Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea

Friday, 23 April 2021

Regenvanu: Vanuatu perlu mempertahankan dukungan kuat untuk Papua Barat

 Daily Post News: Oleh Anita Roberts


Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara MSG lainnya untuk memastikan aplikasi ULMWP untuk keanggotaan penuh diterima, kata Regenvanu
Vanuatu perlu terus mempertahankan dukungan kuatnya untuk West Papua dengan memastikan bahwa aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) terdaftar dalam agenda untuk dipertimbangkan selama Pemimpin MSG Bertemu segera.
Hal itu disampaikan Pemimpin Oposisi dan mantan Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu dalam jumpa pers kemarin.
Permohonan ULMWP untuk status keanggotaan penuh tidak dipertimbangkan pada Rapat Pejabat Senior, yang pertama dari tiga pertemuan yang akan terjadi, katanya.
“Sewaktu saya masih menjadi Menteri Luar Negeri, saya menghadiri MSG Meeting terakhir di Fiji. Pada pertemuan itu, Pimpinan MSG menerima bahwa penerapan ULMWP sudah siap untuk dipertimbangkan pada MSG Leaders Meeting selanjutnya, ”ujar Leader of Opposition.
“Sekarang kami sedang dalam proses menuju pertemuan berikutnya.
“Fakta bahwa hal itu tidak masuk dalam agenda Rapat Pejabat Tinggi menunjukkan bahwa belum ada yang memasukkannya ke dalam agenda.
“Oleh karena itu, saya memanggil Perdana Menteri untuk memastikan Vanuatu menempatkan item itu dalam agenda untuk dipertimbangkan dan juga agar dia mengungkapkannya kepada publik dan menyatakan bahwa Vanuatu akan mendukung permohonan keanggotaan ULMWP.
“Saya ingin Pemerintah Vanuatu mendorong dengan kuat untuk memastikan aplikasi diterima.”
Regenvanu mengatakan banyak pekerjaan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang telah menarik masyarakat internasional untuk menangani masalah hak asasi manusia di Papua Barat.
“Tidak ada kemajuan lebih lanjut dari apa yang telah kami capai pada tahun 2019. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka mempertahankan dukungan yang kuat untuk West Papua dengan meminta MSG untuk menyetujui aplikasi ULMWP.”
Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara-negara MSG lainnya untuk memastikan agendanya disahkan, kata Pemimpin Oposisi.
ULMWP sudah berstatus pengamat di kelompok regional yang beranggotakan penuh Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanak Kaledonia Baru.

Thursday, 22 April 2021

Pasok Senjata dan Amunisi ke OPM, PK Terancam 10 Tahun Penjara

Papua60detik - PK yang oleh aparat keamanan dituding sebagai pemasok sejumlah senjata api dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terancam hukuman 10 tahun penjara.


Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes M Iqbal Alqudusy menyebut, PK dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 Jo pasal 55 KUHP.

PK ditangkap di kediamannya di Nabire Senin (19/4/2021). Ia berstatus DPO sejak Januari lalu dan telah dipantau selama satu bulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PK diketahui menghabiskan uang senilai Rp1,1 miliar untuk membeli empat pucuk senjata guna mendukung KKB pimpinan Egianus Kogoya di wilayah Nduga.

"Dana bersumber dari Gee Gwijangge, kelompok Egiamus Kogoya. Dana tersebut berasal dari perampasan, perampokan serta pemerasan kepada kepala suku maupun dana desa di tiap desa yang dipaksa Egianus untuk setor per desa sebesar Rp1 miliar," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang diterima Papua60detik, Selasa (20/4/2021).

Ia menyebut, PK sudah saling mengenal dengan Gee Gwijangge sejak 2018 lalu.

PK membeli senjata dari Didy Chandra yang saat ini berstatus sebagai Narapidana Lapas Kelas II Nabire.

"Sementara Didy Chandra Warobay adalah anggota Perbakin yang sudah ditangkap di Bandara Douw Arturur di Nabire beberapa waktu lalu," kata Iqbal. (Salmawati Bakri)

Saturday, 17 April 2021

OPM Akui Tembak Anak SMA di Papua, Tuding Anggota Intelijen

Ilustrasi OPM. (Dok. freewestpapua.org)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengakui bahwa pasukannya menembak mati siswa SMA bernama Ali Mom (16) di wilayah Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis (15/4) kemarin.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan bahwa Ali ditembak lantaran selama ini menghasut masyarakat sekitar untuk tidak mendukung perjuangan Papua merdeka.

