Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label shooting. Show all posts
Showing posts with label shooting. Show all posts

Friday, 30 October 2020

The TPNPB News: TNI MEMBERS ENTER THE NGUTOK VILLAGE AT NIGHT

sibil, 29/10/2020, 11:20 local time, Papua local time, in Ngutok village, oksibil district, the TNI entered the residents' houses, with the reason that TPNPB members were staying in Ngutok village. 12: 00- until this morning.

Commander of the Snow Battalion operation meme ELIANUS, M, BIDANA Tells that the TNI, Coming Tonight For What? Just scare the public.

If you want to come, TPNPB The place is clear Come to our battlefield Daol bakon oksibil Our star mountains Our land owners We don't run anywhere. The land of Ngalum and the kupel are ours

The situation tonight is in the Ngutok village, DITSRIK oksibil, peggunungan bintang district. Residents are not safe in the TNI's Acaman.

All options please monitor

Field responsibility

Battalion commander


Nason Mimin

_____________________________

Commander of the Kodap XVngalum kupel, the mountains of the stars


Brijend Lamek Taplo

__________________________

Crew The TPNPB News

The TPNPB News: Yulius Wetipo passed away, he could not be helped at the hospital

.Report 28/10/2020.


The TPNPB News: Clarification regarding the shooting of civilians in Ndugama Keneyam, Nduga district.

On 7/10/2020. The civilian employees of Exkapator in Keneyam were the perpetrators of the TNI at the new market post 330 who shot the Wetipo clan civilians.

Regarding the shooting of civilians, local time 7 passed, after 10:30 the TPNPB exchanged gunfire with the TNI at the 330 new market post.

Chronology.

Eyewitness Chru TheTPNPB News Wetipo used a motorbike to go to the city but the TNI troops said they were retreating, Wetipo and then the TNI road at the new market post shot directly from behind and finally fell off the motorbike, said the witness.

At that time, three people from the community and two members of the TNI dressed in plain clothes were escorting Yulius Wetipo to Timika.

The statement of the new Market commander that the shooting of wetipo civilians was that the TPNPB who shot was a public deceit, we are fighting on the basis of the people, if West Papuans, we TPNPB, it is impossible to shoot randomly.

They are our People, our people, we look after them.

The TNI at the new market post had shot dead civilians with father and son before, and now it is clear that the wetipo has just shot a new market post and is then accused of the TPNPB who shot it completely untrue.

The death of Yulius Wetipo adds to the length of civilian casualties due to atrocities of the TNI and POLRI. "Currently in Papua.


The TPNPB News Media Crew.



Friday, 6 March 2020

Employees warned over heightened security risks at Papua mine

Employees at the Freeport mine in West Papua have been warned about heightened security risks in the area.
Freeport-McMoran mine in West Papua.
Photo: AFP PHOTO / OLIVIA RONDONUWU
PT Freeport Indonesia has told staff they and their family may notice an increased presence of security personnel.
This follows a series of attacks on Indonesian security forces in the area around Freeport's Grasberg gold and copper mine in Papua province.
The West Papua Liberation Army has claimed responsibility for the attacks.
It said it shot dead an Indonesian soldier in the area at the weekend, and on Monday injured up to eight police on the road to the mine.
Freeport has advised employees to remain vigilant and report anything suspicious they encounter.
In its update to employees, the company has also instructed measures employees should take when they hear shots.
The Grasberg mine has long been a major source of revenue to the Indonesian state.
PT Freeport Indonesia, a subsidiary of US-based company Freeport McMoran, was recently compelled to divest 51 percent of its equity in the mine to Indonesia.
The West Papua Liberation Army said it was targeting the mine operations in its war on the Indonesian state.
The road between Mimika's capital Timika and the Freeport mine, about 125km long, is guarded by an estimated 3000 Indonesian security forces.
According to human rights researchers, dozens of people have been killed and over 500 injured in shootings along the road in the past 17 years.
Source: RNZ

Wednesday, 4 March 2020

Armed conflict surges in Papua's Mimika regency

Reports from West Papua indicate more deadly armed conflict in Mimika regency.

Members of the West Papua National Liberation Army (file photo). Photo: TPNPB
The West Papua National Liberation Army claims responsibility for a series of attacks on security forces in the Indonesian-controlled territory since last week.
A Liberation Army spokesman said its guerilla forces in Tembagapura shot dead an Indonesian soldier at the weekend.
He also said the fighters attacked a police vehicle on Monday, injuring up to eight personnel, in Tembagapura on the road to the Freeport gold and copper mine.
The Liberation Army, which is targeting the mine operations in its war on the Indonesian state, claims a Papuan civilian was last week shot dead by Indonesian military in a gold-panning area of a local river.
Papua's Police Chief Paulus Waterpauw said his forces were looking to arrest the Liberation Army's forces in Mimika, and its chief commanders in Papua.
A week ago, the Liberation Army also claimed it killed two Indonesian soldiers in neighbouring Nduga regency.
Violent exchanges between the Papuan forces and Indonesian joint military and police personnel have intensified in Nduga since late 2018 when the Liberation Army massacred at least 17 road construction workers.
Source: RNZ

Tuesday, 8 October 2019

KKB Papua Diusir Warga Papua Nugini di Perbatasan, Kerap Bikin Masalah Hingga Reaksi Tokoh PNG

SERAMBINEWS.COM - Keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua terendus di wilayah Papua Nugini (PNG).

Sejumlah tokoh masyarakat Papua Nugini (PNG) pun terang-terangan menolak keberadaan para separatis Papua Merdeka itu di wilayahnya.

Ray Tanji, tokoh masyarakat di Wutung, Vanimo, Propinsi West Sepik yang berbatasan langsung dengan distrik Skouw, Jayapura, Indonesia, meminta aparat berwenang untuk memulangkan KKB Papua Merdeka ke wilayah Jayapura.

Dalam wawancara dengan program radio ABC Pacific Beat, Ray Tanji menyatakan kehadiran elemen KKB Papua di PNG telah menimbulkan banyak masalah bagi warga perbatasan.

"Saya minta Pemerintah Papua Nugini untuk menyingkirkan orang-orang (KKB Papua) ini dari Vanimo, karena merekalah yang menimbulkan masalah di perbatasan selama ini," ujarnya.

Tanji juga meminta aparat PNG untuk menyelidiki kehadiran dan aktivitas elemen KKB Papua demi menjaga keamanan warga setempat.

