Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label pelanggaran HAM. Show all posts
Showing posts with label pelanggaran HAM. Show all posts

Thursday, 5 November 2020

Dukungan Non-papua yang Sadar Demi Kemanusiaan || Mahasiswa Kaltim ||

Sunday, 1 November 2020

Papua Barat : Tragedi Perang yang Terabaikan Dunia ?

 Raditya Pradipta

Jurnalpatrolinews – Jayapura : Di tengah kawasan bergejolak hingga perang yang terus berkecamuk di negeri-negeri asing, ketegangan dan semangat penentuan nasib sendiri Papua nyaris terabaikan oleh dunia.


Papua, bagian barat pulau di kawasan Melanesia yang berbatasan dengan Papua Nugini di Pasifik, telah bergulat selama beberapa dekade untuk mencapai kemerdekaan.

Pertama kali dijajah oleh Belanda pada 1898, menurut analisis Pasepa Katia di The Organization for World Peace, Papua masih menjadi koloni ketika Indonesia merdeka secara de jure di 1949.

Pemerintah Belanda menolak untuk menyatakan Papua sebagai bagian dari Republik Melanesia, mengakui perbedaan budaya dan etnis antara pulau itu dan bekas jajahan lainnya, dan pada 1950-an mulai mempersiapkan kemerdekaan Papua. Selanjutnya, pada 1961, orang-orang mendeklarasikan Papua sebagai negara merdeka dan mengibarkan bendera baru mereka Bintang Kejora. Namun, kemerdekaan ini berumur pendek. Pemerintah Indonesia menginvasi Papua dalam satu dekade.

Indonesia belum bersikap baik kepada Papua. Hingga saat ini, lebih dari 500 ribu warga sipil telah dibunuh secara brutal, dan ribuan lainnya diperkosa, dipenjara, atau disiksa di tangan militer dan otoritas negara Indonesia.

Menurut Laporan Papua Barat 2010/2011 oleh Komisi Hak Asasi Manusia Asia, kepentingan ekonomi dan politik di Papua telah menjadi penyebab utama dari pelanggaran hak asasi manusia ini. Pada Agustus 2010, misalnya, Indonesia meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua untuk mengembangkan perkebunan seluas 1,2 juta hektar untuk tanaman komersial.

Perkembangan ini tidak hanya mengancam hak ekonomi dan budaya masyarakat adat Papua, tetapi juga mengeksploitasi sumber daya alam daerah tersebut. Secara umum, orang asli Papua lebih cenderung menderita ketidakadilan ini. Masyarakat adat diduga mendukung gerakan separatis yang diduga mengancam keutuhan wilayah Indonesia.

Apalagi, kelompok minoritas Muslim, Kristen, Hindu, dan Buddha menghadapi ancaman terhadap kebebasan beragama mereka. Banyak yang mengalami diskriminasi atau diserang. Indonesia tidak berbuat banyak untuk menghentikan ini.

Walaupun Indonesia gagal menangani diskriminasi di dalam perbatasannya sendiri, Indonesia meratifikasi perjanjian hak asasi manusia secara internasional. Konstitusi Indonesia telah memasukkan sejumlah prinsip dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan telah meratifikasi perjanjian inti yang mendasari hak-hak tersebut secara internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; dan Piagam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 2007.

Namun, Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, badan yang mengawasi piagam ini, telah mengkritik Indonesia karena gagal memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau melakukan penyelidikan atas pelanggaran tersebut.

Komite Anti Penyiksaan PBB telah menyatakan keprihatinannya dengan partisipasi pasukan polisi Indonesia dalam konflik bersenjata. Negara harus mengatasi masalah ini untuk membuktikan bahwa pemerintahnya benar-benar peduli dalam memenuhi kewajiban regional dan internasionalnya.

Beberapa faktor telah turut memperburuk konflik Papua. Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya, secara resmi mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia dengan Undang-Undang Pemilihan Bebas pada 1969. Dokumen hukum ini menjadi penghalang bagi hak penentuan nasib sendiri Papua, hak yang diakui menurut hukum internasional. Meskipun mengikat secara hukum, kegagalan UU untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri Papua sangat kontroversial.

Dalam Deklarasi 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial, Sidang Umum PBB menyatakan bahwa “penundukan rakyat pada penaklukan, dominasi dan eksploitasi oleh orang asing merupakan penyangkalan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, dan bertentangan dengan Piagam Persatuan. Bangsa dan merupakan penghalang bagi perdamaian dan kerja sama dunia.”

Memilih untuk memperkuat dokumen hukum Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice) dengan mengorbankan rakyat Papua berarti PBB telah gagal untuk menegakkan Deklarasi 1960 itu, Pasepa Katia menegaskan dalam analisisnya di The Organization for World Peace.

Lebih lanjut, Pasal 73 Piagam PBB menampilkan Indonesia sebagai “kepercayaan suci” dalam membawa Papua menuju pemerintahan sendiri.