"Dia selalu kerja sama TNI kemudian provokasi masyarakat atau hasut masyarakat untuk tidak boleh mendukung perjuangan Papua merdeka. Oleh karena itu, TPNPB tembak mati dia," kata Sebby saat dihubungi CNNIndonesia.com dari Jakarta, Jumat (16/4) malam.

Sebby mengatakan bahwa pasukan yang menembak mati itu pun mengetahui identitas Ali yang merupakan masyarakat sipil dan sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Ilaga.

Lihat juga: TNI Buru Prajurit yang Membelot Gabung KKB Papua

Hanya saja, dia menegaskan bahwa pihaknya bakal tetap menembak mati masyarakat yang mereka tuding bekerja sama dengan aparat.

Oleh sebab itu, dia pun menepis klaim dari kepolisian yang menyatakan bahwa pasukan KKB menyerang masyarakat sipil karena kehabisan makanan atau logistik.

"Ali Mom itu benar-benar anak sekolah SMA 1 Ilaga. Namun identitas sehari-hari anggota provokator atau intelijen," jelasnya lagi.

"Orang asli Papua tapi mata-mata, akan menjadi target TPNPB," tandas dia.

Ali Mom sendiri menjadi korban penembakan KKB usai dihubungi oleh anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen, tepatnya Lerrymayu Telenggen. Dia diminta untuk membawa rokok dan pinang ke Kampung Uloni.

Korban pun dievakuasi sehari setelah penembakan itu terjadi pasca warga sekitar mengetahuinya.

Lihat juga: Siswa SMA di Puncak Papua Tewas Diduga Ditembak KKB

"Dari hasil penyidikan, didapati bahwa tersangka Lerry Mayu intens menghubungi korban untuk membeli dan mengantarkan pinang dan rokok," kata Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Alqudusy, Jumat (16/4).

Hingga saat ini, kata dia, Satgas Nemangkawi sedang berada di Distrik Ilaga untuk melakukan pengejaran terhadap KKB secara intens. Pasalnya, kata Iqbal, korban yang ditembak saat ini merupakan anak dibawah umur.

Dia pun memastikan bahwa situasi di wilayah Beoga sudah kondusif pasca sejumlah aksi penembakan yang terjadi.


(mjo/ain)

Friday, 16 April 2021

TNI Akui Ada Prajurit Bergabung KKB Papua

Ilustrasi. (Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Papua)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa membenarkan informasi salah satu prajurit TNI yang kabur dan bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organsiasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Suriastawa mengatakan, prajurit TNI itu telah bergabung sejak 12 Februari lalu dan baru kembali diramaikan saat ini.

"Walaupun hal itu benar, tetapi kejadiannya tanggal 12 Februari 2021 yang lalu, bukan kejadian baru dan sudah diberitakan di media," kata Suriastawa melalui pesan singkat, Jumat (16/4).

Ia menduga, pihak OPM tengah bersiasat dengan meramaikan kembali kejadian lama sehingga seolah baru saja terjadi.

Lihat juga: OPM Akui Tembak Guru di Beoga: Dia Mata-mata TNI-Polri

Suriastawa menuturkan, prajurit TNI dari Yonif 410 itu kabur pada 12 Februari lalu dari pos pemantauan tanpa membawa senjata.

"Sampai saat ini tidak jelas keberadaannya," kata Suriastawa.

Suriastawa mengingatkan agar masyarakat Papua, tepatnya di Ilaga lebih berhati-hati dan mewaspadai aksi teror yang dilakukan oleh para OPM.

Apalagi kata dia, saat ini mereka semakin gencar melakukan teror dengan membunuh masyarakat sipil.

"Kali ini KKB menembak mati seorang pelajar SMA, Ali Mom (16 tahun) di kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Kamis (15/4) kemarin," kata dia.

Lihat juga: Komnas HAM Minta Otsus Papua Dievaluasi Usai Penembakan Guru

Sebelumnya, Juru Bicara OPM Sebby Sambom menyebut seorang anggota TNI yang bertugas di Pos Bulapa memutuskan bergabung dengan OPM.

Ia mengklaim, keputusan yang diambil anggota TNI itu lantaran tak tahan dengan sikap TNI yang kerap menembak masyarakat sipil Papua.

