Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label provisional government. Show all posts
Showing posts with label provisional government. Show all posts

Tuesday, 30 November 2021

Memperingati 60 Tahun Manifesto Kemerdekaan West Papua dan HUT Ke-1 Pemerintah Sementara

 

HIMBAUAN UMUM:

1 DESEMBER 1961 – 1 DESEMBER 2021

Tepat 1 Desember 2021 besok, seantero West Papua serta seluruh dunia akan memperingati hari bersejarah bangsa Papua yang ke – 60 tahun, yaitu dimana pada 1 Desember 1961, bangsa Papua bersama pemerintah Belanda selaku walih West Papua secara resmi telah mendeklarasikan embrio pembentukan negara West Papua, diantaranya termasuk bendera negara “Bintang Fajar” dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”.
1 Desember 2021, juga akan menandai ulang tahun pertama untuk pembentukan Pemerintahan Sementara ULMWP (Provisonal Government of West Papua) oleh Persatuan Gerakan Kemerdekaan untuk untuk West Papua atau ULMWP, yang mana pada 1 Desember 2020, ULMWP telah mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara negara Republik West Papua yang menunggu, dengan Hon. Benny Wenda sebagai Interim President.
Peristiwa bersejarah 1 Desember 1961 di atas tidak bertahan lama akibat manufer aneksasi yang dilakukan Presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno melalui Komando Trikora tanggal 19 Desember 1961, yang mengumandangkan penggagalan kemerdekaan West Papua, yang hendak dicapai bangsa Papua kala itu, berujung pada pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang curang, penuh dengan teror dan intimidasi oleh militer kolonial Indonesia terhadap rakyat West Papua yang hendak memilih merdeka.
Pasca aneksasi, bangsa Papua terus bangkit dengan sejumlah peristiwa Politik oleh anak negeri untuk memperoleh kemerdekaan hingga berujung pada deklarasi persatuan yang disebut “Deklarasi Saralana” tanggal 6 Desember 2014, yaitu lahirnya ULMWP sebagai puncak dari semua.
Sekarang, West Papua tengah dihadapkan dengan sejumlah peristiwa kematian para tokoh umum, pemimpin agama, pemuda dan pelajar secara misterius. Juga terjadi pengungsian rakyat West Papua akibat operasi militer Indonesia di Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Maybrat dan Oksibil termasuk kematian sorang bayi yang berusia 2 tahun. Kemudian juga terjadi penangkapan terhadap aktivis kemerdekaan termasuk Victor Yeimo dan Frans Wasini. Sejumlah peristiwa ini tengah berlangsung beriring berakhirnya Otonomi Khusus Papua, dimana mayoritas bangsa Papua telah menyatakan menolak dan mendesak dilakukan referendum kemerdekaan sebagai solusi bagi West Papua.
Setelah memperhatikan semua situasi ini secara komprehensif, pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, Dewan West Papua (Legislatif ULMWP) kemudian mengumumkan pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai payung hukum penentuan nasib sendiri West Papua. Pembentukan UUDS ini telah menghargai dan mengakomodir semua peristiwa hukum dan politik yang dilakukan anak bangsa, mulai dari 1 Desember 1961, 1 Juli 1971, 14 Desember 1988, 27 November 1997, 4 Juni 2000, 16 Agustus 2004, 1 Desember 2005, 1 Juli 2006, 19 Oktober 2011, 9 April 2012 hingga Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 tanpa memilah satu pihak tertentu ––––– Satu bulan kemudian pasca pengumuman UUDS, tepat 1 Desember 2020 ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara sebagai pemerintahan bersama.
Dalam momentum kali ini juga, kami akan merayakan kemajuan dan pengumuman yang telah kami buat dalam dua tahun terakhir, seperti pencapaian UUDS, Pemerintahan Sementara, Kabinet, dan terbaru peluncuran Visi Negara Hijau untuk bangsa kami dan bagi dunia.
Untuk itu, sebagai tindak lanjut seruan yang dikeluarkan Interim President Hon. Benny Wenda pada 17 November 2021 kemarin, kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa dan rakyat West Papua dimana pun anda berada; baik di gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai dan kepulauan di seluruh teritorial West Papua untuk secara bersama melakukan Ibadah Doa secara damai, dalam rangka merefleksikan 60 tahun perjuangan kemerdekaan West Papua dan satu tahun pembentukan Pemerintah Sementara ULMWP (Provisional Government of West Papua).
Ibadah doa dimaksud dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh s/d pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada baik di West Papua, Melanesia, Pasifik dan seluruh dunia, dengan tema umum bangsa Papua berikut ini:
“ULMWP: Provisional Government celebrating 60 years anniversary birth of West Papua”
Upacara pengibaran bendera negara dan pernyataan kenegaraan secara resmi oleh Pemerintah Sementara akan berlangsung di Papua New Guinea (PNG), Vanuatu, Belanda, dan Inggris (UK).
Demikian himbauan umum kami, atas perhatian doa dari seluruh akar rumput bangsa Papua, Sorong – Samarai, Melanesia – Pasifik serta seluruh dunia, kami sampaikan banyak terima kasih, Wa, Wa, Wa!!!
One People – One Soul
Port Numbay (Jayapura), Tabi – West Papua
22 November 2021
KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
Provisional Government (ULMWP)
M E N G E T A H U I
ttd
BAZOKA LOGO
Menteri Urusan Politik
___________________
(1). LAMPIRAN: Seruan Interim Presiden, berikut:

Friday, 12 November 2021

COP26 Dapat Belajar Dari Perlawanan Hijau West Papua

Kamis, 4 Nov 2021 | Oleh: Chris Saltmarsh


“Orang West Papua menggabungkan perjuangan mereka melawan pendudukan Indonesia dengan perjuangan melawan perusakan ekologis – dan menunjukkan jalan menuju masa depan hijau yang radikal.”
Negara Indonesia telah mendominasi West Papua dengan kekuatan militer sejak tahun 1962. West Papua adalah bagian barat pulau New Guinea, terletak tepat di utara Australia. Belanda menjajah wilayah tersebut selama abad kesembilan belas. Ketika Belanda mulai melakukan dekolonisasi selama tahun 1950-an, mereka mempersiapkan West Papua untuk kemerdekaan. Ini terjadi, sebentar, pada akhir tahun 1961. Tak lama setelah itu, Indonesia menginvasi pada tahun 1962. Ini memulai pendudukan abadi yang didasarkan pada represi politik, penghancuran budaya, dan genosida kolonial.
Ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan secara lokal dan global, tetapi orang West Papua melawan dengan visi baru untuk Negara Hijau yang bebas yang diluncurkan selama COP26.
Represi politik di West Papua sedemikian rupa sehingga dukungan untuk kemerdekaan dihukum secara brutal, termasuk 16 tahun penjara karena tindakan ‘pengkhianatan’ pengibaran bendera Bintang Kejora (simbol kemerdekaan West Papua). Pemimpin terkemuka dari gerakan pembebasan telah dipenjara, dan saat ini setidaknya ada 56 tahanan politik yang ditahan di seluruh wilayah. Pembunuhan di luar proses hukum sering terjadi dan media internasional serta kelompok pemantau dilarang.
Penghancuran budaya sudah termasuk kriminalisasi budaya West Papua seperti menumbuhkan rambut gimbal. Orang West Papua dipindahkan dari tanah mereka dan dipaksa masuk ke ‘desa’ yang dikendalikan pemerintah. Negara Indonesia telah menyebarkan rasisme anti-kulit hitam yang mendasarinya terhadap orang West Papua dengan protes yang meletus pada tahun 2019 sebagai tanggapan atas kekerasan rasial oleh polisi. Perlakuan terhadap orang West Papua telah dicap sebagai genosida oleh Kampanye West Papua Merdeka dan Gerakan Pembebasan Bersatu untuk West Papua (ULMWP), didukung oleh studi akademis termasuk salah satu dari Sekolah Hukum Yale pada tahun 2004. Pasukan keamanan Indonesia telah membantai desa-desa, digunakan penyiksaan terhadap penduduk asli, dan menggunakan pemerkosaan sebagai alat intimidasi.
Ketidakadilan Lingkungan
Apa tujuan dari kekerasan kolonial yang berlangsung lama ini? Fungsi utamanya adalah membuka West Papua untuk korporasi yang menjarah wilayah sumber daya alam. Penambangan, penggundulan hutan, dan ekstraksi minyak dan gas mendorong ketidakadilan bagi penduduk asli sambil berkontribusi pada kerusakan lingkungan global juga. Kapital internasional mendapat keuntungan dari kehancuran ini dan negara Indonesia menuai keuntungannya sendiri melalui penerimaan pajak.
Freeport adalah perusahaan milik AS yang mengoperasikan salah satu tambang emas terbesar di dunia dan cadangan tembaga terbesar ketiga di West Papua. Ini adalah salah satu pencemar limbah industri terbesar di dunia termasuk membuang sekitar 300.000 ton limbah ke sistem sungai setempat setiap hari. Deforestasi di West Papua terus meningkat dengan perkebunan kelapa sawit sebagai pendorong utama. Satu mega-perkebunan hampir dua kali ukuran London Raya.
Dalam hal minyak dan gas, nama rumah tangga dan penjahat iklim BP adalah pelaku utama. Perusahaan bahan bakar fosil ini mengoperasikan ladang gas di Teluk Bintuni yang sebelumnya merupakan kawasan terpencil hutan hujan dan hutan bakau. Saat ini, ini adalah situs industri yang mengekstraksi 14,4 triliun kaki kubik gas cairnya (yang mengandung metana yang sangat kuat).
Semua ekstraksi ini dilakukan tanpa persetujuan penduduk asli dan keuntungan modal difasilitasi oleh kekuatan paling kejam dari negara Indonesia. Pasukan militer dan keamanan menerima pembayaran langsung dari bahan bakar fosil dan perusahaan pertambangan untuk secara brutal menindas oposisi lokal.
Visi Negara Hijau
Seperti halnya contoh kekerasan, represi rasis terhadap kebebasan dan pencurian tanah yang dilakukan sepanjang sejarah, pendudukan kolonial West Papua menghadapi perlawanan yang kuat. Perjuangan untuk membebaskan West Papua kuat secara lokal dan didistribusikan secara global.
Pada tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dibentuk untuk menyatukan tiga gerakan kemerdekaan politik utama di wilayah tersebut. Pada 2017, Benny Wenda terpilih sebagai Ketua ULMWP. Dia saat ini tinggal bersama keluarganya di Oxford setelah diberikan suaka politik setelah melarikan diri dari penjara oleh pihak berwenang Indonesia pada tahun 2002. Pada tahun 2020, ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara, dengan Wenda sebagai presiden sementara, untuk mencapai tujuan referendum tentang kemerdekaan dan untuk mendirikan negara Republik West Papua masa depan.
Inti dari program politik ini adalah ambisi untuk West Papua yang bebas menjadi Negara Hijau pertama di dunia. Inti dari visi tersebut, yang diluncurkan pada COP26 di Glasgow, adalah prinsip bahwa ‘suku Melanesia di West Papua telah membuktikan [diri mereka sendiri] penjaga terbaik pulau New Guinea yang hijau dan kepulauan Melanesia biru ini.’ Deklarasi West Papua sebagai negara modern -negara dan Green State didasarkan pada filosofi hijau, ekonomi hijau, kebijakan pembangunan hijau, dan nilai-nilai kehidupan hijau.
Visi tersebut memiliki jangkauan yang luas, bertumpu pada definisi umum tentang keberlanjutan sebagai 'memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka'. Ini menghilangkan prioritas pertumbuhan ekonomi dan 'pembangunan' demi pemulihan dan perlindungan lingkungan sambil menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan lingkungan. Visi tersebut membuat upaya sentral untuk memerangi perubahan iklim, termasuk menargetkan gas, pertambangan, penebangan, dan perkebunan kelapa sawit sambil memberikan bantuan kepada negara-negara lain di Pasifik. Ia berencana untuk menjadikan Ecocide sebagai pelanggaran pidana dan berjanji untuk mendorong penuntutannya di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Berlawanan dengan pemaksaan kekuasaan korporasi melalui pendudukan kolonial, visi Negara Hijau menyeimbangkan lembaga-lembaga demokrasi modern dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk pengambilan keputusan yang menyerahkan perwalian tanah, hutan, perairan, dan lingkungan alam. Ini menegaskan pentingnya pengetahuan adat dan nilai-nilai adat dan norma-norma untuk mengelola alam. Secara signifikan, visi tersebut menarik hubungan penting antara pengelolaan ekologis dan keadilan sosial. Ini mencakup lembaga dan mekanisme independen untuk menjaga dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk oleh aparatur negara seperti polisi dan militer. Ini mencakup ketentuan untuk menjamin hak asasi manusia serta pendidikan dan kesehatan gratis.
Apa yang membuat visi ULMWP untuk Negara Hijau begitu menarik adalah bahwa itu bukan kemunduran total dari masyarakat modern atau pelukan ekonomi politik kapitalis yang telah menghasilkan begitu banyak ketidakadilan sosial dan ekologis di West Papua dan secara global. Ini menyeimbangkan kebutuhan akan institusi politik modern dengan ekonomi yang berfungsi selaras dengan lingkungan dan dikelola oleh penduduk asli. Bagi banyak orang di seluruh dunia, visi ini akan menawarkan inspirasi dalam perjuangan mereka sendiri untuk menentukan nasib sendiri, keadilan lingkungan, dan kemakmuran bersama.
Kiri Harus Mendukung Negara Hijau West Papua
Kita harus jelas bahwa penentuan nasib sendiri adalah prasyarat mutlak untuk visi ini. Negara Hijau hanya mungkin ketika West Papua mencapai kemerdekaan dari pendudukan Indonesia yang dengan sendirinya menerima dukungan politik dan material dari Inggris, AS dan negara-negara Barat lainnya. Inggris, misalnya, mendanai dan melatih pasukan khusus elit Indonesia. Perusahaan seperti BP yang berdomisili di Inggris dan diberi kebebasan untuk bertindak dengan impunitas secara internasional.
Ketika ULMWP meningkatkan perjuangannya untuk kemerdekaan, mengikatnya secara eksplisit pada perjuangan untuk keadilan lingkungan, kami di Kiri Inggris dan dalam gerakan iklim memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan solidaritas kami sendiri dengan orang West Papua. Skala deforestasi dan ekstraksi berarti bahwa kemerdekaan untuk West Papua harus menjadi prioritas utama bagi mereka yang berjuang untuk keadilan iklim.
Melalui kedekatan kami dengan pemerintah dan perusahaan kami, kami dapat memberikan pengaruh untuk menuntut diakhirinya dukungan militer untuk pendudukan serta keterlibatan BP. Kami dapat memberi dengan murah hati kepada Kampanye Papua Merdeka dan memasukkan suara West Papua di platform kami. Kita dapat berorganisasi untuk mendapatkan dukungan politik yang lebih besar. Manifesto Buruh 2019, misalnya, berjanji untuk ‘menjunjung tinggi hak asasi manusia rakyat West Papua’. Kita dapat mendorong untuk memantapkan prinsip ini dalam gerakan buruh kita dan mendorongnya lebih jauh.
Peluncuran visi Negara Hijau ini pasti akan semakin menginspirasi orang West Papua untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Hal ini selanjutnya dapat menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mempertahankan perjuangan demi keadilan lingkungan dan adat. Di Kiri dan dalam gerakan iklim, kita juga harus mengambilnya sebagai inspirasi untuk melakukan solidaritas kita untuk perjuangan ini bersama dengan semua orang lain yang berdiri untuk kebebasan melawan kekerasan negara-negara kolonial dan perampasan modal internasional.
____
Tentang Penulis: Chris Saltmarsh adalah salah satu pendiri Partai Buruh untuk Kesepakatan Baru Hijau. Buku pertamanya adalah Burnt: Fighting for Climate Justice (Pluto Press, September 2021).

