Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label terorisme di Indonesia. Show all posts
Showing posts with label terorisme di Indonesia. Show all posts

Sunday, 28 March 2021

Markus Haluk: Siapa sesungguhnya teroris di Papua?

Jayapura, Jubi – Rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengusulkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka dikategorikan sebagai kelompok teroris menuai tanggapan beragam. Aktivis Hak Asasi Manusia Papua, Markus Haluk menilai rencana itu menunjukkan pemerintah Indonesia tengah berusaha menciptakan keberadaan teroris di Papua.

Markus Haluk mengkritisi rencana itu dengan mengajukan pertanyaan, siapakah sesungguhnya pelaku teror di Papua. “Siapa yang sesungguhnya yang terus menerus meneror warga sipil Papua, yang adalah pemilik sah Tanah Papua? Sekali lagi, siapa sesungguhnya teroris itu,” tanya Haluk saat diwawancarai Jubi pada Rabu (24/3/2021).

Haluk mempertanyakan mengapa tiba-tiba Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki rencana itu, karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah ada sejak lama. TPNPB dan OPM ada sejak lama untuk menuntut diberikannya Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua.

“TPN-OPM bukan kemarin jatuh dari langit, bukan pendatang baru. Ia ada demi dan untuk membela bangsanya, selama 60 tahun,” ujar Haluk.

Haluk mengingatkan perjuangan bangsa Papua untuk merdeka sebagai sebuah bangsa sudah dimulai sejak 1961, ketika Nieuw Guinea Raad terbentuk. Pada 19 Oktober 1961 para wakil bangsa Papua menyepakati nama bangsa, wilayah, lambang dan lagu kebangsaan Papua. “Puncaknya adalah pengibaran bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua pada 1 Desember 1961,  yang bersamaan dengan lagu dan bendera pemerintah Belanda,” kata Haluk.

Ia menegaskan perjuangan rakyat Papua mewujudkan kemerdekaan Papua itu sah menurut hukum internasional maupun hukum Indonesia. Haluk mengingatkan, Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Papua, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk penjajahan Indonesia atas Papua.

“Jadi saya pikir apa yang diperjuangan oleh rakyat semesta bangsa Papua benar adanya. [Hak itu] dijamin hukum internasional dan hukum Indonesia,” kata Haluk.

Haluk juga menekankan bahwa TPNPB tidak pernah datang membawa senjata dan mengganggu atau menembak rakyat Indonesia di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, maupun Maluku. Haluk juga yakin bahwa rakyat Indonesia, komunitas internasional ASEAN, Melanesia, Pasifik, dan dunia mengetahui bahwa TPNPB – Organisasi Papua Merdeka memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Sebaliknya, aparat keamanan terus menciptakan teror terhadap warga, karena mengganggu, menangkap, dan menembak warga sipil di Papua. Aparat keamanan di Papua bahkan menembak dan membunuh para tokoh agama seperti pendeta dan katekis yang tidak berdosa.

“Siapa yang datang dari jauh-jauh ke Papua untuk meneror warga sipil? Atas ulah siapa warga sipil di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak di Papua mengungsi?” Haluk bertanya.

Haluk mengajak Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, maupun Kepala BNPT untuk jujur menjawab pertanyaan itu. “Kini waktunya jujur jawab, siapa sesungguhnya yang meneror, membungkam demokrasi, dan melakukan praktik isolasi terhadap orang Melanesia di West Papua?” kata Haluk.

Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom menyatakan pemerintah Indonesia tidak bisa menyebut TPNPB dan OPM dengan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan teroris. “Tidak benar [kalau Indonesia sebut KKB dan teroris. Dunia tahu bahwa TPNPB-OPM berjuang dengan tuntutan hak politik Penentuan Nasib Sendiri,” kata Sambom saat dimintai tanggapannya pada Rabu (24/3/2021).