"(Bergabung) Sejak Februari 2021 karena dia lihat anggota TNI suka tembak masyarakat sipil, termasuk pendeta," kata Sebby.

Sebby menyebut prajurit TNI itu saat ini langsung menjadi prajurit OPM sebab sudah cukup terlatih saat masih bergabung di TNI.

Eskalasi konflik TNI dengan kelompok bersenjata di Papua meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah penembakan terjadi, beberapa di antaranya menyasar warga sipil, termasuk dua guru. 


(tst/pris)

Thursday, 15 April 2021

Tukang ojek tewas ditembak di Puncak, TPNPB mengaku bertanggung jawab

lustrasi penembakan - IST

Nabire, Jubi – Seorang tukang ojek bernama Udin tewas ditembak di Eromaga, Distrik Omikia, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (14/4/2021). Numbuk Telenggen, seorang anggota Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB dibawah Komando Lekagak Telenggen dan Militer Murib, mengaku bertanggungjawab atas penembakan itu.

Udin tewas tertembak di Kampung Eromaga pada Rabu sekitar pukul 13.10 WP. Diduga, penembakan terhadap Udin terjadi setelah ia mengantar penumpang. Udin tewas dengan luka tembakan di dada kanan seta pipi kiri.

Pelaku penembakan itu, Numbuk Telenggen mengklaim bahwa korban adalah aparat keamanan yang menyamar menjadi tukang ojek. Namun Telenggen tidak menjelaskan lebih lanjut apakah korban anggota TNI atau Polri.

“Tadi sekitar jam 13.10 siang bertempat di Kampung Eromaga, kami tembak mati anggota aparat keamanan yang menyamar sebagai pengojek,” kata Telenggen saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu.

Telenggen menyatakan penembakan terhadap Udin merupakan perintah operasi TPNPB. “Kami anggota dari Komandan Operasi TPNPB Lekagak Telenggen dan Militer Murib yang melakukan penembakan terhadap pengojek,” katanya.

Telenggen menyatakan pihaknya memiliki data sejumlah aparat keamanan di wilayah Ilaga dan Beoga (Kabupaten Puncak), Hitadipa (Kabupaten Intan Jaya), Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lany Jaya yang menyamar menjadi tukang ojek. “Apabila mereka, TNI/Polri mencari alasan apapun, itu tidak benar. Pengojek di daerah yang saya sebutkan itu, hampir semua pengojek kami tahu siapa mereka,” katanya.

Kantor Berita Antara melansir pernyataan Kapolda Papua, Irjenpol Mathius Fakhiri yang membenarkan adanya peristiwa penembakan terhadap Udin, yang berprofesi sebagai tukang ojek di Kampung Eromaga. Menurutnya, penembakan itu telah dilaporkan warga dan aparat keamanan telah mengevakuasi jenazah korban.

Fakhiri menyatakan evaluasi jenazah korban berlangsung tanpa ada gangguan. Menurutnya, aparat TNI/Polri tengah bersiaga untuk mengantisipasi serangan TPNPB. (*)


Editor: Aryo Wisanggeni G

Tuesday, 13 April 2021

West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia: Pidato Ketua ULMWP kepada Menteri Luar Negeri MSG