Monday, 8 November 2021

GREEN STATE VISION ADALAH SKENARIO INGGRIS

Menurut Dr Been K, negara hijau adalah skenario Inggris untuk menanamkan modalnya di Papua. 

Dr. Been K
" Inggris telah menawarkan kepada Beni Wenda proyek oksigen secara besar besaran, dengan perlindungan alam Papua dari kerusakan".

Menurut Dr Been K, konsep dasar Green state vision adalah Inggris, dengan tujuan pengelolaan kekayaan alam Papua.

Danapun di berikan oleh Inggris dengan pinjaman Bank IMF, dan ULMWP di daftarkan di  Coalition of Parties (COP) 26, sebagai anggota di dalamnya.

Dana pinjaman ini pun di kontrol dan di awasi oleh Bank IMF dengan kerja sama dengan pemerintah Inggris

peluncuran Visi Negara Hijau oleh Beni Wenda versi ULMWP & Pemerintahan Sementara di COP26.  

Peluncuran diadakan di Glasgow, Skotlandia Inggris (U.K), pada tanggal 4 November 2021.

ULMWP di bentuk pada tahun 2014, dan pada sidang konggres tingkat tinggi KTT November 2021 melahirkan program Green state vision.

Program Negara hijau adalah suatu proyek bisnis ekonomi global yang di susupi oleh negara-negara kapitalis, Inggris dan Amerika.

Kita telah Terjebak di dalam skenario politik global yang di mainkan oleh para kapitalis Inggris dan Amerika, seperti Amerika merampas kekayaan alam Papua dengan pertambangan emas, uranium, nikel, biji besi, tembaga, di areal pertambangan Freeport timika Papua.

Untuk pertambangan sendiri, di adakan kerja sama antara Amerika serikat dengan Indonesia, dan Indonesia sendiri sebagai polisinya Amerika, untuk menjaga pengoperasian proyek pertambangan emas di Papua timika.

Sama halnya dengan negara Inggris, Inggris telah menawarkan kepada ULMWP untuk penanaman modal dengan proyek Green state vision dan hasilnya di bagikan masing masing antara Beni Wenda, Sem karoba, dan beberapa orang yang ada di dalam negeri.

Kita perlu waspada terhadap Skenario Inggris.

Salam Sadar.

   Posting..@Zeerol Ngwendy.

