Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label referendum. Show all posts
Showing posts with label referendum. Show all posts

Thursday, 19 November 2020

Pernyataan sikap rakyat Meepago, 17/11/2020

Maklumat Kapolda Soal RDP MRP Dinilai Diskriminatif Terhadap Penegakan Hukum

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Maklumat Nomor Mak/I/2020 Kepolisian Daerah (Polda) Papua tentang rencana rapat dengar pendapat (RDP) pada masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Sabtu (14/11/2020), dinilai menunjukkan penegakan hukum di Papua masih didiskriminatif.

Pandangan terkait pelaksanaan RDP yang akan diselenggarakan MRP pada 17 dan 18 November 2020 di lima wilayah adat Provinsi Papua ini dikemukakan Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, Sabtu (14/11/2020).

“Penegakan hukum kita masih diskriminatif. Kenapa ada maklumat Polda Papua terkait dengan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat tentang Otsus Papua?,” ucapnya

Ia menyebut, maklumat dikeluarkan menunjukkan sikap pembatasan negara dalam hal ini aparat kepolisian Papua terhadap MRP dalam menjalankan tugas sesuai amanah UU Otsus Tahun 2021 Pasal 77.

Laurenzus Kadepa, Legislator Papua. (Foto: Dok SP)

“Bukan rahasia lagi bahwa nasib Otsus ada di tangan rakyat orang asli Papua, kenapa dibatasi?,” tanyanya.

Jika alasannya mencegah ancaman penyebaran Covid-19, Kadepa mempertanyakan, mengapa saat ribuan massa dari Front Pembela Islam (FPI) menjemput ketua FPI Muhammad Rizieg Zhihab di bandara Soekarno-Hatta Jakarta beberapa hari lalu tidak dibatasi dengan keluarkan maklumat serupa.

“Karena ancaman penyebaran Covid-19 terbesar banyak di Jakarta,” ucapnya.

Melihat perlakuan ketidakadilan ini, Kadepa menegaskan, ia dan kawan-kawannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin tidur terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya yang selalu didiskriminasi dalam penanganan masalah.

Ia mencontohkan, seperti mahasiswa ketika bicara masalah Otsus dan persoalan rakyat selalu dibubar paksa dengan alasan masa pandemi Covid-19 dan surat ijin aksi yang selalu dipersoalkan.

“Sedangkan kelompok lain dengan agenda penolakan terhadap UU Omnibus Law, peresmian stadion PON dan kegiatan lain dibebaskan jalan. Semua ini tidak beres,” tegasnya.

“Saya minta keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang kelompok merah atau putih. Mari segera evaluasi,” tutupnya.

Untuk maklumat dikeluarkan, poin 1 sampai 3, inti penjelasannya meminta RDP agar dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti tidak mengumpulkan massa dalam jumlah besar, melaksanakan Swab/PCR, pakai masker dan cuci tangan serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Lalu poin keempat, ditegaskan bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan maklumat ini, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pewarta: Stevanus Yogi

Editor: Arnold Belau


Monday, 16 November 2020

Gagal Demo di Istana, Mahasiswa Papua Teriakkan Referendum


CNN Indonesia

Aliansi Mahasiswa Papua gagal berunjuk rasa di Istana Negara karena akses menuju istana ditutup aparat. Mereka menyanyikan lagu 'Papua Bukan Merah Putih'.

Aliansi Mahasiswa Papua berunjuk rasa di sekitar patung Arjunawiwaha. (CNN
Indonesia/ Dhio Faiz)

Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Mahasiswa Papua meneriakkan referendum usai diadang kepolisian saat hendak berdemonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (16/11).

Saat polisi menutup akses jalan ke Istana, orator Roland Levy menyebut pengadangan sebagai bentuk represi terhadap demokrasi. Polisi melarang mahasiswa Papua berdemonstrasi di Istana meski telah menyampaikan pemberitahuan dari pekan lalu. Polisi memasang kawat berduri dan menutup akses menuju Istana.

"Ini bukti pembungkaman terhadap demokrasi. Ini juga terjadi di Tanah Papua," kata Roland di depan barikade kawat berduri.

Roland pun meminta rekan-rekannya untuk melantangkan perlawanan. Mereka menyanyikan lagu Papua Bukan Merah Putih, lagu yang menyatakan penolakan pengakuan Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Mereka pun melanjutkan aksi dengan orasi-orasi politik di depan kawat berduri. Para mahasiswa Papua menyatakan tiga tuntutan, yakni penolakan operasi Blok Wabu bekas PT Freeport Indonesia, penolakan perpanjangan otonomi khusus Papua yang berakhir 2021, dan menolak UU Cipta Kerja.

Di tengah-tengah aksi, orator Roland Levy berulang kali meneriakkan referendum. Ia juga meneriakkan tuntutan untuk memerdekakan Papua.

  • "Referendum?" ucap Roland.
  • "Yes," kata massa.
  • "Papua?" ucap Roland lagi.
  • "Merdeka," saut massa.
  • "Otsus?" teriak Roland.
  • "Tolak," sambut massa.