Statement Edisi, 12 Februari 2020


Pidato yang disampaikan oleh Ketua ULMWP, Benny Wenda, selama pertemuan Menteri Luar Negeri & Pejabat Senior Melanesian Spearhead Group (MSG), yang diadakan di Suva [ibukota Fiji] dari 10-12 Februari 2020.
Menteri yang terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu, saya menyambut Anda semua dalam bahasa saya, wa wa wa wa.
Saya juga mengakui Duta Besar Amena Yauvoli Direktur Jenderal Sekretariat MSG dan Stafnya yang berdedikasi atas layanan mereka yang tak kenal lelah kepada komunitas Melanesia.
Pertemuan kami di sini menandai 34 tahun dari visi para pendiri bangsa kami, yang didukung oleh cara Melanesia dari keinginan budaya dan politik bersama, untuk seluruh dekolonisasi dan kebebasan negara-negara dan wilayah Melanesia. Dekolonisasi mungkin tampak kurang intrinsik saat ini, tetapi kebenaran yang menyedihkan adalah, orang-orang Melanesia jauh dari menjalankan kedaulatan penuh kita.
Di West Papua, tanah air saya, 2,5 juta orang adalah orang Melanesia, bukan orang Indonesia. Seperti orang Melanesia di Bougainville dan Kanaky [New Caledonia], rakyat saya juga menyerukan hak dasar kami untuk memilih dalam referendum kemerdekaan. Lima puluh delapan tahun pelanggaran HAM yang meliputi penindasan perbedaan politik, diskriminasi, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan kekerasan polisi serta militer yang sistemik.
Kasus Nduga adalah contoh yang jelas. Sejak Desember 2018, operasi militer Indonesia yang tersebar luas di Kabupaten Nduga telah menggusur sekitar 45.000 Penduduk Melanesia yang Cerdik: 243 tewas, di antaranya 34 wanita, 110 anak-anak, 95 pria. Saat ini ada 57 tahanan politik. Orang Papua hidup dalam ketakutan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.
Tahun lalu orang-orang West Papua bangkit. Puluhan ribu dari mereka berbaris, menuntut hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Negara merespons dengan peluru. Negara menanggapi dengan penjara. Penjajah merespons dengan represi. Mengapa orang West Papua bangkit? Karena di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, pasukan keamanan Indonesia dan gerombolan nasionalis mengepung asrama mahasiswa West Papua.
'Pulang ke rumah'. 'Monyet'. 'Anjing'. Inilah yang diteriakkan pasukan keamanan dan geng Indonesia kepada para siswa West Papua. Polisi Indonesia menembakkan gas air mata ke asrama, menangkap 43 orang Papua. Ini adalah percikan api yang menyalakan api 58 tahun rasisme, kolonialisme, dan pembunuhan massal. Orang-orang saya berbaris untuk mengakhiri rasisme terhadap orang-orang Melanesia. Mereka berbaris untuk menuntut hak mereka untuk referendum kemerdekaan, ditolak mereka oleh komunitas internasional pada tahun 1969.
Banyak pemimpin yang terlibat dalam demonstrasi itu sekarang telah ditangkap. Tujuh dari mereka diculik dan dipindahkan ke Kalimantan Timur di antara mereka dua pejabat ULWMP, Bucthar Tabuni dan Bazoka Logo, di mana mereka perlahan mati kelaparan di bawah pengawasan Negara Indonesia. Enam dari mereka berada di Jakarta, salah satu Pemimpin FRI WP, Surya Anta Ginting, seorang Indonesia, dan menghadapi dakwaan makar. Mereka mungkin dipenjara selama 15 tahun. Puluhan lainnya berada di penjara di West Papua. Veronica Koman, pengacara hak asasi manusia internasional, telah melarikan diri ke Australia.
Ini adalah bagaimana Negara Indonesia merespons pemberontakan rakyat West Papua. Bagaimana Negara Indonesia menangani serangan rasis terhadap pelajar Papua di Surabaya? Hanya satu orang Indonesia yang dihukum karena serangan itu. Hukuman mereka hanya lima bulan, artinya mereka akan segera dibebaskan karena waktu sudah dijalani. Tidak ada satu pun orang Indonesia lainnya yang menghadapi konsekuensi atas serangan itu.
Pemimpin yang Terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu,
Ini adalah keadilan Indonesia. Negara Indonesia melindungi mereka yang secara rasial menyerang orang Melanesia karena warna kulit mereka, karena budaya mereka. Tetapi jika Anda orang Melanesia, dan Anda menunjukkan menentang rasisme, Anda akan ditembak, Anda akan dipukuli, Anda akan ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun.
Inilah sebabnya mengapa jelas bahwa Indonesia tidak tertarik untuk menangani tuntutan rakyat Papua akan keadilan dan kebebasan. Indonesia tidak memiliki keinginan untuk mengatasi 'akar penyebab' konflik di West Papua, sebagaimana diserukan pada tahun 2019 oleh 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik dan 79 negara di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik. Hanya intervensi internasional yang dapat menyelamatkan rakyat saya dari genosida kolonial ini. West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP) dibentuk pada tahun 2014 sebagai tanggapan atas permintaan dari para pemimpin Melanesia di dalam institusi ini, MSG. Kami telah tumbuh menjadi kekuatan terpadu dari semua kelompok kemerdekaan West Papua, di dalam dan di luar negeri.