Menurut dia, warga masyarakat PNG di perbatasan telah menderita akibat ulah para KKB Papua Merdeka tersebut.

"Pemerintah PNG hanya perlu melakukan satu hal, pulangkan mereka ke wilayahnya sendiri, yaitu ke Jayapura," ucap Ray Tanji.

Pada 1 Oktober lalu, dilaporkan adanya kontak senjata antara aparat militer RI dan elemen yang terkait dengan gerakan Papua Merdeka.

Akibat peristiwa itu, pihak berwenang langsung menutup akses perbatasan Indonesia - PNG di Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, Jayapura.

Penutupan perbatasan dibenarkan oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG dari Yonif 713/ST Mayor Inf Dony Gredinand.

Menurut dia, bunyi tembakan terdengar beberapa kali pada Pukul 06.00 WIT menyebabkan kekhawatiran di kalangan warga perbatasan.

Mayor Dony juga membantah adanya aparat keamanan RI yang terkena tembakan.

"Tidak ada yang kena tembakan atau lainnya, warga di perbatasan aman semua," ujar Mayor Dony.

Secara terpisah Komandan Kepolisian Propinsi West Sepik PNG Moses Ibsagi menjelaskan kepada ABC bahwa pihaknya belum pernah mendengar adanya aktivitas KKB Papua Merdeka di wilayah itu.

"Hal ini baru saya dengar. Tim saya sudah ke sana dan menemukan bahwa kontak senjata itu terjadi di dalam wilayah Indonesia, bukan di wilayah PNG," kata Ibsagi.

Dia menjelaskan bahwa warga PNG untuk sementara diminta tidak mengunjungi perbatasan karena pertimbangan keamanan.

"Kami minta para warga untuk jangan menyeberang perbatasan untuk sementara sampai situasi membaik," katanya.

Sementara itu, pada Jumat (4/10/2019) pekan lalu, warga Wutung sepakat mengajukan petisi kepada Pemerintah PNG untuk merelokasi para pengungsi asal Papua yang kini bermukim di Wutung dan wilayah lain di pesisir barat Vanimo.

Petisi ini, katanya, dimaksudkan untuk mengatasi risiko keamanan bagi para pengungsi dan warga setempat di perbatasan.

Pemuka masyarakat setempat menyatakan selama masih ada pengungsi di wilayah itu, maka warga setempat tetap rawan untuk mendapat serangan dari aparat.

Sekolah-sekolah diliburkan dan angkutan umum diminta untuk tidak mengambil penumpang PNG yang akan berangkat ke Pasar Batas yang terletak di wilayah RI.

Warga melaporkan kontak senjata antara militer RI dan KKB Papua tersebut terjadi di sekitar Pasar Batas.

Kelompok yang menamakan dirinya West Papuan Revolutionary Army (WPRA) mengaku bertanggung jawab atas kontak senjata tersebut.

Selama ini aktivitas menyeberang perbatasan baik melalui darat maupun laut terjadi di sekitar pesisir utara PNG di dekat Jayapura.

Dalam situasi normal, sedikitnya 100 warga PNG masuk ke Jayapura dan mengalami peningkatan pesat pada hari pasar di distrik Skouw, dekat perbatasan.(*)


Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul KKB Papua Diusir Warga Papua Nugini di Perbatasan, Kerap Bikin Masalah Hingga Reaksi Tokoh PNG, https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/kkb-papua-diusir-warga-papua-nugini-di-perbatasan-kerap-bikin-masalah-hingga-reaksi-tokoh-png?page=3.

Editor: faisal

Thursday, 3 October 2019

TNI Gunakan Drone Saat Intai 2 Anggota KKB yang Kabur ke Papua Nugini

Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG saat lakukan pengamanan
dan patroli di wilayah perbatasan RI-PNG di Skouw. (Foto IST)
Jayapura, BUMIPAPUA.COM – TNI berhasil mengidentifikasi dua pelaku penembakan di Kampung Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, daerah perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG), menggunakan drone atau pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan remote control.

Kapendam Cenderawasih, Kolonel Cpl Eko Daryanto, menyebut pelaku penembakan yang terjadi di perbatasan RI-PNG sekitar pukul 06.00 WIT, Selasa (1/10). Diduga pelaku merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) yang dipimpin Mathias Wenda.

"Anggota satgas dan tim gabungan saat itu melakukan pengejaran ke arah suara tembakan. Selain itu anggota juga kerahkan drone untuk mengintai dan ternyata terlihat dua orang lari ke arah Wutung, Papua Nugini (PNG), salah satunya membawa pucuk senjata jenis M16," kata Eko, Rabu, (2/10).

Eko menjelaskan, setelah lari ke arah Wutung PNG, dua orang TRWP itu langsung bersembunyi di sebuah gubuk, namun anggota tak dapat melanjutkan pengejaran karena sudah melewati batas negara PNG.

"Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan aparat PNG dan kami menunggu dari pihak PNG apakah nanti (tim) gabungan atau dari PNG sendiri yang akan menindaklanjuti laporan dari kami ini," ujar Eko.

Eko juga mengatakan, akibat kejadian itu saat ini akses di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw antara RI dengan PNG ditutup sementara untuk mencegah aksi susulan. "Anggota di Kotis Skouw sedang perkuat penjagaan untuk mengantisipasi gerakan susulan dari kelompok itu,” tutur Eko. (Liza)

Pascapenembakan OPM, Perbatasan RI-PNG di Skouw Dibuka Besok

Pintu lintas batas di perbatasan RI-Papua New Guinea akan kembali dibuka pada
Kamis 3 Oktober 2019 besok. Foto pasukan saat memeriksa warga yang melintas perbatasan/iNews TV/Edy S
JAYAPURA - Pintu lintas batas di perbatasan RI-Papua New Guinea akan kembali dibuka pada Kamis 3 Oktober 2019 besok. Pembukaan pintu lintas batas tersebut dilakukan setelah situasi di lapangan sudah mulai aman dan kondusif.

“Besok pintu lintas batas sudah bisa dibuka bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas di wilayah perbatasan RI-PNG (Skouw),” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (2/10/2019).

Kapendam menerangkan, saat ini suasana di perbatasan sudah aman dan kondusif tetapi anggota Satgas Pamtas RI-PNG masih diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan dari kelompok KKSB di wilayah perbatasan RI-PNG.

