Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label provisional government. Show all posts
Showing posts with label provisional government. Show all posts

Saturday, 11 September 2021

Sosialisasi Green State Vision Pemerintahan Sementara West Papua di Pegunungan Bintang, West Papua

Pegunungan Bintang, Lapago | Pemerintah Sementara West Papua (United Liberation Movement for West Papua) Suku Ketengban di Pegunungan Bintang, West Papua menggelar diskusi publik bersama rakyat West Papua wilayah setempat, Rabu (8/09/2021).

Dalam diskusi tersebut dibahas beberapa topik penting termasuk sosialisasi tentang agenda Pemerintah Sementara, salah satunya adalah tentang Visi Pemerintah Sementara West Papua yaitu “Green State Vision” atau Surga Kecil di Bumi.

Selain itu didiskusikan juga tentang situasi terkini West Papua dan soal Tapol Rasisme Papua yakni: Victor Yeimo dan Frans Wasini yang masih mendekam di penjara kolonial Indonesia agar segera dibebaskan tanpa syarat, sebab mereka adalah korban rasisme.
Telep, Telep, Telep!!!

#Ketengban #WestPapua #GreenStateVision #FreeWestPapua #FreeVictorYeimo #FreeFransWasini

Saturday, 26 December 2020

Rakyat Papua Mendukung Benny Wenda Sebagai Presiden Sementara dan Memimpin Pemerintahan Sementara West Papua

Dukungan Rakyat Papua yang di Organisir oleh Komite Aksi ULMWP pada Selasa 22 Desember 2020 di Tabi West Papua. Rakyat Papua mengucap Syukur dan berterimakasih Kepada ALLAH Pencipta Semesta Alam, Leluhur Moyang Bangsa Papua.

Kami  juga berterimakasih juga kepada ULMWP yang telah melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa dan meng_upgreat Status Politik dan Hukum ULMWP menjadi Pemerintahan Sementara dan memberlakukan Konstitusi Sementara. 

Rakyat Papua mendukung penuh di umumkannya Pemerintahan Sementara di Oxford Inggris pada 1 Desember 2020. Oleh Tuan Benny Wenda sebagai President Sementara.

Semua perjuangan, upaya, usaha untuk Papua Merdeka. Pemberlakuan Konstitusi Sementara dan Pemerintahan Sementara adalah Proses paling maju dalam sejarah perjuangan panjang Rakyat Papua untuk Merdeka, memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Untuk itu Rakyat Papua mendukung Penuh Kemajuan Politik dan Organisasi ULWWP untuk terus memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri. 

Untuk menyelesaikan Persoalan Sejarah status Politik Bangsa Papua, Kejahatan Kemanusiaan oleh Militer indonesia yang mengakibatkan Pelanggaran HAM, Diskriminasi, Marginalisasi, Rasisme, Kegagalan Pembangunan dan Otonomi Khusus di West Papua maka;

  1. Rakyat Papua mendesak kepada PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk  melaksanak REFERENDUM / SELF DETERMINATION di West Papua.
  2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses untuk Dewan HAM PBB ke West Papua sesuai dengan Resolusi 18 Negara Pasifik Island Forum (PIF) dan 79 Negara Asia Pasifik dan Carebian (ACP). Dan telah menjadi Seruan dari 82 Negara. 

Akhirnya Kepada seluruh Makhluk di West Papua, Pejuang Kemerdekaan Papua, Mahasiswa/i generasi penerus bahwa di Era Moderen ini kita mengunakan seluruh keahlian, ilmu, pengetahuan, tehnologi untuk perjuangan Kemerdekaan West Papua.

Terimakasih 

BPP_ Komite Aksi

Juru Bicara

Iche Murib







Source: Facebook



Wednesday, 2 December 2020

Benny Wenda: Papua Barat Sekarang Tak Lagi Tunduk Kepada Indonesia

 JERNIH – Para pemimpin kemerdekaan Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara yang baru, mengintensifkan dorongan selama puluhan tahun untuk melepaskan diri dari Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan baru-baru ini.


Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) bahkan telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda kepada SBS News, Selasa (1/12/2020).

Benny Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi ‘tidak akan tunduk kepada Indonesia. “Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka. “Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia (untuk mendukung kami). Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar.”

 Pemerintah sementara yang dideklarasikan sendiri bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia. Ini akan berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di provinsi.

Pengacara Australia Jennifer Robinson, yang mendirikan Pengacara Internasional untuk Papua Barat, mengatakan deklarasi tersebut adalah awal dari jalan kemerdekaan Papua Barat. “Tujuannya adalah mereka akan menjalankan kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri di Indonesia,” katanya kepada SBS News. “Ini adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi jalan mereka menuju kemerdekaan.”

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus atau otsus tahap kedua di Tanah Papua akan segera dilaksanakan. Hal itu merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No.20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Keppres itu bertujuan agar tercipta semangat paradigma dan juga cara-cara baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan sinergi antara lembaga/kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan dalam menuju kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terwujud,” jelas Moeldoko, Selasa (1/12/2020).

Lebih lanjut, Moeldoko menyampaikan terdapat lima hal sebagai kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pertama, tranformasi ekonomi berbasis wilayah adat, kedua kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan ketiga mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua.

Keempat infrastruktur khususnya infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi, dan kelima tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak. “Lima hal itulah kerangka yang ingin diwujudkan dalam upaya menuju percepatan Papua yang semakin sejahtera,” jelas Moeldoko.

Lalu bagaimana perkembangan perekonomi terkni Papua? Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Edy Priyono menyampaikan angka kemiskinan dan pengangguran di Papua dan Papua Barat terus menurun.

Hal itu didasarkan pada berbagai indikator yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. “Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/12/2020).

Sepanjang periode itu, sambungnya, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, sedangkan di Papua Barat turun dari 25,72% persen menjadi 22,17 persen. Senada, Indeks Pembangunan Manusia Papua juga naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7.

Edy juga menyebutkan tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.

Kendati demkian, Edy mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif. Hal itu disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. [*]

United Liberation Movement for West Papua telah mengumumkan pembentukan 'Pemerintahan Sementara' Papua Barat.

Gerakan tersebut berharap untuk mencapai referendum penentuan nasib sendiri di Papua Barat dan kemerdekaan dari Indonesia.

Menurut ketua Gerakan Benny Wenda, pembentukan pemerintahan merupakan penolakan langsung terhadap rencana Jakarta untuk memperpanjang ketentuan 'Otonomi Khusus' di Papua Barat.
 
Otonomi khusus diberikan hampir dua puluh tahun yang lalu sebagai tanggapan atas meningkatnya tuntutan Papua untuk kemerdekaan. Ketentuan yang akan habis masa berlakunya tahun depan tersebut telah banyak dianggap oleh masyarakat Papua telah gagal memberdayakan mereka secara memadai untuk menjalankan urusan mereka sendiri.
 
Konflik kekerasan terus melanda provinsi-provinsi Papua, sementara orang Papua yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan secara rutin ditangkap di tengah pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung.
 
Wenda akan menjadi presiden sementara pemerintah sementara, dengan sisa kabinetnya akan diresmikan dalam beberapa bulan mendatang.
 
Dia mengatakan pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan "setelah itu akan menguasai wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis".
 
Wenda mengatakan bahwa represi Indonesia saat ini membuat pemilu menjadi tidak mungkin. Namun sebaliknya, pejabat Indonesia mengatakan orang Papua Barat sudah bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum di sistem demokrasi republik.
 
Wenda mengatakan, UUD Sementara Papua Barat yang baru berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat juga akan dilindungi.
 
"Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial," kata Wenda dalam sebuah pernyataan.
 
Dia menambahkan bahwa pemerintah sementara Papua Barat didukung oleh semua kelompok pembebasan di dalam Papua Barat, "mewakili mayoritas rakyat".
 
