Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label terror polri. Show all posts
Showing posts with label terror polri. Show all posts

Tuesday, 10 March 2020

Polisi dan TNI masih cari pelaku penembakan di Distrik Jila

Jayapura, Jubi – Sejumlah pelaku penembakan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika hingga kini masih diburu oleh pasukan gabungan TNI dan Polri. Aksi penembakan tersebut mengakibatkan salah seorang anggota Koramil, Sertu La Ongge, tewas.

Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih, Herman Asaribab mengatakan, akan ada langkah-langkah hukum yang dilakukan pihaknya bersama dengan Polda Papua terkait kejadian ini.

“Tidak ada kompromi bagi para pelaku yang dinyatakan melanggar hukum. Kami akan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap mereka yang ingin mengacaukan keadaan di sini. Hal ini dilakukan agar tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata Asaribab, Senin (9/3/2020)

Kata dia, semua komponen di Papua menginginkan Papua tetap damai dan tidak ada gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Bersenjata.

“Semua (masyarakat) ingin hidup tentram tak terkecuali saudara-saudara kita di Mimika. Untuk itu, kami akan berupaya bersama Polri memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan untuk mereka (kelompok bersenjata) akan kami kejar dan tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara, Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw mengatakan,  Kota Timika secara keseluruhan sudah bisa dikendalikan oleh aparat keamanan.

“Pagi tadi saat kami meninggalkan Timika kondisi masih aman namun belum kondusif sepenuhnya karena kami masih mendengar suara tembakan dari arah gunung,” kata Waterpauw.

Menurutnya, walaupun masih terdengar bunyi tembakan, anggota TNI/Polri masih bisa menyuplai bahan makanan ke anggota atau satuan tugas yang ada di Banti 1 dan Banti 2.

“Sebelumnya jalan penghubung kota Timika ke daerah Banti 1 dan Banti 2 dirusak oleh Kelompok Bersenjata sehingga menghadang anggota yang ingin ke daerah tersebut, namun saat ini sudah bisa dilalui dan aparat di wilayah tersebut sudah bersiaga untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan bersama,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Wednesday, 15 June 2011

Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus HAM di Papua

JAYAPURA-Pemerintah pusat didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua yang penyelesaian hukumnya belum jelas. Menurut Koordinator Umum Bersatu Untuk Keadilan (BUK) Peneas Lokbere, sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Biak pada 6 Juli 1998, kasus Wamena 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003, Abepura Berdarah 7 Desember 2000, peristiwa Wasior 13 Juni 2001, penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay serta penghilangan sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya.

“Tanggung jawab negara dimana terhadap para korban peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terberat di Tanah Papua. Sebenarnya kalau ini tidak ditanggapi kami akan meminta dukungan internasional. Sebab tidak adanya upaya baik dari pemerintah pusat,” terangnya saat menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua di Padang Bulan, Selasa (14/6).

Disamping mendesak pemerintah pusat, BUK juga mengaharapkan agar pemerintah daerah yaitu Pemprov Papua dan DPRP untuk menanyakan langsung mengenai upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut ke pemerintah pusat.

“Pemprov Papua, DPRP, Komnas HAM Papua dan MRP perlu mengambil langkah nyata untuk mendorong kasus Wasior dan Wamena ke Pengadilan HAM. Selain itu mengevaluasi kejahatan negara di tanah Papua serta membentuk pengadilan HAM di Tanah Papua. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian, maka kasus-kasus ini akan kamu ajukan dan persoalkan ke dunia internasional,” tegasnya. (fan/nat)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus HAM di Papua

JAYAPURA-Pemerintah pusat didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua yang penyelesaian hukumnya belum jelas. Menurut Koordinator Umum Bersatu Untuk Keadilan (BUK) Peneas Lokbere, sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Biak pada 6 Juli 1998, kasus Wamena 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003, Abepura Berdarah 7 Desember 2000, peristiwa Wasior 13 Juni 2001, penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay serta penghilangan sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya.