Baca Juga:




"Langkah yang sudah diambil adalah koordinasi dengan Aparat Keamanan PNG untuk membantu penyisiran di wilayah PNG," timpal Kapendam.

Menurut Kapendam, sebelumnya terjadinya aksi gangguan berupa tembakan sebanyak 3 kali dari arah Bak Air sebelah timur Kantor Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tepatnya di Pagar Perbatasan yang diduga dilakukan oleh kelompok Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Pimpinan Mathias Wenda (Panglima TRWP) pada Selasa, 1 September 2019 kemarin.

Sementara Wakil Wali Kota Jayapura H Rustan Saru, pada Rabu (2/10/2019) melakukan peninjauan secara langsung dengan mengunjungi pos lintas batas RI-PNG yang merupakan daerah netral, dalam rangka memastikan bahwa situasi dan kondisi di perbatasan dalam keadaan aman dan kondusif.

"Saya berharap jika ada warga yang ingin berkunjung ke perbatasan RI-PNG tidak usah merasa takut karena kondisi sudah aman dan ada aparat TNI yang akan mengamankan dan menjaga perbatasan. Dimana pintu perlintasan perbatasan RI-PNG yang semula ditutup akan dibuka besok, sehingga setiap warga Indonesia dan Papua New Guinea yang ingin melintas batas silahkan datang, dan dijamin tidak ada gangguan keamanan serta betul-betul kondusif. Saya mengimbau kepada masyarakat jangan percaya oleh isu yang tidak jelas atau Hoax,” pungkas Wakil Wali Kota.
(sms)

Ratusan Prajurit Satgas Perbatasan Yonif 713/ST Naik Pangkat



Sebanyak 142 Pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonif 713/
Satya Tama hari ini menerima kenaikan Pangkat. Foto iNews TV/Edy S
JAYAPURA - Sebanyak 142 Pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonif 713/ Satya Tama hari ini menerima kenaikan Pangkat. Dari 142 personil yang naik pangkat pada periode 1 Oktober 2019 terdiri dari satu orang perwira menengah, satu perwira pertama, satu orang Bintara, dan 139 Tamtama.

Perwira menengah yang naik pangkat adalah Komandan Satgas 713/ Satya Tama, Letkol Inf Dony Gredinand.

Danrem 133/Nani Wartabone, Kol CZI Arnold AP Ritiauw hadir langsung dan memberikan kenaikan pangkat kepada jajarannya di perbatasan Negara Republik Indonesia - Papua New Guinea tersebut.

Baca Juga:
Terdengar 3 Tembakan di Wilayah Perbatasan RI - PNG, Seorang Anggota TNI Dilaporkan Terluka
NU Papua Minta Kerusuhan Wamena Tidak Dikaitkan dengan SARA


"Saya hadir kesini menepati janji. Saya katakan kepada mereka, jika naik pangkat nanti saya akan datang yang memberikan kenaikan pangkat itu, dan ini saya tepati," kata Danrem.

Ditegaskan, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah prestasi. Tidak semua personel di bawah Korem 133/Nani Wartabobe menerima kenaikan pangkat.

"Ini sebetulnya saya ajukan lebih dari ini yang naik pangkat, termasuk yang ada di sana, namun karena ada yang tidak memenuhi syarat maka tidak semua naik pangkat. Ini adalah prestasi, kinerja dan hak kalian untuk naik pangkat sesuai ketentuan. Saya ucapkan selamat dan teruskan mengabdi yang terbaik," kata Danrem di depan ratusan anak buahnya di Pos Kotis Pamtas Yonif 713/ST, Skouw Kota Jayapura.

Danyon 713/ST Letkol Inf Dony Gredinand mengatakan, mengaku senang dengan kenaikan pangkatnya menjadi letnan kolonel, setingkat lebih tinggi setelah Mayor. Termasuk seluruh anak buahnya di perbatasan negara yang naik pangkat.

"Naik pangkat berarti tugas semakin berat. Jadi kita berkomitmen akan memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara, dalam tugas kami di perbatasan," timpalnya.

Wakil Wali Kota Jayapura H Rustan Saru yang turut hadir dalam acara syukuran kenaikan pangkat prajurit Satgas Pamtas Yonif 713/ST, mengucakan selamat dan meminta pengabdian terbaik di wilayah perbatasan.

"Saya harapkan selain menjaga kedaulatan negara di perbatasan, Satgas juga mempu mengembangkan kesejahteraan melalui perekonomian warga diperbatasan. Tentunya kerjasama dengan Pemerintah Kota Jayapura," ungkapnya.

Dijelaskan, dana yang telah diberikan dan akan diberikan kembali kepada distrik-distrik di Kota Jayapura cukup besar. Yakni sekitar Rp100 miliar dalam setahun. Sehingga peran Satgas untuk mendampingi pihak kampung penting dilakukan.

"Penting supaya tepat sasaran. Maka kami harap adanya peran Satgas dalam membantu kami pemerintah," ujarnya.

Selain memberikan kenaikan pangkat, Danrem 133/Nani Wartabone juga melakukan kunjungan ke perbatasan Negara, lokasi penugasan jajarannya, Yonif 713/ST.
(sms)

West Papua unrest: Shootout prompts border closure

Land and sea access between Indonesia and Papua New Guinea has been closed after a shootout at the border.

This follows reports of an Indonesian troop build-up along the border from communities in PNG's West Sepik province.
Indonesian-ruled West Papua has been gripped by weeks of protests and violent unrest which has left dozens of people dead.
Amid a security forces crackdown, concern has been raised in neighbouring PNG about another potential influx of West Papuan refugees
PNG's Immigration and Citizenship Authority has advised that following a shootout the border is closed to nationals from both sides until further notice.
It said shopping at the Batas market, close to the border on the Indonesian side, as well as movement into the West Papuan capital Jayapura was "completely banned".
Earlier this week, PNG's EMTV reported villagers at Wutung on the PNG side of the border as saying school children were ordered to return home.
Usually, most land and sea cross-border movement occurs around Papua New Guinea's north coast.
Source: RNZ

Tuesday, 1 October 2019

Separatis Bersenjata Lancarkan Teror, Perbatasan RI-PNG Ditutup

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 713/Satya
Tama, memberlakukan siaga satu dan menutup akses di
 perbatasan RI - PNG. (Foto:iNews TV/Edy Siswanto)
JAYAPURA,HARIANHALUAN.COM-Kelompok  separatis bersenjata bersembunyi  di wilayah Papua New Guinea (PNG) , melancarkan teror suara tembakan yang terjadi di wilayah Perbatasan Republik Indonesia (RI) - Papua New Guinea (PNG).

