Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label penyelesaian kasus HAM. Show all posts
Showing posts with label penyelesaian kasus HAM. Show all posts

Monday, 30 September 2019

Ombudsman Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Papua Hingga ke Akar

Ketua Ombudsman Amzulian/Foto: Bayu Ardi Isnanto
Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah menyelesaikan konflik di Papua tidak hanya dengan pendekatan keamanan. Ombudsman berharap konflik di Papua dapat diselesaikan hingga ke akar permasalahan.

"Meminta Presiden untuk menerbitkan instruksi Presiden untuk pemulihan kondisi akibat konflik di Papua dengan mengutamakan pendekatan sosial budaya, karena harus dicarikan akar permasalahan yang ada di Papua," ucap Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).

Amzulian menilai konflik di Papua tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan pendekatan keamanan. Menurutnya pendekaan keamanan hanya bersifat sementara.

"Tidak bisa menyelesaikan masalah di Papua hanya semata-mata pendekatan pengamanan, kalau hanya pendekatan pengamanan itu hanya sekromatis saja, hari ini bisa selesai, mungkin kemudian muncul lagi," lanjutnya.




Lebih lanjut, Amzulian juga berharap agar pelayanan publik di Papua segera dipulihkan. Sehingga hak publik bisa kembali terlayani dengan baik.

"Kemudian memprioritaskan perbaikan fasilitas ilayanan publik dan memastikan terlayaninya publik di seluruh wilayah Papua," kata dia.

"Bagaimana di papua itu hak-hak publik dengan terjadinya kerusuhan ini pelayanan, publik tidak boleh terabaikan. Dalam konsidi normal saja kadang-kadang masyarakat di Papua itu, apalagi yang di daerah yang memang terisolasi, pelayanan publik tidak hadir, apalagi dalam kondisi seperti sekarang," lanjut Amzulian.




Selain itu, Amzulian berharap adanya keterbukaan informasi terkait kondisi di Papua. Dia menilai dunia internasional perlu diyakinkan terhadap langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflilk yang terjadi di Papua.

"Kami juga berharap pemerintah juga meningkatkan keterbukaan dan intestitas politik internasional yang lebih terukur dan terskruktur. Karena masyarakat internasional juga perlu diyakinkan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah

Senada dengan Amzulian, anggota Ombudsman Ahmad Su'adi juga berharap agar permasalahan di Papua dapat diselesaikan secara tuntas. Menurutnya, yang terjadi di Papua ada kaitannya dengan masalah historis.

"Berkaitan dengan Papua agar pemerintah menyelesaikan dari akarnya. Yang terjadi sekarang ini adalah masalah yang hitoris ke belakang. Misalnya kekerasan di Wamena sekaran ini itu ada kaitannya dengan pengungsi dari Nduga yang belum selesai, bertumpuk-tumpuk" kata Ahmad.

Ahmad mengatakan, berdasarkan kunjungannya beberapa waktu yang lalu ke Papua, dia masih melihat adanya masalah yang belum diselesaikan. Akhirnya masalah itu pun bertumpuk sehingga menimbulkan kekerasan.

"Saya beberapa bulan yang lalu ke sana masih ada problem yang belum diselesaikan. Akhirnya ketumpuk, nah pemerintah misalnya harusnya menyelesaikan dari akarnya, jadi tidak akumulasi masalah yang kemudian memicu kekerasan," 
kata dia.

Baca juga: Ombudsman Singgung Kebijakan Tak Peka Publik, Minta Jokowi Pulihkan Situasi

Selain itu, Ahmad menilai perlu adanya rekayasa sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan. Misalnya kebiasaan pendatang yang cenderung bekerja keras, namun secara alamiah dapat menyingkirkan perekonomian penduduk setempat.

"Kemudian yang kedua, harus ada rekayasa sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan. Misalnya di Papua itu ada cenderung pendatang itu lebih keras bekerja, sehingga mereka lebih cenderung berhasil, mereka bikin rumah, toko. Tetapi secara alamiah menyingkirkan orang asli. Jadi pemeritah perlu merekayasa agar mereka tetap terjadi pergaulan, tidak tejadi segregasi,"
 lanjutnya.

