Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label teror tni. Show all posts
Showing posts with label teror tni. Show all posts

Thursday, 17 December 2020

Indonesian military and government increases threats against West Papuan people

 URGENT UN Appeal Filed after serious escalation in threats by Indonesian government against the West Papua independence movement.


Benny Wenda and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) have made an urgent appeal to UN Special Rapporteurs, after a serious escalation in the threats made by the Indonesian government against the ULMWP, its members and supporters following a declaration of a provisional government in exile on 1 December 2020.
In a significant development in the decades-long battle for self-determination and independence, on 1 December 2020 the ULMWP announced the formation of a provisional Government of West Papua. This followed a statement from the UN Human Rights Office on November 30 in Bangkok calling on Indonesia to address the historic demands of the West Papuan people after escalating violence in the region.
In its announcement, the ULMWP elected Mr Benny Wenda as its interim president. Twice nominated for the Nobel Peace Prize and recipient of the Freedom of the City of Oxford, Mr Wenda is currently in exile in the United Kingdom having sought political asylum following persecution by the Indonesian authorities for his leadership of the movement for West Papua’s right to self-determination.
The response by the Indonesian government to this announcement has been swift and severe. Indonesian officials at the highest levels have labelled the ULMWP’s actions as “treasonous” and threatened “firm action” against Mr Wenda and ULMWP members and supporters. In view of the Indonesian security services’ track record of political assassinations and covert activities against dissidents, these are serious threats to the safety and lives of people fighting for the independence of West Papua.
The urgent appeal, filed by Jennifer Robinson and the Cambridge Pro Bono Project on behalf of Mr Wenda and the ULMWP, calls for the Indonesian Government to uphold the West Papuan people’s rights to life, freedom of expression, peaceful assembly and association, in line with its international obligations. It also calls on the British Government to adhere to its international obligations to protect Mr Wenda from the escalating threats by Indonesian authorities, which may well function to incite vigilante action against Mr Wenda and his young family.
There is also concern that unjustified treason charges will be used by Indonesian authorities to arbitrarily detain ULMWP leaders, members and supporters, as well as peaceful protesters in West Papua - a practice that has long been criticized by Amnesty International, Human Rights Watch and Papuans Behind Bars, amongst others. This urgent appeal also follows an earlier appeal in April 2020, which was filed with the UN Working Group on Arbitrary Detention on behalf of 63 political prisoners, 56 of whom were arrested in the wake of mass protests across West Papua against Indonesian rule in late 2019.
Jennifer Robinson said:
“Indonesian officials at the highest levels have made serious threats against Benny Wenda, the ULMWP and their members and supporters in West Papua. We urge the UN to raise its concern with Indonesia, given the escalating violence, the unprecedented numbers of political arrests in the past year, and the imminent risk of further violence and arrests of West Papuans in violation of Indonesia’s international obligations.”
Benny Wenda said:
“Under the eyes of the UN, Indonesia invaded my land in 1963. Today, we call on the United Nations to uphold its historic responsibility to my people in West Papua. We suffer daily killings as a result of the UN’s historic failure, and ask only that it protect us from the consequences of its own actions. The UN High Commissioner must be allowed to conduct a visit to West Papua, in accordance with the call of 82 international states.”
Indonesian’s occupation of West Papua has been characterized by decades of repression, widespread killings and mass human rights violations, making the appeal especially important in the continued fight for West Papuans’ right to self-determination. Since the beginning of Indonesian rule, it is estimated that more than 500,000 West Papuans have been killed or disappeared and tens of thousands have been arbitrarily detained and imprisoned for expressing their political opinions and calling for their right to self-determination under international law.
Photo - TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto who named West Papuan Interim President Benny Wenda as a central Indonesian government target.

Sunday, 13 December 2020

The TPNPB News: TNI MASUK DISTRIK AGANDUGUME DI TEMPAT-TEMPAT MASYARAKAT.