Untuk pelaku, diduga adalah Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata yang beroperasi di wilayah perbatasan negara. Kelompok ini bersembunyi dan melakukan kegiatan di negara tetangga PNG.

PascaTeror itu, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 713/Satya Tama, memberlakukan siaga satu. Sebelummya, Lettu Inf Sulaiman, Danki Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713 dikabarkan terkena Rekolset tembakan lawan di tangan kiri.

"Kita siaga, ya kita antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita kawal kedaulatan perbatasan kita," kata Dansatgas Yonif 713/ST, Mayor Inf Dony Gredinand seperti dikutip dari  Sindonews.com,  Rabu (2/10/2019).

Terkait penutupan wilayah perbatasan, Dony menyebut agar warga tidak memasuki wilayah Tapal Batas hingga dinyatakan aman.

"Jangan sampai mereka masuk lantas pas selfy - selfy ada peristiwa. Kita antisipasi, jangan sampai ancaman mereka ke warga sipil terjadi di sini," ucapnya.

Diakui Dony, setelah teror tembakan pada Selasa pagi   sekitar pukul 06.00 WIT, pihaknya membentuk dua tim untuk menyisir disekitar suara tembakan. Tidak ada proyektil peluru ditemukan, pun bekas tembakan pada Gedung PLBN (Pos Lintas Batas Negara). "Semua aman. Tidak ada proyektil yang kita temukan. Pelaku kabur ke arah PNG," timpalnya.

Dikatakan, peristiwa tersebut mirip dengan peristiwa serupa ditahun 2014. Teror lalu kabur ke PNG. Namun demikian pihaknya tetap memperketat penjagaan diwilayah perbatasan. "Kayak tahun 2014 lalu. Kita antisipasi saja," kata dia.*


 Sumber : Sindonews /  Editor : DNJ

Suara Tembakan di Perbatasan RI - PNG, Seorang TNI Dilaporkan Terluka

Situasi perbatasan RI - PNG tepatnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura,
 Papua, memanas. (Ilustrasi/Dok/SINDOnews)
 JAYAPURA - Situasi perbatasan RI - PNG, tepatnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, memanas. Terdengar bunyi tembakan beberapa kali di wilayah tersebut, Selasa (1/10/2019).

Informasi dihimpun, dalam kejadian tersebut, Lettu Inf Sulaiman (Danki Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713) terkena Rekolset tembakan lawan di tangan kiri. Saat ini korban rencananya akan dievakuasi ke RS Marten Indey.

Aparat Keamanan dari TNI, Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 713/Satya Tama (ST) yang bertugas di daerah itu mendengar bunyi tembakan tiga kali sekitar pukul 06.45 WIT.

"Benar adanya suara tembakan. Tapi saya tegaskan ini bukan penembakan, tapi suara tembakan yang berbunyi tiga kali dari arah penampungan bak air, di sekitar perbatasan," kata Perwira Penerangan Yonif 713/ST, Letda Arm Jeckson Siallagan.

Jeckson menjelaskan, posisi bak penampungan air ke pos penjagaan Satgas berjarak 250 meter. Setelah terdengar tembakan, langsung dilakukan penyisiran. Tim yang menyisir dibagi menjadi dua, yakni ke arah pagar perbatasan dan tim lainnya ke arah belakang pos polisi.

"Pasca-kejadian ini, kami meningkatkan pengamanan menjadi Siaga 1, untuk antisipasi keamanan," ujarnya.

Tim 1 DPP lettu Inf Aji Satrio utomo (Pasi ops Satgas) dengan jumlah 11 personel melaksanakan penyisiran ke arah PLBN Skouw arah pagar perbatasan. Tim 2 DPP letda Inf Jekson Sialaggan, berjumlah 13 personel menyisir ke arah Belang Pospol.

(zys)

Source: SindoNews

Saturday, 27 July 2019

Separatis Bersenjata Lancarkan Teror, Perbatasan RI-PNG Ditutup



JAKARTA - Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono melepas keberangkatan Personel Yonif Raider 300/BJW yang akan melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Papua.

Hal tersebut disampaikan Kapendam III/ Siliwangi Kolonel Inf FX Sri Wellyanto Kasih dalam keterangannya di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Dikatakan Kapendam, Satgas Pamtas Yonif Raider 300/BJW yang dipimpin Dansatgas Mayor Inf Ary Sutrisno, akan melaksanakan tugas pengamanan perbatasan selama lebih kurang sembilan bulan menggantikan Satgas Pamtas terdahulu Yonif 126 dari Kodam I/Bukit Barisan yang telah selesai melaksanakan tugas Pamtas.

"Pangdam mengatakan, keberangkatan Satgas Pamtas Yonif Raider 300/BJW ke perbatasan RI -PNG di antaranya untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan dari segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri karena wilayah perbatasan merupakan beranda depan NKRI," ujar lulusan Akmil 1996 yang akrab disapa Welly ini.

Mengutip penekanan Pangdam, Welly menyampaikan bahwa setiap komandan dalam Satgas ini memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar, oleh karena itu harus dapat memimpin dan membawa anggotanya dengan baik agar pada pelaksanaannya dapat memimpin dan melaksanakan tugas dengan baik pula.

"Agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, prajurit Satgas Pamtas Yonif Raider 300/BJW agar memahami tugas dan yakinkan tugas yang diberikan dapat dimengerti dengan jelas, " tutur Welly mempertegas penyampaian Pangdam.

Usai dilepas, imbuh Welly, seluruh personel Satgas Pamtas Yonif Raider 300/BJW diberikan waktu untuk bertemu dengan keluarga masing-masing sebelum memasuki kapal untuk persiapan melaksanakan perjalan tugas ke Papua.

Dengan menggunakan Kapal KRI Banda Aceh dari Pelabuhan Kolinlamil, Tanjung Priok, diperkirakan menempuh waktu perjalanan laut selama dua minggu. "Selanjutnya setelah tiba di Papua, personel Yonif Raider 300/BJW akan melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab pengamanan perbatasan di Sektor Utara," ujar Welly.
(maf)

Source: https://nasional.sindonews.com/

Tuesday, 3 June 2014

Prajurit TNI tertembak di perbatasan Papua-Papua Nugini

Reporter : Hery H Winarno - Merdeka.com - Seorang prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama tertembak di wilayah perbatasan Skouw (Papua, Republik Indonesia) dan Wutung (Papua Nugini). Peristiwa itu terjadi dalam kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata.