“Tanggung jawab negara dimana terhadap para korban peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terberat di Tanah Papua. Sebenarnya kalau ini tidak ditanggapi kami akan meminta dukungan internasional. Sebab tidak adanya upaya baik dari pemerintah pusat,” terangnya saat menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua di Padang Bulan, Selasa (14/6).

Disamping mendesak pemerintah pusat, BUK juga mengaharapkan agar pemerintah daerah yaitu Pemprov Papua dan DPRP untuk menanyakan langsung mengenai upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut ke pemerintah pusat.

“Pemprov Papua, DPRP, Komnas HAM Papua dan MRP perlu mengambil langkah nyata untuk mendorong kasus Wasior dan Wamena ke Pengadilan HAM. Selain itu mengevaluasi kejahatan negara di tanah Papua serta membentuk pengadilan HAM di Tanah Papua. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian, maka kasus-kasus ini akan kamu ajukan dan persoalkan ke dunia internasional,” tegasnya. (fan/nat)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Saturday, 4 June 2011

Masalah Keamanan Freeport

Paskalis: Kodam dan Polda Papua Cukup Membekap

Jayapura-Seringnya terjadi gangguan keamanan di PT Freeport Indonesia, yang telah banyak menelan korban jiwa, menjadi salah satu perhatian serius dari  Komisi I DPR RI yang membidangi masalah  pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informasi.  Terkait dengan itu, Komisi I DPR RI mengagendakan pembahasan masalah keamanan yang krusial di wilayah operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), demi tercipta rasa aman bagi ribuan karyawan  bersama keluarga mereka di perusahaan tambang mineral tembaga, emas dan perak terkemuka di dunia itu. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Kaukus Parlemen RI untuk Papua, Paskalis Kossay,S.Pd,MM   di Jayapura, Kamis. “Kami sudah meminta rekan-rekan di Komisi I DPR RI untuk mengagendakan pertemuan khusus dengan manajemen PT Freeport Indonesia guna membahas persoalan keamanan di areal tambang itu sehingga ada jaminan keamanan riil bagi ribuan karyawan yang bekerja di situ,” katanya.

Diakui bahwa pihaknya pada beberapa pekan lalu telah bertemu dengan manajemen PTFI yang diwakili Vice President, Sonny Kosasih dan pada kesempatan itu, baik dirinya maupun manajemen Freeport memiliki kesamaan pandangan bahwa persoalan keamanan di areal operasional tambang Freeport harus segera dibahas dan dicarikan jalan keluar yang baik  demi kebaikan bersama dan untuk nama baik Indonesia di mata masyarakat antarbangsa.

Menurut Paskalis, yang baru saja menerbitkan bukunya “Pergumulan Putra Balim di Senayan” itu, salah satu solusi menuntaskan persoalan keamanan di Freeport adalah Pemerintah harus meninjau kembali Kepres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas).

“Sangat baik kalau pengamanan di wilayah operasional Freeport itu ditangani Freeport  dan didukung penuh oleh aparat keamanan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, karena merekalah yang lebih memahami kondisi riil dan situasi sosial-budaya masyarakat di Papua,” katanya.

Itu berarti, petugas keamanan internal Freeport berada di lingkaran dalam dan aparat TNI-Polri di lingkaran luar.

Selain itu, kita melibatkan juga masyarakat setempat untuk ikut memberikan kontribusi mengamankan wilayah operasional tambang mineral terbesar di dunia itu.
Paskalis mengakui, gangguan keamanan sering terjadi di wilayah Freeport dan telah menelan banyak korban jiwa, namun hingga kini pemerintah belum mampu menuntaskan persoalan kemanusiaan yang krusial ini.

“Negara harus dapat memberikan jaminan keamanan riil bagi semua orang yang berada di wilayah Obvitnas itu. Jangan sampai Negara gagal menciptakan keamanan dan memberikan rasa aman kepada ribuan karyawan Freeport beserta keluarga mereka,”kata Paskalis.(don/don)

Posted via email from SPMNews' Posterous