Sambom menyatakan rencana untuk menyebut TPNPB sebagai teroris itu muncul karena Jakarta gagal mendapatkan dukungan internasional. Indonesia akhirnya berusaha membangun opini untuk dunia international, dengan sensasinya sendiri. “Keputusan Jakarta tidak mungkin diakui oleh dunia, karena status politik Papua beda dengan daerah lain di dunia,” kata Sambom. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Saturday, 14 September 2019

Pengakuan Veronica Koman Terkait Pelanggaran HAM di Papua Barat


Selama beberapa dekade, pemerintah Indonesia telah beroperasi dengan impunitas relatif di Papua Barat. Pengacara Hak Asasi Manusia Veronica Koman berbicara dengan SBS pada bulan Juni tentang misinya untuk mengungkap vandalisme lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi paling timur tersebut. Berikut pengakuannya.




Oleh: Kylie Grey (SBS News/Dateline)




Setelah menunjukkan dukungannya untuk kemerdekaan Papua Barat, pemerintah Indonesia mengancam pengacara HAM itu hingga enam tahun penjara.

Dia juga menerima ancaman kematian dan pemerkosaan dari sesama orang Indonesia. Dia tidak pernah tinggal di satu tempat selama lebih dari beberapa malam.

Pada bulan Februari tahun ini, Koman mengunggah video ke Twitter. Video itu menunjukkan seorang bocah lelaki Papua Barat berusia 16 tahun yang terborgol ke tanah seiring seorang polisi Indonesia mengalungkan seekor ular besar di sekitar tubuhnya.

Bocah itu dituduh mencuri ponsel.

Video itu beredar, menarik perhatian Komisaris Hak Asasi Manusia PBB dan anggota parlemen di Parlemen Inggris. Mereka menuntut jawaban dari Indonesia.

Sekarang dunia menyaksikan—dan janji Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Papua Barat dan kesejahteraan penduduk di sana mulai terurai.

***

Hingga baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah mencegah jurnalis internasional menyaksikan apa yang terjadi pada masyarakat adat dan lingkungan di Papua Barat; sebuah semenanjung yang diduduki oleh Belanda hingga pertengahan tahun 1960-an, yang sekarang menjadi provinsi Indonesia.

Papua Barat kaya akan sumber daya alam, menjadikannya ‘angsa emas’ bagi operator pertambangan, perusahaan gas, industri penebangan, dan pemegang saham luar negeri. Pemerintah Indonesia memegang saham mayoritas Freeport yang mengoperasikan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua.

Terlepas dari sumber daya alamnya, Papua Barat masih menjadi daerah termiskin di Indonesia.

Koman mengatakan kepada Dateline bahwa beberapa orang Indonesia menganggap orang Papua Barat sebagai ‘sub-manusia’ dan sering menyebut mereka sebagai ‘monyet’.

Dengan bantuan media sosial, sekutu negara-negara Pasifik seperti Vanuatu dan kelompok lobi global yang kuat seperti Word Council of Churches, gerakan kemerdekaan Papua Barat terus mengumpulkan dukungan internasional.

Indonesia cukup khawatir dengan citranya di Pasifik, dan menjanjikan uang bantuan sebagai imbalan atas dukungan kedaulatan mereka.

Bagi masyarakat Papua Barat, strategi terbesar mereka adalah kelompok muda Indonesia yang berpendidikan, yang mendukung hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Pada bulan November 2016, Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat dibentuk setelah sekelompok orang Indonesia menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Akses Internet di Papua
Petugas polisi berjaga-jaga saat protes di Mimika, Papua, Indonesia, 21 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Sevianto Pakiding)

PENGORBANAN UNTUK BERSUARA


Petugas polisi berjaga-jaga saat protes di Mimika, Papua, Indonesia, 21 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Sevianto Pakiding)
Veronica Koman adalah sosok yang jarang ditemukan. Dia adalah satu dari sedikit pengacara yang mewakili orang Papua Barat melawan pemerintah Indonesia.

Itu juga membutuhkan pengorbanan pribadi yang besar.

Kunjungannya baru-baru ini ke Sydney adalah kesempatan langka untuk membicarakan pekerjaannya dengan aman setelah mewakili tiga orang Papua Barat dalam pengadilan makar di Timika—dekat perusahaan Tambang Grasberg milik Freeport.

Terlepas dari upaya terbaiknya, ketiga orang itu masuk dalam daftar panjang tahanan politik Papua Barat yang menerima hukuman antara delapan bulan hingga dua tahun karena ‘paksaan dan pemberontakan’.