Latgab TNI 2014. ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman
Belum diketahui identitas prajurit TNI yang tertembak dan bagaimana kondisi terakhir korban tersebut. Kontak senjata itu pecah saat pagar perbatasan itu akan dibuka kembali untuk umum. Perbatasan Skouw-Wutung ditutup sejak 5 April lalu menyusul kasus penembakan dari kelompok sipil bersenjata yang melukai petugas kepolisian.

Konsul RI di Vanimo, Papua Nugini, Jahar Gultom, dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (12/5) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Papua Nugini sepakat membuka kembali daerah perbatasan Skouw-Wutung yang sempat ditutup bagi para pelintas batas menyusul terjadinya penyerangan kelompok sipil bersenjata di Skouw, Papua.

Kesepakatan untuk membuka kembali pagar perbatasan Skouw-Wutung yang menjadi kepentingan warga kedua negara baik secara ekonomi maupun sosial dan budaya itu dicapai pada pertemuan bilateral yang berlangsung di Bali pada 8-9 Mei lalu.

"Dalam kondisi normal, pintu perbatasan dibuka tiga kali seminggu, yakni pada Selasa, Kamis dan Sabtu. Jumlah warga yang memasuki wilayah kita dari Papua Nugini bisa mencapai ratusan orang," kata Gultom seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/6).

Para prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama yang berada di bawah komando Korem 101/Antasari, Kodam VI/Tanjungpura, dan berkedudukan di Banjarmasin, Kalsel, sejak beberapa waktu terakhir ini dikerahkan untuk membantu menjaga keamanan di perbatasan RI-Papua Nugini. [hhw]

Friday, 18 April 2014

Mathias Wenda Diduga Dalangi Aksi Penembakan Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kepolisian daerah Papua menduga kreator serangkaian aksi penembakan di Skouw-Wutung perbatasan RI-PNG, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura beberapa waktu belakangan ini dilakukan oleh Mathias Wenda dan kawan-kawan.

"Kita perkirakan penembakan itu dari kelompok Mathias Wenda. Jadi kelompok Mathias Wenda kita klarifikasikan sebagai KKB yang selama ini meresahkan masyarakat perbatasan," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulitsyo Pudjo kepada pers di Jayapura, Kamis.

Menurut dia, penyebab ditutupnya pos lintas batas RI-PNG juga karena imbas dari aksi penembakan KKB Mathias Wenda. "Dan yang menjadi penyebab salah satunya ditutupnya pos lintas batas di Skouw-Wutung, karena mereka (KKB Mathias Wenda,red) mengganggu upaya-upaya kemajuan kegiatan perekonomian masyarakat PNG dan Indonesia di pos lintas batas," katanya.

Kepolisian, kata Kombes Pol Sulistyo tetap melakukan pengejaran terhadap KKB Mathias Wenda. "Polisi akan terus mengejar. Kelompok ini pasti akan terus mengganggu, kita cari formula-formula yang tepat bagaimana menyelesaikan masalah ini," katanya.

Ketika disinggung apakah penembakan Kamis pagi sekitar pukul 05.30 Wit ke pos keamanan di batas RI-PNG oleh KKB Mathias Wenda memakan korban, Kabid Humas sampaikan tidak ada. "Korban jiwa tadi pagi tidak ada. Tetapi penembakan yang kemarin, korban penembakan yang menimpa saudara Herry, hari ini pada 12.00 Wit telah dipanggil Yang Maha Kuasa (meninggal,red), karena disebabkan luka yang cukup parah dan menembus tulang pangkal lengan kanan," katanya.

"Kemungkinan besar yang bersangkutan (Herry,red) alami shock, dalam arti kondisi fisiknya tidak mampu menahan sakit dan kehilangan darah yang cukup banyak. Kita juga coba tranfusi darah yang cukup banyak tapi Tuhan berkehendak untuk memanggil yang bersangkutan. Semoga amal bhakti saudara Herry diterima di sisiNya," lanjutnya.

Dan tindakan kepolisian, kata Kombes Pol Sulistyo, akan terus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan penembakan itu. "Tentu saja ini tindakan kriminal, kita akan cari siapa yang bertanggungjawab atas tindakan itu, yang tertinggi adalah Mathias Wenda. Dan kami cari siapa operator di lapangan, yang kita upayakan untuk identifikasi pelaku ini," tutupnya.

Monday, 7 April 2014

KSAD Soal Penembakan di Perbatasan Papua: Boleh Balas Tapi Tak Boleh Kejar

KSAD Jenderal Budiman (Foto: Elza Astari Retaduari/detikcom)
Jakarta - Kelompok orang tak dikenal (OTK) bersenjata di Wutung, perbatasan RI dan Papua Nugini, terlibat baku tembak dengan TNI-Polri. KSAD Jenderal Budiman mengatakan bahwa personel TNI nanti boleh menembak untuk membela diri namun tak boleh dikejar.

"Tembakan hanya boleh wilayah kita. Balas tembakan masih boleh, karena sifatnya pembelaan diri tapi tidak boleh dikejar," kata Jenderal Budiman saat ditanya tentang penembakan di perbatasan Papua dan Papua Nugini.

Hal itu dikatakan dia di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014). Menurut KSAD, saat ini potensi keributan di perbatasan dari Papua dan perbatasan lainnya diawasi dengan ketat

"Kalau mereka masuk kemudian dia bersenjata lalu kita kejar, nggak masalah. Kemarin Pangdam meminta Panglima TNI untuk berkoordinasi, karena kemarin dia tembak di luar perbatasan, kita nggak bisa masuk ke wilayah itu," 
imbuh KSAD.

Sedangkan untuk kasus penembakan di perbatasan RI di Wutung pada Sabtu (5/4/2014) lalu, KSAD mengatakan Indonesia juga memakai jalur diplomatik.

"Pencarian pelaku masih kita komunikasikan secara diplomatik. Kita minta Panglima TNI untuk koordinasi dengan Kemenlu untuk masalah ini," tandas dia.

