Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label pertambangan. Show all posts
Showing posts with label pertambangan. Show all posts

Sunday, 1 September 2019

Konflik Papua, Amien Rais: Mari Merebut Hati Teman-teman di Papua

Gunungkidul - Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amien Rais menyebut konflik yang terjadi di Papua terjadi karena warga Papua merasakan ketidakadilan. Karena itu, Amien ingin agar pemerintah dan semua pihak melakukan pembicaraan untuk menciptakan kedamaian di Papua.

"Jadi begini, saya hampir tiap jam mengikuti perkembangan kerusuhan di Papua itu. Jadi saya punya analisa sederhana bahwa yang terjadi itu adalah dadakan," ujarnya saat ditemui usai menghadiri Pengajian Akbar dan Pelantikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul periode 2018-2022 di Bangsal Sewokoprojo, Gunungkidul, Sabtu (31/8/2019) malam.
Baca juga: Konflik Papua, Mahfud MD: Tak Ada Referendum Menurut Konstitusi
"Kalau perang itu ada casus belli, sehingga yang di permukaan adalah mencerminkan apa yang sudah puluhan tahun di bawah permukaan itu. Di mana teman-teman Papua merasakan ada ketidakadilan. Jadi misalnya lingkungan atau ekologi hancur-hancuran, sementara orang Papua hanya menerima ampasnya," imbuh Amien.

Amien mencontohkan, seperti keberadaan sektor pertambangan di Papua yang hingga saat ini manfaatnya belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Bahkan, Amien menyebut apabila mendapat manfaat dari sektor pertambangan tidak sampai per mil, per seribu.

"Kemudian juga saya kira memang sudah sampai ke puncak (rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua). Di mana yang penting adalah bagaimana Presiden Jokowi dan kita semua, tanpa kecuali, semua tokoh masyarakat, semua ulama, semua intelektual kampus dan lain-lain, bagaimana kita tidak lagi bicara dalam angka sekian triliun untuk otonomi daerah khusus Papua," katanya.

"Tidak akan mengirim sekian bala bantuan dari Brimob atau Kopassus. Tapi bagaimana kita bisa memenangkan, merebut hati dan pikiran saudara kita di Papua, ya," sambung Amien.

Menurut Amien, hal tersebut bisa terwujud apabila semua pihak memiliki asumsi dasar tidak membeda-bedakan antara Papua dan non-Papua. Mengingat dalam Islam, tidak ada bobot khusus untuk warna kulit dan bentuk muka manusia.

"Sekarang itu waktunya mendesak, bagaimana kita ini, tokoh-tokoh Indonesia ini duduk bersama para perusuh itu, ya, juga pimpinan struktural resmi maupun orang seperti Benny Wenda, seperti Filem Karma. Ada berlusin-lusin tokoh-tokoh yang sangat pandai yang juga luas pandangannya, jangan kita remehkan," ujarnya.

"Baru setelah itu kita ada harapan, kalau cuma mengirim tentara-tentara lagi malah mereka mungkin semakin..semakin..semakin dalem," imbuhnya.

Kendati demikian, ia menyebut langkah tersebut bukanlah pendekatan secara persuasif. Melainkan pendekatan secara kemanusiaan.

"Bukan persuasif ya, pendekatan kemanusiaan dari hati. (Ibaratkan) jadi saya seorang Papua mungkin saya merasa seperti dihempaskan. Kan sudah lama sekali tidak diperhatikan, ya, sudah tercecer jauh dari peradaban, ya, sangat banyak apa teman-teman Papua yang di gunung-gunung, hutan-hutan, tidak pernah tersentuh peradaban modern," katanya.