Thursday, 21 October 2021

Selamat HUT Konstitusi West Papua

Kala itu, situasi dan dinamika eksternal maupun internal telah (sangat) menentukan kemenangan bangsa Papua hari ini. Hari itu (20/10) di alam terbuka pada siang hari, bertempat Port Numbay (Jayapura) bangsa Papua menyatakan “Siap Bernegara” — disaksikan ribuan rakyat West Papua bersama dengan ribuan Komunitas Makhluk lainnya.
Dan hari ini, kami berdiri tanpa ragu, Allah Wa Wa Wa!

Selamat HUT ke — (I) Konstitusi West Papua (ULMWP)
20 Oktober 2020 — 20 Oktober 2021

“Bertekad untuk Menang, karena Benar”
________
Rujukan: 
(1). https://www.abc.net.au/indonesian/2020-10-27/gerakan-pembebasan-west-papua-bentuk-konstitusi-sementara/12818044

#ULMWP #UUDS #WestPapua #FreeWestPapua

Saturday, 11 September 2021

Sosialisasi Green State Vision Pemerintahan Sementara West Papua di Pegunungan Bintang, West Papua

Pegunungan Bintang, Lapago | Pemerintah Sementara West Papua (United Liberation Movement for West Papua) Suku Ketengban di Pegunungan Bintang, West Papua menggelar diskusi publik bersama rakyat West Papua wilayah setempat, Rabu (8/09/2021).

Dalam diskusi tersebut dibahas beberapa topik penting termasuk sosialisasi tentang agenda Pemerintah Sementara, salah satunya adalah tentang Visi Pemerintah Sementara West Papua yaitu “Green State Vision” atau Surga Kecil di Bumi.

Selain itu didiskusikan juga tentang situasi terkini West Papua dan soal Tapol Rasisme Papua yakni: Victor Yeimo dan Frans Wasini yang masih mendekam di penjara kolonial Indonesia agar segera dibebaskan tanpa syarat, sebab mereka adalah korban rasisme.
Telep, Telep, Telep!!!

#Ketengban #WestPapua #GreenStateVision #FreeWestPapua #FreeVictorYeimo #FreeFransWasini

Saturday, 26 December 2020

Rakyat Papua Mendukung Benny Wenda Sebagai Presiden Sementara dan Memimpin Pemerintahan Sementara West Papua

Dukungan Rakyat Papua yang di Organisir oleh Komite Aksi ULMWP pada Selasa 22 Desember 2020 di Tabi West Papua. Rakyat Papua mengucap Syukur dan berterimakasih Kepada ALLAH Pencipta Semesta Alam, Leluhur Moyang Bangsa Papua.

Kami  juga berterimakasih juga kepada ULMWP yang telah melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa dan meng_upgreat Status Politik dan Hukum ULMWP menjadi Pemerintahan Sementara dan memberlakukan Konstitusi Sementara. 

Rakyat Papua mendukung penuh di umumkannya Pemerintahan Sementara di Oxford Inggris pada 1 Desember 2020. Oleh Tuan Benny Wenda sebagai President Sementara.

Semua perjuangan, upaya, usaha untuk Papua Merdeka. Pemberlakuan Konstitusi Sementara dan Pemerintahan Sementara adalah Proses paling maju dalam sejarah perjuangan panjang Rakyat Papua untuk Merdeka, memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Untuk itu Rakyat Papua mendukung Penuh Kemajuan Politik dan Organisasi ULWWP untuk terus memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri. 

Untuk menyelesaikan Persoalan Sejarah status Politik Bangsa Papua, Kejahatan Kemanusiaan oleh Militer indonesia yang mengakibatkan Pelanggaran HAM, Diskriminasi, Marginalisasi, Rasisme, Kegagalan Pembangunan dan Otonomi Khusus di West Papua maka;

  1. Rakyat Papua mendesak kepada PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk  melaksanak REFERENDUM / SELF DETERMINATION di West Papua.
  2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses untuk Dewan HAM PBB ke West Papua sesuai dengan Resolusi 18 Negara Pasifik Island Forum (PIF) dan 79 Negara Asia Pasifik dan Carebian (ACP). Dan telah menjadi Seruan dari 82 Negara. 

Akhirnya Kepada seluruh Makhluk di West Papua, Pejuang Kemerdekaan Papua, Mahasiswa/i generasi penerus bahwa di Era Moderen ini kita mengunakan seluruh keahlian, ilmu, pengetahuan, tehnologi untuk perjuangan Kemerdekaan West Papua.

Terimakasih 

BPP_ Komite Aksi

Juru Bicara

Iche Murib







Source: Facebook



Wednesday, 2 December 2020

Benny Wenda: Papua Barat Sekarang Tak Lagi Tunduk Kepada Indonesia

 JERNIH – Para pemimpin kemerdekaan Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara yang baru, mengintensifkan dorongan selama puluhan tahun untuk melepaskan diri dari Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan baru-baru ini.


Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) bahkan telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda kepada SBS News, Selasa (1/12/2020).

Benny Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi ‘tidak akan tunduk kepada Indonesia. “Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka. “Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia (untuk mendukung kami). Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar.”

 Pemerintah sementara yang dideklarasikan sendiri bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia. Ini akan berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di provinsi.

Pengacara Australia Jennifer Robinson, yang mendirikan Pengacara Internasional untuk Papua Barat, mengatakan deklarasi tersebut adalah awal dari jalan kemerdekaan Papua Barat. “Tujuannya adalah mereka akan menjalankan kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri di Indonesia,” katanya kepada SBS News. “Ini adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi jalan mereka menuju kemerdekaan.”

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus atau otsus tahap kedua di Tanah Papua akan segera dilaksanakan. Hal itu merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No.20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Keppres itu bertujuan agar tercipta semangat paradigma dan juga cara-cara baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan sinergi antara lembaga/kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan dalam menuju kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terwujud,” jelas Moeldoko, Selasa (1/12/2020).

Lebih lanjut, Moeldoko menyampaikan terdapat lima hal sebagai kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pertama, tranformasi ekonomi berbasis wilayah adat, kedua kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan ketiga mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua.