Kerusuhan di perbatasan Papua di Wutung dengan Papua Nugini terjadi di titik nol batas Tugu Perbatasan. Aksi tersebut terjadi pada pukul 06.00 WIT oleh sekitar 30 orang kelompok Mathias Wenda dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM melakukan aksi penembakan, pembakaran ban bekas hingga penurunan bendera Merah Putih dan pengibaran bendera bintang kejora.

Saat itu beberapa orang wartawan dari Jayapura akan melakukan perjalanan ke Vanimo (ibu kota Provinsi Sandoun, PNG) untuk meliput pelaksanaan Pemilu RI di negara tetangga tersebut.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol ARH Rikas Hidayatullah kepada detikcom, Sabtu (5/4/2014), membenarkan terjadinya aksi tersebut yang disebutnya merupakan provokasi.

"Kelompok GSP/B OPM berumlah 30 orang menurunkan Bendera Merah Putih di Pos Sekow Lintas Batas RI-PNG, kemudian mereka menaikkan bendera bintang kejora, membakar papan reklame," kata Rikas.

Kemudian pada pukul 09.30 WIT terjadi penembakan ke arah mercusuar atau tower perbatasan yang mengenai kaca tower tersebut. "Serpihan kaca melukai Serma Tugino, anggota unit intel Kodim 1701/JYP di bagian kepala, Kapolres kena serpihan kaca, anggota polisi tertembak di kaki," ungkap dia.

Sedangkan untuk penamanan Pemilu 2014 di Papua, TNI akan melakukan penjagaan 50 meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Untuk pengamanan kepolisian dan petugasnya, kita berjarak 50 meter dari tempat itu (TPS), harus pada posisi perkiraan timbul kerusuhan dan konflik," tuturnya.

Source: https://news.detik.com/

Friday, 28 October 2011

Rudd called on to launch Indon inquiry

1) Rudd called on to launch Indon inquiry
2) Legislator Proposes Jusuf Kalla to Lead Papua Peace Process
3) House slams SBY over Papua violence; demand dialogue
4) Papuan activists lobbying Australian government
5) Australia criticised for Freeport inaction
6) Footage of violent Papuan crackdown emerges
7) Parliamentarians group says NZ should review its community
8) Officials deny Papua alert status
9) Solving ‘the Papuan problem’ or Papua’s problems?

--------------------------------------------------

1) Rudd called on to launch Indon inquiry
By Victoria Bruce
15:35 AEST Thu Oct 27 2011

Foreign Minister Kevin Rudd has been urged to launch an inquiry into Australian aid to Indonesia

, with several people killed at a peace rally in West Papua

About 5000 people attended the Papuan Peoples Congress earlier this month to discuss human rights issues and declare independence from Indonesian rule.

  

But Joe Collins, secretary of the Australia West Papua Association, said police and the Indonesian military used canes and batons to attack people.

 

He said six West Papuan people were killed in the incident and another six were charged with treason.

International news agencies are reporting that five people were killed but the Jakarta Globe newspaper also says six.

Mr Collins said the government should call on Indonesia to halt all military operations in West Papua to prevent further bloodshed.

"We also urge the government to hold an inquiry into how Australian aid and training to the Indonesian military impacts on the life of the West Papuan people," Mr Collins said.

He said the situation was deteriorating rapidly in the Indonesian-controlled province.

President of the Australian branch of the International Commission of Jurists, John Dowd, said Indonesia should stop denying West Papua its independence. 

"There is a limit to how far you can suppress the will of a people," Mr Dowd told reporter in Sydney on Thursday.

"The main problem with West Papua is suppression."

Mr Dowd said Australia needed to do more to pressure Indonesia to stop human rights abuses in West Papua.

He emphasised the need for a free press and media scrutiny of the region.

"If Indonesia has nothing to hide, then why suppress the press?" Mr Dowd said.


------------------------------------------------------------

http://www.thejakartaglobe.com/news/legislator-proposes-jusuf-kalla-to-lead-papua-peace-process/474447

2) Legislator Proposes Jusuf Kalla to Lead Papua Peace Process

 Ezra Sihite | October 27, 2011

A legislator said that a national figure such as former Vice President Jusuf Kalla should lead the initiative to solve conflicts in Papua.

“We understand the problems in Papua are not ordinary crimes, there are many variables related to business, politics, separatism and public disappointment,” the head of the House of Representative’s Defense Commission, Mahfudz Siddiq said on Wednesday

.

Mahfudz, a Prosperous Justice Party politician, suggested that a national figure be assigned to initiate a conflict-settlement process just as Kalla did when he initiated the Aceh peace process.

“The dialog does not necessarily have to be conducted by the central government, but there must be a national-caliber figure who initiates the problem solving process,” he said, adding that Kalla still has what it takes to take charge.

“Based on his experience, competence and public acceptance, I think he will do,” he said.

Mahfudz said that a road map will enable security authorities to trace and arrest criminals who obstruct peace and security in the restive region.

“Without a road map, there will be security conflicts every month or even every day,” he said. 

----------------------------------------

http://www.thejakartapost.com/news/2011/10/27/house-slams-sby-over-papua-violence-demand-dialogue.html

3) House slams SBY over Papua violence; demand dialogue
Ridwan Max Sijabat, The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 10/27/2011 4:03 PM
A | A | A |
Legislators threw staunch criticism at the government on Thursday, accusing President Susilo Bambang Yudhoyono of turning a blind eye to escalating violence involving the populations of Papua and West Papua.

Effendy Choirie and Lily Chadidjah Wahid, both members of House of Representatives Commission I on information, defense and foreign affairs, warned the government that the mounting tension could lead to the two provinces’ separation from Indonesia.

The legislators also urged President Susilo Bambang Yudhoyono to go to Papua directly to hold a dialogue with Papuans to resolve the issue peacefully, rather than deploying security forces in efforts to crush separatist sentiment.

“The escalating tension is not only a security disturbance but and mainly a serious human rights violation with the killing of Mulia Police chief Dominggus Awes, a Papuan police officer fighting for a humane approach for the Papuan people,” Lily said.

She added that the government should not blame the Free Papua Movement (OPM) for the shooting but rather the security personnel in Papua, who have have received US$14 million from miner PT Freeport McMoran Indonesia to safeguard its assets in Timika.

Effendy suggested the President assign former vice president Jusuf Kalla, known for his track record in mediating conflicts in Poso and Aceh, to help mediate the issue in an effort to win back the Papuan people’s confidence in the government of the Republic of Indonesia.