Kami telah membentuk Komite Eksekutif, Dewan Legislatif, Dewan Yudisial, dan sembilan biro di West Papua termasuk kelompok solidaritas rakyat Indonesia, dan di West Papua. Indonesia tidak dapat menghilangkan ULMWP, meskipun ia mencoba. ULMWP adalah perwakilan sah dari rakyat West Papua dan siap untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Faktanya, kita sudah berbicara dengan PBB, dengan pemerintah internasional.
Jika masalah penjajahan Indonesia tidak terpecahkan, maka rakyat saya tidak aman. Kita mungkin tidak bisa bertahan hidup lebih lama dari kolonialisme Indonesia. Sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Juan Mandez pernah menyatakan, "jika tidak ada yang dilakukan, Rakyat West Papua akan hilang".
Pasifik, khususnya Melanesia, adalah kunci untuk kelangsungan hidup rakyat saya. Ketika Pasifik berdiri dengan satu suara untuk West Papua, seluruh dunia memperhatikan. Dunia tidak akan bertindak kecuali Melanesia dan Pasifik bersatu di belakang rakyat West Papua. ULMWP, sebagai perwakilan sah rakyat West Papua, siap untuk terlibat dengan Komunitas internasional. Kami sudah duduk di meja bersama mereka di lembaga bersejarah ini. Pada Oktober tahun lalu, saya mengeluarkan enam tuntutan kepada Presiden Indonesia, untuk menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Ini termasuk menarik 16.000 tentara tambahan yang dikerahkan selama Pemberontakan West Papua, membebaskan tahanan politik, dan memungkinkan Komisaris Tinggi PBB dan pelapor khusus ke wilayah tersebut. Hingga hari ini, kami belum menerima tanggapan.
Tahun ini, Indonesia harus belajar dari contoh negara-negara Pasifik terdepan di dunia yang telah memberi orang hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemerintah Papua Nugini dan Kaledonia Baru telah memimpin dalam menawarkan referendum tentang kemerdekaan kepada masyarakat Bougainville dan Kanaki. Indonesia harus mengikuti contoh-contoh demokratis ini, dengan membiarkan orang Papua menggunakan hak penuh untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan yang telah kami tolak pada tahun 1969. Pada Januari 2019, saya menyampaikan Petisi Rakyat kami, 1,8 Juta tanda tangan yang menuntut hak untuk memilih kemerdekaan, untuk Komisaris Tinggi PBB di Jenewa, disponsori oleh Pemerintah Vanuatu. Kami juga telah secara independen mengirimkan petisi kepada Mantan Ketua C24, Rafael Ramírez, pada bulan September 2017 di New York.
Indonesia tidak hanya menunjukkan tidak ada keinginan untuk mengatasi akar penyebab konflik, Indonesia telah memblokir masuknya PBB. Pada bulan Agustus 2019, 18 negara Forum Kepulauan Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, menyerukan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah tersebut untuk melapor sebelum Forum Kepulauan Pasifik 2020. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.
Pada bulan Desember 2019, 79 negara berdaulat di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik, ACP, juga menggemakan seruan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi tanah air kita. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.
Ini pertanyaan saya. Jika Indonesia mengklaim mewakili orang Melanesia dan memiliki keanggotaan MSG yang sah, mengapa Indonesia membunuh orang West Papua Melanesia setiap hari? Mengapa Indonesia memenjarakan aktivis West Papua yang damai selama 15 tahun karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol identitas Nasional dan Melanesia kita? Mengapa polisi Indonesia memanggil kami 'monyet' dan memotong 'rambut gimbal' kami di jalan-jalan Jayapura?
Salah satu kriteria penting untuk menjadi anggota MSG adalah bahwa negara yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran HAM. Indonesia telah melakukan kejahatan negara terhadap kemanusiaan masyarakat Melanesia di West Papua selama 58 tahun. Kami percaya kami memiliki lebih dari memenuhi syarat untuk memenuhi kriteria keanggotaan penuh MSG. Waktu untuk penundaan telah berakhir. Waktu untuk bertindak, untuk solidaritas dengan orang-orangku, telah tiba.
Kami percaya bahwa MSG memiliki sejarah, kebiasaan dan keberanian untuk melakukan hal yang benar, dan membuat sejarah. Kebebasan West Papua akan menandai tonggak sejarah dalam perjuangan untuk kesetaraan manusia melawan kekuatan kolonialisme dan rasisme. MSG didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dekolonisasi, tentang solidaritas Melanesia dan perjuangan bersama. Kita harus menemukan kembali nilai-nilai ini, dan mengingat kembali kata-kata bijak almarhum Pastor Walter Lini, pendiri Vanuatu, bahwa Vanuatu tidak benar-benar bebas sampai semua Melanesia bebas, dan dari dan Solomon Mamaloni, mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon , ketika dia bertemu dengan para pemimpin OPM, bahwa jika generasi kita tidak menyelesaikan masalah West Papua, generasi yang akan datang selamanya akan menghukum kita.
Pemimpin yang terhormat, Yang Mulia, hadirin sekalian, Tenkiu Tumas, Merci Beaucoup, Vinaka Vakalevu, Wa Wa Wa Wa
Benny Wenda
Ketua
ULMWP
___________________
Official source:

Monday, 12 April 2021

OPM Akui Tembak Guru di Beoga: Dia Mata-mata TNI-Polri

 

Ilustrasi senjata laras panjang. (Istockphoto/blyamur)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengakui pihaknya telah menembak seorang guru sekolah dasar (SD) bernama Oktavianus Rayo (43) di wilayah Boega, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis (8/4).

Juru Bicara OPM, Sebby Sambom mengatakan kelompoknya menembak mati guru tersebut lantaran mereka yakin korban adalah mata-mata TNI-Polri.

"Guru SD yang ditembak mati di Boega itu adalah mata-mata TNI-Polri yang telah lama diidentifikasi oleh PIS TPNPB. Oleh karena itu, tidak ragu-ragu ditembak oleh pasukan TPNPB," kata Sebby Sambom melalui keterangan tertulis, Senin (12/4).

TPNPB, yang sering dijuluki aparat sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengklaim telah berhasil memetakan mata-mata kepolisian yang tersebar di sejumlah wilayah Papua.

Lihat juga: Polda Papua Sebut Helikopter Dibakar KKB Sudah Tak Berfungsi

Menurut dia, mereka kebanyakan menyamar sebagai tukang bangunan, guru, mantri, petugas distrik, hingga beragam profesi lainnya. Sehingga, KKB mengultimatum agar tak ada masyarakat yang menyamar sebagai mata-mata kepolisian.

"Kami juga tidak sembarang tembak masyarakat Papua maupun non Papua. Kami sudah tahu kerja TNI-Polri, selalu menggunakan tenaga masyarakat sipil ataupun PNS apapun statusnya jadikan mereka sebagai mata-mata," katanya lagi.

Menurut Sebby, hal itu dilakukan untuk melacak keberadaan pasukan KKB yang masih tersebar di sejumlah wilayah.

"Sikap kami, jelas bahwa kami akan tembak karena mereka adalah musuh kami," ujar dia.

Lihat juga: 9 Ribu Polisi Dikerahkan Kawal PON Papua Oktober 2021

Di sisi lain, polisi sendiri mengklaim telah berhasil mengidentifkasi pelaku penembakan tersebut. Saat ini, kata dia, pihaknya bakal melakukan pengejaran dan penindakan.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang intensif, pelaku penembakan sudah terdentifikasi," kata Kasatgas Nemangkawi, Brigjen Roycke Harry Langie dalam video telekonferensi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin (12/4).


Alasan Klasik

Sementara itu Kepala Humas Satgas Nemangkawi Komisaris Besar M Iqbal Alqudussy mengatakan tudingan guru yang jadi korban penembakan adalah alasan klasik kelompok bersenjata di Papua. 

"Buktinya apa Bapa Oktovianus dan Bapa Yonathan itu intel? Itu semua hanya alasan klasik mereka untuk menggiring opini publik supaya aksi teror mereka dimaklumi," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir dari Antara.

Menurut Iqbal, membunuh, membakar, dan menembaki masyarakat sipil pendatang, kemudian melakukan mempublikasikannya di sosial media sebagai kebanggaan, dan menyangkal bahwa korban sipil tersebut merupakan masyarakat tidak bersalah. Hal tersebut kini telah menjadi modus komunikasi Kelompok Separatis Bersenjata di Papua.

Iqbal juga mengatakan merampok uang dilakukan kepada pendatang karena kini KKB tidak kebagian dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah daerah. Akibat larangan tegas Kemendagri kepada kepala daerah yang menyalahgunakan dana Otsus Papua.

