Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label tapol/napol. Show all posts
Showing posts with label tapol/napol. Show all posts

Saturday, 7 November 2020

Veronica Koman: Rakyat Butuh Kebenaran Soal Papua Barat

 

Veronica Koman, Tokoh Revolusi West Papua

Aktivis Papua Barat dan pengacara hak asasi manusia Indonesia Veronica Koman, mengkritik tindakan keras militer baru-baru ini di dua provinsi di Papua dan Papua Barat, dalam webinar yang diselenggarakan Selandia Baru pada akhir pekan.

Pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk mencegah pemberontakan seperti tahun lalu, ketika pemberontakan itu melawan rasisme dan penentuan nasib sendiri, itulah yang terjadi di lapangan,” ujar pengacara di pengasingan Veronica Koman, dikutip Pacific Media Watch.

Dia juga menyoroti beberapa temuan dari laporan terbaru dari kelompok hak asasi manusia Indonesia yang berbasis di London TAPOL, West Papua Uprising 2019, dan mengatakan rakyat menginginkan kebenaran.

Laporan tersebut mengatakan bahwa lebih dari 40.000 penduduk asli Papua Barat telah mengungsi karena tindakan keras militer. Dan lebih dari 300 orang telah meninggal.

Pemberontakan Papua Barat juga mengungkapkan bahwa sebagian orang diduga dibunuh oleh militer Indonesia, sebagian meninggal karena gizi buruk, dan sebagian lainnya karena sakit di kampung-kampung pengungsi.

Koman mengatakan, jumlah korban yang tercatat dalam laporan itu lebih sedikit dari jumlah sebenarnya.

Krisis Papua Barat (khususnya di wilayah Nduga dan Intan Jaya), sekarang menjadi perhatian utama sejak pendeta ketiga terbunuh, menurut Victor Yeimo, juru bicara internasional untuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah organisasi perlawanan sipil yang memobilisasi dan mengadvokasi Hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri atas kemerdekaan.

Pembicara webinar lainnya adalah Ronny Kareni, seorang musisi dan aktivis Papua Barat, dan seorang pekerja muda pelibatan komunitas yang berbasis di Australia. Webinar #PapuanLivesMatter ini dimoderatori oleh mantan anggota parlemen Hijau Catherine Delahunty dan diskusi dibuka pada hari ulang tahunnya kemarin.

Kasus Veronica Koman: Saat Kebebasan Dipetimatikan

Veronica Koman. (Foto: ACFID/ Indonesia Melbourne)

KAMPANYE INTERNASIONAL

Grup West Papuan Action Auckland menyelenggarakan webinar dengan topik situasi politik saat ini, penolakan terhadap rencana “otonomi khusus” oleh Indonesia, dan kampanye untuk membebaskan Papua Barat di lapangan dan internasional.

Dalam sesi pembukaan, Delahunty menjelaskan bahwa informasi yang dibahas dalam webinar tersebut akan digunakan untuk pendidikan politik Aotearoa Selandia Baru dan politisi lokal yang “sangat lamban” mengangkat isu HAM dan kemerdekaan Papua Barat.

“Sekarang, seperti yang Anda ketahui, situasi di Papua Barat telah menjadi sangat serius selama bertahun-tahun dan terus menjadi masalah besar. Dan pentingnya gerakan solidaritas di seluruh dunia ini tidak bisa dianggap remeh,” ucap Delahunty, dilansir dari Pacific Media Watch.

Victor Yeimo mengatakan, pembunuhan baru-baru ini terhadap seorang katekis Katolik di Intan Jaya telah menambah keresahan bagi penduduk asli Papua Barat.

“Dalam tiga bulan terakhir kami melihat bahwa militer Indonesia telah menembak pendeta kami dan juga seorang katekis Katolik,” imbuhnya.


PENENTANGAN TERHADAP ‘OTONOMI KHUSUS’

Kareni, Koman, dan Yeimo mengatakan, status “otonomi khusus” yang diberlakukan Indonesia bukanlah solusi bagi aspirasi masyarakat adat Papua Barat.

Kebanyakan orang Papua menolak undang-undang Otonomi Khusus dan menginginkan referendum kemerdekaan.

“Saat ini sudah ada 90 organisasi yang ikut atau menandatangani petisi referendum. Webinar, seminar, dan pernyataan pers terus berlanjut dari hari ke hari untuk menolak perpanjangan otonomi khusus di Papua Barat,” ungkap Yeimo.

Koman mengatakan, otonomi khusus merupakan bagian dari praktik penjajahan Indonesia terhadap masyarakat adat Papua Barat.

“Otonomi khusus telah digunakan oleh Indonesia untuk menutupi kolonialisme, dan kolonialisme tetap menjadi senjata. Inilah yang sebenarnya sedang diciptakan Indonesia, perang kelas antara elit Papua Barat melawan akar rumput,” tutur Koman, dinukil dari Pacific Media Watch.