Artikel tersebut menetapkan kewajiban Indonesia sebagai penguasa pemerintahan, bukan kekuasaan kolonial asli, untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri di Papua. Ini harus sesuai dengan standar internasional.

Sekalipun Undang-Undang Pemilihan Bebas dianggap otoritatif, Indonesia telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 73 dengan melarang penentuan nasib sendiri, mengasingkan rakyat, dan melakukan pelanggaran HAM berat.

Sulit untuk menjelaskan situasi Papua secara global. Kebebasan pers untuk media asing dan jurnalis di pulau itu sangat dibatasi. Menurut organisasi relawan Kampanye Organisasi Pembebasan Papua, militer Indonesia mendeportasi jurnalis BBC Rebecca Henscke dan rekan-rekan wartawannya pada 2018 karena “menyakiti perasaan tentara” ketika mendokumentasikan krisis kesehatan di wilayah Asmat yang terpencil di Papua.

Para aktivis mengklaim salah urus dan penelantaran Indonesia telah memperburuk wabah campak dan kekurangan gizi. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pun mengakui, kebebasan pers sebagai hak asasi manusia menurut hukum internasional.

Pasal 79 Protokol I Konvensi Jenewa juga mengakui jurnalis sebagai orang yang dilindungi Konvensi. Kegagalan Indonesia untuk mematuhi standar perlakuan internasional ini sangat memprihatinkan, bisa dibilang menyerupai kediktatoran meskipun Republik Indonesia mengklaim demokrasi.

Selain itu, melarang kehadiran pers internasional meremehkan krisis Papua, memperpanjang ketidakadilan dan penderitaan di pulau itu.

Beberapa aktor internasional telah menyatakan keprihatinannya atas krisis di Papua. Pada 4 Oktober 2020, pengacara hak asasi manusia Veronica Koman menerbitkan laporan yang sangat rinci tentang Pemberontakan Papua 2019 sehubungan dengan kampanye hak asasi manusia Indonesia TAPOL.

Laporan tersebut menjelaskan tanggapan komunitas internasional terhadap krisis. Menurut Koman, Forum Kepulauan Pasifik dan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada September 2019 melakukan beberapa upaya untuk memulai dialog dengan pemerintah Indonesia guna mengatasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, tetapi tidak berhasil.

Negara-negara seperti Selandia Baru, Kanada, dan Inggris telah mendorong Indonesia untuk mengizinkan kunjungan oleh PBB, tetapi semua permintaan ini ditolak.

Intervensi militer asing mungkin diperlukan jika Indonesia menolak untuk bertindak. Namun, doktrin intervensi kemanusiaan masih menjadi topik perdebatan di bawah hukum internasional, dan tanggapan militer internasional harus disediakan hanya untuk keadaan khusus.

Papua mungkin memenuhi syarat untuk keadaan itu. Namun, intervensi kemanusiaan juga membutuhkan banyak kemauan politik, yang sebagian besar negara tidak dapat mengumpulkannya kecuali jika sejalan dengan kepentingan masing-masing.

Bahkan jika kemauan itu dikumpulkan, kita tidak bisa mengambil risiko perang. Konsekuensinya akan terlalu besar untuk ditanggung ketika kita sudah berjuang melawan perubahan iklim, kemiskinan, terorisme, dan sekarang menjadi pandemi global.

Secara keseluruhan, penanggulangan krisis di Papua membutuhkan pendekatan yang beraneka segi.

Legalitas referendum Act of Free Choice 1969 harus ditantang untuk mengakhiri 50 tahun ketidakadilan dan memberikan kesempatan kepada Papua untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Kedua, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas peran mereka dalam pembunuhan brutal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Papua.

Ketiga, komunitas internasional yang lebih luas harus lebih aktif dalam mengungkap situasi. Kita harus mendesak pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam dialog sebagai langkah pertama dalam menangani masalah ini.

Terakhir, Indonesia harus mengubah sikapnya terhadap hak asasi manusia di dalam perbatasannya untuk menegakkan kewajiban internasional dan regional mereka dan lebih mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya mereka pegang.

Pasepa Katia menyimpulkan di The Organization for World Peace, konflik Papua membutuhkan tindakan segera dari PBB, aktor utama di kawasan ini, dan komunitas internasional yang lebih luas.

Kita semua berbagi tanggung jawab untuk mengambil tindakan itu, untuk memastikan bahwa hak Papua diakui dan dilindungi. Kita tidak bisa menjadi pengamat pelanggaran hak asasi manusia dan pembantaian. Genosida Rwanda membuktikan apa yang terjadi jika kita tidak bertindak. (mat pol)

Friday, 21 February 2020

Kasus Paniai ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat

Dua orang mama Papua menangisi anaknya yang ditembak
mati pada kasus Paniai berdarah 2014 silam – Jubi/dok Yanes Douw
Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan tragedi Paniai, Papua sebagai pelanggaran HAM berat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik Mengatakan, keputusan iji ditetapkan dalam sidang paripurna khusus pada 3 Februari 2020.

