Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label papua merdeka. Show all posts
Showing posts with label papua merdeka. Show all posts

Monday, 3 January 2022

ULMWP MERUPAKAN WADAH AKOMODATIF DAN INKLUSI PERJUANGAN KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT

By: Kristian Griapon, Januari 3, 2021

ULMWP menjadi mesin (motorik) yang menghidupkan gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, merupakan sebuah wadah gerakan akomodatif dan inklusi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, dalam arti wadah yang memfasilitasi semua bentuk gerakan perlawanan bangsa Papua Barat atas pendudukan Indonesia di wilayah geografis Papua Barat. Yang terbentuk atas dorongan dan bantuan negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG), guna menata gerakan perlawanan faksi-faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat kedalam satu wadah resmi yang menyuarakan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia internasional.

ULMWP dapat dilihat, menjadi bagian strategi dari negara-negara anggota kelompok MSG di sub-regional pasifik selatan, dalam upaya mencari jalan penyelesaian damai konflik sengketa wilayah geografis Papua Barat yang berkepanjangan antara Pribumi Papua melawan Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Sehingga ULMWP menjadi pintu jalan kemerdekaan bagi semua faksi gerakan pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui prinsip politik internasional.

ULMWP adalah bentuk ‘Gerakan Perjuangan Kemerdekaan’, sehingga tidak dapat disamakan dengan sebuah organisasi umum (biasa), artinya tidak terikat pada aturan baku organisai. Aturan organisasi perjuangan kemerdekaan suatu bangsa pada dasarnya bersifat formalitas, fleksibel serta dinamis guna mengimbangi strategi perlawanan musuh, dalam arti berpegang pada keputusan situasional (bersifat seni, gerakan cepat dan dinamis). Dan kepemimpinan organisasi perjuangan kemerdekaan pada prinsipnya bersifat kepiguran sosial, artinya seseorang yang tampil dari masyarakat kelompok tertindas, mempunyai pengaruh, dipercaya, memiliki loyalitas yang tinggi, rela berkorban demi pembelaan hak-hak rakyatnya yang tertindas oleh negara penjajah dan tidak mengenal batas waktu kepemimpinan selama masa perjuangan kemerdekaan itu belangsung dan setelah mencapai kemerdekaan menjadi bagian dari pahlawan kemerdekaan.

Walaupun terjadi halang-rintang terhadap ULMWP untuk menjaji anggota tetap MSG dampak dari perpecahan didalam negara-negara kelompok MSG karena kepentingan kerjasama ekonomi dengan Indonesia, namun itu bukan sebuah masalah besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, yang terpenting ULMWP telah mendapat pengakuan sebagai Obsever dalam kelompok negara-negara MSG, dan telah mendapatkan dukungan resmi negara-negara di kawasan pasifik yang tergabung dalam Pacific Island Forum (PIF).dan telah dikenal luas di kalangan masyarakat pasifik.

Pengakuan ULMWP sebagai Obsever di dalam kelompok negara-negara MSG, secara langsung maupun tidak langsung telah memposisikan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat menjadi bagian dari subjek hukum inetrnasional ‘Hak Menentukan Nasib Sendiri’.

Yang perlu dipahami bahwa ULMWP harus dilihat sebagai wadah akomodatif dan inklusi non koordinatif, artinya menjadi ujung tombak dari semua gerakan faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat, baik itu yang terafiliasi/tergabung maupun yang tidak tergabung kedalam ULMWP, sehingga semua faksi-faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat didalam negeri maupun diluar negeri tetap eksis/hidup sesuai dengan ruang gerak strategi perjuangan yang dikembangkannya. Hai itu sangat penting guna mempekuat posisi ULMWP sebagai saluran komunikasi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia Internasional, dengan kata lain menjadi media transfer komunikasi (informasi) melalui jalur diplomasi politik luar negari negara-negara pendukung kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Segala pendekatan komunikasi politik ULMWP di dunia internasional harus mengacu pada hukum internasional, karena akar masalah Sengketa Wilayah Geografis Papua Barat antara Pribumi Papua dan Pemerintah Republik Indonesia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Juridiksi Hukum Internasional, dan telah menjadi sorotan masyarakat internasional.

