Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label otsus gagal. Show all posts
Showing posts with label otsus gagal. Show all posts

Tuesday, 27 October 2020

Aksi Solidaritas Mahasiswa Papua menolak Otsus Jilid II /Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001

Yang tidak sejalan sesuai dengan inplementasi UU Otsus No 21 Tahun 2001 Pasal 77


Aksi solidaritas ini berlangsung di Jayapura Waena Porumnas III Kembali TNI POLRI melakukan Refresif terhadap Mahasiswa dengan cara meneror, menembak gas air mata, menyemprot water kanon hingga sampai terjadi penenbakan yg mengakibatkan salah seorang Mahasiswa atas nama Matias Suu Semester 7 Universitas Cendrawasih terkena tembakan di bagian lengan tangan kanan, ada pula yang di pukul dan 13 di ataranya di bawah paksa oleh TNI POLRI ke POLSEK ABE. 

Dan hingga saat ini mereka masih di tahan. 

Sedangkan matias Suu di larikan ke rumah sakit Dian Harapan Waena Porumnas II.

Penilaian Mahasiswa atas tindakan kebrutalan ini benar-benar sangat tidak beradap sesuai dengan hak-hak setiap kelompok atau orang yang di terapkan dalam negara demokrasi

Dimana Hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum selalu saja di halangi oleh pemerintah lewat TNI POLRI terlebih khususnya di Papua.

Maka Mahasiswa mengambil kesimpulan bahwa otsus telah gagal total di wilayah teritorial west papua karena tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa papua di atas tanahnya sendiri.

Salam Perjuangan

Hidup Rakyat

Hidup Mahasiswa

Hidup Perjuangan

Free West Papua





Breaking News: Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27 Polisi Indonesia Anarkis

#BreakingNews | Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27, Polisi dan Tentara Indonesia bertindak anarkis terhadap aksi demonstrasi penolaksan Otonomi Khusus Jilid II yang dilakukan mahasiswa Papua secara damai di Jayapura, Papua, pagi hingga siang ini (27/10).

Beberapa demonstran telah ditangkap dan satu orang atas nama Matias Soo telah ditembak oleh Polisi Indonesia dengan menggunakan senjata api.

Tindakan anarkis pembubaran paksa oleh Polisi dan Tentara Indonesia (TNI/Polri) dengan menggunakan gas air mata (lacrimator) dan senjata api.

Telah dilaporkan, titik aksi berlangsung di Expo, Waena, Depan Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) di Abe, Perumnas 3, Depan Jln. Masuk Asrama Yahukimo .


Mohon pantauan media dan advokasi!







#Mahasiswa #WestPapua #TolakOtsus #TolakOtonomiKhusus #Referendum#PapuaMerdeka #FreeWestPapua

Thursday, 15 October 2020

Jack Wainggai: Ini Waktunya Elite West Papua Hubungi ULMWP dan Tentukan Sikap atau Kita akan Menyesal Seumur Hidup

Oleh: (Jack Wanggai)*

Ini Saatnya Elit Birokrasi Papua Hubungi ULMWP – Tentukan Sikap Sekarang Atau Kita akan Menyesal Seumur Hidup

Tahun 2021 Sudah di Ambang Pintu

Mumpung masih ada kesempatan untuk kita menentukan nasib anak cucu kita, jangan korbankan generasi Papua yang akan datang, mari kita kembalikan Undang-Undang Otonomi Khusus dan menentukan nasib bangsa Papua.

Ini saatnya semua birokrasi Papua yang ada di pusat dan daerah bergabung dengan ULMWP untuk menyatakan bahwa masa integrasi Papua di Indonesia sudah selesai dan saatnya Indonesia dan ULMWP berunding di bawah kontrol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Elit birokrasi Papua segera bangun komunikasi intens dengan para tokoh Gereja Papua untuk menyamakan presepsi dengan ULMWP. Elit birokrasi Papua jangan alergi dengan anak-anak adat Papua yang ada di ULMWP.

Ketahuilah bahwa ULMWP adalah corong dan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Musa dan Harun untuk menghadap Firaun di Istana kerajaan Indonesia.