“Secara aklamasi kami putuskan [tragedi Paniai] sebagai peristiwa pelanggran berat HAM,” kata melalui keterangan tertulisnya, Minggu (16/2/2020).

Penetapan ini dilakukan setelah Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc yang bekerja selama 5 tahun, dari 2015 hingga 2020, untuk menghimpun berbagai keterangan dan saksi.

Menurut Taufan, tragedi Paniai merupakan peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Sedangkan 21 orang lain mengalami luka penganiayaan.

“Peristiwa Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan. Unsur sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama telah terpenuhi,” ujar dia.

Selama melakukan penyelidikan, tim telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 26 orang. Kemudian, meninjau TKP di Enarotali Kabupaten Paniai, dan memeriksa berbagai dokumen, diskusi dengan ahli, dan berbagai informasi yang menunjang pengungkapan.

Berdasarkan hasil penyelidikan itu, menurut Taufan, disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada saat peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Tim penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat.

“Oleh karenanya, direkomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI-Polri,” kata dia.

Disamping itu, tim juga menemukan adanya indikasi obstruction of juctice dalam proses penanganan usai peristiwa yang mengakibatkan kaburnya fakta dan memperlambat proses penegakan hukum.

Menurut dia, obstruction of justice penting untuk tetap disebutkan sebagai fakta, meski tidak harus dikaitkan dengan adanya sistematis atau meluas. “Ini bertujuan agar mendapat perhatian oleh penegak hukum untuk bekerja profesional dan menegakkan keadilan, bukan yang lain,” kata dia.

Taufan mengatakan tahap berikutnya yakni pengiriman berkas penyelidikan telah dikirim kepada Jaksa Agung atau penyidik pada tanggal 11 Februari 2020, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nonor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Kami berharap segera ada proses sampai ke pengadilan. Harapan besar dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan,” kata dia.

Tragedi Paniai merupakan pelanggaran HAM berat pertama di era Presiden Jokowi yang teejadi selang  dua bulan setelah resmi jadi presiden pada Oktober 2014.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD pernah mengklaim tidak ada pelanggaran HAM di era Pemerintahan Jokowi.

“Di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang, tidak ada satupun isu pelanggaran HAM. Kejahatan banyak, pelanggaran oleh oknum juga banyak dan itu sedang diproses,” ucap dia di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (12/12/2019).

Ia juga meminta publik tidak menyamakan tindak kejahatan dengan pelanggaran HAM. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan secara definisi hukum, pelanggaran HAM yakni dilakukan oleh aparat pemerintah secara terencana dengan tujuan tertentu.

Sedangkan, kategori kejahatan seperti penganiayaan yang termasuk pelanggaran HAM, tapi pemerintah tak sebut itu sebagai pelanggaran hak asasi.

Tapi Mahfud mengaku masih ada 11 perkara ada pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi sebelum Joko Widodo jadi presiden. Mahfud tidak menampik ada dugaan pelanggaran HAM di masa Joko Widodo, tapi hal tersebut dilakukan oleh oknum kepada rakyat atau sesama rakyat, bukan oleh pemerintah.

Ada langkah maju

Sementara, Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Gustaf Kawer mengapresiasi Komnas HAM RI dan semua pihak yang selama ini mengadvokasi kasus Paniai berdarah, sehingga kasus tersebut meningkat statusnya.

“Berarti ada langkah maju penegakan hukum. Apresiasi ini tentu diikuti harapan adanya penyelesaian. Walau sebagai aktivis HAM, kami masih pesimis ini akan seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya di Papua,” kata Kawer kepada Jubi, Minggu (16/2/2020).

Ia memberikan contoh, kasus pelangaran HAM berat Timor Timur yang sebagian besar pelakunya andalah anggota TNI dibebaskan pengadilan. Hanya warga sipil seperti Eurico Guterres yang divonis bersalah. Demikian juga dengan kasus Tanjung Priok yang juga bebas.

Papua memiliki pengalaman sendiri. Mulai dari kasus Abepura Abepura yang divonis bebas. Berikutnya Wasior hanya sampai Jaksa kemudian dikembalikan lagi ke Komnas HAM dan belum ada peningkatan sampai saat ini.

“Ini berarti kita taruh harapan di Komnas HAM, Jaksa Agung sampai ke Pengadilan Hakim supaya profesional dan independen dalam menegakkan hukum dan HAM dalam kasus ini. Supaya membawa keadilan buat rakyat Papua, secara khusus korban pelanggaran HAM di Paniai,”

Untuk itu, Kawer berharap agar semua pihak, mulai dari masyarakat, LSM, pemerintah dan semua pihak di Papua agar mengawal kasus Paniai.

“Supaya keadilan bisa didapat, ada hukuman buat pelaku, ada kompensasi, restitusi, rehabilitasi bagi korban dan keluarga. Itu baru akhir dari perjuangan juga,” ujarnya.