Keempat infrastruktur khususnya infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi, dan kelima tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak. “Lima hal itulah kerangka yang ingin diwujudkan dalam upaya menuju percepatan Papua yang semakin sejahtera,” jelas Moeldoko.

Lalu bagaimana perkembangan perekonomi terkni Papua? Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Edy Priyono menyampaikan angka kemiskinan dan pengangguran di Papua dan Papua Barat terus menurun.

Hal itu didasarkan pada berbagai indikator yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. “Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/12/2020).

Sepanjang periode itu, sambungnya, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, sedangkan di Papua Barat turun dari 25,72% persen menjadi 22,17 persen. Senada, Indeks Pembangunan Manusia Papua juga naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7.

Edy juga menyebutkan tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.

Kendati demkian, Edy mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif. Hal itu disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. [*]

United Liberation Movement for West Papua telah mengumumkan pembentukan 'Pemerintahan Sementara' Papua Barat.

Gerakan tersebut berharap untuk mencapai referendum penentuan nasib sendiri di Papua Barat dan kemerdekaan dari Indonesia.

Menurut ketua Gerakan Benny Wenda, pembentukan pemerintahan merupakan penolakan langsung terhadap rencana Jakarta untuk memperpanjang ketentuan 'Otonomi Khusus' di Papua Barat.
 
Otonomi khusus diberikan hampir dua puluh tahun yang lalu sebagai tanggapan atas meningkatnya tuntutan Papua untuk kemerdekaan. Ketentuan yang akan habis masa berlakunya tahun depan tersebut telah banyak dianggap oleh masyarakat Papua telah gagal memberdayakan mereka secara memadai untuk menjalankan urusan mereka sendiri.
 
Konflik kekerasan terus melanda provinsi-provinsi Papua, sementara orang Papua yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan secara rutin ditangkap di tengah pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung.
 
Wenda akan menjadi presiden sementara pemerintah sementara, dengan sisa kabinetnya akan diresmikan dalam beberapa bulan mendatang.
 
Dia mengatakan pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan "setelah itu akan menguasai wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis".
 
Wenda mengatakan bahwa represi Indonesia saat ini membuat pemilu menjadi tidak mungkin. Namun sebaliknya, pejabat Indonesia mengatakan orang Papua Barat sudah bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum di sistem demokrasi republik.
 
Wenda mengatakan, UUD Sementara Papua Barat yang baru berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat juga akan dilindungi.
 
"Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial," kata Wenda dalam sebuah pernyataan.
 
Dia menambahkan bahwa pemerintah sementara Papua Barat didukung oleh semua kelompok pembebasan di dalam Papua Barat, "mewakili mayoritas rakyat".
 
United Liberation Movement for West Papua sudah menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group negara dan teritori, di mana Indonesia juga menjadi bagiannya, meski bukan sebagai anggota penuh.
Namun meskipun diakui secara regional di Pasifik dan oleh banyak kabupaten dalam kelompok Afrika Karibia dan Pasifik, Gerakan ini memiliki hubungan tegang dengan Jakarta yang tidak menerima bahwa ia memiliki hak untuk mewakili orang Papua.
 
Dalam pengumumannya, Wenda yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa atas nama rakyat Papua Barat, "Pemerintah Sementara menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak pada waktu yang tepat".
 
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan yang bersatu-menunggu. Mewujudkan semangat rakyat West Papua, kami siap menjalankan negara kami.
 
"Sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi Negara Hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia - kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia."

Ket. FOTO: Pemimpin kemerdekaan Papua Barat
Benny Wenda. Foto: RNZI / Koroi Hawkins


Tuesday, 1 December 2020

'Sudah saatnya Indonesia pergi dari Papua': ULMWP Umumkan Pemerintah Sementara Papua

The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) hari ini (01/12) mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua.

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus merupakan penolakan langsung apa yang disebut ULMWP sebagai "usaha Jakarta untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua.

Pasukan Bersenjata Papua

Pasukan Bersenjata di Papua Barat yang mendukung gerakan separatisme.

Supplied

Status otonomi khusus ini pula yang menjadi target petisi yang disponsori oleh 102 organisasi masyarakat sipil di Papua.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri sudah menepis isu yang menyebutkan adanya perpanjangan UU 21/2001 tentang Otsus Papua tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada awal Oktober lalu menyebut tak ada perpanjangan otonomi khusus Papua karena sebagai sebuah aturan UU, otonomi khusus itu tidak bisa diperpanjang atau diperpendek.

Ia menjelaskan, yang tengah dibahas oleh Pemerintah RI saat ini adalah perpanjangan dana yang akan diberikan dalam implementasi UU Otsus Papua.

Pasal 34 ayat 6 UU Otsus Papua Tahun 2001 menyebutkan bahwa dana perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, dari bagi hasil pajak berlaku selama 20 tahun dan akan berakhir pada Desember 2021 mendatang.


'Sudah saatnya Indonesia pergi dari Papua'

 


Benny Wenda akan menjabat sebagai Presiden sementara Republik Papua Barat atau ULMWP.

Oxford City Council

Republik Papua Barat, yang disebut ULMWP sebagai negara dalam penantian, akan diwakili secara internasional oleh Presiden sementara yang dijabat oleh Benny Wenda, eksil Papua yang bermukim di Inggris.

Susunan kabinet pemerintahan ini akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintah Sementara ini juga menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) pada waktu yang tepat, atas nama rakyat Papua Barat.

Pemerintah sementara ini menyatakan bahwa kehadiran negara Indonesia di Papua Barat ilegal," kata Benny Wenda dalam sebuah pernyataan.

"Kami menolak undang-undang apapun, yang diberlakukan oleh Jakarta, dan kami tidak akan mematuhinya. Kami punya konstitusi sendiri, undang-undang kita sendiri, dan pemerintahan kita sendiri sekarang. Sudah waktunya Indonesia pergi [dari Papua]."

Pemerintah Sementara ini juga mengklaim telah didukung oleh semua kelompok kemerdekaan di Papua, yang mewakili mayoritas rakyat Papua.

Pada tahun 2019, ULMWP menyampaikan Petisi Rakyat Papua Barat, yang ditandatangani oleh 70% Rakyat Papua, kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Selain Pemerintahan Sementara, Komite Legislatif ULMWP juga telah membentuk Undang-undang Sementara yang bersifat mengikat bagi West Papua.