United Liberation Movement for West Papua sudah menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group negara dan teritori, di mana Indonesia juga menjadi bagiannya, meski bukan sebagai anggota penuh.
Namun meskipun diakui secara regional di Pasifik dan oleh banyak kabupaten dalam kelompok Afrika Karibia dan Pasifik, Gerakan ini memiliki hubungan tegang dengan Jakarta yang tidak menerima bahwa ia memiliki hak untuk mewakili orang Papua.
 
Dalam pengumumannya, Wenda yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa atas nama rakyat Papua Barat, "Pemerintah Sementara menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak pada waktu yang tepat".
 
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan yang bersatu-menunggu. Mewujudkan semangat rakyat West Papua, kami siap menjalankan negara kami.
 
"Sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi Negara Hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia - kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia."

Ket. FOTO: Pemimpin kemerdekaan Papua Barat
Benny Wenda. Foto: RNZI / Koroi Hawkins


Tuesday, 1 December 2020

'Sudah saatnya Indonesia pergi dari Papua': ULMWP Umumkan Pemerintah Sementara Papua

The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) hari ini (01/12) mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua.

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus merupakan penolakan langsung apa yang disebut ULMWP sebagai "usaha Jakarta untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua.

Pasukan Bersenjata Papua

Pasukan Bersenjata di Papua Barat yang mendukung gerakan separatisme.

Supplied

Status otonomi khusus ini pula yang menjadi target petisi yang disponsori oleh 102 organisasi masyarakat sipil di Papua.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri sudah menepis isu yang menyebutkan adanya perpanjangan UU 21/2001 tentang Otsus Papua tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada awal Oktober lalu menyebut tak ada perpanjangan otonomi khusus Papua karena sebagai sebuah aturan UU, otonomi khusus itu tidak bisa diperpanjang atau diperpendek.

Ia menjelaskan, yang tengah dibahas oleh Pemerintah RI saat ini adalah perpanjangan dana yang akan diberikan dalam implementasi UU Otsus Papua.

Pasal 34 ayat 6 UU Otsus Papua Tahun 2001 menyebutkan bahwa dana perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, dari bagi hasil pajak berlaku selama 20 tahun dan akan berakhir pada Desember 2021 mendatang.


'Sudah saatnya Indonesia pergi dari Papua'

 


Benny Wenda akan menjabat sebagai Presiden sementara Republik Papua Barat atau ULMWP.

Oxford City Council

Republik Papua Barat, yang disebut ULMWP sebagai negara dalam penantian, akan diwakili secara internasional oleh Presiden sementara yang dijabat oleh Benny Wenda, eksil Papua yang bermukim di Inggris.

Susunan kabinet pemerintahan ini akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintah Sementara ini juga menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) pada waktu yang tepat, atas nama rakyat Papua Barat.

Pemerintah sementara ini menyatakan bahwa kehadiran negara Indonesia di Papua Barat ilegal," kata Benny Wenda dalam sebuah pernyataan.

"Kami menolak undang-undang apapun, yang diberlakukan oleh Jakarta, dan kami tidak akan mematuhinya. Kami punya konstitusi sendiri, undang-undang kita sendiri, dan pemerintahan kita sendiri sekarang. Sudah waktunya Indonesia pergi [dari Papua]."

Pemerintah Sementara ini juga mengklaim telah didukung oleh semua kelompok kemerdekaan di Papua, yang mewakili mayoritas rakyat Papua.

Pada tahun 2019, ULMWP menyampaikan Petisi Rakyat Papua Barat, yang ditandatangani oleh 70% Rakyat Papua, kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Selain Pemerintahan Sementara, Komite Legislatif ULMWP juga telah membentuk Undang-undang Sementara yang bersifat mengikat bagi West Papua.

UUD Sementara yang baru berpusat pada proteksi lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta perlindungan hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua, juga menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial.

Ray Andrews-Paul with the Morning Star flag.


Seniman asli Papua kelahiran PNG bernama Ray Andrews-Paul menyambut baik pengumuman dari ULMWP.