Yang perlu dicatat bahwa filosfis hukum internasional tidak mengenal aksi dan reaksi antar negara merdeka (berdaulat), namun yang menjadi dasar adalah hubungan yang mengikat antar negara, baik itu ditingkat bilateral, unilateral, maupun multilateral dan respons terhadap suatu sengketa atau masalah internasional berdasarkan pada kerjasama (kooperatif) dalam upaya penyelesaian damai, demi menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Dan ruang lingkup politik internasional yang mengacu pada hukum internasional terbatas pada ‘permainan kekuasaan’ yang melibatkan negara-negara berdaulat. Oleh karena itu, perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat untuk meraih kemerdekaan harus mendapat dukungan/pengakuan negara-negara berdaulat, wasalam.(Kgr)
Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat

Friday, 31 December 2021

HARI INI, Jum'at 31 Desember 2021 adalah HARI TERAKHIR masa kekuasaan pemerintah Indonesia atas Papua SECARA DE—JURE

Dimana berakhirnya 20 tahun masa berlaku Otonomi Khusus atas Papua yang diberlakukan Indonesia pada 2001 (20 tahun lalu) —

Selamat tinggal Pemerintah Indonesia 🖐️
Selamat datang Pemerintah West Papua (Provisional Government)🙏

Simak post, Dr. Ibrahim Peyon berikut:

Berakhir 31 Desember 2021
West Papua menyambut 1 Januari 2022
—————————
Orang Papua masih sibuk dengan Natal sebagai ceremonial biasa yang dirayakan tiap tahun, tetapi mereka tidak tahu bila 31 Desember 2021 pukul 0:00 adalah momentum penting. Di mana tanggal 31 Desember pukul 0:00 secara de jure masa kekuasaan pemerintah Indonesia di tanah Papua resmi berakhir.

Karena, New York Agreement tidak mengatur Papua bagian dari Indonesia, Roma Agreement tetapkan Indonesia berkuasa 25 tahun, dan Resolusi PBB 2504 tidak sahkan Papua bagian dari Indonesia, tetapi diperintahkan Indonesia bangun Papua dengan dana bantuan dari Bank Dunia dan bank Asia masa waktu 25 tahun itu. Maka masa 25 tahun yang diatur dalam Roma Agreement itu sudah berakhir pada 1988. Selama 1988-2001 Papua telah menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri. Mengisi kekosongan itu, pemerintah Indonesia yang didukung dunia internasional menerapkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk mengisi Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri (meski belum terdaftar dekolonisasi PBB), dan UU Otsus itu akan berakhir tanggal 31 Desember 2021.
 
Untuk mengisi kembali Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri, Jakarta produksi UU Otsus jilid II tahun 2021, tetapi UU Otsus jilid II ini tidak mendapat legitimasi oleh rakyat Papua dan dunia internasional. Maka, besok 28 Desember 2021 ini para petinggi negara dari Jakarta akan datang ke Papua untuk melakukan kompromi politik memperpanjang masa atau mengisi Papua yang tak berpemerintahan sendiri itu. Karena, pada 31 Desember 2021 jam 0:00 itu akan berakhir secara de jure masa kekuasaan Indonesia di tanah Papua, maka mulai 1 Januari 2022 pukul 01:00 secara resmi (de jure) West Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri.  

Pemerinatah Sementara West Papua telah lahir untuk mengisi kekosongan ini. UUDS, Pemerinatahan sementara, Kabinet sementara, dan Visi Negara, simbol-simbol negara, sebagai paket politik untuk diproses ke dekolonisasi dan pengakuan.  

Apa yang Rakyat Papua buat untuk menyambut Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri ini?
________
Gambar: disediakan aktivis Papua (ist)

Sumber: https://m.facebook.com/113330730457789/posts/432666025190923

#WestPapua #NonSelfGovernmentTeritory #FreeWestPapua

Saturday, 13 November 2021

Papua Barat mendesak untuk Visi Negara Hijau

Oleh: BONNY KAIYO

PORT MORESBY - Negara-negara kaya di dunia telah menyepakati 'Green State Vision' di COP26, yang berakhir di Glasgow hari ini.

Indonesia mendaftar dan sekarang memiliki tugas berat untuk menavigasi apa artinya ini bagi dirinya sendiri dan khususnya Papua Barat.

Ini adalah provinsi Papua Barat yang bergolak yang membawa sebagian besar kekayaan hutan Indonesia, yang sekarang telah diratifikasi dan disetujui oleh negara untuk dilindungi.

Visi Negara Hijau memerlukan pengakuan terhadap masyarakat adat dan praktik perlindungan lingkungan mereka.

Tak perlu dikatakan, masyarakat adat Papua Barat berada tepat di belakangnya.

Memang, visi tersebut merupakan bagian penting dari tuntutan lama mereka untuk kemerdekaan dari Indonesia, yang diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1962.

Tahun lalu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan dirinya sebagai pemerintah yang menunggu dan menyatakan pemimpin yang diasingkan Benny Wenda sebagai presiden sementara.