Massa pun tetap bertahan di kawasan Patung Arjunawiwaha. Demonstran menyampaikan orasi politik secara bergantian tentang potret ketidakadilan di Tanah Papua.

Sejumlah kelompok masyarakat Papua memperjuangkan referendum agar Papua bisa memisahkan diri dari Indonesia. Tuntutan ini menguat sejak akhir tahun 2019.


Pada 17 Agustus 2019, ada aksi rasisme oknum aparat kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Aksi rasisme itu pun memicu gelombang demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa Papua di berbagai daerah.

Dari aksi itu, sejumlah tokoh pemuda Papua ditangkap dan dipenjara. Beberapa di antaranya adalah aktor yang berunjuk rasa di Jakarta, seperti Ambrosius Mulait dan Surya Anta Ginting.

Mendekati 100%, Seluruh Rakyat Papua Menyatakan Tolak Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Papua


UU Otsus Hanya Dipaksakan oleh Jakarta untuk Kepentingan ‘Politik Ekonomi — dan Ini adalah Malapetaka Besar Bagi Bangsa Papua’

Saireri Customary Council Meeting 14/11/2020 Rejects Special Autonomy by Indonesia

Kemarin Sabtu, (14/11/2020) tepat pukul 10.43 waktu Papua, para Kepala-kepala Adat Byak (Mananwir) Kainkain Karkara Byak (KKB) telah mengadakan Pleno Khusus dalam rangka menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Wilayah Adat Saireri yang direncanakan pada tanggal 17 — 18 November 2020 di Biak.
Dalam kesempatan Pleno Khusus Kainkain Karkara Byak (KKB) ini, atas nama Masyarakat Adat Byak, Manfun Kawasa Byak Mananwir Apolos Sroyer menunjuk Mananwir Harrij Ronsumbre sebagai Ketua Tim perumusan Masyarakat Adat Byak untuk diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP).
Kesimpulan pernyataan sikap para Mananwir Biak, hanya satu yaitu; REFERENDUM. Pernyataan ini akan dikirim kepada MRP, ULMWP, Dewan Gereja Papua dan pihak internasional.
_________
99.9% rakyat West Papua dari Sorong sampai dengan Merauke tengah menyatakan sikap “Menolak Undang-Undang Otonomi Khusus dan Minta Referendum Kemerdekaan West Papua” ——— Ini adalah fakta yang sedang ditakutkan dan kegelisahan kolonial NKRI sangat jelas sedang terlihat berdasarkan fakta bahwa: 99,9% rakyat Papua minta Merdeka berdaulat penuh sebagai sebuah Negara, yaitu Negara Republik West Papua.
99,9 % SELURUH RAKYAT PAPUA MENYATAKAN
TOLAK UNDANG-UNDANG OTSUS PAPUA — DAN MERDEKA

Tuesday, 3 November 2020

Rev. Edison Waromi: ULMWP: Rakyat West Papua “Siap Bernegara”

Pidato Politik Rev. Edison Waromi:
ULMWP: Rakyat West Papua “Siap Bernegara”

Secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2020, Bapa bangsa Papua Rev. Edison Waromi, S.H [Ketua Komite Legislatif ULMWP] mengumumkan “KEPUTUSAN dan KETETAPAN” Sidang III Komite Legislatif ULMWP Tahun 2020 yang berlangsung di Port Numbay, West Papua (14-17 Oktober 2020).

 
Pada kesempatan Sidang Tahunan ke III Komite Legislatif ULMWP Tahun2020, 14 -17 Oktober 2020, Rakyat bangsa Papua dari berbagai komponen telah menyampaikan pandangan Politik; Menolak Otonomi Khusus, Menuntut Referendum Kemerdekaan bagi Bangsa Papua.
 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ULMWP Komite Legislatif,mengumumkan :
[1]. Menerima dan Mendukung Sikap Politik Rakyat Bangsa Papua BaratMenolak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang OtonomiKhusus Provinsi Papua dan Papua Barat;
[2]. Komite Legislatif ULMWP Menerima Aspirasi Referendum untukKemerdekaan Bangsa Papua;
[3]. Melalui Sidang Tahunan Komite Legislatif ULMWP Ke III Tahun 2020 :
(3.1). Legislatif ULMWP Meng-upgrade (meningkatkan) Status Politik danHukum UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP).
(3.2). Memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) diwilayah territorial West Papua.
 
_______
Port Numbay, West Papua
20 Oktober 2020
 
 
 
REV. EDISON WAROMI
Ketua
 

Sunday, 4 October 2020

Referendum total dan tolak Otsus disuarakan saat RDP MRPB

Manokwari, Jubi –  Rapat Dengar Pendapat (RDP) efektifitas Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Provinsi Papua Barat yang digelar oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) di kota Manokwari makin mengerucut saat peserta perwakilan unsur adat, akademisi, dan organisasi kepemudaan menyuarakan ‘Referendum’ total bagi Papua dan menolak perpanjangan Otsus.