Bentuk pengadilan HAM di Papua

Dorongan pembentukan pengadilan HAM di Papua muncul seiring dengan keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan Paniai berdarah pada 7 hingga 8 Desember 2014, sebagai pelanggaran HAM berat. Keputusan Komnas HAM pada 15 Februari 2020 di Jakarta itu harus ditindaklanjuti untuk memenuhi azas keadilan.

“Untuk itu Mahkamah Agung dan Presiden Republik Indonesia agar dapat membentuk pengadilan HAM di Papua agar kasus Paniai berdarah harus dapat diadili di Papua bukan di Makassar,” kata sekretaris II dewan adat Papua, John Gobay kepada Jubi, Sabtu (15/02/202).

Keberadaan pengadilan HAM di Papua itu dinilai penting agar masyarakat luas dan publik Papua bisa mengikuti proses peradilan terhadap kasus yang terjadi di Paniai.

“Karena mengikuti proses langsung itu bagian dari memberi kepuasan bagi keluarga korban,” kata Gobay menambahkan.

Ia menyebutkan masyarakat harus terlibat melihat lansgung proses peradilan dengan mata kepala sendiri. Selain itu jika pengadilan HAM dibuka di Papua memudahkan banyak saksi bisa dihadirkan tanpa mengeluarkan  banyak biaya.

Mekanisme pembentukan Pengadilan HAM di Papua bisa bersatu dengan pengadilan negeri Jayapura. Apa lagi hal itu sudah dilakukan dengan membentuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Jayapura.

“Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura. Jadi sekali lagi pengadilan HAM harus dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM wamena dan Wasior di Papua,” kata Gobay menjelaskan.

Gobay menyebut penetapan itu melalui proses panjang dan konsistensi perjuangan yang didorong setiap pergantian komisioner Komnas HAM, pembentukan tim ad hock, pertemuan dengan komisioner dan keluarga korban serta demonstrasi pejuang HAM yang tidak kenal lelah dari Papua maupun di Jakarta.

Sedangkan yang terlibat mengawal proses penetapan kasus pelanggaran HAM berat itu mulai pemerintah Kkabupaten Paniai, pemerintah provinsi Papua, dewan perwakilan rakyat provinsi Papua, NGO, mahasiswa, gereja-gereja, para pemimpin gereja, kaum religius, mahasiswa, aktivis HAM dan hingga jurnalis.

Penetapan kasus Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat telah menambah jumlah kasus sama di Papua yang sudah ditetapkan Komnas HAM sebelumnya.

“Dua kasusnya sebelumnya mengendap di Kerjaksaan Agung. Kasus pelanggaran HAM berat Wasior dan Wamena,” kata Gobay menjelaskan. (*)

Editor: Edho Sinaga, JUBI

Saturday, 14 September 2019

Pengakuan Veronica Koman Terkait Pelanggaran HAM di Papua Barat


Selama beberapa dekade, pemerintah Indonesia telah beroperasi dengan impunitas relatif di Papua Barat. Pengacara Hak Asasi Manusia Veronica Koman berbicara dengan SBS pada bulan Juni tentang misinya untuk mengungkap vandalisme lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi paling timur tersebut. Berikut pengakuannya.




Oleh: Kylie Grey (SBS News/Dateline)




Setelah menunjukkan dukungannya untuk kemerdekaan Papua Barat, pemerintah Indonesia mengancam pengacara HAM itu hingga enam tahun penjara.

Dia juga menerima ancaman kematian dan pemerkosaan dari sesama orang Indonesia. Dia tidak pernah tinggal di satu tempat selama lebih dari beberapa malam.

Pada bulan Februari tahun ini, Koman mengunggah video ke Twitter. Video itu menunjukkan seorang bocah lelaki Papua Barat berusia 16 tahun yang terborgol ke tanah seiring seorang polisi Indonesia mengalungkan seekor ular besar di sekitar tubuhnya.

Bocah itu dituduh mencuri ponsel.

Video itu beredar, menarik perhatian Komisaris Hak Asasi Manusia PBB dan anggota parlemen di Parlemen Inggris. Mereka menuntut jawaban dari Indonesia.

Sekarang dunia menyaksikan—dan janji Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Papua Barat dan kesejahteraan penduduk di sana mulai terurai.

***

Hingga baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah mencegah jurnalis internasional menyaksikan apa yang terjadi pada masyarakat adat dan lingkungan di Papua Barat; sebuah semenanjung yang diduduki oleh Belanda hingga pertengahan tahun 1960-an, yang sekarang menjadi provinsi Indonesia.

Papua Barat kaya akan sumber daya alam, menjadikannya ‘angsa emas’ bagi operator pertambangan, perusahaan gas, industri penebangan, dan pemegang saham luar negeri. Pemerintah Indonesia memegang saham mayoritas Freeport yang mengoperasikan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua.

Terlepas dari sumber daya alamnya, Papua Barat masih menjadi daerah termiskin di Indonesia.

Koman mengatakan kepada Dateline bahwa beberapa orang Indonesia menganggap orang Papua Barat sebagai ‘sub-manusia’ dan sering menyebut mereka sebagai ‘monyet’.