"Di Papua Barat, kami menghadapi genosida dan ekosida," kata Wenda. "Mereka menghancurkan tanah kami, lingkungan kami, atas nama pembangunan."

Pemerintah yang menunggu berharap untuk menciptakan negara hijau pertama di dunia jika kemerdekaan tercapai.

ULMWP meluncurkan Visi Negara Hijau di COP26 di tenda beberapa ratus meter dari aula konferensi di mana negara-negara kaya menggunakan paviliun mencolok untuk mencoba meyakinkan dunia tentang kredensial lingkungan mereka.

“Dalam beberapa tahun terakhir kami telah melihat sejumlah besar perusahaan kelapa sawit masuk ke Papua Barat, dengan dukungan dari pemerintah Indonesia,” kata Raki Ap. "Hasilnya adalah penghancuran hutan hujan purba."

Pulau New Guinea adalah rumah bagi harta terbesar ketiga di dunia dari hutan hujan dan sumber daya alam lainnya yang telah menjadikannya tujuan yang menarik bagi perusahaan pertambangan dan bahan bakar fosil.

Papua Barat adalah setengah dari pulau itu dan rumah bagi tambang Grasberg raksasa, cadangan emas terbesar di dunia dan cadangan tembaga terbesar kedua. Tambang tersebut telah menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem kawasan.

Visi Negara Hijau jika diformalkan dan diimplementasikan akan menjadikan ekosida sebagai tindak pidana serius. Ini juga akan memastikan bahwa perusahaan ekstraksi mematuhi standar lingkungan internasional atau dipaksa untuk menghentikan operasinya.

Juga di bawah rencana, perwalian sumber daya alam akan dikembalikan ke kelompok Adat.

“Masyarakat adat tahu bagaimana melestarikan alam,” kata Ap.

Papua Barat tidak memiliki kursi resmi di COP26 dan pembicaraan dengan peserta resmi terbatas.

Sebaliknya, para pemimpin kelompok berbicara dengan aktivis lingkungan akar rumput, berharap mendapatkan dukungan publik untuk visi mereka.

"Ini semua tentang perdamaian, keadilan dan harmoni dengan alam, budaya dan identitas kita," kata Wenda.

"Kami ingin memberi contoh kepada dunia. Kami siap untuk mengatur diri kami sendiri dan memberi contoh bagi umat manusia lainnya."

Thursday, 4 November 2021

Teologi Pembebasan - TUHAN YESUS TIDAK MELARANG PAPUA BARAT MERDEKA

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman 

Para pembaca yang mulia dan terhormat,  TUHAN Allah tidak melarang Papua Barat Merdeka.  Alkitab tidak melarang Papua Barat merdeka. Injil tidak melarang Papua Barar Merdeka. Gereja tidak melarang perjuangan Papua Barat Merdeka. 

Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan ruang dan jaminan setiap bangsa berhak merdeka. "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perimanusiaan dan perikeadilan." 

Jadi, pendudukan dan penjajahan Indonesia atas rakyat dan bangsa Papua Barat harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikanusiaan dan perikeadilan. 

Jadi, yang dilarang TUHAN, dilarang Alkitab, dilarang Injil, dilarang Gereja: "Jangan membunuh dan jangan mencuri (Keluaran 20:13, 15). 

Yang dilarang dan ditentang oleh TUHAN Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja ialah kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marjinalisasi, sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan proses pemusnahan etnis Papua (genocide). 

TUHAN Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja melarang atau mengutuk tentang mitos, stigma, dan label  seperti: monyet, makar, opm, kkb dan teroris yang diproduksi penguasa Indonesia  dari waktu ke waktu. 

Tulisan ini merupakan keyakinan dan iman serta pandangan penulis. Para pembaca silahkan tulis apa yang Anda yakin benar yang berbeda denga pandangan penulis.  Penulis menulis tentang keadilan, hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, demokrasi, hak hidup dan hak kebebasan politik demi kedamaian dan harmoni untuk semua orang. 

Dalam tujuan ini, rakyat dan bangsa West Papua berjuang melawan pendudukan dan kolonialisme Indonesia di West Papua bukan untuk kita menang, tetapi kita berjuang untuk mengubah cara berfikir mereka yang salah dan keliru selama ini. Karena penguasa kolonial modern tidak berhak atas tanah Melanesia. Mereka memaksakan kami menerima ideologi asing: Pancasila, UUD1945, bendera merah putih, lagu Indonesia raya, mitos Sumpah Pemuda, sejarah palsu dan nama para pahlawan Indonesia yang tidak ada hubungan  dengan leluhur dan nenek moyang bangsa Melanesia. Jadi, kita berjuang supaya Indonesia harus sadar bahwa  pemaksaan bermotif RASISME dan Militerisme dan Fasisme itu tidak pernah  bertumbuh, berakar dan berbuah dengan baik. 

TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja juga menentang sejarah Pepera 1969 yang dimenangkan ABRI dengan cara-cara brutal, pelanggaran berat HAM merupakan kejahatan Negara selama 58 tahun sejak tahun 1963, perampasan tanah milik Orang Asli Papua untuk pemukiman transmigrasi, kelapa sawit, pembangunan gedung-gedung besar, pembangunan jalan-jalan, pembangunan basis-basis militer membuktikan Indonesia kolonial moderen yang melakukan pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis, terstruktur, terencana dan masif. 

Karena itu, kita berjuang untuk mengubah cara berpikir dan watak mereka. Supaya ke depan bangsa Indonesia dan bangsa West Papua duduk berdampingan sebagai dua bangsa yang merdeka dan berdaulat. Mari, kita mengubah cara berpikir bangsa Indonesia dengan menulis kebenaran-kebenaran, fakta-fakta yang kita lihat, tahu dan miliki. 

Yang jelas dan pasti, West Papua akan Merdeka atau tidak merdeka,  itu urutan yang paling terakhir. Tetapi,  yang paling utama dan terpenting ialah kami tetap berjuang melawan pendudukan dan kolonialisme Indonesia yang RASIS dan FACIS hanya demi kehormatan martabat kami atas tanah leluhur kami sebagai sebuah bangsa. 

Bagian yang tak terpisahkan dari kolonialisme, militerisme, rasisme dan ketidakadilan,  pengamatan dan penilaian saya selama ini secara pribadi dan mungkin sangat subyektif, bahwa sebagian besar penguasa pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua, mulut mereka bau busuk karena tukang tipu/pembohong besar, munafik dan hidup berpura-pura dengan berlidah manis yang penuh racun. Penampilan diluarnya gagah dan berbaju mahal, berdasi bagus tetapi hatinya busuk, jahat dan tidak ada nurani, terutama dalam menghadapi rakyat dam bangsa West Papua selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 dengan kekerasan senjata dan ketidakadilan serta kebohongan besar. 

Gerakan ideologi Papua Barat harus diselesaikan dengan pendekatan dialog ideologis bukan pendekatan militer. Pendekatan militer di Papua selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 telah melahirkan banyak masalah dan juga telah melahirkan ratusan dan ribuan ideolog muda  Papua yang militan untuk melawan kolonialisme, kapitalisme, militerisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, pemusnahan etnis Papua, dan sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera 1969 yang penuh darah dan air mata yang dimenangkan dengan moncong senjata oleh militer kolonial modern Indonesia. 

Masalah paling rumit di Papua ialah kekerasan negara yang melibatkan militer.  Kekerasan militer sangat ditolak dan dimurkai oleh TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja. Jadi, Papua adalah persoalan militer sebagai aktor utama kekerasan yang menyebabkan pelanggaran berat HAM dan berbagai masalah rumit lainnya. 

Pastor Frans Lieshout, OFM memberikan kesaksian tentang pengalamannya: 

Pada 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang  telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipunggut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar begitu. 

Kesimpulannya, TUHAN, Alkitab, Injil, Gereja tidak melarang Perjuangan rakyat dan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan secara politik. Yang dilarang dan dimurkai TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja ialah kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marjinalisasi, sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan proses pemusnahan etnis Papua (genocide) dan juga mitos, stigma, dan label  seperti: monyet, makar, opm, kkb dan teroris yang diproduksi penguasa Indonesia  dari waktu ke waktu. 

Para pejuang keadilan, perdamaian, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, hak penentuan nasib rakyat dan bangsa Papua, berjuanglah dengan cara-cara damai dan terhormat karena Papua Barat Merdeka tidak dilarang oleh TUHAN, Alkitab, Injil, Gereja. Perjuangan Papua Barat Merdeka perjuang mulia dan suci untuk masa depan bangsa Papua Barat yang lebih damai dan beradab. 

Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan ini ialah perundingan atau dialog damai yang setara antara RI-ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral tanpa syarat, seperti GAM Aceh-RI yang pernah dimediasi Helsinki pada 15 Agustus 2015. 

Doa dan harapan saya, tulisan ini membuka wawasan teologis untuk para pembaca. Selamat mengecap dan menikmati tulisan ini. 