Baca juga: Seratusan Warga Trenggalek Korban Kerusuhan Wamena Minta Dipulangkan

Ahmad menerangkan bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya pengelompokan secara ras atau segregasi. Namun perbedaan kemampuan antara pendatang dan penduduk asli Papua menimbulkan hal tersebut. Sehingga, Ahmad memandang perlu adanya kebijakan multikultural.

"Masyarakat sendiri tidaj ingin segregasi, tetapi secara ekonomi karena kemampuannya berbeda sehingga terjadi. Jadi perlu ada kebijakan yang multikultural, sehingga masyarakat setempat tidak tersisihkan. Dan itu sebagai bagian dari penyelesaian sekarang," ujarnya.
(lir/tsa)

Source: https://news.detik.com/


Monday, 25 July 2016

Pencuri Tidak Pernah Masuk dan Keluar Secara Sopan, Apalagi Mengaku Bersalah

Pencuri datang untuk mengambil, bukan untuk memberi, penjajah datang karena kekayaan alam, bukan karena manusia di mana kekayaan alam itu ada, perampok selalu menghitung berapa untungnya kalau harga-dirinya dan resikonya diambil, penjarah tidak pernah menghitung resiko dan bahaya. Kalau NKRI adalah kolonial, perampok, pencuri, pembunuh orang Papua, "Mengapa Mahasiswa Papua mengharapkan NKRI untuk mengaku bersalah?" […]

from WordPress http://ift.tt/2a6wjJM
via IFTTT

Thursday, 23 June 2016

Pernyataan Emosional Indonesia di PBB, Menanggapi Serangan Solomon Islands dan Vanuatu Atas pelanggaran HAM di Papua

Pernyataan Emosional Indonesia di PBB, Menanggapi Serangan Solomon Islands dan Vanuatu Atas pelanggaran HAM di Papua 0 HUMAN RIGHTS, INTERNASIONAL, PBB, WEST PAPUA Wednesday, June 22, 2016 Ini teks tanggapan Duta Besar Indonesia untuk Dewan HAM PBB pada sesi "right to reply". Baca paragraf terakhir bagaimana reaksi pernyataan emosional Indonesia menanggapi serangan Solomon Islands dan […]

from WordPress http://ift.tt/28NKEaw
via IFTTT

Wednesday, 22 June 2016

Legislator Minta Indonesia Buka Diri Investigasi Kasus HAM di Papua

Penulis Suara Papua - Juni 20, 2016 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia menolak keterlibatan pihak lain dalam proses investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, menunjukkan upaya menyembunyikan “sesuatu” agar tidak diketahui dunia internasional. Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, hal itu akan […]

from WordPress http://ift.tt/28MrEtU
via IFTTT

Sunday, 19 June 2016

Luhut : Anggota Tim HAM Independen

Jayapura, Jubi – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, semua anggota yang berada di dalam Tim penyelesaian pelanggaran HAM Papua adalah independen dan jauh dari intervensi pemerintah pusat. “Kita menjamin tim ini sangat independen. Dalam tim ini juga kan ada Duta Besar dari PNG, Fiji, Vanuatu dan New Zealand. Mereka ikut […]

from WordPress http://ift.tt/1WUZYsE
via IFTTT

Wednesday, 15 June 2016

DPR Papua Tolak Tim Penanganan Pelanggaran HAM Bentukan Pemerintah

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, DPR Papua menolak tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM Papua bentukan pemerintah yang di dalamnya terdapat berbagai elemen adat, masyarakat, agama, bahkan aktivis HAM lainnya. Menurut Yunus, sampai saat ini masih ada 16 kasus pelanggaran HAM yang dibahas di dalam tim itu. Tetapi dengan adanya […]

from WordPress http://ift.tt/1Q1CZcY
via IFTTT