"Mengapa? Kan kita punya manusia, punya personel cukup, punya dana yang juga lebih dari cukup, tapi mengapa tidak sampai ke sana? Karena itu kita tidak usah saling menyalahkan lah. Jadi ini sudah waktunya kita pikul bersama-sama, tidak ada lagi yang mengatakan ada penumpang gelap, ada penumpang setengah gelap dan lain-lain malah nanti jadi kacau balau," imbuh Amien.
(skm/skm)

Sumber: Detik.com

Tuesday, 8 July 2014

Gubernur Minta Freeport Segera Lunasi Tunggakan Pajak Air Permukaan

Jayapura, 7/7 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta agar PT. Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan ke pemerintah provinsi Papua, dalam tahun ini sebesar Rp. 2,7 triliun. Pasalnya pajak tersebut belum dibayar sejak 2009 lalu. “Saya telah mengetahui hal tersebut dan telah mengirimkan surat ke perusahaan tambang tersebut pada bulan yang […]



from WordPress http://ift.tt/1lQAwfO

via IFTTT

Friday, 10 June 2011

Tuntut Rp 50 M, Warga Palang PT Sinar Mas

SENTANI - Puluhan warga Distrik Kaureh dan Yapsi di wilayah Pembangunan IV Kabupaten Jayapura memalang PT Sinar Mas sejak Senin (6/6)kemarin dibawah pimpinan ketua Lembaga Masyarakat Adat Griminawa, Daud Masari. Palang akan dibuka jika perusahaan memenuhi tuntutan warga sebesar Rp 50 miliar. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, sebanyak lima anggota Dewan Kabupaten Jayapura yakni, wakil Ketua I DPRD, Kornelis Yanuaring, Ketua Komisi A, Zaharudin, Ketua Komisi B Dorince Mehue, serta Decky Yakore dan Hana Wasanggay, mendatangi lokasi pemalangan, Selasa (7/6). Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura ketika ditemui kemarin menjelaskan, pemalangan perusahaan kelapa sawit itu merupakan buntut dari tuntutan ganti rugi lahan seluas 12 ribu hektar yang belum dibayar PT Sinar Mas.
Perusahaan raksasa itu sendiri memakai kurang lebih 22 ribu hektar untuk membangun perkebunan sawit berskala luas.

Pemalangan tersebut juga merupakan klimaks dari tuntutan warga setelah mendapatkan bocoran tentang Tawaran Konsep Kemitraan untuk pengembangan usaha kelapa sawit Sinar Mas II Lereh, antara PT Sinar Mas group dengan komunitas masyarakat adat Distrik Kaureh dan Distrik Yapsi.

Dimana draft penawaran Pemerintah terhadap kesepakatan kerjasama tersebut antara lain memuat opsi yang dirasa salah oleh warga. Akibatnya mereka memblokir aktivitas perusahaan sampai dengan perusahaan membayar tuntutan sebesar 50 miliar rupiah.

Bukan itu saja, warga juga meminta agar Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati dan pimpinan Perkebunan Sinar Mas di Jakarta yakni Ny Biolin agar datang ke lokasi untuk memberikan penjelasan terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat.

“Ya mereka juga meminta pimpinan daerah serta, pimpinan utama perusahaan sinar Mas Ibu Biolin agar datang ke lokasi,” ujar Yanuaring didampingi Ketua Komisi B dan ketua Komisi A kepada wartawan kemarin.

Menyikapi hal tersebut, sekretais Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayapura, Ottow Samon kepada wartawan mengatakan bahwa Pemerintah sebenarnya telah memiliki itikad baik untuk mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut dengan membuat draft. Hanya saja draft tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pihak perusahaan.

Ditegaskannya, pemalangan tersebut murni merupakan tuntutan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan politik. Sehingga menurutnya, DPRD akan segera membentuk pansus untuk menuntaskan permasalahan tersebut, “sebab jika tidak akan menimbulkan permasalahan lain seperti konflik dan sebagainya,” ucapnya.

Apalagi akibat pemlangan, lanjutnya, ada ribuan buruh yang terlantar karena tidak bisa bekerja, dan sudah tentu hal ini akan mempengaruhi pendapatan hidup mereka yang akan dibayar oleh perusaaan.

“Saya selaku sekretaris DPC partai buruh Kabupaten Jayapura berharap agar Dewan segera membentuk pansus untuk menyelesaikan masalah ini, sebab jika tidak, ini bisa bermuara pada konflik antara warga nanti,” ujarnya.

Sementara itu informasi lain yang diperoleh media ini, bahwa draft kerjasama yang diajukan pemerintah pada 22 Juni 2010 ternyata tidak bisa diakomodir oleh pihak perusahaan karena draft tersebut tidak memiliki juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan). (jim/jer)

Posted via email from SPMNews' Posterous