Kasus ini hanyalah satu dari banyak kasus yang membuat Veronica Koman dan mereka yang membela orang Papua Barat kewalahan.

Tidak ada seorang pun dari militer atau polisi Indonesia yang pernah dihukum.

“Bulan lalu ada dua orang Papua Barat yang tewas dalam tahanan,” Koman menjelaskan. “Saya berbicara dengan keluarga dan beberapa orang di dalam penjara juga. Investigasi awal saya mengungkapkan bahwa mereka disiksa sampai mati dan tidak ada yang dilakukan hingga sekarang, tidak ada investigasi, tidak ada apa pun.”

“Kasus ini sangat berat dan tidak ada seorang pun dari militer atau polisi Indonesia yang pernah dihukum. Kami bahkan tidak membawa sebagian besar kasus ke pengadilan lagi,” katanya.

Sebaliknya, Koman dan rekan-rekannya dari Papua Barat mendokumentasikan apa yang terjadi, dengan harapan bahwa suatu hari PBB dan komunitas internasional akan melakukan intervensi dan para keluarga akan mendapatkan keadilan.

PROPAGANDA DAN ANCAMAN KEMATIAN


Selain bertarung di pengadilan, Veronica Koman juga berjuang melalui perang propaganda online, di mana ia telah ditunjuk melakukan makar.

“Justru karena mereka tidak dapat menandingi data saya tentang kasus-kasus hak asasi manusia sehingga mereka mengejar saya sebagai individu,” katanya.

“Mereka berusaha membuat saya terlihat seperti saya bukan orang yang kredibel. Mereka mengatakan bahwa saya adalah penyebar hoaks. Indonesia adalah pengguna twitter yang besar, salah satu yang terbesar di seluruh dunia, jadi saya menuliskan apa yang terjadi di Papua Barat melalui akun twitter saya.”

Walau ancaman online telah menjadi hal biasa, namun pada Desember 2018 Koman terpaksa melindungi dirinya di dalam kantor LSM ketika gerombolan warga sipil yang marah di Surabaya menyerukan namanya setelah protes kemerdekaan oleh mahasiswa Papua Barat.

Dia adalah pengacara yang mewakili para demonstran yang terdiri dari 300 orang.




“Saya dilempari batu, saya dihina secara rasis, orang-orang berteriak pada saya, ‘Anda pengkhianat, apakah Anda mendanai ini? Anda orang China pasti mendanai separatisme ini, Anda pengkhianat, keluar dari negara ini, kami akan membunuh Anda’.”

“Aktivis senior mengatakan bahwa saya harus keluar dari negara ini. Saya melakukannya, dan beberapa hari setelah itu beberapa ormas datang ke kantor, mereka mencari saya.”

Sebuah mobil hangus terbakar setelah kerusuhan di Jayapura, Papua, Indonesia, 30 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Gusti Tanati)

PERSPEKTIF INDONESIA: ‘MEREKA BODOH, MEREKA TIDAK BERADAB’

Seperti banyak orang Indonesia lainnya, ketika kecil, Veronica mengetahui bahwa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia dan bahwa uang Indonesia membantu provinsi termiskin di Indonesia itu untuk berkembang.

“Kebanyakan orang Indonesia berpikir jika Papua Barat merdeka mereka tidak akan tahu bagaimana mengatur diri mereka sendiri; mereka bodoh, mereka tidak beradab, mereka tidak tahu bagaimana mengatur diri mereka sendiri, mereka akan hancur jika mereka berpisah dari kami,” katanya.

“Di sekolah saya ingat dari pengalaman pribadi kami, kami diajari bahwa selama tahun 1960-an, Presiden Sukarno begitu heroik karena membebaskan rakyat Papua Barat dari Belanda. Kemudian saya menemukan kemudian dari orang Papua Barat bahwa kebanyakan orang Papua Barat berpikir bahwa saat itu adalah awal dari pendudukan Indonesia.”

“Ketika saya mulai menggali lebih dalam pada materi bahasa Inggris tentang apa yang terjadi di Papua Barat, saya menemukan materi dalam jurnalis akademik dari Universitas Yale dan Universitas Sydney yang menggambarkan ‘genosida gerak lambat’.”

