ada di pusat dan daerah bergabung dengan ULMWP untuk menyatakan bahwa masa integrasi Papua di Indonesia sudah selesai dan saatnya Indonesia dan ULMWP berunding di bawah kontrol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Elit birokrasi Papua segera bangun komunikasi intens dengan para tokoh Gereja Papua untuk menyamakan presepsi dengan ULMWP. Elit birokrasi Papua jangan alergi dengan anak-anak adat Papua yang ada di ULMWP.

Ketahuilah bahwa ULMWP adalah corong dan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Musa dan Harun untuk menghadap Firaun di Istana kerajaan Indonesia.

Elit Birokrasi Papua Jangan keraskan hatimu, segera kirim orang kepercayaan kamu untuk bertemu dengan pengurus ULMWP yang telah ada di seluruh tujuh Wilayah Adat Papua.

Elit Birokrasi Papua jangan berkolaborasi dengan Raja FIRAUN masa kini di Indonesia untuk memperpanjang penderitaan rakyat bangsamu Papua.

Ingatlah bahwa suatu saat di akhir masa jabatanmu di regime kolonial indonesia ini nanti mereka akan mencari celah hukum untuk menghukum kalian, mantan Gubernur Papua Bpk Barnabas Suebu telah menjadi bukti hidup hari ini.

Pengabdian Barnabas Suebu kepada Pancasila dan UUD 1945 tetapi dia kemudian dihukum penjara dan akhirnya dia katakan bahwa : "saya sangat menyesal karena telah menjadi warga negara Indonesia ".

Menjelang berakhirnya 20 tahun implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini, mari kita insyaf dan sadar bahwa kita semua telah membawa rakyat Papua kepada jurang kebinasaan di dalam sistem negara Indonesia.

Inilah saatnya, inilah waktunya, inilah momentumnya, jangan salah kaprah, jangan lagi duduk makan bersama Kolonial Indonesia di istana negaranya.

Jika anda terlambat ambil keputusan dan setuju melanjutkan Undang-Undang Otsus maka barisan nasionalis Papua akan mempersiapkan skenario terburuk untuk setiap kita yang bekerja sama dengan kolonial.

Ingatlah anak-anak dan cucu-cucu serta cecet yang akan datang tidak memiliki masa depan di dalam sistem negara Indonesia.

Saya berkeyakinan bahwa Nubuatan Rasul Ishak Samuel Kijne tentang Papua bahwa: Sekalipun Bangsa-Bangsa memiliki Ilmu pengetahuan tinggi, marifat dan budi pekerti, tetapi mereka tidak akan mampu membangun bangsa Papua, kecuali bangsa Papua ini bangkit untuk memimpin bangsanya sendiri.

Nubuatan itu pasti akan terjadi sesuai KAIROS [waktu] TUHAN.

Saat nya elit birokrasi Papua segera menghubungi dan membangun komunikasi intens dengan pengurus ULMWP yang ada di tujuh wilayah adat Papua.

ULMWP sedang menunggu sebelum pintu bahtera Nuh akan ditutup.

Wednesday, 14 October 2020

DAP dan AMPTPI dukung MRP memfasilitasi rakyat Papua untuk bicara Otsus

 

Bakar peti jenazah bertuliskan ‘Otsus Mati’
oleh mahasiswa Papua di Jakarta - Jubi/IST
Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia mendukung upaya Majelis Rakyat Papua untuk memfasilitasi penyampaian pendapat orang asli Papua atas Otonomi Khusus Papua. Kedua organisasi itu berharap, apapun hasil aspirasi yang terkumpul akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) versi Kongres Luar Biasa, Dominikus Surabut menyatakan pihaknya akan mengikuti langkah-langkah penyampaian aspirasi rakyat melalui Majelis Rakyat Papua (MRP). Ia berharap aspirasi rakyat yang difasilitasi MRP itu akan membuat pemerintah Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mau duduk bersama dan berdialog untuk menyelesaikan masalah Papua.