Dengan bantuan media sosial, sekutu negara-negara Pasifik seperti Vanuatu dan kelompok lobi global yang kuat seperti Word Council of Churches, gerakan kemerdekaan Papua Barat terus mengumpulkan dukungan internasional.

Indonesia cukup khawatir dengan citranya di Pasifik, dan menjanjikan uang bantuan sebagai imbalan atas dukungan kedaulatan mereka.

Bagi masyarakat Papua Barat, strategi terbesar mereka adalah kelompok muda Indonesia yang berpendidikan, yang mendukung hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Pada bulan November 2016, Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat dibentuk setelah sekelompok orang Indonesia menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Akses Internet di Papua
Petugas polisi berjaga-jaga saat protes di Mimika, Papua, Indonesia, 21 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Sevianto Pakiding)

PENGORBANAN UNTUK BERSUARA


Petugas polisi berjaga-jaga saat protes di Mimika, Papua, Indonesia, 21 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Sevianto Pakiding)
Veronica Koman adalah sosok yang jarang ditemukan. Dia adalah satu dari sedikit pengacara yang mewakili orang Papua Barat melawan pemerintah Indonesia.

Itu juga membutuhkan pengorbanan pribadi yang besar.

Kunjungannya baru-baru ini ke Sydney adalah kesempatan langka untuk membicarakan pekerjaannya dengan aman setelah mewakili tiga orang Papua Barat dalam pengadilan makar di Timika—dekat perusahaan Tambang Grasberg milik Freeport.

Terlepas dari upaya terbaiknya, ketiga orang itu masuk dalam daftar panjang tahanan politik Papua Barat yang menerima hukuman antara delapan bulan hingga dua tahun karena ‘paksaan dan pemberontakan’.

Kasus ini hanyalah satu dari banyak kasus yang membuat Veronica Koman dan mereka yang membela orang Papua Barat kewalahan.

Tidak ada seorang pun dari militer atau polisi Indonesia yang pernah dihukum.

“Bulan lalu ada dua orang Papua Barat yang tewas dalam tahanan,” Koman menjelaskan. “Saya berbicara dengan keluarga dan beberapa orang di dalam penjara juga. Investigasi awal saya mengungkapkan bahwa mereka disiksa sampai mati dan tidak ada yang dilakukan hingga sekarang, tidak ada investigasi, tidak ada apa pun.”

“Kasus ini sangat berat dan tidak ada seorang pun dari militer atau polisi Indonesia yang pernah dihukum. Kami bahkan tidak membawa sebagian besar kasus ke pengadilan lagi,” katanya.

Sebaliknya, Koman dan rekan-rekannya dari Papua Barat mendokumentasikan apa yang terjadi, dengan harapan bahwa suatu hari PBB dan komunitas internasional akan melakukan intervensi dan para keluarga akan mendapatkan keadilan.

PROPAGANDA DAN ANCAMAN KEMATIAN


Selain bertarung di pengadilan, Veronica Koman juga berjuang melalui perang propaganda online, di mana ia telah ditunjuk melakukan makar.

“Justru karena mereka tidak dapat menandingi data saya tentang kasus-kasus hak asasi manusia sehingga mereka mengejar saya sebagai individu,” katanya.

“Mereka berusaha membuat saya terlihat seperti saya bukan orang yang kredibel. Mereka mengatakan bahwa saya adalah penyebar hoaks. Indonesia adalah pengguna twitter yang besar, salah satu yang terbesar di seluruh dunia, jadi saya menuliskan apa yang terjadi di Papua Barat melalui akun twitter saya.”

Walau ancaman online telah menjadi hal biasa, namun pada Desember 2018 Koman terpaksa melindungi dirinya di dalam kantor LSM ketika gerombolan warga sipil yang marah di Surabaya menyerukan namanya setelah protes kemerdekaan oleh mahasiswa Papua Barat.

Dia adalah pengacara yang mewakili para demonstran yang terdiri dari 300 orang.




“Saya dilempari batu, saya dihina secara rasis, orang-orang berteriak pada saya, ‘Anda pengkhianat, apakah Anda mendanai ini? Anda orang China pasti mendanai separatisme ini, Anda pengkhianat, keluar dari negara ini, kami akan membunuh Anda’.”

“Aktivis senior mengatakan bahwa saya harus keluar dari negara ini. Saya melakukannya, dan beberapa hari setelah itu beberapa ormas datang ke kantor, mereka mencari saya.”

Sebuah mobil hangus terbakar setelah kerusuhan di Jayapura, Papua, Indonesia, 30 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Gusti Tanati)

PERSPEKTIF INDONESIA: ‘MEREKA BODOH, MEREKA TIDAK BERADAB’

Seperti banyak orang Indonesia lainnya, ketika kecil, Veronica mengetahui bahwa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia dan bahwa uang Indonesia membantu provinsi termiskin di Indonesia itu untuk berkembang.