Wakil Ketua MRPB, Cyrelius Adopak, mengatakan bahwa RDP yang digelar bertujuan menampung semua aspirasi Orang Asli Papua (OAP) bersama organisasi sipil lainnya sebagai bahan pertimbangan revisi UU Otsus Papua oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Adopak, MRPB adalah lembaga resmi Negara yang diberi legitimasi untuk mengangkat suara orang asli Papua.

Sehingga, lewat RDP yang digelar bukan tandingan terhadap usulan pokok pikiran Pemprov Papua  Barat yang lebih dulu diserahkan ke Jakarta

“RDP dengan elemen sipil di wilayah adat Domberai dan Bomberai, adalah cara MRPB sesuai amanat [Pasal 77] UU 21 Tahun 2001. Dan semua [termasuk usulan pokok pikiran Pemprov] memiliki tujuan yang sama,” kata Adopak, Kamis (1/10/2020).

Dia pun tak menampik, bahwa dalam diskusi yang berjalan alot tersebut, berbagai pandangan tentang Otsus telah disuarakan oleh peserta RDP hingga meminta Referendum sebagai solusi.

“Semua pandangan dan rekomendasi sudah kami terima. rekomendasi untuk Referendum pun kami terima,” katanya.

Tuesday, 10 March 2020

Aksi Serentak Di Beberapa Kota, Fri-WP : Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua


Yogyakarta, Matawarga.com – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (Fri-WP) melakukan aksi di Bunderan UGM Yogyakarta dalam menyikapi beberapa isu, memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua sebagai solusi demokratik bagi bangsa West Papua, dan cabut SK Drop Out (DO) di Universitas Khairun Ternate, sekaligus menolak rancangan RUU Omnibus Law yang dirancang oleh Rezim Jokowi-Ma’ruf. Kamis (05/03/2020) Sore.

Aksi ini adalah aksi serentak yang dilakukan oleh Fri-WP yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia seperti Malang, Surabaya dan Yogyakarta.

Che Guevara selaku Kordinator Umum aksi mengatakan, aksi ini dilakukan karena melihat situasi politik di Indonesia yang semakin memburuk. Dimana argumentasi Mahfud MD yang mewakili Istana saat Tim pengacara Australia dan Veronica Coman menyerahkan beberapa lampiran terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Namun data yang dikasih oleh tim Veronica Coman dilihat istana sebagai sampah, kami melihat argumentasi Mahfud MD yang menyatakan bahwa data tersebut adalah sampah bagi mereka” jelas Che kepada wartawan di sela-sela aksi (5/3) lalu

Sebelumnya data-data seperti yang diberikan Veronica Coman dan timnya sudah dikirimkan juga ke istana. Akan tetapi argumentasi Mahfud MD yang menyatakan data-data tersebut adalah sampah bagi mereka adalah bukti bahwa Pemerintah Indonesia dibawah Pemerintahan Joko-Ma’ruf tidak serius dalam menangani persoalan yang terjadi di Papua.

 “Persoalan yang terjadi di Papua tidak bisa dengan Otonomi Khusus (Otsus), ataupun pemekaran Provinsi, apalagi membuka jalan Trans Papua.” Tambahnya

Omnibus Law Menurut FRI-WP


Wacana Omnibus Law, pertama kali digelorakan oleh Presiden Jokowi pada saat pelantikannya sebagai Presiden Indonesia Periode kedua. Dalam sambutannya ia menegaskan akan memangkas regulasi-regulasi yang menghambat masuknya investasi dan perizinan ke Indonesia.

Omnibus Law sendiri tidak bisa dilihat secara hukum formal, ada sistem yang melahirkan undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat. Contohnya ada PP78, UU Pengadaan Tanah, UU Tahun 2012 tentang pendidikan.

Adanya omnibus law menandakan bahwa semua hal-hal yang melahirkan regulasi seperti ini adalah sistem kapitalisme.

“Yang kami harus lawan adalah sistem yang melahirkan regulasi, karena omnibus law adalah kaki tangan yang diciptakan oleh sistem kapitalisme melalui legal formalnya atau melalui UU tersebut untuk menindas rakyat” ungkap Che

Dia menegaskan bahwa mereka tidak saja menolak omnibus law akan tetapi juga sistem yang melahirkan omnibus law tersebut.

Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (Fri-WP) juga membawa beberapa tuntutannya sebagai berikut :


  1.     Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
  2.     Bebaskan seluruh tahanan politik Papua termasuk Surya Anta.
  3.     Tarik Militer organic dan non organik dari tanah Papua.
  4.     Hentikan pembangunan Kodim militer di tanah Papua.
  5.     Usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM di tanah Papua.
  6.     Tolak Otsus dan PON di tanah Papua.
  7.     Tolak Investasi di tanah Papua.
  8.     Tolak RUU Omnibus Law.
  9.     Cabut SK Rektor (Drop Out) terhadap 4 Mahasiswa Universits Khairudin Ternate.
  10.     Cabut PP 78.
  11.      Sahkan RUU PKS. (TH)



Thursday, 23 January 2020

Anggota dari Gerakan Papua Barat Merdeka Belanda melakukan aksi melawan tindak kekerasan oleh militer Indonesia di Papua Barat, di Den Haag, Belanda, September lalu. Remko de Waal/EPA Bagaimana negara Asia-Afrika dan PBB membuyarkan impian Papua Barat untuk merdeka

Tahun lalu, berbagai bentuk aksi dan protes menandai 50 tahun peringatan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Papua Barat, yang mengukuhkan kekuasaan Indonesia atas Papua Barat.

