Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label teror polri. Show all posts
Showing posts with label teror polri. Show all posts

Thursday, 18 November 2021

Pastor Katolik Minta Dunia Internasional Dukung Perdamaian Papua

Seratus sembilan puluh empat Pastor Katolik di Tanah Papua mengirim seruan perdamaian pada Kamis (11/11) pagi. Selain imbauan gencatan senjata TNI/Polri dan OPM, mereka juga berharap dunia internasional lebih peduli terhadap konflik di kawasan ini.

Situasi Papua dan Papua Barat yang tidak pernah lepas dari konflik bersenjata, mendorong Gereja Katolik bersuara lebih keras dan tegas. Sebelum ini, telah ada seruan moral 147 Pastor Katolik Papua pada 10 Desember 2020 dan permintaan genjatan senjata dari 36 Imam Projo Keuskupan Timika 31 Oktober lalu.

Selain menyebut bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah,194 pastor Katolik ini bahkan berharap ada kepedulian dari dunia internasional, seperti dinyatakan Pastor Alberto John Bunai, Pr ketika membacakan seruan itu. 

“Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua,” papar Pastor John Bunai.


Berkonflik dan Miskin

Dalam pernyataan yang sama, para pastor juga meminta kepada duta besar negara-negara sahabat untuk turut membantu. Mereka diharapkan turut mendesak semua kubu yang berperang, TNI/POLRI maupun TPN-OPM agar segera mengadakan gencatan senjata atau jeda kemanusiaan.

Gereja Katolik di Papua juga menyampaikan pesan ke Duta Besar Vatikan di Jakarta, sebagai perwakilan Gereja Katolik sedunia, bahwa Otonomi Khusus yang sudah berjalan 20 tahun di Papua, telah gagal mencapai tujuan. Papua kaya akan sumber daya alam, kata Pastor, tetap rakyatnya berada miskin.

Data BPS yang menyebut Provinsi Papua dan Papua Barat adalah wilayah termiskin pertama dan kedua di Tanah Air, dengan tingkat kemiskinan 28,6 persen dan 21,7 persen.

Seruan juga disampaikan kepada pemimpin negara-negara, yang memberikan bantuan dana kepada Pemerintah RI untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua.

“Kami berseru kepada negara dan instansi pemberi dana pembangunan di Papua agar meninjau kembali kerja sama yang dibangun selama ini. Sebab yang terjadi di Tanah Papua adalah pembangunan sarana fisik sebagai prioritas, penambahan pasukan organik hampir di seluruh Tanah Papua,” papar Pastor John Bunai.

Gereja Katolik juga menilai di Papua terjadi pemaksaan kehendak, tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan yang tidak ditindak, dan kriminalisasi terhadap awak media yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan.

“Bahkan seruan para Pastor dipandang miring, malah mereka dinilai sebagai separatis pendukung TPN-OPM,” tambahnya.

Para Pastor juga mendorong munculnya pertanyaan mengenai dana bantuan yang diberikan -- apakah dipakai untuk membiayai pasukan yang beroperasi di Tanah Papua; apakah dipakai untuk menambah peralatan perang demi penembakan dan pembunuhan Orang Asli Papua (OAP); dan apakah dipakai dalam upaya genosida dan ekosida secara perlahan.

Gereja Katolik juga mendorong pemerintah Indonesia agar segera membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua, khususnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Semua pihak diingatkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, Papua bukanlah tanah kosong. Ada banyak suku OAP dalam tujuh wilayah adat yang telah mendiaminya. Sejak 1969, Papua masuk menjadi bagian Indonesia. Karena itulah, negara wajib melindungi dan mensejahterakan rakyat. Menciptakan keadilan dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat.

Kenyataannya, di Papua yang terjadi justru sebaliknya, dan karena itulah gereja merasa perlu bersikap. Gereja juga prihatin dengan dugaan praktik-praktik bisnis tidak etis yang dilakukan segelintir orang, dan mengorbankan warga Papua. Pengerahan pasukan keamanan disinyalir menjadi bagian dari pengamanan terhadap praktik bisnis ini.


Sikap Terbuka Menguntungkan

Aktivis pembela HAM, Theo Hesegem, mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang masih menutup Papua dari dunia internasional. Padahal desakan sudah diberikan sejumlah negara, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS). Negara-negara ini kerap berusaha menyudutkan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan PBB, dengan permintaan untuk membahas kondisi Papua.

Dalam pernyataannya pada 1 September 2021, OACPS menyatakan telah meminta kepada lembaga PBB, untuk mengirim sebuah misi ke Papua. Misi ini bertugas untuk menyusun laporan kondisi HAM, berdasar bukti-bukti di lapangan.

Menurut Theo, jika pemerintah Indonesia tidak segera membuka Papua, maka akan muncul kecurigaan bahwa memang sesuatu terjadi di sana.