Papua Bergejolak, Indonesia Batasi Pengunjung Asing
Sebuah mobil hangus terbakar setelah kerusuhan di Jayapura, Papua, Indonesia, 30 Agustus 2019 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Reuters/Antara Foto/Gusti Tanati)

19 ORANG INDONESIA TERBUNUH, 35.000 ORANG PAPUA BARAT MENGUNGSI


TNI telah berkonflik melawan pejuang pro-kemerdekaan Papua Barat atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) di Kabupaten Nduga, Dataran Tinggi Tengah Papua Barat.

Kekerasan di Dataran Tinggi Tengah meningkat setelah tentara kemerdekaan Papua Barat membunuh 19 orang Indonesia yang bekerja di jalan raya Trans-Papua pada bulan Desember 2018, seiring konflik mengenai pembangunan semakin meningkat.

Bulan itu, sebuah laporan di The Saturday Paper oleh Mark Davis dan John Martinkus merinci mengenai bom yang dijatuhkan, desa-desa dibakar, dan tuduhan penggunaan fosfor putih pada warga sipil. Indonesia telah membantah klaim tersebut.

Sebuah laporan Al Jazeera berikutnya memperkirakan bahwa konflik di Nduga telah memaksa 35.000 orang meninggalkan rumah mereka.

Banyak yang sekarang kelaparan. Namun, laporan baru-baru ini mengatakan bahwa sejumlah kecil bantuan makanan telah dikirimkan oleh Kementerian Sosial.

Pada bulan Maret tahun ini, Koman menyampaikan pernyataan kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, untuk menyerukan diakhirinya operasi polisi dan militer di Nduga.

Dia menyerukan dipulangkannya ribuan pengungsi internal serta penyelidikan independen terhadap dugaan kekejaman yang terjadi di sana.

REFERENDUM YANG GAGAL, DEKOLONISASI, DAN ANGSA EMAS


Awal dari perjuangan Papua Barat di Indonesia dimulai ketika Papua mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda pada 1 Desember 1961. Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia mulai menegaskan klaimnya atas provinsi tersebut.

Referendum kemerdekaan berikutnya, yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera atau Act of Free Choice) diadakan pada tahun 1969. Namun legitimasinya telah dipertanyakan setelah 1.026 orang Papua Barat dipaksa memilih bergabung dengan Indonesia dari populasi 800.000 orang. Pemungutan suara itu kemudian diejek sebagai ‘Act of No Choice’.

Lima puluh tahun setelah pemungutan suara itu, referendum masih bisa menghadirkan kesempatan untuk kemerdekaan Papua Barat.

Pada bulan Mei tahun ini, anggota parlemen Inggris Robert Courts berbicara di House of Commons, mencatat bahwa: “Pertanyaan tentang legitimasi Act of Free Choice melemahkan legitimasi pemerintahan Indonesia di Papua Barat.”

Yang semakin memperumit dorongan untuk menentukan nasib sendiri adalah, menjadikan orang Indonesia sebagai wakil ketua komite dekolonisasi—satu mekanisme PBB yang dapat memicu referendum baru untuk orang Papua Barat.

PARALEL DENGAN TIMOR LESTE

Kekayaan Papua Barat berbeda dengan Timor Leste, yang diberi referendum kemerdekaan pada tahun 1999 setelah 24 tahun berada di bawah pemerintahan Indonesia.




Setelah 79 persen pemilih memilih kemerdekaan, kekerasan meletus di seluruh negeri yang dipimpin oleh milisi anti-kemerdekaan dan Tentara Nasional Indonesia, menyebabkan antara 1.000-2.000 orang tewas sebelum pasukan penjaga perdamaian Australia tiba untuk memulihkan ketertiban.

Bulan lalu, Timor Leste menandai 20 tahun sejak referendum kemerdekaan. Dan setelah melakukan pengorbanannya sendiri, Veronica Koman telah meminta Australia untuk memainkan peran dalam konflik Papua Barat.

“Australia telah diam mengenai masalah Papua Barat, mungkin karena Perjanjian Lombok (perjanjian keamanan bilateral antara Indonesia dan Australia),” katanya.

“Setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan ini harus diutamakan dibanding perjanjian bilateral. Saya pikir Australia harus mengambil kepemimpinan seperti itu lagi di Pasifik dalam masalah Papua Barat seperti yang terjadi pada Timor Timur.”

“Pada akhirnya, konflik yang tidak pernah berakhir di Papua Barat hanya akan diselesaikan dengan referendum kemerdekaan.”

Akankah dunia terus berpaling ketika rakyat Papua Barat dan budaya mereka menghilang dalam catatan jurnal akademik?

Tidak jika Veronica Koman dapat membantu mereka.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Veronica Koman adalah satu dari sedikit pengacara yang mewakili orang Papua Barat. (Foto: Dateline)

Thursday, 27 October 2016

Kerusuhan Manokwari di Hari Lahir GKI Di Tanah Papua

MANOKWARI, SATUHARAPAN.COM - Suasana di Manokwari sampai siang hari dilaporkan masih mencekam, kendati pihak Kepolisian telah berhasil mengendalikan situasi pasca aksi massa berdarah kemarin (26/10). Dalam aksi massa itu seorang meninggal, sejumlah orang terluka, termasuk Danramil. Pos polisi rusak, enam sepeda motor terbakar dan ada upaya massa untuk membakar sejumlah kantor, termasuk kantor BRI Manokwari. […]

from WordPress http://ift.tt/2eyCyce
via IFTTT

Sunday, 2 October 2016

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (4)

Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua> Pertama, […]

from WordPress http://ift.tt/2dGUxyj
via IFTTT

Thursday, 21 July 2016

Tito Harus Jelaskan Peristiwa Penahanan Mahasiswa Papua di Yogya

Google Papua-- Direktur Riset Setara Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah, Ismail Hasani, mengatakan sejak setahun terakhir, warga negara Indonesia asal Papua mengalami kekerasan berlanjut, akibat pelarangan menyampaikan aspirasi melalui demontrasi dan kebebasan berekspresi lainnya. "Kejadian terakhir adalah peristiwa kekerasan di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli kemarin," kata Ismail melalui pernyataan tertulis […]

from WordPress http://ift.tt/29W8r8v
via IFTTT

Tuesday, 29 December 2015

Di Mana Akal Sehat? Freeport Dapat 121 Triliun, Negara Hanya Rp.40 Triliun

Admin Jubi Dec 20, 2015 Jayapura, Jubi – Tahukah anda bahwa tambang emas terbesar di dunia itu adalah di Grasberg Papua – Indonesia dengan produksi 40.9 ton per tahun? Jika 1 gram emas = 300 ribu. 1 kilogram = 300 juta. 1 ton = 300 M. 40.9 ton = 12.3 Triliun per tahun. Itulah produksi […]

from WordPress http://ift.tt/1RPuIbJ
via IFTTT

Tuesday, 26 May 2015

Separatis, Yang Jual Disebut Apa?

Jayapura, Jubi – Dua pimpinan gereja di Papua mempertanyakan sikap TNI/Polri terhadap oknum-oknum anggota dua insitusi keamanan negara ini yang terlibat jual beli senjata. “Saya tahu di mana OPM (Organisasi Papua Merdeka) berada, dukungan persenjataannya pun saya tahu. Kalau saya mau, sekali tumpas selesai,” ucap Mayjen TNI Christian Zebua, Pangdam XVII Cendwasih, 19 September 2014. […]

from WordPress http://ift.tt/1JRDwsA
via IFTTT

Sunday, 1 February 2015

Di Timika, Satu Keluarga Dibantai OTK

Bapak dan Anak Tewas, Istri Dan Dua Anaknya Lagi Kritis JAYAPURA – Kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia kembali terjadi di daerah Timika, Kabupaten Mimika. Jika sebelumnya seorang warga Timika bernama Korinus Kareth tewas dianiaya sekolompok warga pasca bentrokan pada beberapa hari lalu. Kali ini, sekelompok orang tidak dikenal (OTK) membacok satu keluarga yang beralamat, […]