Pada Januari 2019, aktivis Papua Barat menyampaikan petisi menuntut diadakannya referendum untuk kemerdekaan Papua Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Enam bulan kemudian, aksi protes terjadi menyusul penahanan 43 mahasiswa Papua Barat di Surabaya, Jawa Timur. Rekaman penangkapan menunjukkan tindakan rasis para polisi dalam penangkapan tersebut.

Setelah kejadian itu, semakin banyak pengunjuk rasa terjun ke jalan , menuntut dihentikannya perlakuan diskriminasi terhadap warga Papua Barat. Mereka juga meminta diadakan referendum ulang agar mereka bisa merdeka.

Berbagai aksi protes tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang aktivis Papua yang berjuang untuk kemerdekaan Papua.

Sejak 1960, aktivis Papua Barat menuntut hak mereka untuk merdeka, dengan menggunakan Deklarasi Dekolonisasi PBB tahun 1960, sejak Belanda mundur dari Indonesia.

Namun, mereka selalu gagal.

Riset saya yang baru terbit  menunjukkan bahwa salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah terjadinya perubahan dalam politik internasional yang berhasil menyabotase upaya Papua Barat untuk merdeka dengan menunggangi gerakan anti kolonialisme yang dilakukan negara-negara Asia dan Afrika selama tahun 1940-1960-an.

Mengapa Papua Barat gagal di forum internasional

Pada 1960-an, aktivis Papua Barat mencoba bergabung dengan gerakan kemerdekaan yang dimotori oleh negara-negara Asia dan Afrika. Dipicu oleh kondisi yang tidak stabil seusai masa perang, negara-negara yang dijajah di Asia dan Afrika bersatu untuk mengakhiri kolonialisme.

Di PBB, aktivis Papua Barat mencari dukungan dari delegasi Afrika yang mereka percayai adalah sekutu mereka. Mereka berpendapat Papua Barat dan Afrika mempunyai sejarah dan keinginan yang sama untuk mengakhiri segala praktik kolonialisme.

Meskipun para pemimpin Afrika bersimpati pada perjuangan aktivis Papua Barat, mereka sudah terlanjur berkomitmen pada Gerakan Non-Blok yang dipimpin oleh Indonesia.

Gerakan Non-Blok ini adalah bentuk solidaritas negara-negara Afrika dan Asia untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Bentuk solidaritas ini melindungi mereka dari intervensi negara-negara Eropa yang menjajah mereka, serta Perang Dingin yang berlangsung karena mereka tidak memihak Amerika Serikat ataupun Uni Soviet.

Namun, tidak seperti namanya, Gerakan Non-Blok ini juga tidak menganjurkan negara-negara anggotanya untuk keluar dari kemelut Perang Dingin. Beberapa dari mereka malah menggunakan gerakan ini untuk mengeksploitasi ketegangan Perang Dingin untuk kepentingan mereka.

Konferensi pertama Gerakan Non-Blok di Beogard, Serbia pada 1961. Wikimedia CommonsCC BY

Sebagai contoh, Indonesia. Negara ini membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat dan memberi negara adikuasa tersebut akses ke tambang emas dan tembaga. Mereka juga menolak bantuan Soviet lalu menggunakan Gerakan Non-Blok untuk mengumpulkan dukungan atas kekuasaan Indonesia di Papua Barat.

Jika Perang Dingin memberi peluang bagi negara-negara yang bergabung pada aliansi internasional yang kuat, bagi Papua Barat, yang dianggap sebagai pendatang baru di kancah politik internasional ketika itu, maka hal tersebut adalah sebuah hambatan.

Aliansi negara-negara Asia Afrika semakin menguat dan kepemimpinan Indonesia dalam gerakan itu menutup kemungkinan Papua Barat untuk bergabung. Saat aktivis Papua Barat masuk ke dalam arena politik internasional pada 1960, Indonesia sudah mengembangkan strategi Perang Dinginnya.

Sendiri, terisolasi dan terus ditekan

Papua Barat tidak bisa merdeka karena sistem PBB gagal dalam menanggapi tuntutan mereka dan justru memenuhi tuntutan Indonesia meskipun itu melanggar komitmen PBB untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin kemerdekaaan setiap bangsa.

Setelah dipimpin sementara oleh PBB, Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian untuk menyerahkan Papua Barat ke Indonesia pada 1962. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan yang mewajibkan Indonesia untuk berkonsultasi dengan penduduk Papua Barat, apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari republik Indonesia atau tidak.