Elit Birokrasi Papua Jangan keraskan hatimu, segera kirim orang kepercayaan kamu untuk bertemu dengan pengurus ULMWP yang telah ada di seluruh tujuh Wilayah Adat Papua.

Elit Birokrasi Papua jangan berkolaborasi dengan Raja FIRAUN masa kini di Indonesia untuk memperpanjang penderitaan rakyat bangsamu Papua.

Ingatlah bahwa suatu saat di akhir masa jabatanmu di regime kolonial indonesia ini nanti mereka akan mencari celah hukum untuk menghukum kalian, mantan Gubernur Papua Bpk Barnabas Suebu telah menjadi bukti hidup hari ini.

Pengabdian Barnabas Suebu kepada Pancasila dan UUD 1945 tetapi dia kemudian dihukum penjara dan akhirnya dia katakan bahwa : "saya sangat menyesal karena telah menjadi warga negara Indonesia ".

Menjelang berakhirnya 20 tahun implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini, mari kita insyaf dan sadar bahwa kita semua telah membawa rakyat Papua kepada jurang kebinasaan di dalam sistem negara Indonesia.

Inilah saatnya, inilah waktunya, inilah momentumnya, jangan salah kaprah, jangan lagi duduk makan bersama Kolonial Indonesia di istana negaranya.

Jika anda terlambat ambil keputusan dan setuju melanjutkan Undang-Undang Otsus maka barisan nasionalis Papua akan mempersiapkan skenario terburuk untuk setiap kita yang bekerja sama dengan kolonial.

Ingatlah anak-anak dan cucu-cucu serta cecet yang akan datang tidak memiliki masa depan di dalam sistem negara Indonesia.

Saya berkeyakinan bahwa Nubuatan Rasul Ishak Samuel Kijne tentang Papua bahwa: Sekalipun Bangsa-Bangsa memiliki Ilmu pengetahuan tinggi, marifat dan budi pekerti, tetapi mereka tidak akan mampu membangun bangsa Papua, kecuali bangsa Papua ini bangkit untuk memimpin bangsanya sendiri.

Nubuatan itu pasti akan terjadi sesuai KAIROS [waktu] TUHAN.

Saat nya elit birokrasi Papua segera menghubungi dan membangun komunikasi intens dengan pengurus ULMWP yang ada di tujuh wilayah adat Papua.

ULMWP sedang menunggu sebelum pintu bahtera Nuh akan ditutup.

Wednesday, 14 October 2020

DAP dan AMPTPI dukung MRP memfasilitasi rakyat Papua untuk bicara Otsus

 

Bakar peti jenazah bertuliskan ‘Otsus Mati’
oleh mahasiswa Papua di Jakarta - Jubi/IST
Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia mendukung upaya Majelis Rakyat Papua untuk memfasilitasi penyampaian pendapat orang asli Papua atas Otonomi Khusus Papua. Kedua organisasi itu berharap, apapun hasil aspirasi yang terkumpul akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) versi Kongres Luar Biasa, Dominikus Surabut menyatakan pihaknya akan mengikuti langkah-langkah penyampaian aspirasi rakyat melalui Majelis Rakyat Papua (MRP). Ia berharap aspirasi rakyat yang difasilitasi MRP itu akan membuat pemerintah Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mau duduk bersama dan berdialog untuk menyelesaikan masalah Papua.

“Kami ada bersama dengan MRP, memfasilitasi rakyat berpendapat. Apapun hasilnya, kami bersama rakyat akan kawal [penyampaian aspirasi] itu, [agar] pemerintah Indonesia dan ULMWP duduk bicara, apa endingnya,” kata Surabut kepada Jubi, Selasa (13/10/2020).

Surabut menyatakan sejak lama DAP sudah menolak Otonomi Khusus Papua sejak tas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) diberlakukan pada 2001. “Tahun 2001 Dewan Adat Papua tolak otonomi khusus. Tahun 2007 dan 2010, Dewan Adat Papua mengatakan pelaksanaan Otsus gagal dan [kami] tolak. [Sejak] tahun 2001 hingga 2020, Dewan Adat Papua punya sikap sama,” kata Surabut.