“Kami ada bersama dengan MRP, memfasilitasi rakyat berpendapat. Apapun hasilnya, kami bersama rakyat akan kawal [penyampaian aspirasi] itu, [agar] pemerintah Indonesia dan ULMWP duduk bicara, apa endingnya,” kata Surabut kepada Jubi, Selasa (13/10/2020).

Surabut menyatakan sejak lama DAP sudah menolak Otonomi Khusus Papua sejak tas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) diberlakukan pada 2001. “Tahun 2001 Dewan Adat Papua tolak otonomi khusus. Tahun 2007 dan 2010, Dewan Adat Papua mengatakan pelaksanaan Otsus gagal dan [kami] tolak. [Sejak] tahun 2001 hingga 2020, Dewan Adat Papua punya sikap sama,” kata Surabut.

Kini, DAP versi Kongres Luar Biasa memilih diam, tidak memberikan pendapat, saran, maupun usul lagi. Bagi Surabut, posisi DAP sudah jelas, karena sejak jauh hari telah menyatakan Otsus Papua gagal, dan menolak keberlanjutan Otsus Papua. “[Perlindungan] hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur, [semua] tidak berimplikasi positif kepada penguatan masyarakat Papua untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” kata Surabut.

Surabut mengingatkan, Otsus Papua diberlakukan sebagai jawaban pemerintah pusat atas tuntutan orang asli Papua yang meminta merdeka. Akan tetapi, selama pemberlakuan Otsus Papua, aspirasi Papua merdeka justru semakin berkembang dan menjadi isu internasional. “Dewan Adat Papua di bawah pimpinan saya posisinya jelas, kami mendukung aspirasi masyarakat adat,” kata Surabut.

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Hendrikus Maday mengatakan pihaknya juga telah memutuskan untuk menolak Otsus Papua. “Kami secara organisasi mengatakan tolak, karena pelaksanaan Otsus [Papua] itu seharusnya melibatkan rakyat. [Yang] terjadi, [Otsus Papua dilaksanakan] secara sepihak, baik itu Otsus [Papua] periode pertama, maupun rencana [Otsus Papua Jilid II],” kata Maday.

Maday menyatakan AMPTPI juga mendukung MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) memfasilitasi penyampaian pendapat rakyat Papua atas keberadaan Otsus Papua. “Kami memberikan dukungan kepada MRP [untuk] mengambil aspirasi dari rakyat,  entah itu mau terima atau tolak [Otsus Papua], untuk disampaikan kepada pemerintah,” kata Maday.

Sebelumnya, Ketua MRP Timotius Murib meminta AMPTPI dan generasi muda Papua ikut menyampaikan aspirasi mereka melalui Rapat Dengar Pendapat tentang pelaksanaan Otsus Papua. Murib menyatakan, Rapat Dengar Pendapat itu digelar MRP untuk memfasilitasi seluruh rakyat Papua menyampaikan aspirasi mereka terkait pelaksanaan Otsus Papua.

Permintaan itu disampaikan Murib seusai membuka Kongres Nasional IV AMPTPI di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (12/10/2020). Ia menyatakan seluruh hasil Rapat Dengar Pendapat itu akan diplenokan oleh MRP, dan akan diantar ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua, untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. “Kami minta dukungan, agar rakyat Papua memberikan pendapat tentang pelaksanaan Otonomi khusus,” kata Murib pada Senin.(*)


Editor: Aryo Wisanggeni G

Sunday, 4 October 2020

Referendum total dan tolak Otsus disuarakan saat RDP MRPB

Manokwari, Jubi –  Rapat Dengar Pendapat (RDP) efektifitas Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Provinsi Papua Barat yang digelar oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) di kota Manokwari makin mengerucut saat peserta perwakilan unsur adat, akademisi, dan organisasi kepemudaan menyuarakan ‘Referendum’ total bagi Papua dan menolak perpanjangan Otsus.

Wakil Ketua MRPB, Cyrelius Adopak, mengatakan bahwa RDP yang digelar bertujuan menampung semua aspirasi Orang Asli Papua (OAP) bersama organisasi sipil lainnya sebagai bahan pertimbangan revisi UU Otsus Papua oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Adopak, MRPB adalah lembaga resmi Negara yang diberi legitimasi untuk mengangkat suara orang asli Papua.