 
Bendera Indonesia dikibarkan di sebelah bendera 
PBB di Papua Barat, 31 Desember 1962. UN Photo Library


Atas desakan masyarakat Papua Barat, Indonesia akhirnya mengumumkan akan melakukan PEPERA pada 1969. Namun ketika pemungutan suara dilakukan, masyarakat Papua sekali lagi tidak diikutsertakan dalam prosesnya.

PBB pun tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara. Akibatnya, Indonesia [sengaja memilih hanya lebih dari 1.000 orang untuk menentukan nasib Papua Barat]. Di bawah sistem yang curang tersebut, tak heran Papua Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia.

Masyarakat Papua ditahan dan diintimidasi oleh tentara Indonesia menjelang PEPERA. ULMWP

Dalam Sidang Umum PBB yang diadakan untuk mengesahkan hasil pemilihan tersebut, banyak perwakilan Afrika yang menolak hasil PEPERA karena dianggap berlawanan dengan prinsip PBB tentang kemerdekaan.

Mereka menunjukkan kemunafikan Gerakan Non-Blok yang didirikan untuk mengakhiri kolonialisme tapi justru memperbolehkan Indonesia untuk mendirikan pemerintahan bergaya kolonial di Papua Barat. Meskipun dalam perdebatan ini, tidak ada delegasi yang memilih untuk melawan Indonesia.

PBB akhirnya sepakat untuk menerima hasil PEPERA, dengan 84 suara lawan 0 suara dengan 30 abstain.

Meskipun orang-orang Papua Barat telah meyakinkan para pemimpin Afrika akan perlakuan tidak adil dari Indonesia dan keinginan mereka untuk merdeka, para wakil Afrika tidak berani melawan Indonesia dan merusak aliansi Gerakan Non-Blok. Menurut mereka, melawan Indonesia akan membahayakan kedudukan politik dan perlindungan negara Afrika di komunitas internasional. Oleh karena itu, para delegasi Afrika memilih untuk abstain.

Akankah Papua Barat memiliki kesempatan lain?

Beberapa hal sudah berubah dalam kancah politik internasional sejak 1960. Perubahan ini termasuk meningkatnya jumlah anggota dari negara-negara daerah Pasifik dan adanya pengakuan terhadap hak-hak bagi pribumi.

Namun, sikap PBB yang lebih mengutamakan kedaulatan sebuah bangsa dari pada nilai-nilai keadilan dan persamaan hak tetaplah sama.

Kesempatan para aktivis Papua Barat untuk memperoleh dukungan terhadap referendum akan bergantung pada kemampuan mereka untuk mengubah komposisi politik di PBB.

Aktivis Papua Barat saat ini telah mendapatkan dukungan dari para pemimpin Pasifik. Mereka juga sudah berhasil melobi para pejabat Inggris. Namun, mereka masih perlu mendapatkan dukungan yang signifikan dari delegasi Afrika dan Asia untuk mendapatkan keinginan mereka.

Belajar dari apa yang terjadi pada 1969, para pemimpin dunia sebaiknya mendengarkan suara-suara aktivis Papua karena ketika mereka memilih untuk tidak memenuhi tuntutan mereka maka masyarakat Papua Barat di Indonesia akan berhadapan dengan konsekuensi yang mengerikan.

Seperti yang diucapkan Organisasi Perburuhan Internasional, ‘Jika Anda menginginkan perdamaian, tanamkan keadilan’.

Nashya Tamara menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris_

Friday, 17 January 2020

Tess Newton Cain: Prediksi Pasifik: 2020

Peta Wilayah Melanesia dalam Pasifik Selatan
Reporter: Elisabeth Giay

Oleh Tess Newton Cain

Sembari memasuki, bukan hanya tahun yang baru, tetapi dekade yang baru, ada banyak hal yang diharapkan di wilayah Kepulauan Pasifik.

Pemilu dan politik dalam negeri

Sejumlah negara di kawasan ini akan menyelenggarakan pemilu sepanjang 2020: Kiribati, Niue, Palau dan Vanuatu. Rasa tidak puas yang tak kunjung hilang di Kiribati, setelah pengalihan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok tahun lalu, mungkin akan membawa dampak buruk pada pemerintah ini. Di Vanuatu, Perdana Menteri Charlot Salwai Tabismasmas yang telah menunjukkan kecakapannya dalam menyelesaikan satu periode parlemen penuh sebagai Perdana Menteri, dapat menggunakan ini sebagai alasan mengapa ia harus tetap memegang jabatan puncak, tetapi itu saja mungkin tidak cukup. Perdana Menteri Niue saat ini, Sir Toke Talagi, mengalami masalah kesehatan yang kronis baru-baru ini, memicu ketidakpastian tentang apakah dia akan kembali mencalonkan diri tahun ini. Sementara itu, desakan agar lebih banyak orang-orang muda mencalonkan diri untuk parlemen di negara itu semakin tinggi.