UUD Sementara yang baru berpusat pada proteksi lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta perlindungan hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua, juga menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial.

Ray Andrews-Paul with the Morning Star flag.


Seniman asli Papua kelahiran PNG bernama Ray Andrews-Paul menyambut baik pengumuman dari ULMWP.

Supplied

Ray Andrews-Paul, seniman asli Papua kelahiran PNG yang pindah ke Australia dua tahun lalu menyambut baik pengumuman dari ULMWP, dengan mengatakan langkah ini "sangat signifikan".

"[Ini] momen bersejarah yang menjadi titik balik bagi rakyat kami dan perjuangan mereka untuk bangsa yang memang layak mereka dapatkan," katanya.

"Saya tidak bisa berkata-kata. Surat Benny Wenda sangat kuat sehingga saya menangis. Kami memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dibutuhkan untuk mengatur diri kami sendiri dan kami sangat dekat sekarang.

"Saya khawatir untuk semua orang Papua yang merayakan hari kemerdekaan mereka, terutama karena kekerasan yang mungkin bisa mereka derita dalam menerima Pemerintahan Sementara.

"Tapi tidak ada yang akan menghentikan kami untuk mengungkapkan kebanggaan dan hasrat mereka untuk menjadi orang Papua danmemenuhi keinginan mereka untuk secara resmi merdeka."

Indonesia tidak akan semudah itu menyerah

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan 61 Tokoh Papua dan Papua Barat leaders 10 September 2019.

Biro Kepresidenan

Akademisi dan peneliti isu-isu Papua dari University of Melbourne, Dr Richard Chauvel, menilai pengumuman pembentukan pemerintahan sementara ini tidak akan terlalu banyak mengubah kenyataan yang ada, khususnya terkait kontrol Pemerintah Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Sangat kecil kemungkinannya Pemerintah Sementara ini benar-benar akan terlaksana secara nyata di Papua saat ini atau dalam waktu dekat," kata Dr Richard Chauvel kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

Ia menambahkan, pengumuman pembentukan Pemerintah Sementara ini juga tidak akan meningkatkan momentum referendum antara pemerintah pusat dan ULMWP.

"Saya kira pengumuman itu sendiri tidak akan meningkatkan momentum menuju kemerdekaan atau dialog antara Pemerintah dan para pemimpin Papua."

"Jika kita bisa belajar sesuatu dari tanggapan Jakarta terhadap pembunuhan Nduga pada 2018, demonstrasi anti-rasis tahun lalu dan meningkatnya ketegangan tahun ini, reaksi naluriah [Pemerintah Indonesia] adalah dengan mengirim lebih banyak pasukan [ke Papua]," 

ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan besar pemerintah pusat akan mengirimkan lebih banyak lagi aparat ke Papua setelah pengumuman hari ini, berkaca dari pernyataan Menhan saat itu Ryamizard Ryacudu September tahun lalu tentang penarikan pasukan dari Papua.

"TNI/Polri tidak akan ditarik dari Papua. Karena, sekali ditarik, Papua bisa lepas," kata Ryamizard seperti diberitakan Antara.

Pernyataan ini, bersama dengan pernyataan-pernyataan lain dari Mahfud MD, menurut Dr Richard, mengisyaratkan bahwa " untuk mempertahankan NKRI harga mati diperlukan kehadiran militer yang besar."


Richard Chauvel

Dr Richard Chauvel mengatakan pengumuman pembentukan Pemerintah Sementara ini tidak akan meningkatkan momentum referendum antara pemerintah pusat dan ULMWP.

Supplied

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.

"Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?" katanya kepada ABC.

"Kembalinya Papua ke Indonesia sebagai negara penerus Hindia Belanda; koloni yang membentang dari barat di Aceh hingga timur di Papua; sudah final."

"Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB."

Sebagai tambahan catatan kaki sejarah, Dr Richard Chauvel mengingatkan bahwa pada Oktober 2011 lalu Papua pernah memproklamasikan kemerdekaan.

"Pada Kongres Rakyat Papua ke-3, terjadi proklamasi Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, dengan Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai PM."

"Pertemuan itu dibubarkan dengan kekerasan, beberapa orang tewas, banyak yang ditahan dan Forkorus dihukum karena pemberontakan. Setidaknya Benny Wenda aman di Oxford atau Vanuatu," tutur Dr Richard Chauvel.

Ikuti berita seputar pandemi dan lainnya di ABC Indonesia

Papua Barat Nyatakan Merdeka, DPR: Gerakan Separatis Harus Segera Diatasi

 Laporan: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>Faisal Aristama</a>

Laporan: Faisal Aristama


Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diharapkan untuk fokus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menyikapi gerakan separatisme di Papua Barat yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamiha saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (1/12).

"Panglima TNI diharapkan fokus terhadap fungsi TNI sebagai Alat Pertahanan Negara. Bagaimanapun keutuhan NKRI sebagai harga mati tidak hanya simbol belaka. Kegiatan separatis di Papua harus segera diatasi," ujar Saifullah Tamliha.

Menurut Wasekjen PPP ini, jika diperlukan Panglima TNI beserta para Kepala Staf TNI berkantor di Papua dalam rangka menyikapi gerakan separatis.

"Dan jika perlu Panglima TNI dan para Kepala Staf berkantor di Papua," tuturnya.

Saifullah menambahkan, menyikapi persoalan Papua Barat bisa diselesaikan dengan dua cara yakni pendekatan militer dan diplomasi internasional. Sebab, kedua pendekatan itu juga dilakukan oleh negara-negara lain dalam menyikapi gerakan separatisme.

"Kita harus paham betul bahwa masalah Papua adalah perbuatan makar yg harus diselesaikan dengan dua cara, yakni militer dan diplomasi internasional. Jika penyelesaian damai sudah maksimal  namun tetap terjadi makar oleh kelompok separatis, maka jalan yang ditempuh adalah mengejar kelompok separatis dengan cara militer. Buktikan bahwa TNI profesional," ujarnya.

"Semua negara, termasuk Amerika sama polanya ketika berhadapan dengan kelompok separatis di negaranya," demikian Saifullah Tumiha.

Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” katanya kepada SBS News, Selasa (1/12).

Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi 'tidak akan tunduk kepada Indonesia'.

“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.


EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA

𝐒𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐞𝐤𝐥𝐚𝐫𝐚𝐬𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚, 𝐛𝐞𝐫𝐢 𝐭𝐚𝐡𝐮 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚𝐥𝐤𝐚𝐧 𝐰𝐢𝐥𝐚𝐲𝐚𝐡 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭


ABC News, Oleh Naseem Radmehr;

Separatis Papua Barat mengatakan mereka akan membentuk pemerintahan sementara baru untuk wilayah tersebut dan menolak pemerintahan Indonesia, dalam eskalasi signifikan dari pertempuran selama puluhan tahun untuk memperebutkan kemerdekaan.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) - sebuah koalisi kelompok kemerdekaan - membuat pengumuman pada hari yang memproklamirkan kemerdekaannya, yang ditandai pada 1 Desember setiap tahun.
Dikatakan pihaknya berencana untuk merebut kembali tanah itu, menunjuk perdana menteri dan kabinetnya sendiri, dan "tidak lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta".
Langkah tersebut merupakan puncak dari konflik kekerasan yang semakin meningkat antara separatis dan pihak berwenang Indonesia yang tidak berencana untuk melepaskan kendali atas wilayah tersebut.
Sebuah pulau terbagi selama beberapa dekade
Untuk memahami pertarungan ini dan beratnya pengumuman, Anda harus terlebih dahulu memahami sejarahnya.
Pulau New Guinea terbagi menjadi dua.
Separuh bagian kanan adalah bangsa Papua Nugini. Separuh bagian kiri (dimana provinsi Papua Barat dan Papua berada) merupakan bagian dari Indonesia.
Baik Papua Barat dan pulau-pulau lain di Indonesia pertama kali dijajah oleh Belanda.
Ketika Indonesia akhirnya merdeka pada tahun 1949, Papua Barat tidak ikut.
Pemerintah Belanda, yang mengakui bahwa orang Papua secara budaya dan etnis berbeda dengan orang Indonesia, mulai mempersiapkan Papua Barat untuk kemerdekaannya.
Pada tahap ini, bendera Bintang Kejora dikibarkan pertama kali pada 1 Desember 1961.
Perayaan itu berumur pendek, dan pada tahun 1963 Papua Barat diserap ke dalam Indonesia, dan bangsa baru tidak pernah terwujud. Maka, sebuah gerakan lahir.
Ray Andrews-Paul adalah seniman asli Papua kelahiran PNG yang pindah ke Australia dua tahun lalu.
Sejak usia dini, rasa ingin tahu membuatnya mempertanyakan mengapa rakyatnya, penduduk Melanesia di pulau New Guinea, dipisahkan oleh sebuah perbatasan, dan mengapa orang Papua yang tinggal di sisi barat tidak dapat menikmati kebebasan yang sama seperti yang ada di timur.
Inilah yang memicu hasratnya untuk perjuangan penentuan nasib sendiri di Papua Barat, dan sekarang didorong oleh apa yang dia dan orang lain katakan sebagai penderitaan yang sedang berlangsung dari sesama orang Papua yang masih tinggal di provinsi Indonesia.
"[Bendera] melambangkan awal yang baru, kelahiran bangsa baru," kata Andrews-Paul.
Dia sekarang berjuang untuk kemerdekaan melalui demonstrasi, aktivisme media dan tetap berhubungan dengan orang Papua Barat sehingga dia dapat menyiarkan pandangan mereka.
'Genosida, ekosida, etnosida'
Dalam beberapa tahun pertama di bawah pemerintahan kolonial, ribuan orang Papua tewas dalam bentrokan dengan militer Indonesia ketika perlawanan terhadap pendudukan Indonesia meningkat.
Sebuah plebisit yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa diselenggarakan pada tahun 1969, di mana orang Papua dapat memberikan suara apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka.
Ini dikenal sebagai "Tindakan Pilihan Bebas", tetapi kemudian dijuluki "Suara Palsu" dan "Tindakan Tidak Memilih" oleh orang Papua.
"Hanya segelintir orang Papua yang dipilih dengan todongan senjata dan dipaksa untuk memilih tidak menjadi negara merdeka," kata Andrews-Paul.
Orang Papua memberikan suara dalam pemungutan suara Act of Free Choice pada tahun 1969. Banyak yang merasa pemungutan suara itu tidak adil.
ULMWP juga sependapat, dengan mengatakan militer Indonesia mengancam akan membunuh perwakilan Papua yang dipilih sendiri jika mereka memilih dengan cara yang salah.
Vonisnya bulat, dan disetujui oleh PBB - Papua Barat akan tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Kampanye Free West Papua menuduh lebih dari 500.000 orang Melanesia telah dibunuh oleh militer Indonesia hingga saat ini di tengah pertempuran yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
Ini tumbuh semakin mematikan sejak 2018 ketika separatis Papua Barat bersenjata menghadapi pasukan keamanan Indonesia.
Pada Agustus tahun lalu, protes oleh orang Papua Barat dengan cepat berubah menjadi kekerasan ketika demonstran dan keamanan Indonesia bentrok dan kelompok milisi bergabung dalam pertempuran.
Pemimpin perlawanan sipil Papua Barat Victor Yeimo tinggal di antara Papua Barat dan PNG dan sebelumnya telah dipenjara karena aktivitasnya di sekitar gerakan kemerdekaan Papua Barat.
"Genosida, ekosida, etnosida masih berlangsung, sangat, sangat serius hari ini di Papua Barat," katanya, merujuk pada klaim yang berulang kali dibantah oleh Indonesia.
Mr Yeimo menuduh bahwa baru-baru ini pada tanggal 20 November tahun ini, di distrik Ilaga, Papua, dua siswa berusia 17 tahun ditembak - satu secara fatal - oleh pasukan Indonesia.
"Dua pemuda [kembali] ke rumah untuk merayakan Natal lalu Brigade Mobile [unit operasi khusus Polri] menghentikan mereka dan mereka menembak mereka," katanya.
Satu tewas dan yang lainnya lolos "dengan tiga peluru di tubuhnya".
Pihak berwenang Indonesia telah menolak klaim ini dan malah menuduh penembakan itu dilakukan oleh "kelompok separatis bersenjata".