“Menurut saya saatnya untuk PBB bisa masuk ke Papua. Kalau Indonesia tidak mengizinkan PBB masuk ke Papua terkait dengan isu hak asasi manusia, berarti logika berpikir kita itu Indonesia ada kesalahannya,” kata Theo.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua ini mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa di Papua tidak ada pelanggaran HAM. Sejalan dengan pernyataan itu, kata Theo, jika memang tidak ada pelanggaran HAM, Komisi HAM PBB sebaiknya diizinkan masuk. Dengan begitu, katanya, mereka bisa membuktikan klaim yang disampaikan pemerintah Indonesia itu.

“Kalau pemerintah Indonesia tidak mengizinkan, berarti kan ada sesuatu yang sedang ditutupi, yang ujungnya bisa-bisa muncul kecaman dari negara lain,” tambahnya.

Justru dengan memberi izin Komisi HAM PBB masuk, katanya, Indonesia akan keluar dari sorotan terkait isu HAM di Papua. Dugaan-dugaan yang selama ini muncul dalam berbagai pertemuan internasional, dapat ditemukan jawabannya.

“Tetapi, bukan hanya Komisi HAM PBB, termasuk juga wartawan internasional juga ikut dilibatkan masuk sehingga ada keterbukaan, transparans, baik oleh pemerintah atau Papua. Kira-kira siapa yang tipu, siapa yang benar,” ujarnya.

Tentu saja, aktivis HAM di Papua akan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menelusuri persoalan ini sampai selesai. Theo bahkan menjamin, para aktivis ini tidak akan berpihak, baik ke pemerintah Indonesia maupun pihak OPM. Tujuan mereka adalah membantu pemerintah dan masyarakat Papua, mencari solusi mengakhiri konflik yang terjadi. Sementara ini, untuk mengatasi kondisi yang kian memanas di Papua, Theo mendesak adanya pembicaraan damai kedua belah pihak.

Pembicaraan itu akan berhasil jika di antara pemerintah Indonesia atau pihak Jakarta, dan masyarakat Papua, ada pihak independen yang menjadi jembatan. Tidak mungkin jika mediasi dijalankan oleh pemerintah sendiri karena masyarakat Papua tidak akan percaya pada proses itu.

Theo juga mengkritisi Presiden Jokowi, yang sudah berkali-kali berkunjung ke Papua tetapi belum berhasil menyelesaikan konflik bersenjata di sana. Kunjungan itu, kata Theo, seolah hanya sebagai seremonial saja.

“Masyarakat Papua sedang mengalami krisis kemanusiaan. Tetapi saya tidak mengerti dengan pandangan seorang Presiden, yang melakukan kunjungan berkali-kali, dan gagal menyelesaikan konflik bersenjata di Papua,” kata Theo. [ns/ab]

Source: VOA

Tuesday, 17 November 2020

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Wilayah Anim-Ha di Merauke oleh MRP Dibubarkan Pasukan Gabungan Indonesia

#BreakingNews: Sejak kemarin lalu tanggal 15 November s/d hari ini Selasa17 November 2020, Intelijen Indonesia bersama dengan Polisi Indonesia telah menguasai hampir seluruh wilayah Merauke, di Wilayah Adat Anim-Ha — West Papua.

Polisi (Polri) bersama dengan Tentara Indonesia (TNI) juga melakukan sejumlah aksi-aksi intimidasi dan teror  terhadap masyarakat Papua yang hendak menyatakan sikap menolak UU Otonomi Khusus Papua.

Foto berikut di Jalan Angkasa Kelapa Lima, Pankat Keuskupan Agung Merauke, Kurang Lebih Jam: 9 pagi tadi.                     

Anggota MRP dan peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP)  di bubarkan paksa serta di tangkap dan di bawa ke Polres Merauke, oleh Gabungan TNI Polri daerah Merauke, Wilayah Anim-Ha.

#TolakUU_OtonomiKhusus #Referendum #Merdeka #FreeWestPapua #PapuaMerdeka #LetWestPapuaVote







Saturday, 31 October 2020

Amankan Papua, TNI Siap Kerahkan Pasukan Tempur Tombak Sakti

VIVA – Ternyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyiapkan satu batalyon pasukan tempur lagi untuk didorong mengamankan wilayah Papua. Batalyon yang disiapkan berasal dari Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan, yaitu pasukan Batalyon Infanteri 122 Tombak Sakti. Berdasarkan informasi yang dihimpun militer">VIVA Militer, Kamis 29 Oktober 2020, sebanyak 450 pasukan dari Yonif 122/TS telah disiapkan melaksanakan operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Pasukan Yonif 122/Tombak sakti merupakan satuan yang berada di bawah komando Brigade Infanteri 7/Rimba Raya, Kodam I Bukit Barisan. Panglima Kodam I Bukit Baraisan, Mayor Jenderal TNI Irwansyah telah memeriksa kesiapan prajurit. Mereka saat ini sedang mendapatkan pelatihan pratugas di Rindam I Bukit barisan di wilayah Aek Natolu, Prapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Perlu diketahui, Kodam I Bukit Barisan sebelumnya pada Juni 2020 telah mengerahkan satu batalyon pasukan elit dari Batalyon Infanteri Raider 100/Prajuri Setia untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan negara di sektor utara, Kabupaten Keerom, Papua. Selain itu Kodam I Bukit Barisan juga telah mengerahkan pasukan dari Batalyon Infanteri 125/Simbisa untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Kabupaten Merauke.