Di negara-negara lain di kawasan ini, sebagian dari peristiwa yang terjadi di dunia politik pada 2019 akan terus berlanjut tahun ini. Di Kepulauan Marshall, Nitijela (Parlemen) bertemu minggu lalu dan memilih David Kabua sebagai Presiden baru setelah pemilu akhir tahun lalu. Segera setelah Kepulauan Solomon beralih dari Taiwan ke Tiongkok tahun lalu, ada indikasi bahwa Perdana Menteri Sogavare mungkin akan menghadapi mosi tidak percaya. Meski tidak ada mosi yang diajukan pada tahun 2019, masih sangat mungkin hal itu terjadi tahun ini. Di Papua Nugini, tahun ini akan menjadi momen yang genting bagi pemerintah Marape-Stevens. Masa tenggang yang melindungi mereka dari tantangan mosi tidak percaya sudah berakhir pada akhir 2020 dan sudah ada kabar angin tentang kembalinya Peter O’Neill yang digulingkan dari kursi PM di tengah-tengah tahun lalu


Pemilu juga akan dilaksanakan di Selandia Baru, yang akan diawasi dengan ketat mengingat kedekatan negara itu dengan wilayah Kepulauan Pasifik, serta pentingnya kebijakan Pacific Reset pemerintah Ardern-Peters. Jacinda Ardern juga ditetapkan sebagai Pacific Person of the Year 2019 dari publikasi Islands Business.

Ada juga pemilihan tingkat daerah penting yang berlangsung. Di Vanuatu, pemilu Provinsi SANMA yang berlangsung bulan ini akan diamati dengan ketat, untuk melihat apakah itu akan memberikan petunjuk tentang apa yang bisa kita harapkan dalam pemilihan umum nasional pada Maret. Di Bougainville, akan ada pemilihan Presiden dan pemerintah daerah otonom. Pemilihan ini akan sangat dipengaruhi oleh hasil referendum tahun lalu. Namun, saat ini ada perdebatan sengit mengenai amendemen konstitusi Bougainville untuk memungkinkan Presiden ABG saat ini, John Momis, untuk mencalonkan diri untuk satu periode lagi. Jika ini terjadi, pemilu mungkin akan ditunda.

Geopolitik

Dalam beberapa tahun terakhir kita telah menyaksikan meningkatnya kebijakan, program, dan peluang foto bersama, seraya mitra-mitra Pasifik yang lama dan baru berusaha untuk (kembali) mengukuhkan pengaruh mereka di kawasan ini. Hal ini diperkirakan akan berlanjut ke 2020, termasuk melalui kunjungan tingkat tinggi ke wilayah Pasifik. Contohnya, Presiden Emmanuel Macron akan mengunjungi Polinesia Prancis pada April. Kunjungan ini penting mengingat Prancis tidak puas wilayah tersebut telah dimasukkan kembali ke dalam daftar dekolonisasi PBB.

Dampak pengalihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Kiribati dari Taiwan ke Republik Rakyat Tiongkok akan terus dirasakan selama 2020. Kita telah menyaksikan beberapa perkembangan, dengan kunjungan Presiden Maamau dari Kiribati ke Beijing, di mana ia bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan mendaftar untuk inisiatif Inisiatif Sabuk dan Jalan. Sementara Pemerintah Taiwan telah menyatakan kepastiannya akan hubungan yang berkepanjangan dengan Kepulauan Marshall, Taipei akan mengawasi pergerakan awal Presiden Kabua dengan cermat dan telah mengumumkan jadwal kunjungan tingkat tinggi ke Majuro untuk membantu menjaga hubungan itu tetap berjalan. Taiwan sekarang memiliki empat pendukung di wilayah tersebut (Kepulauan Marshall, Nauru, Palau dan Tuvalu) dan akan terus meningkatkan modal diplomatik dan politiknya untuk menghindari kehilangan sekutunya selama 2020.

Kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri

Persiapan negosiasi antara Pemerintah Bougainville dan PNG akan dimulai setelah hasil referendum tahun lalu, dimana 97,7% dari orang Bougainville yang terdaftar memilih untuk merdeka. Hasil ini harus diratifikasi oleh Parlemen PNG, sesuai ketentuan Perjanjian Damai Bougainville. Pandangan tentang masa depan Bougainville berbeda untuk setiap anggota parlemen PNG, termasuk saran Perdana Menteri Marape tentang ’kemandirian ekonomi’. Selain itu, perjanjian perdamaian itu tidak menentukan batas waktu dan berapa lama proses ini akan berlangsung. Masih ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengelola ekspektasi masyarakat dan menjaga transparansi informasi agar tidak ada masyarakat yang frustrasi.

Di Kaledonia Baru, referendum kemerdekaan kedua dari tiga yang diperbolehkan Prancis akan diadakan pada 6 September. Pada 2018, hasil suaranya jauh lebih tinggi daripada yang diprediksi banyak orang, dimana 43,6% memilih merdeka, lebih dari 30% yang diprediksi awalnya.