“Kebanyakan orang Indonesia berpikir jika Papua Barat merdeka mereka tidak akan tahu bagaimana mengatur diri mereka sendiri; mereka bodoh, mereka tidak beradab, mereka tidak tahu bagaimana mengatur diri mereka sendiri, mereka akan hancur jika mereka berpisah dari kami,” katanya.

“Di sekolah saya ingat dari pengalaman pribadi kami, kami diajari bahwa selama tahun 1960-an, Presiden Sukarno begitu heroik karena membebaskan rakyat Papua Barat dari Belanda. Kemudian saya menemukan kemudian dari orang Papua Barat bahwa kebanyakan orang Papua Barat berpikir bahwa saat itu adalah awal dari pendudukan Indonesia.”

“Ketika saya mulai menggali lebih dalam pada materi bahasa Inggris tentang apa yang terjadi di Papua Barat, saya menemukan materi dalam jurnalis akademik dari Universitas Yale dan Universitas Sydney yang menggambarkan ‘genosida gerak lambat’.”

Papua Bergejolak, Indonesia Batasi Pengunjung Asing
Sebuah mobil hangus terbakar setelah kerusuhan di Jayapura, Papua, Indonesia, 30 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Gusti Tanati)

19 ORANG INDONESIA TERBUNUH, 35.000 ORANG PAPUA BARAT MENGUNGSI


TNI telah berkonflik melawan pejuang pro-kemerdekaan Papua Barat atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) di Kabupaten Nduga, Dataran Tinggi Tengah Papua Barat.

Kekerasan di Dataran Tinggi Tengah meningkat setelah tentara kemerdekaan Papua Barat membunuh 19 orang Indonesia yang bekerja di jalan raya Trans-Papua pada bulan Desember 2018, seiring konflik mengenai pembangunan semakin meningkat.

Bulan itu, sebuah laporan di The Saturday Paper oleh Mark Davis dan John Martinkus merinci mengenai bom yang dijatuhkan, desa-desa dibakar, dan tuduhan penggunaan fosfor putih pada warga sipil. Indonesia telah membantah klaim tersebut.

Sebuah laporan Al Jazeera berikutnya memperkirakan bahwa konflik di Nduga telah memaksa 35.000 orang meninggalkan rumah mereka.

Banyak yang sekarang kelaparan. Namun, laporan baru-baru ini mengatakan bahwa sejumlah kecil bantuan makanan telah dikirimkan oleh Kementerian Sosial.

Pada bulan Maret tahun ini, Koman menyampaikan pernyataan kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, untuk menyerukan diakhirinya operasi polisi dan militer di Nduga.

Dia menyerukan dipulangkannya ribuan pengungsi internal serta penyelidikan independen terhadap dugaan kekejaman yang terjadi di sana.

REFERENDUM YANG GAGAL, DEKOLONISASI, DAN ANGSA EMAS


Awal dari perjuangan Papua Barat di Indonesia dimulai ketika Papua mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda pada 1 Desember 1961. Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia mulai menegaskan klaimnya atas provinsi tersebut.

Referendum kemerdekaan berikutnya, yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera atau Act of Free Choice) diadakan pada tahun 1969. Namun legitimasinya telah dipertanyakan setelah 1.026 orang Papua Barat dipaksa memilih bergabung dengan Indonesia dari populasi 800.000 orang. Pemungutan suara itu kemudian diejek sebagai ‘Act of No Choice’.

Lima puluh tahun setelah pemungutan suara itu, referendum masih bisa menghadirkan kesempatan untuk kemerdekaan Papua Barat.

Pada bulan Mei tahun ini, anggota parlemen Inggris Robert Courts berbicara di House of Commons, mencatat bahwa: “Pertanyaan tentang legitimasi Act of Free Choice melemahkan legitimasi pemerintahan Indonesia di Papua Barat.”

Yang semakin memperumit dorongan untuk menentukan nasib sendiri adalah, menjadikan orang Indonesia sebagai wakil ketua komite dekolonisasi—satu mekanisme PBB yang dapat memicu referendum baru untuk orang Papua Barat.

PARALEL DENGAN TIMOR LESTE

Kekayaan Papua Barat berbeda dengan Timor Leste, yang diberi referendum kemerdekaan pada tahun 1999 setelah 24 tahun berada di bawah pemerintahan Indonesia.




Setelah 79 persen pemilih memilih kemerdekaan, kekerasan meletus di seluruh negeri yang dipimpin oleh milisi anti-kemerdekaan dan Tentara Nasional Indonesia, menyebabkan antara 1.000-2.000 orang tewas sebelum pasukan penjaga perdamaian Australia tiba untuk memulihkan ketertiban.

Bulan lalu, Timor Leste menandai 20 tahun sejak referendum kemerdekaan. Dan setelah melakukan pengorbanannya sendiri, Veronica Koman telah meminta Australia untuk memainkan peran dalam konflik Papua Barat.

“Australia telah diam mengenai masalah Papua Barat, mungkin karena Perjanjian Lombok (perjanjian keamanan bilateral antara Indonesia dan Australia),” katanya.

“Setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan ini harus diutamakan dibanding perjanjian bilateral. Saya pikir Australia harus mengambil kepemimpinan seperti itu lagi di Pasifik dalam masalah Papua Barat seperti yang terjadi pada Timor Timur.”

“Pada akhirnya, konflik yang tidak pernah berakhir di Papua Barat hanya akan diselesaikan dengan referendum kemerdekaan.”

Akankah dunia terus berpaling ketika rakyat Papua Barat dan budaya mereka menghilang dalam catatan jurnal akademik?

Tidak jika Veronica Koman dapat membantu mereka.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Veronica Koman adalah satu dari sedikit pengacara yang mewakili orang Papua Barat. (Foto: Dateline)

Friday, 4 November 2016

Pejabat Solomon: Ini bukan soal intervensi, tapi penegakan HAM

Jayapura, Jubi – Pernyataan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Racudu, yang memperingatkan para pendukung West Papua di kawasan Pasifik, khususnya Kepulauan Solomon, untuk tidak mengintervensi urusan Indonesia di Papua ditanggapi santai oleh pejabat tinggi pemerintahan Negara Kepulauan Solomon. “Berita soal pemerintah Indonesia bertaruh melawan para pendukung West Papua bagi saya sama sekali tidak mengejutkan,” kata seorang […]

from WordPress http://ift.tt/2fHWcnm
via IFTTT

Saturday, 22 October 2016

Aktivis HAM: Penuntasan kasus HAM Papua, jalan penyelesaian Papua yang lebih besar

Jayapura, Jubi – Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Papua adalah kewajiban mendesak pemerintah RI, sebagai salah satu cara penyelesaian masalah Papua yang lebih besar. Hal tersebut ditekankan Papang Hidayat, peneliti Amnesty Internasional, kepada Jubi Kamis (13/10/2016), menanggapi tawaran kemungkinan penyelesaian HAM nonyudisial oleh Menkopolhukam Wiranto terkait kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk di […]

from WordPress http://ift.tt/2es5Eay
via IFTTT

Thursday, 6 October 2016

LIMA: Indonesia Hanya Beretorika Jawab Isu Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan perwakilan Indonesia di sidang PBB hanya beretorika dalam pidato balasan terhadap tudingan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang disampaikan tujuh negara pasifik. "Pemerintah Indonesia tidak menjelaskan secara terperinci karena Indonesia hanya menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan aturan dan konvensi HAM secara heroik," kata dia di […]

from WordPress http://ift.tt/2d3OscZ
via IFTTT

Sunday, 2 October 2016

ULMWP : Jawaban defensif Indonesia itu sudah biasa

Jayapura, Jubi - Juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengatakan jawaban Indonesia atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua, yang disampaikan oleh beberapa negara Pasifik dalam sidang majelis umum PBB sebagai jawaban khas Indonesia. “Jawaban defensif Indonesia itu sudah biasa. Itu khas Jakarta, setiap dukungan internasional pada […]

from WordPress http://ift.tt/2dmaaIg
via IFTTT

PNG : Masalah HAM Papua harus ditangani oleh PBB atau MSG

Port Moresby, Jubi - Pemerintah Papua Nugini (PNG) menegaskan kembali sikap mereka terhadap isu Papua yang belakangan ini semakin menguat di forum regional maupun internasional. “Setiap masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua harus ditangani oleh lembaga-lembaga seperti PBB atau MSG,” kata Menteri Luar Negeri dan Imigrasi PNG Rimbink Pato kepada wartawan di Port Moresby. […]

from WordPress http://ift.tt/2cJwsWC
via IFTTT

Mahasiswa Papua di Bandung bahas “penindasan rakyat Papua”

Jayapura, Jubi - Mahasiswa Papua di kota studi Bandung yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (Sorak) menggelar diskusi “Penindasan Rakyat Papua” dengan menghadirkan dua pemateri, Filep Karma dan Surya Anta di halaman Sekretariat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Bandung, Kamis (29/9/2016). Koordinator Sorak Barra Vrada yang dikontak Jubi pada Jumat (30/9/2016) menjelaskan, […]

from WordPress http://ift.tt/2dmaUNw
via IFTTT

Pemuda Indonesia : Respon Indonesia di PBB itu kebohongan yang harus dipertanyakan

Jakarta, Jubi – Nara Masista Rakhmatia, diplomat muda Indonesia belakangan naik pamor karena respon pernyataanya dianggap ‘menampar’ para pemimpin Pasifik yang sedang mendorong penyelesaian HAM Papua ke tingkat regional dan PBB di Sidang PBB baru lalu. Netizen Indonesia di media sosial gempar. Media-media cetak dan online nasional ikut bersuara. Seketika Nara menjadi keributan di dunia […]

from WordPress http://ift.tt/2dm9DGh
via IFTTT

Thursday, 29 September 2016

Diplomasi RI tentang Papua di PBB Jangan Defensif dan Arogan

SatuHarapan.com, Penulis: Eben E. Siadari | Kamis, 29 September 2016 Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth (Foto: Eben Ezer Siadari) JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Diangkatnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) oleh enam negara Pasifik, menunjukkan bahwa masalah HAM adalah masalah kemanusiaan global. Indonesia sulit untuk menghindari […]

from WordPress http://ift.tt/2d9cF4k
via IFTTT

Sunday, 25 September 2016

Pidato Presiden Nauru di PBB Angkat Isu Pelanggaran HAM yang Sedang Terjadi di Papua

