Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label refugees. Show all posts
Showing posts with label refugees. Show all posts

Thursday, 18 March 2021

Panitia Aksi Nasional West Papua Mendukung 83 Negara untuk Mengunjungi West Papua

Konflik Status Politik West Papua adalah masalah Internasional yang harus segera diselesaikan melalui jalur Hukum, Politik dan HAM Internasional. Untuk menyelesaikan status Politik tersebut maka melalui MSG, West Papua diterima sebagai keluarga Melanesia; Melalui Pasifik Island Forum (PIF) dan Afrika, Carribean dan Pasifik (ACP) suara rakyat dikumandangkan. Dan kini dunia Internasional melalui 83 Negara telah mendesak Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi HAM PBB turun ke West Papua guna melihat situasi Pelanggaran HAM di West Papua.

Sampai saat ini Indonesia belum membuka Akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. 

Dalam situasi desakan Internasional tersebut, Indonesia melakukan maneuver politik dengan memberikan OTSUS jilid II dan Pemekaran-Pemekaran. Bangsa Papua tahu, Itu hanya “gula-gula” politik Kolonial Indonesia untuk membungkam aspirasi Merdeka. Oleh karena itu Rakyat Papua telah menolak Otsus jilid II dan Pemekaran. Rakyat Papua sudah menyatakan Sikap Politik: SELF DETERMINATION sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua. 

Penolakan gula-gula politik kolonial Indonesia dari Rakyat Papua dibalas oleh Indonesia dengan melakukan berbagai operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Timika, Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya. Operasi militer dilakukan oleh colonial Indonesia hanya untuk merampas kekayaan alam Papua. 

Rakyat bangsa Papua tidak sendiri, rakyat Papua sedang bersama komunitas Internasional. Maka dari itu, kami menyerukan kepada rakyat Bangsa Papua untuk konsisten mendukung dan mengawal agenda:

1. Mendukung Desakan 83 Negara anggota PBB kepada Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi komisi Tinggi HAM PBB turun ke West Papua 

2. Mendukunng Referendum di West Papua sebagai solusi penyelesaian konflik.

3. Mendukung Pemerintahan Sementara West Papua untuk anggota penuh di MSG

Tabi, West Papua 10 Maret 2021



JURU BICARA 

ICHE MORIP

Sunday, 4 October 2020

Ada TGPF kasus Hitadipa Intan Jaya, lalu Nduga bagaimana?

Jayapura, Jubi – Kapan pemerintah membentuk TGPF Nduga? Mungkinkan TGPF Intan Jaya juga menyelidiki kasus Nduga? Hal itu dilontarkan tokoh pemuda Kabupaten Nduga, Samuel Tabuni dalam rilis yang disampaikan kepada Jubi, Sabtu (3/10/2020).


“Hanya dalam kurun 14 hari setelah peristiwa Hitadipa, TGPF ini sudah terbentuk. Ini suatu langkah cepat, yang memang sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus Hitadipa. Lalu bagaimana dengan Nduga yang sudah hampir dua tahun?” tanya dia.

Tabuni mengaku sangat mengapreasi keputusan pemerintah membertuk tim investigasi yang disebut sebagai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kasus pembunuhan seorang Pendeta di Hitadipa, Intan Jaya.

Namun ia juga sangat berharap pemerintah juga harus adil dalam keputusannya terkait pembentukan TGPF itu. “Apa yang salah ketika tugasnya diperluas? Tidak hanya berfokus pada persoalan Hitadipa saja, tapi sebaiknya persoalan Nduga juga harus menjadi bagian dari perhatian dan tugas TGPF,” kata Samuel yang juga anggota TGPF Hitadipa.

Persoalan Nduga sudah hampir 2 tahun terbengkalai. Pemerintah tidak memberikan perhatian secara serius untuk membentuk tim investigasi seperti TGPF Hitadipa. 

Padahal pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil termasuk para hamba Tuhan dalam kasus Nduga juga banyak terjadi. Kasus terakhir terjadi pada pekan lalu di distrik Mbulmu Yalma. Menurut Tabuni pekan lalu ada aparat TNI yang menembak mati dua aparat kampung.

“Tim pencari fakta sedang bergerak ke tempat kejadian karena mayat mereka tidak ditemukan,” katanya.