Setelah penundaan yang berlarut-larut, orang-orang Chuuk di Federasi Mikronesia juga mengadakan referendum kemerdekaan mereka pada Maret.

Pertanyaan mengenai penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat dan penanganan masalah dugaan pelanggaran HAM oleh Indonesia akan berlanjut pada 2020, terutama selang pertemuan pemimpin-pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Vanuatu. Dalam pertemuan PIF tahun lalu, Vanuatu berhasil melobi agar masalah Papua Barat menjadi lebih dititik beratkan dalam komunike akhir daripada beberapa tahun sebelumnya. Ini termasuk mengirimkan pesan yang kuat dari pemimpin PIF bahwa mereka berharap Pemerintah Indonesia bisa memfasilitasi kunjungan Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, ke wilayah tersebut agar kantornya bisa memberikan laporan kepada PIF saat mereka bertemu tahun ini di Port Vila .

Sementara itu, di wilayah yang didominasi oleh negara-negara yang relatif masih muda, Fiji akan merayakan peringatan 50 tahun kemerdekaannya tahun ini dan Vanuatu yang ke-40.

Regionalisme Pasifik

Kita telah menyaksikan perubahan kepemimpinan di badan puncak di kawasan ini, Komunitas Pasifik (SPC). Dr. Colin Tukuitonga digantikan sebagai Direktur Jenderal oleh Dr. Stuart Minchin akhir tahun lalu. Pertemuan pemimpin-pemimpin PIF yang akan diadakan di Vanuatu pada Agustus, akan menjadi pertemuan terakhir Dame Meg Taylor sebagai Sekretaris Jenderal. Sesuai konvensi, sekarang merupakan giliran Mikronesia untuk mencalonkan seseorang untuk mengambil alih posisi ini. Kandidat favorit adalah Gerald Zackios, Duta Besar Kepulauan Marshall untuk Amerika Serikat saat ini.

Pekerjaan untuk mengembangkan dan menanamkan ‘Blue Pacific’ sebagai narasi pemersatu yang melambangkan keperluan dan aspirasi semua negara anggota akan dilanjutkan. Namun, pekerjaan ini akan dilakukan dalam konteks di mana ada banyak tekanan pada pemerintah nasional, kebijakan dalam maupun luar negeri. Perbedaan dalam pendekatan kebijakan perubahan iklim akan terus menjadi sumber keretakan yang signifikan dalam pertemuan PIF. Vanuatu, tuan rumah PIF 2020, telah menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan itu adalah perubahan iklim. (Development Policy Centre, Australian National University)



Editor: Kristianto Galuwo

Wednesday, 25 September 2019

DPRD se Papua minta Jokowi gelar dialog dengan ULMWP

Reporter: Abeth You

Suasana saat menyampaikan pendapat kepada Pemerintah Pusat di Jakarta – Ist

Jayapura, Jubi – Guna menyikapi konflik yang berkepanjangan di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar melakukan dialog damai dengan organisasi perjuangan kemerdekaan Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Se Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Papua, Turius Yigibalom. Katanya , para anggota DPR Papua dan Papua Barat serta DPRD Kabupaten/Kota se Papua dan Papua Barat telah gelar pertemuan dengan Pemerintah Pusat selama dua hari, Senin- Selasa , 23-4 September 2019.

“Kami sudah lakukan pertemuan di Jakarta bersama Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden,  Wiranto,Menkopolhukam dan Tjahjo Kumulo, Mendagri. Jadi pertemuan ini kami menawarkan sejumlah solusi soal Papua, salah satunya Presiden Jokowi harus buka dialog dengan ULMWP. Itu agar supaya mengetahui masalah intinya,” ujar Turius Yigibalom kepada Jubi melalui keterangannya, Selasa, (24/9/2019).


Ia mengatakan, jika permintaan itu tidak dilakukan maka pihaknya meyakini akan terus ada korban berjatuhan dan konflik yang berkepanjangan. “Ini solusi tepat yang kami tawarkan, maka ini harus ada perhatian,” katanya.

“Pokok-pokok pikiran yang harus dibicarakan dengan ULMP dan perlu lakukan evaluasi UU Otsus. Karena semua persoalan yang terjadi di tanah Papua ini berawal dari keinginan pisah dengan Indonesia dan Otsus,” ujarnya.

KAMU MUNGKIN SUKAMgid

Celebs Who Gained Fame Only For Their Body Parts

9 Unique Looking Celebs And Their Gorgeous Children

10 Asian Actresses Whose Beauty Will Blow You Away

6 Things Women Found Really Attractive In The 60’s
;
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan isu pemekaran yang diminta oleh oknum tertentu beberapa waktu lalu,harus melakukan kajian yang mendalam dengan melibatkan semua elemen termasuk masyarakat.

“Jangan asal memberikan pemekaran kabupaten dan provinsi di Papua, jangan sampai ada perebutan wilayah harus ada kajian agar tidak ada masalah di kemudian hari,” ucapnya.