Kareni menuturkan, status otonomi khusus dijadikan kampanye oleh pemerintah Indonesia.

Hal itu selalu dijadikan propaganda pemerintah di forum internasional, dengan mengatakan bahwa masyarakat Papua Barat diberi hak penuh untuk mengatur diri sendiri melalui undang-undang otonomi khusus, sehingga yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah lebih banyak pembangunan, katanya.

“Dalam 10 tahun ‘otonomi khusus’, masyarakat Papua Barat menolaknya dan juga membuat pengumuman besar bahwa itu telah gagal, dan sekarang kita memasuki dua dekade. Dan sekarang (pemerintah Indonesia) ingin memperluasnya lebih jauh.”


DAMPAK BESAR PADA MASYARAKAT

“Ini hanya untuk melanjutkan kepentingan mereka yang lebih besar (atas) investasi asing ekonomi di kawasan, dan itu akan berdampak besar pada martabat, tanah, dan juga lingkungan dan setiap masalah yang kita bicarakan hari ini.”

Meski Koman dan Yeimo adalah orang “paling dicari” oleh pemerintah Indonesia, mereka tetap konsisten aktif dan sangat mempertaruhkan nyawa mereka dalam mengkampanyekan penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua Barat.

Koman menyoroti hasil kerja advokasinya dalam menyebarkan informasi, nyawanya terancam di Indonesia.

Meski menghadapi risiko ini, ia terus mengadvokasi isu tersebut di tingkat internasional.


“Saya memiliki misi pribadi. Kenapa saya fokus menyebarkan informasi tentang Papua Barat karena saya berasal dari sana,” ujarnya, dikutip Pacific Media Watch.

“Saya dulu orang yang sangat nasionalis dan itu karena saya tidak tahu apa-apa tentang Papua Barat. Dan saya percaya bahwa rakyat Indonesia tidak tahu apa yang sedang terjadi, itulah mengapa saya pikir Papua Barat tidak membutuhkan propaganda apa pun.”

“Rakyat hanya butuh kebenaran tentang apa yang terjadi di Papua Barat,” ujarnya menekankan.

Victor Yeimo dan Veronica Koman sama-sama mengatakan bahwa gerakan solidaritas untuk Papua Barat di Indonesia semakin kuat.

“Itu juga terjadi di seluruh dunia,” tutur Kareni.

Panel webinar ini mengajak orang-orang Aotearoa Selandia Baru, orang-orang di Pasifik, dan lainnya di seluruh dunia, untuk bergabung dalam perjuangan solidaritas Papua Barat, Pacific Media Watch melaporkan.

Penerjemah dan editor: Aziza Larasati


Keterangan foto utama: Seorang anak laki-laki membantu membentangkan bendera nasionalis Papua Barat, yang dikenal sebagai Bintang Kejora. (Foto: Francesco Vincenzi/IPS)

Monday, 30 November 2015

Papua Merdeka berpotensi Menimbulkan Rasisme dan Perang Suku?

TabloidJubi.com dalam tulisannya Arjuna PademmeNov 30, 2015 menurunkan berita berjudul, "Filep Karma Khawatir Bom Waktu Diantara OAP Suatu Saat Meledakak". Di dalamnya beliau katakan seperti berikut “Saya melihat ini adalah bom waktu. Kalau Papua berhasil dan Indonesia pulang, sudah ada bom waktu yang suatu saat akan meledak. Saya tak ingin itu terjadi,” ucapnya. Dengan kata […]

from WordPress http://ift.tt/1MPXBjt
via IFTTT

Wednesday, 7 October 2015

Staf Khusus Presiden Blusukan ke Lapas Biak

Biak, Jubi/Antara – Staf khusus Presiden Joko Widodo, Lenis Kogoya, blusukan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Biak Numfor, Papua, Selasa 96/10/2015). Kunjungan blusukan staf Presiden ke Lapas Biak diterima Kalapas, Danang Agus Triyanto, dan melakukan pertemuan dengan narapidana kasus makar ‘Bintang Kejora” Oktovianus Warnares dan Agustinus Sawias. Lenis Kogoya mengakui kunjungan ke Lapas Biak […]

from WordPress http://ift.tt/1Z92bQp
via IFTTT

Thursday, 4 June 2015

Gubernur Bantu Pulangkan 5 Napol ke Daerah Asalnya

Jayapura – Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan bantuan kepada lima narapidana politik (Napol) yang menerima grasi dari Presiden RI Joko Widodo berupa fasilitas untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Juru Bicara Gubernur Papua Lamadi de Lamato, di Jayapura, Rabu, mengatakan pada 27 Mei lalu, Gubernur sudah membantu lima napol untuk pulang langsung ke kampung halamannya […]