Ilaga 12/12/2020.12:00 malam. Saya ada kirim laporan pada tanggal 09-12 empat hari berturut dua helicopter dorop pasukan TNI di distrik Agandugume dengan Ilaga .

Pasukan TNI di distrik Agandugume tempat pendoropan pasukan DAGAGOBME dua kali, mata air kali balim dua kali, kepala air ayuneri dua kali, kepala air ayunekime dua kali, ongwendo dua kali . Itu tempat-tempat aktifitas masyarakat kamu anggota TNI kenapa turun disitu?

Itu kamu cari apa tikus, binatang bukannya kemaring kamu Anggota TNI bunuh masyarat 6 orang mati dan yang satu dirawat dengan kondisi sangat kritis.

Sudah lama anggota TNI/POLRI kamu tembak masyarakt selalu sembunyikan dan yang lain taruh senjata di badan mereka foto di bilang itu anggota TPNPB, tapi sekarang semua ketahuan.
Dan Pimpinan militar negara dan militer kamu kirim pasukan ke Papua untuk bunuh rakyat?
Kalau itu benar sesuai dengan kondisi di seluruh Wilayah papua maka kamu keliru dan tidak ada rasa kemanusian.
Kalau mau kejar TPNPB turun di kabupanten kami ada di kota kami akan lawan namu kenapa turun di hutan, kata lekagak
Komandan Operasi Nasional
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)
Mayjend Lekagak Telenggen
_______________________________
Awak media The TPNPB News

Wednesday, 28 October 2020

Ketua ULMWP: Darurat Militer diberlakukan di West Papua


Pemerintah Indonesia memberlakukan darurat militer yang efektif di West Papua. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya.

Hari ini (27/10), para pelajar [mahasiswa] telah ditembak dengan peluru tajam, gas air mata dan dipukuli dengan tongkat oleh polisi Indonesia di Jayapura, hanya karena melakukan aksi damai. Bagaimana orang bisa ditembak dan dipukuli karena duduk di ruang publik?

Selama dua bulan terakhir, dua pekerja agama, pendeta Yeremia Zanambani dan pengkhotbah Katolik Rafinus Tigau, telah dibunuh oleh militer Indonesia. Seorang lainnya telah ditembak, dan satu lagi meninggal secara misterius. Polisi bersenjata mengintai setiap sudut West Papua, dan pasukan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka melintasi sebagian besar tanah kami. Empat puluh lima ribu orang terlantar dari Kabupaten Nduga, dan lebih banyak lagi yang mengungsi dari Intan Jaya setiap hari.

Ini adalah darurat militer di semua tempat. Anda tidak dapat berjalan melalui pusat kota di West Papua hari ini tanpa dihentikan oleh polisi, tanpa bertemu dengan pos pemeriksaan militer. Setiap demonstrasi, tidak peduli seberapa pun damai, tetap saja bertemu dengan penangkapan massal dan kebrutalan polisi - Nabire 24 September, di Universitas Cenderawasih pada 28 September, di Jayapura hari ini (27/10).

Indonesia panik karena Ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah menyuarakan keprihatinan atas West Papua bulan ini. Indonesia dihantui oleh kata-kata Vanuatu yang dikeluarkan di Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September. Orang Indonesia takut dengan perlawanan Hitam kami, perjuangan kami melawan rasisme, dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri. Sebuah negara demokratis yang normal tidak mengerahkan ribuan pasukan militer untuk melawan perlawanan damai; kediktatoran darurat militer melakukan itu.

Rakyat saya berteriak meminta bantuan kepada dunia. Ada pandemi ganda di West Papua: pandemi Covid-19 dan pandemi rasisme. Salah satu penyebabnya adalah coronavirus - sebaliknya militer Indonesia. Bencana medis ini diperparah dengan kelaparan dan kemiskinan pengungsian.

Sementara Menteri Pertahanan penjahat perang Indonesia, Prabowo, melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Inggris, Indonesia menggunakan krisis Covid sebagai kedok untuk mengintensifkan operasi militer di tanah air saya.