New York, Tabloid-WANI -- Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, Presiden Republik Nauru, Baron Divavesi Waqa, mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua saat berpidato pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New Yok, (21/9). Dalam salah satu bagian pidatonya, ia mengatakan negaranya sangat prihatin dengan situasi di Papua, terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM di sana. […]

from WordPress http://ift.tt/2d8S1iG
via IFTTT

Monday, 18 July 2016

Sekum PGI Mohon Presiden Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua

Penulis: Prasasta Widiadi 14:48 WIB | Sabtu, 16 Juli 2016 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (Sekum PGI), Gomar Gultom, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua saat ini. “Memohon kepada Presiden Jokowi untuk sesegera mungkin menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dan […]

from WordPress http://ift.tt/29ZCKiG
via IFTTT

Friday, 1 July 2016

HAM Memburuk, Dewan Gereja Dunia Bentuk Delegasi ke Papua

Penulis: Prasasta Widiadi 13:01 WIB | Kamis, 30 Juni 2016 TRONDHEIM, SATUHARAPAN.COM – Dewan Gereja Dunia dalam pertemuan komite sentral di Trondheim, Norwegia yang baru saja selesai beberapa hari lalu merekomendasikan membentuk kontingen delegasi ekumenis internasional sebagai bentuk solidaritas melakukan kunjungan ke Provinsi Papua. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Selasa (28/6), di salah satu […]

from WordPress http://ift.tt/293rfC8
via IFTTT

Wednesday, 29 June 2016

Kronologis Penembakan Pelajar SMA di Nabire oleh POLRI

Umaginews, Ini Kejadian sangat aneh, tapi ini adalah sebuah kenyataan yang menimpa seorang Pelajar atas nama Owen Pekei Berumur 18 Tahun Berstatus SMA kelas 2 Sekolah di SMA YPPGI Karang Mulia Nabire West Papua. Kematian yang dialami oleh Seorang pelajar ini membuat ribuan pertanyaan di kalangan rakyat di tempat. Namun kematian terhadap Pelajar atas nama […]

from WordPress http://ift.tt/299TV0p
via IFTTT

Monday, 27 June 2016

LSM Internasional Desak PBB Selesaikan Pelanggaran HAM Papua

JENEWA - Aktivis advokasi untuk Franciscans International, Budi Tjahjono, meminta Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Papua. “Oleh karena itu, kami ingin Dewan (HAM PBB) untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan imparsial atas kasus penangkapan sewenang-wenang di Papua Barat, […]

from WordPress http://ift.tt/28UTtRU
via IFTTT

Thursday, 16 June 2016

Tolak Tim Investigas HAM Buatan Jakarta

Penulis Suara Papua -Juni 15, 2016 WAMENA, SUARAPAPUA.com — Ratusan Rakyat Papua di Pegunungan Tengah Papua yang dimediasi Komite Nasional Papau Barat (KNPB) Wilayah Lapago gelar aksi demo damai di halaman Kantor DPRD Jayawijaya, Papua, Rabu (15/6/2016). Aksi yang dilakukan sekitar jam 12 siang itu diterima sejumlah anggota DPRD Jayawijaya bersama Wakil Ketua I, Matias […]

from WordPress http://ift.tt/1UzZH8g
via IFTTT

Tuesday, 31 May 2016

Ketua DPRD: 2000 Orang Papua Tidak Diperlakukan Seperti Manusia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Yunus Wenda, mengatakan, aparat keamanan di Papua memperlakukan secara tidak manusiawi 2000 warga Papua saat melakukan aksi unjuk rasa di Provinsi Papua pada awal bulan Mei Tahun 2016. "Masyarakat Papua disiksa, dipukul secara tidak manusiawi di lapangan terbuka yang dilakukan oleh aparat keamanan dan […]

from WordPress http://ift.tt/1VqDtKx
via IFTTT

Thursday, 19 May 2016

Pater John: Jayawijaya Darurat Kemanusiaan

MAY 16, 2016/ISLAMI ADISUBRATA Wamena, Jubi – Pastor penerima Yap Thiam Yien Award 2009, Pater John Djonga menilai kondisi yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua belakangan ini sebagai situasi darurat kemanusiaan. Hal itu dikatakannya menanggapi demo yang dilakukan para bidan dan tenaga medis lainnya di Wamena, Jumat (13/5/2016). Aksi itu dilakukan untuk mendesak Pemerintah dan […]

from WordPress http://ift.tt/1OIZ4MT
via IFTTT