Ita Wakhu Purom, 3 November 2021 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).
4. Aliansi Baptis Dunia (BWA).

Friday, 6 March 2020

Twitter dan Facebook tutup 80 akun yang berkaitan dengan propaganda militer Indonesia tentang Papua

Jayapura, Jubi – Twitter dan Facebook telah menutup lebih dari 80 akun di kedua platform media sosial tersebut menyusul investigasi Reuters yang mengaitkan akun-akun tersebut dengan jaringan situs berita yang didukung oleh tentara Indonesia yang mempublikasikan propaganda pro-pemerintah tentang Papua.

Situs-situs dalam jaringan tersebut tampak seperti outlet berita independen. Tetapi catatan pendaftaran dan wawancara Reuters dengan editor situs web dan perwira intelijen pasukan khusus menunjukkan bahwa situs-situs tersebut didanai dan dikoordinasikan oleh seorang kopral tentara Indonesia bernama Yunanto Nugroho.

Bahan-bahan dari situs-situs web tersebut kemudian disebarkan oleh jaringan akun Twitter dan Facebook.

Beberapa dari akun-akun tersebut menggunakan foto profil atau kartun yang membuatnya tampak sebagai karya penduduk Papua atau aktivis “Papua Merdeka”. Akun-akun ini bahkan mempromosikan materi yang memuji tentara dan mengkritik para pendukung penentuan nasib sendiri orang Papua.

Reuters menandai lebih dari 80 akun di kedua platform media sosial setelah menerbitkan investigasinya. Twitter kemudian mencatat lebih dari 60 akun yang tampaknya menggunakan identitas palsu, dilaporkan oleh Reuters.




“Akun Ditangguhkan. Twitter menangguhkan akun yang melanggar aturan Twitter, ” demikian pesan yang ditampilkan di platform twitter dalam menanggapi upaya Reuters untuk mengakses akun yang ditangguhkan itu.

Namunjuru bicara Twitter menolak mengomentari alasan penangguhan tersebut.

Sedangkan juru bicara Facebook mengatakan platformnya telah menghapus “sejumlah akun” yang ditandai oleh Reuters karena melanggar standar komunitasnya, dan menambahkan “penyelidikan sedang berlangsung.”

Facebook sebelumnya menutup jaringan akun dan halaman palsu yang memposting konten gerakan Kemerdekaan Papua pada Oktober 2019.

Sementara juru bicara militer Indonesia belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Pada awal Januari lalu Reuters menerbitkan laporan investigasi berjudul “Indonesian army wields internet ‘news’ as a weapon in Papua”. Laporan ini tentang situs-situs propaganda tentang Papua. Reuters menyebutkan sepuluh situs web, beberapa di antaranya telah beroperasi sejak pertengahan 2017, dalam bahasa Indonesia dan menggunakan nama-nama seperti berita-indonesia.co.id (Berita-Indonesia), koranprogresif.co.id (Surat Kabar Progresif), dan viralreporter5. com. Situs-situs ini tidak mengungkapkan hubungan mereka dengan militer, dan dalam beberapa bulan terakhir sebagian besar dari mereka telah membuat informasi domain mereka pribadi.

Situs-situs web tersebut mempublikasikan liputan positif yang seragam dari pemerintah, militer dan polisi di samping artikel-artikel yang menjelek-jelekkan kritik pemerintah dan aktivis HAM. Sumber dari beberapa cerita mengatakan kepada Reuters bahwa situs web mengaitkan kutipan yang diciptakan oleh mereka dan menerbitkan kepalsuan lainnya.

Letnan Kolonel Zulhardie, kepala unit informasi militer yang berbasis di Jakarta, di mana Yunanto bekerja, merujuk pertanyaan-pertanyaan Reuters kepada juru bicara militer Indonesia Sisriadi yang tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.

Reuters dalam laporannya itu juga menuliskan Kolonel Muhammad Aidi, seorang penasihat intelijen untuk komandan Kopassus mengatakan operator komputer militer telah membantu menciptakan dan mempertahankan banyak situs berita sebagai bagian dari “upaya militer” dalam menjalin kemitraan dengan sukarelawan sipil yang mencakup pemuda dan veteran media yang mendekati militer untuk membantu. (*)

Editor : Victor Mambor

Artikel ini diterjemahkan dari artikel berjudul Twitter, Facebook suspend accounts linked to Indonesian army’s Papua campaign (5/3/2020) dan RPT-INSIGHT-Indonesian army wields internet ‘news’ as a weapon in Papua (8/1/2020) yang dipublikasikan oleh Reuters.