Irene Mupui and Paskalis Kosai, two Golkar Party legislators from Papua, said Jakarta and the government in Papua should be held responsible for the mounting problems and for its failure to improve the Papuan people’s social welfare under its "special autonomy" or fix the widening social gap in the two provinces.

All legislators present at the session agreed that the government should end its military-operation approach, and that the President should hold a 
long-awaited dialogue to resolve Papua issues.

------------------------------------------------------

4) Papuan activists lobbying Australian government

Updated October 27, 2011 16:57:47
Supporters of the Papua independence movement claim a blockade by Indonesian authorities and the owners of the Freeport mine in the Indonesian Province of Papua is making it difficult for villagers to go about their daily lives.

The mine which has the largest reserves of copper and gold in the world was the scene of violence earlier this month when police and security forces clashed with striking mine workers leaving a number of people dead.

Octovianus Mote who was forced to leave the province in 1999 and now lives in the US where he works at Yale University is in Australia in an attempt to lobby the Australian government to take action over the violence.

Mr Mote is the former bureau chief in Papua for Kompas -- one of Indonesia's major newspapers.

Presenter: Michael Cavanagh 
Speaker: Octovianus Mote, Yale University's Southeast Asia Program and the International Human Rights Clinic at Yale Law School

-------------------------------------------------
5) Australia criticised for Freeport inaction

Last Updated: 
Thu, 27 Oct 2011 17:58:00 +1100

Prominent Australian figures have criticised the government's lack of intervention into the recent violence at Indonesia's Freeport mine in the province of Papua.

Australia's International Commission of Jurists President John Dowd was among the speakers at a conference in 

Sydney
 who was critical of the government's lack of action.

Another speaker, Octovianus Mote, who works at Yale University in the US, says Indonesian authorities are making it difficult for residents to go about their daily lives and that work is still halted in the province.

Mr Mote was forced to leave the province in 1999 whilst working as a journalist with the Indonesian newspaper, Kompas.

"Freeport was trying to get labour from a different company, which has experience in mining. But that was the one that created the violence in order to protest. As far as I understand, the mining is stopped," he said.

--------------------------------------------

6) Footage of violent Papuan crackdown emerges

Updated October 27, 2011 16:57:44
More footage has emerged of a shooting in the Indonesian province of West Papua last week... that human rights campaigners say left at least seven people dead and dozens more injured.

Soldiers reportedly opened fire after thousands of people declared independence from Indonesia at the Papuan People's Congress.

Papuans in exile say that despite the crackdown their campaign for independence is growing - and they want the Indonesian Government to start negotiating.

Presenter: Liz Hobday
Speaker: Professor Peter King, University of Sydney

  •  

------------------------------------------------------------
7) Parliamentarians group says NZ
 should review its community
RNZI Posted at 06:54 on 27 October, 2011
 UTC
The convener of the New Zealand parliamentary support group for West Papua says the government should review its role training Indonesian police in community policing in Papua region.
The call comes after at least five Papuans died and many more were injured when Indonesian security forces broke up the Papuan Congress after it declared independence.
There have also been five shooting deaths around the ongoing strike at the Freeport mine in Timika.
A police commander has also been killed.
Catherine Delahunty has urged New Zealand’s Foreign Minister Murray McCully to encourage Indonesia to curb the state killings, torture and other abuses of Papuans.
“And really if New Zealand wants to play a constructive role, we might like to participate in brokering a peace dialogue. I don’t think it’s a robust situation for us to be doing community policing. It would be far more useful if Murray McCully would talk to the President of the Indonesian state about their occupation in terms of a peace dialogue with West Papuan leaders.”
Catherine Delahunty
----------------------------------

8) Officials deny Papua alert status
Arya Dipa and Yuli Tri Suwarni, The Jakarta Post, Bandung | Thu, 10/27/2011 6:53 AM
A | A | A |
The Free Papua Movement (OPM) denied that the organization was behind the killing of Mulia Police chief Adj. Comr. Dominggus Oktavianus Awes.

OPM international spokesman John Otto Ondawame said Dominggus was one of “those who must take responsibility for the series of crimes against humanity in Puncak Jaya”.

In his email sent to The Jakarta Post on Wednesday, the Vanuatu-based Ondawame accused the police and military of having been behind “increased human rights abuses, barbaric killings, tortures, intimidation and rapes against innocent civilians in the area”.

He also said the deployment of more troops to Papua would “create devastating effects on civilian lives”.

“Such a deployment will never destroy the true aspiration of the people of West Papua. Rather it will encourage their sentiment against Jakarta,” he said, adding that the leaders of the people of West Papua had always called on the Indonesian government to withdraw security forces from the region.

“We strongly believe that through peace talks we can find the best solution to the long-standing issue of West Papua. Is Jakarta ready to enter into new round-table peace talks?”

The situation in Papua has been tense for the past two weeks following a series of shootings that have claimed the lives of eight people, including Dominggus.

However, the government has revised a previous statement on the security status of Papua, saying there was no plan to send further Indonesian Military (TNI) and police troops to the troubled province despite rising tensions.

Defense Minister Purnomo Yusginatoro denied a previous statement made by National Police spokesman Insp. Gen. Anton Bachrul Alam that the status of Puncak Jaya had been elevated to “Alert 1”.

“The disorder only took place in Puncak Jaya. The third Papuan People’s Congress was held in Abepura. It is still within the police’s jurisdiction,” Purnomo told reporters in Bandung on Wednesday when accompanying President Susilo Bambang Yudhoyono on his visit to PT Dirgantara Indonesia.

“Currently, none of our troops are from outside Papua. The situation is being handled by troops from the local garrison. There has been no reinforcement of combat troops in Papua,” said Purnomo.

Anton said on Tuesday that more than 170 officers of the police Mobile Brigade had been deployed to Papua while Papua Police spokesman Sr. Comr. Wachyono said 280 mobile brigade officers would be sent from Jakarta over the next few days. 

Papua interim governor Syamsul Arief Rivai urged the congregation of Gereja Kristen Injili (GKI) to turn Papua into a peaceful paradise.

“Let’s turn Papua into a little heaven, like the lyrics of the song; a piece of heaven on Earth,” he said at the opening of the Papua GKI synod congress in Sentani, Jayapura.