from WordPress http://ift.tt/1yjDTmE

via IFTTT

Friday, 10 January 2014

Densus 88 dan BNPT Mandul Hadapi Teroris OPM

PAPUA_DAKTACOM: Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuat ulah dengan menyerang pos polisi sub sektor Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Para penyerang dari anggota Organisasi Papua Merdeka juga merampas 8 senjata milik polisi. Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, Sabtu pada tanggal 4 Januari 2014 itu dilakukan ketika pos dijaga 2 orang personel Polri. Penyerang dari […]



from WordPress http://papuapost.com/2014/01/densus-88-dan-bnpt-mandul-hadapi-teroris-opm/

via IFTTT

Thursday, 1 August 2013

DPRP Keluarkan 11 Rekomendasi Terkait Kasus Tinju di Nabire

DPRP Keluarkan 11 Rekomendasi Terkait Kasus Tinju di Nabire

JAYAPURA - Dewan Perwakilan  Rakyat Papua (DPRP) berhasil mengeluarkan 11 rekomendasi terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menewaskan 17 orang  dan puluhan orang cedera ketika menyaksikan pertandingan tinju Bupati Cup 2013 di GOR Kota Lama Nabire,14 Juli 2013 lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Investigasi KLB Nabire dari DPRP, Ruben Magay, S.I.P., kepada wartawan di Ruangan Komisi A DPRP, Jayapura, Selasa (30/7).

Dikatakan, berdasarkan kesaksian korban, fakta dilapangan, dan dokumen pendukung lainnya, maka kami merekomendasikan.

Pertama,Kapolri segera mengungkapkan pelaku dan aktor intelektual dibalik kasus kematian 17 orang di GOR Kota Lama Nabire.

Kedua, mendesak segera turunkan tim ahli investigasi independen untuk menyelidiki penyebab kematian 17 orang dan korban lainnya di GOR Kota Lama Nabire.

Ketiga, segera dimintai keterangan dan dicopot jabatan Kapolres Nabire, Dandim Nabire, dan Sat Pol PP Nabire pemicu konflik.

Keempat, segera memberikan sanksi kode etik kepada Kapolda Papua, Kapolres Nabire, dan Dandim.
Kelima, segera diungkap pelaku dan aktor intelektual, diproses secara hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban.

Keenam, kasus Nabire merupakan bagian integral dari sejumlah pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Papua, karena itu penyelesaian masalah kemanusiaan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Nabire, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Indonesia dan Masyarakat Internasional. Upaya penyelesaian secara menyeluruh perlu ditempuh agar tidak terjadi kasus-kasus serupa dikemudian hari:
Ketujuh,  Pemerintah Daerah Nabire dan masyarakat berpartisipasi mencari aktor intelektual dan eksekutornya.

Kedepan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua mendorong Kapolri, Kapolda untuk mengusut tuntas kasus Kejadian Luar Biasa Nabire.

Kesembilan, pihak Gereja dan LSM diharapkan mengambil bagian untuk mengungkapkan kasus KLB Nabire yang terjadi pada 14 Juli 2013.

Kesepuluh, disampaikan kepada pihak-pihak yang melakukan investigasi  bahwa proses administrasi sudah dilakukan sesuai prosedur oleh Pemerintah Daerah Nabire, KONI Nabire, Pertina Nabire dan Panpel Bupati Cub Nabire.

Kesebelas,  proses investigasi penyebab kematian 17 orang di halaman GOR  Kota Lama Nabire harus terus dilakukan dan dipertanggungjawabkan untuk mendapat rasa keadilan bagi keluarga korban dan rakyat Papua.(Mdc/Don/l03)
Enhanced by Zemanta