"Almarhum Bapa Oktovianus dan Bapa Yonathan ini hanya guru yang tinggal di sini dengan niat mulia mencerdaskan anak-anak Kabupaten Puncak, Papua. Siapapun yang berhati nurani pasti tidak akan membenarkan penembakan keji tersebut," ujar Iqbal.

KKB juga diduga membakar tiga sekolah yang terletak di wilayah tersebut usai insiden penembakan. Pembakaran, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Nau Waker alias Tidak Jadi.

Nau Waker sendiri telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang diterbitkan oleh Polres Mimika. Dia diduga terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan yang di wilayah itu.


(mjo/ain)

Tuesday, 6 April 2021

Seruan Aksi Aliansi Mahasiswa Papua Tutup Freeport, Tolak Otsus Jilid II & Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri

 Undangan

SERUAN AKSI !!!
Aliansi Mahasiswa Papua KK Yogyakarta & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
" TUTUP FREEPORT, TOLAK OTSUS JILID-II & BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIK BAGI BANGSA WEST PAPUA "
Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Amakanie, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak Wawawawawawa...wa...wa...wa...wa!
Freeport Mc Moran melakukan tambang terbesar dengan kekuatan militer yang berlebihan, mulai sejak tahun 1967 rezim orde baru dan memulai eksplorasi pada 1970-an, areal Freeport Mc Moran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beranggapan bahwa menjaga “Objek vital atau daerah yang harus di jaga” penjagaan sepanjang 46 mil, dari pelabuhan Amamapare (Sekitar 30 km dari kota Timika) hingga puncak gunung Nemangkawi dan setiap orang yang masuk kesana, entah suku asli maupun luar dari itu masuk melalui Mil 26 dan Mil 28 dengan pengawasan ketat oleh militer Indonesia dan harus ada tanda pengenal (ID card), jika tidak ada bahkan masyarakat asli pun dilarang masuk. Pada 7 April Tahun 1967 usai tanda tangan kontrak karya Freeport Mc Moran pertama militer Indonesia membangun Helipad dan Basecamp di lembah Waa dan Banti sekitar gunung Nemangkawi, sehingga sejak itulah masyarakat sekitar tidak menerima kehadiran militer Indonesia. Rapat khusus yang di buat oleh Freeport Mc Moran dan pemerintah Indonesia untuk mengirim TNI angkatan darat ke Tsiga demi mengamankan aktivitas eksploitasi, sekitar 60 orang suku Amungme menjadi korban dalam insiden tersebut. Freeport Mc Moran melalui militer Indonesia dan pemerintah Indonesia mengusir masayarakat suku Amungme dengan cara operasi militer.
Berangkat dari kondisi tersebut, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Papua KK Yogyakarta & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, mengundang kawan-kawan pro-demokrasi, serta kawan-kawan 7 Wilayah Adat Papua, yang akan dilaksanakan pada:
• Hari/Tgl: Rabu, 7 April 2021.
• Waktu Aksi: 09:00-Papua Merdeka
• Sentral Aksi: Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Yogyakarta - 0Km
~ Titik Kumpul: Mahasiswa Papua Kamasan I, Yogyakarta.
~ Waktu Kumpul: 08:00-Papua Merdeka.
• Teknis Aksi: Longmarch.
Demikian Seruan Aksi yang dapat kami sampaikan. Panjang umur perjuangan sampai tuntas, solidaritas tanpa batas.
Salam Pembebasan Nasional untuk Bangsa West Papua
Medan Juang, 6 April 2021.

Wednesday, 31 March 2021

Nduga News: Duka Nasional: Kembali Terjadi Penembakan Warga Sipil oleh TNI/ POLRI Kolonial Indonesia Di Ndugama

Pada hari senin 29 maret 2021. Kembali terjdi pembunuahan  terhadap masyarakat sipil. Atas nama: YERMIAS SERERA saat pergi ke kebun. 

KORONOLOGIS


Hari senin pgi Yermias dgn istrinya Dapiana Dipak bersama ank kecil  pergi berkebun di tonibid dekat pingiran kali keneyam. Sesudah sampai disana istrinya melihat bekas kaki anggota yg sedang beroperasi di pinggiran kebun, dr situ istrinya bilang sama suami, ini saya ada lihat bekas kaki anggota jd bapa jaga ank sajah, saya petik sayur cepat-cepat br kita pulang, dan saat istrinya sibuk petik sayur , anggota muncul dan langsung tarik yermias bawa kehutan, tdk lama ank kecil menangis br mamanya mendekat begigini ank kecil terdampar sendiri tanpa ayah. 