Operasi dan penumpasan militer ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan pelanggaran hukum konflik. Represi militer dan polisi adalah satu-satunya aturan di West Papua. Inilah definisi darurat militer.

Kami membutuhkan intervensi PBB yang mendesak sekarang. Darurat militer diberlakukan di bawah pengawasan para pemimpin regional di Melanesia dan Pasifik, dan di bawah pengawasan dunia. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia harus diizinkan masuk ke wilayah tersebut, untuk mengungkap realitas yang terjadi di West Papua. Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) harus meningkatkan upaya mereka untuk mewujudkan kunjungan ini.

Berapa lama rakyat saya harus menangisi kemerdekaan sebelum dunia mendengar? Apakah 58 tahun tidak cukup?


Benny Wenda

Ketua

ULMWP


(https://www.ulmwp.org/ulmwp-chair-martial-law-is-being-impo…)

#WestPapua #Tolak_UU_OtsusPapua 

#ReferendumYes #FreeWestPapua #PapuaMerdeka

Saturday, 10 October 2020

4 Tokoh OPM yang Tewas di Tangan TNI-Polri

 Muhamad Rizky, Okezone 

Hengky Wamang (Foto: Dok TNI-Polri/Chanry Andrew)

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua hingga kini masih menjadi ancaman bagi masyarakat dan NKRI. Baku tembak antara kelompok KKB dan aparat gabungan TNI-Polri pun sering terjadi, tak sedikit di antara mereka harus meregang nyawa.

Okezone akan merangkum beberapa tokoh dari KKB Papua yang tewas ditangan aparat, berikut ulasannya:

1. Panglima TPNPB OPM Wilayah III Mimika, Hengky Wamang

Operasi penegakan hukum yang dilakukan tim gabungan Polri dan TNI berhasil menumbangkan Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) wilayah III Mimika, Hengky Wamang pada Minggu 16 Agustus 2020 lalu.

Hengky tertembak di bagian perut dan lengan kanan saat penangkapan. Ia dilumpuhkan karena hendak melawan aparat. Dalam penggerebekan itu, aparat berhasil mengamankan ratusan barang bukti di antaranya berupa senjata api, ratusan butir amunisi dan dokumen organisasi Papua merdeka lainnya.

Berdasarkan penelusuran Okezone.com Hengky Wamang menjabat sebagai Panglima TPNPB OPM wilayah III Mimika, di mana sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Staf Umum wilayah III Mimika yang merupakan sayap militer OPM.

Sejak meninggalnya Kelly Kwalik Panglima Kodap III Kali kopi, Hengky Wamang mengambil peran sebagai Panglima, di mana sebelumnya Hengky merupakan kepala staf umum dalam kelompok mereka

Dari data kepolisian, Hengky Wamang merupakan tokoh yang mengajak beberapa anggota KKB wilayah pegunungan tengah masuk ke Tembagapura (areal PT Freeport) untuk melakukan aksi gangguan keamanan.

2. NM Komandan Operasi Umum KKB Intan Jaya

Tim gabungan TNI-Polri berhasil menembak mati komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya berinisial NM di wilayah Kabupaten Nabire, Papua pada Senin, 20 Januari 2020.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, pihaknya menerima informasi akan ada transaksi jual-beli senjata di Kampung Nifasi area Pantai Nusi Distrik Makimi, Nabire.

Ia menyebut, NM bersama dua rekannya menggunakan mobil dari Pantai Nusi menuju Nabire, sehingga tim melakukan pengadangan.

"Lalu, tim melihat dua orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri ke arah bukit, sedangkan satu orang yang hendak melarikan diri ke arah semak-semak berhasil dilumpuhkan oleh tim gabungan TNI-Polri Nabire dengan luka tembak bagian pinggang," ujar Ahmad dalam keterangannya kepada Okezone, Kamis 23 Januari 2020.