Friday, 11 February 2011

Pusat Didesak Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Gereja

KNPI dan OKP Keluarkan Seruan

JAYAPURA— Pemerintah pusat didesak segera mengambil sikap tegas dan memberikan ganjaran setimpal kepada oknum- oknum yang terlibat pertikaian berbau SARA yang berbuntut dirusaknya 3 Gereja di Temanggung, Jawa Tengah pada  Selasa (8/2) lalu.  Demikian disampaikan Sekretaris Komisi E DPRP Kenius Kogoya SP didampingi anggota lainnya, Kayus Bahabol SE MSi dan Melkias Y Gombo ketika dihubungi di Ruang Komisi E DPRP, Kamis (10/2). Menurut  Kogoya,  pihaknya mendesak kepada pemerintah pusat segera mengambil sikap tegas demi melindungi semua warga negara yang ada di Indonesia termasuk ketika  warga tengah menunaikan ibadah. Bahkan peristiwa ini sangat mencoreng wajah Indonesia yang terkenal memiliki sikap toleransi terhadap pemeluk agama yang kuat didunia. Kayus Bahabol mengutarakan, sejauh ini konflik antar agama di Papua belum pernah terjadi, tapi pihaknya menyarankan agar masyarakat tetap menjaga toleransi dan solidaritas bersama umat dari  pemeluk lain.   “Tempat ibadah dimanapun seharusnya dilindungi dan dijaga bersama. Sebagai wujud dari Kebhineka Tunggal Ikaan di Tanah Air. Apalagi pemerintah secara resmi mengakui kehadiran 5 agama di Indonesia,” katanya.

Beribadah, lanjutnya, adalah kegiatan yang  berhubungan dengan Tuhan bukan antara manusia dengan manusia sehingga kebersamaan ini sangat penting dan saling menjaga keharmonisan antar umat beragama.

Sementara itu, Melkias Y Gombo menegaskan pihaknya menghimbau kepada seluruh umat beragama di Papua agar tak terpengaruh  tindakan tak bertanggungjawab ini karena yang melakukan hal seperti ini adalah orang-orang yang tak  mempunyai Tuhan.

KNPI dan OKP Keluarkan Seruan

Munculnya kasus berbau sara di Pulau Jawa, yakni di Temanggung dan Banten, tampaknya memunculkan keprihatinan dari berbagai komponen, baik di tingkat Nasional bahkan Internasional. Tak ketinggalan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua.

Dalam hal ini, seperti diungkapkan Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua Drs. M. Rusdianto Abu,M.Si, didampingi Ketua Pemuda Katholik Komda Papua Marianus Komanik,S.Pt, Pengurus Pusat GMKI Korwil XII Papua Edy Way,S.Sos, Ketua GMKI Cabang Jayapura Yusuf Kmur, dan Ketua HMI MPO Badko Cenderawasih Irjii Matdoan,ST,  serta dua aktifis yang juga pengamat politik Lamadi de Lamato dan Abu Manaray dalam sebuah jumpa pers di Regina Mall Abepura Kamis (10/2).

Bahwa, selain mengecam aksi anarkisme yang dinilainya sebagai satu fandalisme atau kejahatan beragama tersebut, juga menuntut pemerintah pusat serta para tokoh dan masyarakat untuk dapat melakukan tindakan prefentif. “Kami semua berharap agar semua komponen bangsa ini, terkhusus di papua yang toleransi antara umat beragama sudah terbina dengan baik, tidak terprofokasi atas insiden di Banten dan Temangung,” ungkap Rusdianto yang juga sebagai salah satu staf di BPKAD Provinsi Papua.

Dikatakan, bahwa saat ini situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan khususnya di Papua, sedikit kurang bersahabat. “Karena masih saja ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah bangsa,” ujarnya.

Sejumlah pucuk pimpinan OKP  bersama dengan dua aktifis bersepakat bahwa, peristiwa yang timbul akibat fanatisme kelompok tersebut, harus dicegah jangan sampai merember ke wilayah lain, terutama Papua. “Sehingga kami menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, serta tokoh-tokoh lain di masyarakat, termasuk para pemuda, dapat turut berupaya mencegah, jangan sampai ada virus (issu-issu, red) negative yang merembet dari Banten dan Temanggung  ke tanah Papua,” harapnya.

Karena itu, tindakan yang menurut para OKP dibawah bendera KNPI tersebut termasuk tindakan yang tidak ber perikemanusiaan, jangan sampai mengkoyak toleransi beragama di Papua, yang selama ini terjalin dengan baik.

Selain itu, para OKP juga mendesak kepada pemerintah agar dapat menindak dengan tegas para pelaku, serta memberikan pelajaran dengan hukuman yang seberat-beratnya.  “Kalau Presiden dan Menteri terkait tidak mampu, lebih baik mundur dari jabatan,” tandasnya dengan nada kesal. (mdc/aj/don/03)

Kamis, 10 Februari 2011 16:48

Posted via email from SPMNews' Posterous