Wednesday, 28 October 2020

Ketua ULMWP: Darurat Militer diberlakukan di West Papua


Pemerintah Indonesia memberlakukan darurat militer yang efektif di West Papua. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya.

Hari ini (27/10), para pelajar [mahasiswa] telah ditembak dengan peluru tajam, gas air mata dan dipukuli dengan tongkat oleh polisi Indonesia di Jayapura, hanya karena melakukan aksi damai. Bagaimana orang bisa ditembak dan dipukuli karena duduk di ruang publik?

Selama dua bulan terakhir, dua pekerja agama, pendeta Yeremia Zanambani dan pengkhotbah Katolik Rafinus Tigau, telah dibunuh oleh militer Indonesia. Seorang lainnya telah ditembak, dan satu lagi meninggal secara misterius. Polisi bersenjata mengintai setiap sudut West Papua, dan pasukan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka melintasi sebagian besar tanah kami. Empat puluh lima ribu orang terlantar dari Kabupaten Nduga, dan lebih banyak lagi yang mengungsi dari Intan Jaya setiap hari.

Ini adalah darurat militer di semua tempat. Anda tidak dapat berjalan melalui pusat kota di West Papua hari ini tanpa dihentikan oleh polisi, tanpa bertemu dengan pos pemeriksaan militer. Setiap demonstrasi, tidak peduli seberapa pun damai, tetap saja bertemu dengan penangkapan massal dan kebrutalan polisi - Nabire 24 September, di Universitas Cenderawasih pada 28 September, di Jayapura hari ini (27/10).

Indonesia panik karena Ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah menyuarakan keprihatinan atas West Papua bulan ini. Indonesia dihantui oleh kata-kata Vanuatu yang dikeluarkan di Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September. Orang Indonesia takut dengan perlawanan Hitam kami, perjuangan kami melawan rasisme, dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri. Sebuah negara demokratis yang normal tidak mengerahkan ribuan pasukan militer untuk melawan perlawanan damai; kediktatoran darurat militer melakukan itu.

Rakyat saya berteriak meminta bantuan kepada dunia. Ada pandemi ganda di West Papua: pandemi Covid-19 dan pandemi rasisme. Salah satu penyebabnya adalah coronavirus - sebaliknya militer Indonesia. Bencana medis ini diperparah dengan kelaparan dan kemiskinan pengungsian.

Sementara Menteri Pertahanan penjahat perang Indonesia, Prabowo, melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Inggris, Indonesia menggunakan krisis Covid sebagai kedok untuk mengintensifkan operasi militer di tanah air saya.

Operasi dan penumpasan militer ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan pelanggaran hukum konflik. Represi militer dan polisi adalah satu-satunya aturan di West Papua. Inilah definisi darurat militer.

Kami membutuhkan intervensi PBB yang mendesak sekarang. Darurat militer diberlakukan di bawah pengawasan para pemimpin regional di Melanesia dan Pasifik, dan di bawah pengawasan dunia. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia harus diizinkan masuk ke wilayah tersebut, untuk mengungkap realitas yang terjadi di West Papua. Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) harus meningkatkan upaya mereka untuk mewujudkan kunjungan ini.

Berapa lama rakyat saya harus menangisi kemerdekaan sebelum dunia mendengar? Apakah 58 tahun tidak cukup?


Benny Wenda

Ketua

ULMWP


(https://www.ulmwp.org/ulmwp-chair-martial-law-is-being-impo…)

#WestPapua #Tolak_UU_OtsusPapua 

#ReferendumYes #FreeWestPapua #PapuaMerdeka

Tuesday, 27 October 2020

Breaking News: Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27 Polisi Indonesia Anarkis

#BreakingNews | Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27, Polisi dan Tentara Indonesia bertindak anarkis terhadap aksi demonstrasi penolaksan Otonomi Khusus Jilid II yang dilakukan mahasiswa Papua secara damai di Jayapura, Papua, pagi hingga siang ini (27/10).

Beberapa demonstran telah ditangkap dan satu orang atas nama Matias Soo telah ditembak oleh Polisi Indonesia dengan menggunakan senjata api.

Tindakan anarkis pembubaran paksa oleh Polisi dan Tentara Indonesia (TNI/Polri) dengan menggunakan gas air mata (lacrimator) dan senjata api.

Telah dilaporkan, titik aksi berlangsung di Expo, Waena, Depan Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) di Abe, Perumnas 3, Depan Jln. Masuk Asrama Yahukimo .


Mohon pantauan media dan advokasi!







#Mahasiswa #WestPapua #TolakOtsus #TolakOtonomiKhusus #Referendum#PapuaMerdeka #FreeWestPapua