Setelh itu istrinya kejar ikuti jejak kaki dan ketemu suaminya ditangan anggota TNI dgn jumlah besar dan beteriak lepaskan tpi anggota malastau culik yermias dan bawa ke hutan.  

Istrrinya sambil menangis jln kunjungi kelurga lain yg sedang berkebun dan laporkan suaminya diculik. Dari situ mereka telpon ke kota untk minta bantuan namun tdk berhasil dan. Tdi pagi pihak korban lapor anggota trun cari kebradaan korban namun tdk di temukan apa2 yg ada segumpal dara yg mereka temukan di pinggir kali keneyam dan, korban sampai saat ini belom di temukan.

Rencana selanjutnya. Besok semua masyarakat Nduga turun jalan menuntut kepada TNI/POLRI untk mencari kebradaan korban, sambil menunggu kedatangan Pemda Nduga bersama 25 anggot DPRD Nduga yg selama ini tdk menetap di Daerah. 

Maka kami minta semua lembaga mohon pantau dan avokasi rakyat Nduga yang sedang korban membabi butah ini,

Info langsung tkp lapangan Nduga kenyam  Papua.

#SAVE RAKYAT NDUGA #

#SAVE NDUGA PAPUA #

Sunday, 28 March 2021

Warinussy: Pemerintah mesti belajar dari pertemuan Tim 100 dan Habibie

 Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif  Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy mengatakan pemerintahan Joko Widodo mesti belajar dari pertemuan Tim 100 dan Presiden BJ Habibie pada 22 tahun silam. Dialog itu merupakan momentum saat pemerintah pusat mendengarkan aspirasi orang Papua.


Warinussy menyebut pertemuan pada 26 Februari 1999 itu merupakan sejarah dialog nasional antara pemerintah pusat dan orang Papua. “Itulah titik awal dimulainya meletakkan aspirasi rakyat Papua untuk disikapi secara bijak, dan penuh kepentingan politik negara,” kata Warinussy melalui keterangan tertulis yang diterima Jubi, Sabtu (27/3/2021).

Warinussy menyatakan kebijakan Otonomi Khusus atau Otsus Papua yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua merupakan salah satu hasil dari pertemuan Tim 100 dengan Habibie. Ia juga menyebut bahwa integritas nasional Indonesia menjadi alasan utama lahirnya kebijakan Otsus Papua.

Ia menekankan penyelesaian konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) seharusnya diselesaikan melalui meja perundingan melalu dialog yang setara dan inklusif. “Tidak bisa diselesaikan terus menerus dengan pendekatan keamanan, dengan mengerahkan personil militer ke Tanah Papua,” ujarnya.

Warinussy berpendapat, eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan senantiasa menjadi taruhan. Pengabaian masalah Papua oleh pemerintah pusat membuat para diplomat Indonesia mesti bekerja keras meyakinkan dunia.

Dengan analisanya itu, Warinussy menilai pemberian label teroris kepada TPNPB/OPM tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Apalagi, TPNPB/OPM tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai kelompok teroris, sebab TPNPB merupakan sayap militer kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan atau kesempatan menentukan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

“Marilah dengan jujur, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memulai persiapan berdialog atau berunding dengan TPNPB/OPM, bersama berbagai komunitas sipil di Tanah Papua,” ucapnya.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Cahyo Pamungkas kepada Jubi belum lama ini mengatakan, pendekatan keamanan hanya akan menambah jatuhnya korban. Korban konflik Papua bukan hanya dari pihak aparat keamanan atau TPNPB, melainkan juga dari pihak warag sipil.

Cahyo mengingatkan konflik bersenjata itu akan membentuk ingatan kolektif penderitaan orang Papua. “Ketidakpercayaan rakyat Papua kepada pemerintah akan semakin meningkat. Kalau sudah seperti itu, harapan berdialog akan menjadi tipis,” kata Cahyo ketika itu.

Menurutnya, situasi itu justru semakin meningkatkan perlawanan orang Papua terhadap pemerintah. “Masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan senjata, karena latar belakang konflik Papua berbeda dengan konflik lain. Di sini ada persoalan identitas politik yang belum selesai,” ujarnya. (*)


Editor: Aryo Wisanggeni G