Papua GKI synod leader Rev. Yemima Krey Mirino called on the government to sit down with the Papuan people to discuss the current problems.

“The government must be willing to hear what is happening and then work together to seek a solution, so people can live in peace,” he said.

President Susilo Bambang Yudhoyono emphasized the government’s stance on defending the country’s sovereignty and territorial integrity. “We love peace but we must defend the unitary state of the Republic of Indonesia at all costs.”

Nethy D. Somba 
and Bagus BT Saragih contributed to this story

-----------------------------

9) Solving ‘the Papuan problem’ or Papua’s problems?
Pierre Marthinus, Jakarta | Thu, 10/27/2011 7:32 AM
A | A | A |
A string of shooting incidents has plagued Papua and claimed lives since security forces dispersed the third Papuan People’s Congress under the justification of possible treason as well as a breach of the gathering’s permits when participants declared the formation of a Papuan Transitional Government in Abepura on Oct. 19.

Global media networks have circulated pictures and articles related to last week’s gathering, the arrest of 300 people that followed and indications of abuses by the security forces in response to the incident. 

Obviously, the government should be more concerned about its international notoriety in Papua instead of obsessing over the Cabinet reshuffle, domestic popularity and securing their finances for the 2014 elections. 

Undoubtedly, the timing of the congress was arranged to coincide with Jakarta’s preoccupation with its internal political rivalries and weak leadership. 

Indonesia urgently needs to shift its approach from seeing Papua as the problem and focus more on solving the issues perceived by the region as its main grievances. 

Located in the easternmost part of Indonesia, Papua has always been geographically, ethnically and culturally distinct from the rest, standing as the ultimate testament to Indonesia’s claim of unity in diversity. Unfortunately, unresolved grievances have made the region grow politically distant from Jakarta. 

Most peace initiatives have failed to address the main issues of (1) history and political identity, (2) continued marginalization of indigenous Papuans, (3) failure of development, (4) the increasingly limited room for Papuan social and cultural expression and (5) the sustained heavy presence of security forces and continued abuses in Papua. 

Policy makers in Jakarta should initially focus on one of the five problematic areas above instead of lumping them together simply as “the Papuan problem”. 

First, concessions on the issues of history and political identity will be extremely unfavorable for Jakarta at this point. The reach of national educational infrastructure, the key instrument in constructing the nation through history and national identity, is still very limited and of poor quality, especially in Papua. 

From 1945 to the mid-1960s, Papua was excluded from Indonesia’s “formative years of nation-building” while the Netherlands, until 1969, retained effective administrative control over Papua and contributed greatly to fostering a sense of Papuan history and political identity that is entirely separate from Indonesia. 

Reconciling history and political identity should not be done without first improving the educational and informational infrastructure that can accommodate a balanced and dignified representation of both identities. 

The families and children of Papuan combatants, driven deep into the forests and swamps of Papua’s interior, should also be granted access to Indonesia’s educational system because they will be the future makers — or breakers — of peace. 

The dangers of reconciling the issues of history and political identity should also be learned from Bosnia’s painful experience in which the education system failed to reconcile different identities and was instead utilized as an instrument of segregation, conflict and enmity-building between different groups.

Second, affirmative policy has been continuously interpreted merely as the redistribution of rights and resources – not responsibilities. Since the Special Autonomy in 2001, affirmative policy has become justified politically as “buying off Papuans” by giving them public positions as well as “autonomy” funds.

Experts concur that this approach has resulted in public positions being filled by individuals with inadequate skills, knowledge or capacity to perform their functions, further contributing to the image of an ineffective and dysfunctional Indonesian state in Papua. 

Local Papuan political elites are well known for boasting about the amount of financial resources available from Jakarta that they can misuse, squander, and waste — indicating a poor sense of responsibility and accountability in using the financial concessions made by Jakarta. Such misuse of rights and resources continues to be swept under the carpet by Jakarta, wrongly perceiving this as “accommodative”, “non-interventional” and respecting Papuan autonomy. 

Indonesia, as a democracy, necessitates a solid system of checks-and-balances, accountability, and transparency in which Papua should not — and should never be — an exception.

Affirmative policy should focus on equal opportunity and increased access to the public benefits provided by the state, such as security, education and health. It should empower Papuans to participate meaningfully in “the process” and should refrain from simply doling out “the goods” to Papuans without at the same time strengthening their sense of responsibility and accountability. Multiculturalism policies in Canada and New Zealand toward its indigenous population might serve as notable lessons for Indonesia.

Third, an economic-developmental approach to Papua should not overshadow the political goal of “ownership” of the development process itself. Local Papuan elites who are unable to implement sound economic policies should not be 
allowed to hold strategic public offices, squandering development funding and then blaming Jakarta once it fails. 

A discussion with Ikrar Nusa Bhakti, an expert on Indonesian internal politics, noted that it has become increasingly common to see local Papuan elites become fervent supporters of “M” (merdeka, or freedom) as soon as their term in office — along with the economic resources attached to it — can no longer be extended.

Fourth, limited room for Papuan social and cultural expression and recognition of their cultural distinction will continue to be a sensitive issue. 

Edy Prasetyono, an expert on Indonesian security, noted that some have suggested drawing Papua’s administrative borders according to its social and cultural boundaries to achieve better security and stability in the region. 

However, such an incorporation of Papua’s distinct customs and culture into its local political system can potentially backfire and be used as an instrument to argue that since Papuan politics are distinct, it should therefore be separate from the Indonesian political system. 

For this reason, cultural expression continues to be negatively perceived by Jakarta as a potential instrument of political consolidation and mobilization of secessionist aspirations. 

Lastly, efforts toward dialogue have failed due to the heavy militaristic approach in Papua — often but not always emanating from Jakarta — with numerous military and intelligence operations that cannot be justified to the Indonesian public. Recent unnecessary civilian casualties showed the gap between the peace rhetoric and the unchanged heavy-handed response in Papua. 

In the end, Indonesia will need to carefully and gradually address the region’s five main problematic issues one by one. The five issues are interlinked, but Jakarta can — and should — identify areas that will contribute meaningfully toward peace as well as areas that will only further distance and segregate 
Papua from the rest of Indonesia. 

Political concessions should only be made on the basis of such identification and also within Indonesia’s democratic corridors of accountability.

The writer is a program director of Pacivis at the University of Indonesia, Depok, West Java.

Posted via email from West Papua Merdeka News