Sehingga, lewat RDP yang digelar bukan tandingan terhadap usulan pokok pikiran Pemprov Papua  Barat yang lebih dulu diserahkan ke Jakarta

“RDP dengan elemen sipil di wilayah adat Domberai dan Bomberai, adalah cara MRPB sesuai amanat [Pasal 77] UU 21 Tahun 2001. Dan semua [termasuk usulan pokok pikiran Pemprov] memiliki tujuan yang sama,” kata Adopak, Kamis (1/10/2020).

Dia pun tak menampik, bahwa dalam diskusi yang berjalan alot tersebut, berbagai pandangan tentang Otsus telah disuarakan oleh peserta RDP hingga meminta Referendum sebagai solusi.

“Semua pandangan dan rekomendasi sudah kami terima. rekomendasi untuk Referendum pun kami terima,” katanya.

Wednesday, 19 October 2016

KNPB : Permintaan rakyat Papua adalah referendum

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menegaskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pihaknya bersama rakyat di tanah Papua tidak membutuhkan pembangunan dan kesejahteraan, yang diminta rakyat Papua selama ini adalah referendum bagi Papua. Hal itu dikatakan Sekretaris KNBP Pusat, Ones Suhuniap. Ia meminta agar rakyat Papua jangan pernah berharap kepada Pemerintah Indonesia […]

from WordPress http://ift.tt/2e5gupl
via IFTTT

Wednesday, 15 June 2016

Sekda Papua: Ada Relevansi RUU Penilai dengan RUU Otsus Plus

ABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan, pemerintah Provinsi Papua menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai dinilai relevan dengan didorongnya RUU Otonomi Khusus (Otsus) Plus. “Relevansi ini tergambar pada penyelenggaraan pemerintahan yang fokus pada kekhususan,” kata Hery kepada sejumlah wartawan, usai bertemu tim Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di […]

from WordPress http://ift.tt/1PscCrg
via IFTTT

Wednesday, 7 October 2015

Staf Khusus Presiden Blusukan ke Lapas Biak

Biak, Jubi/Antara – Staf khusus Presiden Joko Widodo, Lenis Kogoya, blusukan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Biak Numfor, Papua, Selasa 96/10/2015). Kunjungan blusukan staf Presiden ke Lapas Biak diterima Kalapas, Danang Agus Triyanto, dan melakukan pertemuan dengan narapidana kasus makar ‘Bintang Kejora” Oktovianus Warnares dan Agustinus Sawias. Lenis Kogoya mengakui kunjungan ke Lapas Biak […]

from WordPress http://ift.tt/1Z92bQp
via IFTTT

Saturday, 28 February 2015

Dialog Papua-Jakarta yang Dijanjikan Jokowi Ditagih

JAYAPURA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik, S.Sos, menyatakan, hingga kini masyarakat Papua menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2014 untuk melakukan dialog Jakarta-Papua. “Masyarakat Papua sekarang menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2012 lalu dan juga MRP serta tokoh masyarakat di Papua untuk melakukan Dialog Jakarta-Papua. Sekarang janji […]



from WordPress http://ift.tt/1Dj2av5

via IFTTT

Tuesday, 17 February 2015

Gen. Wenda: Otsus Plus Bukan Tapi Otsus Minus, Hasilnya Nol, bukan?

"Otsus Plus Bukan Tapi Otsus Minus, makanya Hasilnya Minus, bukan? Itu yang sudah kami bilang beberapa bulan lalu saat Gubernur Papua dan Ketua DPRP berbicara tentang Otsus Plus bukan? Makanya anak-anak harus belajar sedikit dengar orang tua, walaupun tidak sekolah, punya hatinurani dan punya bisikan Roh. Kalau mau tutup telinga, yang tabrak temobk!," demikian kata […]



from WordPress http://ift.tt/1EEoAZA

via IFTTT

Saturday, 14 February 2015

Presiden Pilih Jalur Dialog Daripada Otsus Plus

Sabtu, 14 Februari 2015 00:30, BiPa Untuk Selesaikan Persoalan di Papua Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Ketua MRP Timotius Murib JAYAPURA — Di tengah kekecewaan atas tidak masuknya Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU OTSUS Plus) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2015, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan jika saat […]