Mr Yeimo menegaskan ini bukan insiden yang terisolasi, dan mengatakan bahkan orang Papua Barat yang kadang-kadang tampak hidup normal di Indonesia merindukan kebebasan.
"Mereka tinggal di Indonesia, jadi mereka perlu berjalan bersama Indonesia untuk mendapatkan kehidupan ... tapi dalam semangat mereka berjuang untuk kemerdekaan," katanya.
Indonesia telah berulang kali membantah pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.
Ketika ditanya apakah mengaku pernah melanggar hak asasi manusia Melanesia di Papua Barat, Kedutaan Besar Indonesia di Canberra mengatakan kepada ABC: "Indonesia berkomitmen dalam kewajibannya untuk melindungi semua warganya, termasuk di Papua dan Papua Barat.
"Setiap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia akan diselidiki, dan pelakunya akan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku."
Terhadap bantahan ini, Raki Ap, pemimpin kampanye Free West Papua di Belanda, memiliki tanggapan sederhana kepada Indonesia: izinkan media asing masuk dengan bebas.
"Jika tidak ada yang disembunyikan, buka Papua Barat," katanya.
Laporan Amnesty International 2020 menemukan jurnalis asing menghadapi pembatasan dan pelecehan saat melaporkan di Papua, menciptakan kondisi untuk perang rahasia yang akan dilancarkan.
Kedutaan Besar Indonesia menolak hal ini, dengan menyatakan bahwa sejak 2015 media diizinkan mengunjungi Papua sebebas wilayah Indonesia mana pun.
Pemerintahan baru diumumkan
Pengumuman ULMWP hari ini tentang "pemerintahan sementara" di Papua Barat akan meningkatkan ketegangan dengan Indonesia.
ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.
Persatuan dalam gerakan ini menonjol dalam dirinya sendiri, dan merupakan peningkatan dramatis dalam aspirasi penyebabnya.
Ia sebelumnya telah mengumumkan konstitusi sementara yang menguraikan bagaimana ia ingin mengatur dirinya sendiri.
ULMWP mengatakan "pemerintahan yang sedang menunggu" pertama-tama ingin mengadakan referendum kemerdekaan.
Jika itu disahkan, dikatakan akan menggunakan legitimasi itu untuk menguasai wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis.
Presiden interimnya adalah seorang pria bernama Benny Wenda, seorang aktivis politik Papua Barat yang tinggal di pengasingan di Inggris Raya.
"Pemerintah sementara ini menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat ilegal," kata Wenda dalam sebuah pernyataan.
"Kami menolak undang-undang apa pun, yang diberlakukan oleh Jakarta, dan kami tidak akan mematuhinya.
"Kita punya konstitusi sendiri, undang-undang kita sendiri, dan pemerintahan kita sendiri sekarang. Sudah waktunya negara Indonesia pergi."
Itu terjadi seiring dengan keinginan Indonesia untuk memperpanjang undang-undang Otonomi Khusus tahun ini.
Undang-undang ini diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2001.
Ini dirancang untuk memberikan "kewenangan khusus" kepada provinsi Papua "untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat".
Tetapi aktivis Papua yang memperjuangkan kemerdekaan mengatakan hanya referendum yang dapat memberikan solusi yang dibutuhkan Papua Barat.
Mr Andrews-Paul menyambut baik pengumuman dari ULMWP, dengan mengatakan itu "sangat signifikan".
"[Ini] momen bersejarah yang menjadi titik balik bagi rakyat saya dan perjuangan mereka untuk bangsa yang memang layak mereka dapatkan," katanya.
"Saya tidak bisa berkata-kata. Surat Benny Wenda sangat kuat sehingga saya menangis. Kami memiliki kekuatan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengatur diri kami sendiri dan kami sangat dekat sekarang.
"Saya khawatir semua orang Papua merayakan hari kemerdekaan mereka, terutama karena kekerasan yang mungkin mereka derita dalam merangkul pemerintahan sementara.
"Tapi tidak ada yang akan menghentikan orang-orang saya untuk mengungkapkan kebanggaan dan semangat mereka untuk menjadi orang Papua dan menjalankan keinginan mereka untuk mendirikan kemerdekaan resmi."
Indonesia tidak akan menyerah begitu saja
Setiap tahun, perjuangan kemerdekaan menjadi semakin mendesak bagi orang Papua karena perubahan iklim dan penggundulan hutan.
Seperti banyak belahan dunia lainnya, lanskap Papua Barat diserahkan untuk proyek pembangunan.
Andrews-Paul mengatakan dalam banyak kasus, masyarakat adat "tertipu" untuk menyerahkan tanah mereka dengan janji yang tidak dipenuhi.
“Indonesia telah mengeksploitasi sumber daya alam kita dan membunuh ribuan kita, padahal kita masyarakat adat tahu bagaimana melindungi bumi,” katanya.
"Nugini adalah rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia, yang menjembatani Papua Barat dan PNG, tetapi sedang diserang."
Provinsi Papua juga membanggakan tambang emas terbesar di dunia, tetapi penduduknya tetap termasuk yang termiskin di Indonesia.
"Inilah sebabnya mengapa orang Papua Barat berjuang untuk hak menentukan nasib sendiri. Kami hanya ingin pulau kami kembali," kata Andrews-Paul.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, menolak legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.
"Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamirkan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?" katanya kepada ABC.
“Kembalinya Papua ke Indonesia sebagai negara penerus Hindia Belanda; koloni yang membentang dari barat di Aceh hingga timur di Papua; sudah final.
"Proses pemindahan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB."
Untuk saat ini, para aktivis berharap acara pengibaran bendera Bintang Kejora hari ini akan menarik perhatian internasional kepada perjuangan yang telah mencapai titik kritis.
"Resikonya besar jika ingin merayakannya," kata Raki Ap.
“Tapi karena momentum global, banyak orang West Papua yang berani ... karena sentimen begitu dalam di setiap Pribumi West Papua.
"Keinginan untuk kebebasan ada di mana-mana."