Kini, DAP versi Kongres Luar Biasa memilih diam, tidak memberikan pendapat, saran, maupun usul lagi. Bagi Surabut, posisi DAP sudah jelas, karena sejak jauh hari telah menyatakan Otsus Papua gagal, dan menolak keberlanjutan Otsus Papua. “[Perlindungan] hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur, [semua] tidak berimplikasi positif kepada penguatan masyarakat Papua untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” kata Surabut.

Surabut mengingatkan, Otsus Papua diberlakukan sebagai jawaban pemerintah pusat atas tuntutan orang asli Papua yang meminta merdeka. Akan tetapi, selama pemberlakuan Otsus Papua, aspirasi Papua merdeka justru semakin berkembang dan menjadi isu internasional. “Dewan Adat Papua di bawah pimpinan saya posisinya jelas, kami mendukung aspirasi masyarakat adat,” kata Surabut.

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Hendrikus Maday mengatakan pihaknya juga telah memutuskan untuk menolak Otsus Papua. “Kami secara organisasi mengatakan tolak, karena pelaksanaan Otsus [Papua] itu seharusnya melibatkan rakyat. [Yang] terjadi, [Otsus Papua dilaksanakan] secara sepihak, baik itu Otsus [Papua] periode pertama, maupun rencana [Otsus Papua Jilid II],” kata Maday.

Maday menyatakan AMPTPI juga mendukung MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) memfasilitasi penyampaian pendapat rakyat Papua atas keberadaan Otsus Papua. “Kami memberikan dukungan kepada MRP [untuk] mengambil aspirasi dari rakyat,  entah itu mau terima atau tolak [Otsus Papua], untuk disampaikan kepada pemerintah,” kata Maday.

Sebelumnya, Ketua MRP Timotius Murib meminta AMPTPI dan generasi muda Papua ikut menyampaikan aspirasi mereka melalui Rapat Dengar Pendapat tentang pelaksanaan Otsus Papua. Murib menyatakan, Rapat Dengar Pendapat itu digelar MRP untuk memfasilitasi seluruh rakyat Papua menyampaikan aspirasi mereka terkait pelaksanaan Otsus Papua.

Permintaan itu disampaikan Murib seusai membuka Kongres Nasional IV AMPTPI di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (12/10/2020). Ia menyatakan seluruh hasil Rapat Dengar Pendapat itu akan diplenokan oleh MRP, dan akan diantar ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua, untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. “Kami minta dukungan, agar rakyat Papua memberikan pendapat tentang pelaksanaan Otonomi khusus,” kata Murib pada Senin.(*)


Editor: Aryo Wisanggeni G

Sunday, 4 October 2020

Referendum total dan tolak Otsus disuarakan saat RDP MRPB

Manokwari, Jubi –  Rapat Dengar Pendapat (RDP) efektifitas Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Provinsi Papua Barat yang digelar oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) di kota Manokwari makin mengerucut saat peserta perwakilan unsur adat, akademisi, dan organisasi kepemudaan menyuarakan ‘Referendum’ total bagi Papua dan menolak perpanjangan Otsus.

Wakil Ketua MRPB, Cyrelius Adopak, mengatakan bahwa RDP yang digelar bertujuan menampung semua aspirasi Orang Asli Papua (OAP) bersama organisasi sipil lainnya sebagai bahan pertimbangan revisi UU Otsus Papua oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Adopak, MRPB adalah lembaga resmi Negara yang diberi legitimasi untuk mengangkat suara orang asli Papua.

Sehingga, lewat RDP yang digelar bukan tandingan terhadap usulan pokok pikiran Pemprov Papua  Barat yang lebih dulu diserahkan ke Jakarta

“RDP dengan elemen sipil di wilayah adat Domberai dan Bomberai, adalah cara MRPB sesuai amanat [Pasal 77] UU 21 Tahun 2001. Dan semua [termasuk usulan pokok pikiran Pemprov] memiliki tujuan yang sama,” kata Adopak, Kamis (1/10/2020).

Dia pun tak menampik, bahwa dalam diskusi yang berjalan alot tersebut, berbagai pandangan tentang Otsus telah disuarakan oleh peserta RDP hingga meminta Referendum sebagai solusi.

“Semua pandangan dan rekomendasi sudah kami terima. rekomendasi untuk Referendum pun kami terima,” katanya.