Dari penangkapan itu, lanjut Kamal, barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari mobil KKB di antaranya senjata laras panjang rakitan satu pucuk, sebuah handphone, 2 butir amunisi 5,56 milimeter (mm), KTP, dua buku tabungan Bank Papua, satu buku catatan, dan uang tunai sejumlah Rp500 ribu.

3. Panglima OPM Timika Wonda

Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Timika Wonda, dipastikan tewas dalam kontak tembak dengan aparat keamanan yang terjadi pada Sabtu 7 Juni 2014 lalu di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.

Timika Wonda selama ini dikenal sebagai tangan kanan Goliat Tabuni yang merupakan salah satu pimpinan OPM yang hingga saat ini seringkali mengganggu masyarakat dan menyerang aparat keamanan.

4. Pengawal Pimpinan OPM Goliat Tabuni

Aparat TNI kembali terlibat baku tembak dengan tentara Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Goliat Tabuni di Puncak Jaya, Papua, Selasa 2 September 2018 dini hari. Dua orang yang diklaim sebagai pemberontak OPM tewas.

Satu di antaranya yang ditewas, menurut kalangan militer, adalah pengawal Goliat Tabuni, Dekilas Tabuni. Dari tangannya di sita senjata api jenis FNC. Jasad mereka ditemukan saat aparat menyisir lokasi usai kontak tembak.

Baku tembak tersebut terjadi setelah tim gabungan berhasil menguasai dan menduduki markas kelompok Goliat Tabuni di Kampung Gabuleme Tingginambut, Puncak Jaya.

Kapendam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan bahwa setelah aparat berhasil menduduki markas Goliat Tabuni.

"Mereka terus melakukan gangguan kepada pasukan TNI yang menduduki markas mereka. (Melepaskan) dua sampai empat tembakan ke arah pasukan kemudian menghilang, namun beberapa saat kembali melakukan penembakan dan dari suaranya dilakukan dengan jarak cukup dekat," kata Aidi dalam keterangan tertulis diterima Okezone.

Dalam kondisi kelelahan, TNI tetap melakukan penyisiran ke lokasi sumber suara tembakan. Sekira pukul 06.00 WIT, lanjut Aidi, aparat keamanan berhasil menemukan lokasi KKSB dan terjadilah aksi baku tembak.

"Mereka memberikan perlawanan cukup ramai, belum diketahui apakah di dalam kelompok tersebut ada GT atau tidak karena cuaca gelap dan medan tertutup," jelasnya.

Menurutnya usai baku tembak, KKSB kemudian kabur ke dalam hutan, sambil sesekali melakukan penembakan. Aparat terus menyisir dan menemukan dua jenazah bersama senjata api FNC. Satu diketahui bernama Dekilas Tabuni, satu lagi belum teridentifikasi.

Saat ini, jenazah belum bisa dievakuasi karena jauh dari pemukiman warga. Sementara pasukan TNI melaksanakan konsolidasi.

(Ari)

Saturday, 22 October 2016

PBB Surati RI Tanyakan Pembunuhan Orang Asli Papua

SUVA, FIJI, SATUHARAPAN.COM - Sebuah komite yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) diketahui telah mengirimkan surat notifikasi kepada perwakilan tetap Indonesia di PBB tentang berbagai tuduhan dan dugaan kekerasan dan diskriminasi rasial di Papua. Adanya surat ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pacific Islands Association of NGO's […]

from WordPress http://ift.tt/2egjO3e
via IFTTT

Monday, 17 October 2016

Komnas HAM Salahkan Pemerintah Soal Kasus Paniai Papua

Penulis: Endang Saputra 21:12 WIB | Minggu, 16 Oktober 2016 AKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai menilai kasus penembakan warga sipil di Paniai, Papua pada 7-8 Desember 2014 hingga hari ini kasus itu tanpa kejelasan. Bahkan, aparat TNI, Polri hingga Pemerintah ikut bungkam soal kasus itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas […]