from WordPress http://ift.tt/1uT5sqX

via IFTTT

Saturday, 31 January 2015

DPRP Desak Pelaksanaan Dialog Jakarta-Papua

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Niolen KotoukiJAYAPURA – Komisi V DPR Papua mendesak pemerintah pusat untuk melaksanakan Dialog Jakarta-Papua agar permasalahan yang terjadi di Papua bisa terlaksana dengan baik. “Presiden sudah menyetujui untuk dialog Jakarta-Papua. Sekarang yang menjadi pertanyaan kapan pelaksanaannya, sebab jika tidak dilakukan maka persoalan akan terus terjadi,” kata Wakil Ketua Komisi […]



from WordPress http://ift.tt/1yS68bl

via IFTTT

Dukungan Agar RUU Otsus Plus Disahkan Terus Mengalir

Sekretaris Daerah JAYAPURA – Perjuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU Otsus Plus) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Yang terbaru Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendatangi Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Papua untuk secara langsung menyatakan dukungan mereka atas perjuangan Pemprov Papua yang berkeinginan merevisi […]



from WordPress http://ift.tt/1CXe81a

via IFTTT

Ketua MPR : RUU Otsus Plus Wajib Diselesaikan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberi cinderamata kepada Sekda Provinsi Papua TEA. Herry Dosinaen.JAYAPURA—Masih berlarut-larutnya penyelesaian RUU Otsus Plus, ikut mendpaat perhatian dari Ketua MPR RI DR (HC) Zukifli Hasan, SE MM. Ia menegaskan masalah RUU Otsus Plus memang harus segera diselesaikan, sebab ada terjadi tumpang tindih kepentingan dalam perundang–undangan antara pusat dan daerah. ‘’Harapannya […]



from WordPress http://ift.tt/1CXe7Ko

via IFTTT

DPD RI Masukkan RUU Otsus Plus ke Prolegnas

Anggota Komite I DPD RI Ahmat Subadri memberikan cindera mata kepada Sekda Papua TEA. Hery Dosinaen, S.Ip.JAYAPURA—Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusu Bagi Provinsi di Tanah Papua atau yang sering disebut RUU Otsus Plus terus mendapat dukungan, belakangan diketahui jika Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah memasukkan rancangan peraturan tersebut ke dalam Program Legislasi […]



from WordPress http://ift.tt/1tKnnzC

via IFTTT

Saturday, 17 January 2015

Hanya Otsus Plus Jadi Pintu Masuk

JAYAPURA – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Perwakilan Papua, bidang infrastruktur, Willem Wandik mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawal kebijakan pemerintah Provinsi Papua dalam pembentukan undang-undang Otsus Plus. Sebab menurutnya, Otsus Plus di tanah Papua sangat strategis sebagai pintu masuk pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua, baik di bidang pendidikan, kesehatan, […]



from WordPress http://ift.tt/1xA873j

via IFTTT

Thursday, 15 January 2015

RUU Otsus Plus Terus Diperjuangkan

JAYAPURA — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua TEA. Hery Dosinaen, S.IP, mengungkapkan jika saat ini tim asistensi Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU Otsus Plus) akan melakukan lobi kembali ke DPR RI. “Kami tadi sedang berbicara dengan asistensi pusat dan mereka sedang mengadakan loby dengan DPR RI kita tunggu minggu […]



from WordPress http://ift.tt/1IAGaRi

via IFTTT

Saturday, 29 November 2014

Mahasiswa Dukung Jokowi Hapus Otsus Papua

Jayapura, Jubi – Wacana Presiden Joko Widodo untuk menghapus Otonomi Khusus (Otsus) mendapat penolakan keras dari Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun, mahasiswa Papua berpendapat lain. Mahasiswa justru mendukung wacana Presiden Joko Widodo menghapus UU. No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Leo Himan, ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) […]



from WordPress http://papuapost.com/2014/11/mahasiswa-dukung-jokowi-hapus-otsus-papua/

via IFTTT