Supplied

Ray Andrews-Paul, seniman asli Papua kelahiran PNG yang pindah ke Australia dua tahun lalu menyambut baik pengumuman dari ULMWP, dengan mengatakan langkah ini "sangat signifikan".

"[Ini] momen bersejarah yang menjadi titik balik bagi rakyat kami dan perjuangan mereka untuk bangsa yang memang layak mereka dapatkan," katanya.

"Saya tidak bisa berkata-kata. Surat Benny Wenda sangat kuat sehingga saya menangis. Kami memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dibutuhkan untuk mengatur diri kami sendiri dan kami sangat dekat sekarang.

"Saya khawatir untuk semua orang Papua yang merayakan hari kemerdekaan mereka, terutama karena kekerasan yang mungkin bisa mereka derita dalam menerima Pemerintahan Sementara.

"Tapi tidak ada yang akan menghentikan kami untuk mengungkapkan kebanggaan dan hasrat mereka untuk menjadi orang Papua danmemenuhi keinginan mereka untuk secara resmi merdeka."

Indonesia tidak akan semudah itu menyerah

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan 61 Tokoh Papua dan Papua Barat leaders 10 September 2019.

Biro Kepresidenan

Akademisi dan peneliti isu-isu Papua dari University of Melbourne, Dr Richard Chauvel, menilai pengumuman pembentukan pemerintahan sementara ini tidak akan terlalu banyak mengubah kenyataan yang ada, khususnya terkait kontrol Pemerintah Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Sangat kecil kemungkinannya Pemerintah Sementara ini benar-benar akan terlaksana secara nyata di Papua saat ini atau dalam waktu dekat," kata Dr Richard Chauvel kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

Ia menambahkan, pengumuman pembentukan Pemerintah Sementara ini juga tidak akan meningkatkan momentum referendum antara pemerintah pusat dan ULMWP.

"Saya kira pengumuman itu sendiri tidak akan meningkatkan momentum menuju kemerdekaan atau dialog antara Pemerintah dan para pemimpin Papua."

"Jika kita bisa belajar sesuatu dari tanggapan Jakarta terhadap pembunuhan Nduga pada 2018, demonstrasi anti-rasis tahun lalu dan meningkatnya ketegangan tahun ini, reaksi naluriah [Pemerintah Indonesia] adalah dengan mengirim lebih banyak pasukan [ke Papua]," 

ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan besar pemerintah pusat akan mengirimkan lebih banyak lagi aparat ke Papua setelah pengumuman hari ini, berkaca dari pernyataan Menhan saat itu Ryamizard Ryacudu September tahun lalu tentang penarikan pasukan dari Papua.

"TNI/Polri tidak akan ditarik dari Papua. Karena, sekali ditarik, Papua bisa lepas," kata Ryamizard seperti diberitakan Antara.

Pernyataan ini, bersama dengan pernyataan-pernyataan lain dari Mahfud MD, menurut Dr Richard, mengisyaratkan bahwa " untuk mempertahankan NKRI harga mati diperlukan kehadiran militer yang besar."


Richard Chauvel

Dr Richard Chauvel mengatakan pengumuman pembentukan Pemerintah Sementara ini tidak akan meningkatkan momentum referendum antara pemerintah pusat dan ULMWP.

Supplied

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.

"Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?" katanya kepada ABC.

"Kembalinya Papua ke Indonesia sebagai negara penerus Hindia Belanda; koloni yang membentang dari barat di Aceh hingga timur di Papua; sudah final."

"Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB."

Sebagai tambahan catatan kaki sejarah, Dr Richard Chauvel mengingatkan bahwa pada Oktober 2011 lalu Papua pernah memproklamasikan kemerdekaan.

"Pada Kongres Rakyat Papua ke-3, terjadi proklamasi Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, dengan Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai PM."

"Pertemuan itu dibubarkan dengan kekerasan, beberapa orang tewas, banyak yang ditahan dan Forkorus dihukum karena pemberontakan. Setidaknya Benny Wenda aman di Oxford atau Vanuatu," tutur Dr Richard Chauvel.

Ikuti berita seputar pandemi dan lainnya di ABC Indonesia