from WordPress http://ift.tt/2eGm8iW
via IFTTT

Monday, 25 July 2016

Franz Magnis: Peristiwa Pelanggaran HAM 1965-1966 Genosida

Penulis: Dewasasri M Wardani 09:56 WIB | Sabtu, 23 Juli 2016 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Budayawan Franz Magnis Suseno mengatakan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1965—1966, dapat digolongkan sebagai genosida. Sebab, kata dia, ketika itu berlangsung usaha pemusnahan terhadap golongan tertentu yang berlangsung secara terorganisasi. "Peristiwa itu adalah kejahatan terbesar terhadap […]

from WordPress http://ift.tt/2akNmcl
via IFTTT

Friday, 1 July 2016

TNI dan Polri di Biak Numfor Patroli Bersama 1 Juli

Berita , Peristiwa , salampapua.com SAPA (BIAK) - Jelang 1 Juli nanti, TNI dan Polri di Kabupaten Biak Numfor akan melakukan patroli bersama pada daerah rawan dalam upaya mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah itu. "Setiap tanggal 1 Juli seringkali dijadikan kelompok separatis sebagai hari bersejarah Papua Barat sehingga perlu diantisipasi dengan berpatroli bersama TNI-Polri," ungkap […]

from WordPress http://ift.tt/29gf3nD
via IFTTT

Tuesday, 31 May 2016

Ketua DPRD: 2000 Orang Papua Tidak Diperlakukan Seperti Manusia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Yunus Wenda, mengatakan, aparat keamanan di Papua memperlakukan secara tidak manusiawi 2000 warga Papua saat melakukan aksi unjuk rasa di Provinsi Papua pada awal bulan Mei Tahun 2016. "Masyarakat Papua disiksa, dipukul secara tidak manusiawi di lapangan terbuka yang dilakukan oleh aparat keamanan dan […]

from WordPress http://ift.tt/1VqDtKx
via IFTTT

Thursday, 19 May 2016

Pater John: Jayawijaya Darurat Kemanusiaan

MAY 16, 2016/ISLAMI ADISUBRATA Wamena, Jubi – Pastor penerima Yap Thiam Yien Award 2009, Pater John Djonga menilai kondisi yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua belakangan ini sebagai situasi darurat kemanusiaan. Hal itu dikatakannya menanggapi demo yang dilakukan para bidan dan tenaga medis lainnya di Wamena, Jumat (13/5/2016). Aksi itu dilakukan untuk mendesak Pemerintah dan […]

from WordPress http://ift.tt/1OIZ4MT
via IFTTT

Saturday, 30 January 2016

AHRC: Australia dan AS Bantu TNI Bantai Rakyat Papua

Kamis, 24 Oktober 2013 | 16:28 WIB HONGKONG, KOMPAS.com — Sebuah lembaga pengamat HAM yang bermarkas di Hongkong, Asian Human Rights Commision (AHRC), menyatakan, militer Indonesia menggunakan helikopter-helikopter bantuan Australia dan pesawat tempur dari Amerika Serikat (AS) untuk membantai warga Papua pada dekade1970-an. Dalam laporan AHRC disebutkan, sejumlah petinggi militer Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan, […]

from WordPress http://ift.tt/1WSpUlr
via IFTTT

Wednesday, 7 October 2015

Aktivis Papua: Permintaan Maaf tak Cukup, Rakyat Butuh Tindakan Nyata

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan permintaan maaf yang disampaikan Pandam XVII Cendrawasih bertepatan dengan HUT TNI ke 70 sebagaimana yang diberitakan media ini, Senin (5/10/2015) harus tindakan nyata, bukan obral kata-kata semu. “Rakyat Papua tidak menerima permohonan maaf yang disampaikan Pangdam. Silahkan memohon maaf dengan kata-kata tetapi banyak rakyat Papua hari ini […]

from WordPress http://ift.tt/1Z92877
via IFTTT

Wednesday, 30 September 2015

Jangan Membunuh, Bila Perlu Dilumpuhkan Saja

Jayapura, Jubi – Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia, (DPP AMPTPI), Hendrikus Madai mengatakan, perkembangan situasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini. Hal ini dikatakan Hendrikus Madai, sebab banyak anak-anak sekolah, mahasiswa dan pemuda yang telah menjadi korban penembakan, pembunuhan, penculikan bahkan penangkapan […]