Ferdinando Solossa, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat mengatakan, dialog antara Pemerintah Pusat dan pimpinan organisasi yang berseberangan di tanah Papua, pasti akan meredam konflik.

“Jadi harus ada kelompok independen yang memfasilitasi sehingga tidak ada kecurigaan di antara kita. Sehingga hasil yang dicapai dari dialog itu adalah benar-benar secara  komprehensif dan merespon apa yang menjadi harapan semua pihak,” kata Solossa.

Ia melihat pada proses dialog antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditengahi oleh Finlandia. Saat itu, dialog bisa berjalan ditengahi oleh satu pihak independen yang dipercaya kedua belah pihak.

“Bahwa dialog harus dilakukan secara bertahap, tanpa mengandalkan pendekatan militer. Pemerintah Indonesia bisa menyampaikan poin apa saja yang menjadi harapan mereka. Juga pihak ULMWP bisa sampaikan apa yang diinginkan,” katanya. (*)

Sunday, 22 September 2019

Pendiri Watchdoc: Referendum Opsi Wajib untuk Orang Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana terkait referendum untuk masyarakat Papua menuai banyak pro kontra. Mantan jurnalis sekaligus pendiri Watchdoc Documentary Maker, Dandhy Dwi Laksono adalah satu orang yang mendukung referendum di tengah gejolak yang semakin memanas di Papua dalam beberapa minggu belakangan.

Dandhy mengatakan referendum adalah opsi yang tidak bisa ditinggalkan untuk masyarakat Papua. Menurutnya hal ini merupakan upaya pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bumi cenderawasih tersebut.

"Referendum itu salah satu opsi yang tak boleh ditiadakan. Jadi belum tentu referendum. Referendum pun belum tentu hasilnya merdeka" kata Dhandy di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (21/9).


Selain itu, dia juga menegaskan pemberian opsi referendum merupakan itikad baik yang ditunjukkan pemerintah Indonesia meski tidak semua negara yang melakukan referendum bisa merdeka.


Menurutnya, Indonesia tidak bisa hanya mengunci pilihan untuk menggerakkan kekuatan militer di Papua saat masyarakatnya sudah bersikap keras.

"Tapi kita tak boleh berhenti bicara, kalau mau bicara itikad baik bagi Papua, berhenti mengunci pilihan-pilihan itu, karena kalau kita kunci pilihan itu, maka pilihannya hanya menggunakan tentara kemudian. Ketika Papua sikapnya juga mengeras, dan itu sudah terjadi selama 57 tahun sejak New York agreements," ucap dia.

New York Agreement sendiri adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia.

Selain itu, opsi referendum menurutnya adalah solusi yang bebas dari kekerasan. Menurutnya pemerintah semestinya tidak menutup jalan damai untuk mengakhiri konflik di Papua.

"Presiden siapapun mengalami masalah yang sama. Yang punya modal kultural besar seperti Gus Dur pun menghadapi tembok yang besar. Apalagi pak Jokowi. Jadi bagi saya, kalau Indonesia punya itikad baik, semua opsi yang non violence, harus dibuka," ujarnya.


Usul Militer Ditarik Dari Papua

Di tempat yang sama, anggota DPR RI Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko mengatakan dirinya setuju dengan penarikan kekuatan militer dari Papua. Ia berpendapat penarikan kekuatan militer itu dapat menjadi upaya menghindari terciptanya konflik di Papua.

Budiman mengatakan penarikan tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

"Tentu itu harus dilakukan, pertama itu ditarik kekerasannya, militerismenya ditarik. Bertahap tentu saja," kata Budiman.

Selain itu, Budiman juga mengusulkan adanya penguatan di pihak aparat kepolisian dan keamanan teritorial. Dengan hal tersebut, menurutnya organisasi separatis dan bersenjata lainnya tidak akan meremehkan aparat keamanan yang ada di tanah Papua meski kekuatan militer ditarik.

"Kepolisian harus dilengkapi agar dia juga tidak jadi bulan-bulanan tokoh kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM)," kata dia.


Budiman lebih lanjut mengusulkan agar penyelesaian persoalan pelanggaran HAM bisa segera diselesaikan. Menurutnya hal itu akan mendorong penyelesaian konflik di Papua.

"Beberapa persoalan pelanggaran HAM harus diselesaikan. Mau pendekatan hukum atau pendekatan rekonsiliasi politik harus dimungkinkan ke arah sana. Karena itu juga satu problem yang memang jadi persoalan di Timor Leste," ujar dia.

Sebelumnya, Budiman juga mengatakan ia menolak konsep NKRI harga mati karena menurutnya hal itu tidak tepat untuk dijadikan dasar mempertahankan Papua menjadi bagian dari Indonesia.

Ia mengatakan tidak bisa membayangkan jika Papua harus berpisah dengan Indonesia. Oleh karena itu menurutnya Indonesia harus menemukan akar permasalahan yang menyebabkan ketegangan dengan Papua. Menurut Budiman, NKRI semestinya dijadikan modal awal yang mutlak dalam membentuk bangsa Indonesia bukannya menjadi tujuan.