from WordPress http://ift.tt/1BM5tLo
via IFTTT

Monday, 11 May 2015

30 Tapol Papua Akan Dapat Amnesty

JAYAPURA — Sedikitnya, 30 Tahanan Politik (Tapol) Papua akan mendapat amnesty (pengampunan) dari Presiden RI H. Ir. Joko Widodo (Jokowi) secara bertahap. Hal itu diawali dengan pemberian amnesty yang dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua, yang mengagendakan bertemu sekaligus memberikan Amnesty atau pengampunan bagi 8 Tahanan Politik (Tapol) Papua yang selama ini […]

from WordPress http://ift.tt/1cFQBZv
via IFTTT

Friday, 25 July 2014

Forkorus Yaboisembut Cs Akhirnya Hirup Udara Bebas

PAPUAN, Jayapura --- Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut, bersama keempat tahanan politik lainnya, akhirnya dapat menghirup udara bebas dari Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Abepura, Jayapura, Papua, sejak Senin (21/7/2014), pagi tadi. Forkorus keluar dari tahanan bersama Edison Waromi, Agust Kraar, Selpus Bobi, dan Dominikus Surabut. Kelima aktivis Papua ini ditahan sejak 19 Oktober […]



from WordPress http://ift.tt/1z8I1b6

via IFTTT

Ribuan Warga Hadiri Syukuran Presiden NRFPB

Jayapura (SP) – Ribuan warga Papua menghadiri acara syukuran terkait dibebaskannya Forkorus Yoboisombut (Presiden NRFPB), Edison Waromi (Perdana Menteri NRFPB) bersama Selpius Bobi, Dominikus Sorabut dan Agus Kraar di kediamannya di Kampung Sabron Yaru, Sentani Barat Kabupaten Jayapura, Selasa (22/7). Ribuan warga yang menghadiri syukuran tidak saja warga Papua yang ada di kota Jayapura, namun […]



from WordPress http://ift.tt/1jXxgVL

via IFTTT

Monday, 21 July 2014

Seruan Nasional Penyambutan Forkorus Yaboisembut Cs

PAPUAN, Jayapura --- Kepala panitia keamanan penjemputan Forkorus Yaboisembut Cs, Elias Ayakiding, menyerukan kepada seluruh rakyat Papua Barat, untuk merayakan hari pembebasan Forkorus Cs, yang akan berlangsung pada 21 Juli 2014 mendatang. “Perlu adanya perayaan penjemputan pak Forkorus, dkk, untuk itu kami minta rakyat di seluruh tanah Papua menggelar acara syukuran,” kata Elias, saat memberkan […]



from WordPress http://ift.tt/1nsuKri

via IFTTT

Ribuan Pendukung Siap Jemput Forkorus Cs

Elias Ayakeding di dampingi anggotanya saat memberikan keterangan persnyaJAYAPURA - Pembebasan ‘Presiden’ NFRPB, Forkorus Yoboisembut, dan ‘Perdana Menteri’ NFRPB, Edison Waromi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, Senin, (21/7), bakal disambut dengan kemenangan oleh ribuan massa pendukungnya. Elias Ayakeding, yang disebut-sebut sebagai ‘Kepala Kepolisian’ Negara Federal Republik Papua Barat, (NFRPB), mengklaim ada sekitar 10 ribu massa […]



from WordPress http://ift.tt/1oYzD6Q

via IFTTT

Saturday, 25 January 2014

Hingga Akhir Maret 2013 Terdapat 40 Tapol Dalam Penjara Papua

Jakarta -- Papuans Behind Bars (Orang Papua di Balik Jeruji), sebuah proyek tentang tahanan politik di Papua Barat melaporkan hingga akhir Maret 2013 terdapat 40 Tahanan Politik Papua dalam penjara di Papua. Dalam laporan itu menulis, sepanjang Maret terdapat peningkatan pelaporan terkait penangkapan sewenang-wenang, penahanan, penyiksaan dan pelecehan terhadap warga sipil di Papua Barat. Terdapat […]



from WordPress http://ift.tt/1g8Opta

via IFTTT

KNPB Desak Pelapor Khusus PBB Ketemu Fileb Karma, cs

Papua - Kantor Tinggi HAM PBB menjadwalkan adanya kunjungan pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat PBB ke Indonesia. Kegiatan resmi PBB itu akan dipimpin Frank La Rue, dan dijadwalkan pada 15 hingga 26 Januari 2013. Dalam kunjungan 10 hari tersebut Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri berupaya agar Pelapor PBB tidak ke West Papua. Komite […]



from WordPress http://ift.tt/1eY4uNc

via IFTTT

Saturday, 11 January 2014

Kunjungan MSG Hanya Ke Jakarta dan Bali, Tanpa Ke Papua

Jayapura, 10/01 (Jubi) – Delegasi para Mentri Luar Negeri negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Kunjungan ini seharusnya dilakukan tahun lalu. Kunjungan delegasi ini merupakan resolusi MSG Summit di Noumea, Juni tahun lalu yang diputuskan setelah West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) mengajukan aplikasi […]



from WordPress http://papuapost.com/2014/01/kunjungan-msg-hanya-ke-jakarta-dan-bali-tanpa-ke-papua/

via IFTTT