from WordPress http://ift.tt/1QKnSA5
via IFTTT

Thursday, 28 May 2015

Kapolda: Tangkap Pelakunya, Hidup Atau Mati

JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua menyiapkan sebanyak 70 personil Brimob untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata (KSB), Yambi pimpinan Tengahmati Telenggen yang diduga keras sebagai pelaku penembakan terhadap 6 warga sipil di kampung Usir, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Selasa (26/5/2015) malam. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi mengatakan, penembakan terhadap enam warga sipil […]

from WordPress http://ift.tt/1LLv8Kh
via IFTTT

Menko Polhukam : BIN akan Pantau Jurnalis Asing

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno - thepresidentpost.com Jakarta, Jubi/Antara – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan, aparat Badan Intelijen Negara (BIN) akan memantau pergerakan jurnalis asing yang akan melakukan peliputan di Papua. “BIN akan memantau pergerakan jurnalis asing yang diduga ditunggangi […]

from WordPress http://ift.tt/1HwXtQu
via IFTTT

Wednesday, 13 May 2015

Jokowi Beri Deadline 2 Hari Kasus Paniai

JAYAPURA – Ada perkembangan terbaru soal penanganan kasus kekerasan yang menewaskan empat orang pelajar di Paniai akibat rekena peluru pada 8 Desember 2014 lalu. do memberikan deadline waktu selama dua hari ke kapolda Papua untuk mendapatkan jawaban dari Polda Papua tentang perkembangan kasus kekerasan tersebut. “Saya barusan di telepon Kapolda kalau beliau mendapat perintah langsung […]

from WordPress http://ift.tt/1PiMzHs
via IFTTT

Monday, 11 May 2015

Danrem 174/ATW: Jangan Coba Macam-Macam Saat Kunker Presiden

MERAUKE – Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap, Brigjen TNI Supartodi memperingatkan (warning) kepada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI agar tidak mengganggu Kamtibmas pada saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Merauke, Sabtu (9/5/15). Ditegaskan, apabila ada kelompok tertentu, terutama yang berseberangan dengan NKRI melakukan gerakan yang mengganggu, maka pihaknya akan menindak secara tegas. “Jangan […]

from WordPress http://ift.tt/1PAOP7N
via IFTTT

Monday, 16 March 2015

‘Abepura Berdarah’ Diperingati Mahasiswa Dalam Bentuk Aksi





from WordPress http://ift.tt/1EiXoOP

via IFTTT

Dua Batalyon Infanteri Segera Jadi Batalyon Rider

JAYAPURA - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI, Fransen G Siahaan menyatakan, dua Batalyon di Papua akan segera naik status dari Batalyon infanteri menjadi Batalyon Rider. Dua Batalyon Infanteri yang menjadi Batalyon Rider ini yakni, Batalyon 752 dan Batalyon 753. “Kebijakan menaikkan status kedua batalyon ini merupakan kebijakan dari pimpinan TNI AD,” kata Pangdam Fransesn kepada […]



from WordPress http://ift.tt/1BnAF1L

via IFTTT

Friday, 20 February 2015

Mahasiswa Kembali Tuntut Penyelesaian ‘Paniai Berdarah’

JAYAPURA – Untuk kesekian kalinya, puluhan mahasiswa Papua dari berbagai universitas di Kota Jayapura mendatangi kantor DPR Papua, Rabu (18/2). Massa yang dikoordinir Septi Modga itu menuntut para legislator mendorong penyelesaian kasus penembakan yang menewaskan empat warga sipil di Paniai (baca: ‘Paniai Berdarah’) pada 8 Desember 2014 lalu. Massa membawa sejumlah spanduk. Salah satunya berbunyi […]



from WordPress http://ift.tt/1MEitKI

via IFTTT