Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea

Sunday, 16 January 2022

SEBUAH RESOLUSI MU-PBB BISA DICABUT DAN HASIL REFERENDUM BISA DIBATALKAN, SERTA MEMBUAT KEPUTUSAN DARURAT

By: Kristian Griapon
Edisi, 15 Janunari 2022

Berdasarkan Kategori Resolusi Majelis Umum PBB, sebuah Resolusi Majelis umum PBB bisa dicabut, selain itu hasil referendum bisa dibatalkan, dan Majelis Umum PBB dapat membuat sebuah keputusan darurat terhadap suatu masalah yang dipandang dapat mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun internasional.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations General Assembly resolution adalah sebuah keputusan resmi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi ke dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Walaupun semua badan PBB dapat mengeluarkan resolusi, namun dalam praktiknya resolusi yang paling sering dikeluarkan adalah resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 
Mengadopsi sebuah Resolusi Majelis Umum PBB biasanya memerlukan suara mayoritas, sederhananya 50% dari semua suara ditambah satu untuk lolos. Namun, jika Majelis Umum menentukan bahwa masalahnya adalah sebuah “pertanyaan penting” dengan suara mayoritas sederhana, maka dua pertiga mayoritas diperlukan; “pertanyaan penting” adalah mereka yang menangani secara signifikan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pengakuan atas anggota baru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, penangguhan hak-hak dan hak keanggotaan, pengusiran anggota, pengoperasian sistem perwalian, atau pertanyaan anggaran . 
Meskipun Resolusi Majelis Umum PBB umumnya tidak mengikat terhadap negara-negara anggota, namun resolusi internal dapat mengikat pengoperasian itu sendiri, misalnya terhadap masalah-masalah anggaran dan prosedur, serta masalah teknis (piagam dasar dan kovenan HAM)

KASUS RESOLUSI YANG DICABUT:
RESOLUSI 3379 MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Resolusi 3379 dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1975. Resolusi ini menyatakan bahwa Zionisme adalah sebuah bentuk rasisme. Resolusi ini lolos dengan 72 suara yang mendukung, 35 menolak dan 32 abstain. Jumlah 72 suara yang mendukung ini termasuk 20 negara Arab, 12 negara lainnya dengan mayoritas Muslim, termasuk Turki yang mengakui Israel kala itu, 12 negara komunis, 14 negara Afrika non-Muslim dan 14 negara lainnya termasuk Brasil, India, Meksiko, dan Portugal.

PENCABUTAN
Pada tahun 1991, situasi dunia internasional menjadi berbeda setelah runtuhnya Uni Soviet, kemenangan pasukan sekutu di Irak yang dipimpin Amerika Serikat dan hegemoni negara adidaya ini di dunia internasional. Maka pada tanggal 16 Desember 1991, Dewan Umum mengeluarkan Resolusi 46/86, yang menarik Resolusi 3379 dengan 111 suara setuju dan 25 suara menolak. Sementara itu ada 13 yang abstain dan 17 delegasi tidak hadir. Sementara itu 13 dari 19 negara Arab, termasuk yang berunding dengan Israel, menolak resolusi ini. Enam lainnya tidak hadir. Tidak ada Negara Arab yang setuju. PLO mengecam keras resolusi ini. Hanya tiga Negara non-Muslim yang menolak resolusi ini: Kuba, Korea Utara dan Vietnam. Hanya satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim mendukung resolusi ini, yaitu Albania, lainnya abstain atau tidak hadir. (https://id.wikipedia.org/wiki/Resolusi_3379_Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa?fbclid=IwAR22VBjLqKSVNmNrckxOYa5reZIRULqzUb7f7G28AG6r2E1YnLWSsAmfBCA)

KASUS PEMBATALAN HASIL REFERENDUM:
RESOLUSI 68/262 MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa 68/262 adalah resolusi yang ditetapkan pada tanggal 27 maret 2014 oleh sesi ke-68 majelis umum perserikatan bangsa-bangsa sebagai tanggapan terhadap krisis krimea 2014. Resolusi yang berjudul “integritas teritori ukraina” ini didukung oleh 100 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (pbb). Resolusi ini menegaskan komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, kesatuan, dan integritas teritori ukraina, serta menggarisbawahi ketidakabsahan referendum krimea 2014. Armenia, belarus, bolivia, kuba, korea utara, nikaragua, rusia, sudan, suriah, venezuela, dan zimbabwe menentang resolusi ini. Terdapat 58 negara yang abstain, dan 24 negara lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara. 
Resolusi ini diajukan oleh kanada, kosta rika, jerman, lituania, polandia, dan ukraina. Penetapan resolusi ini didahului oleh upaya di dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa yang gagal karena diveto rusia.(https://id.wikipedia.org/wiki/Resolusi_68/262_Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa?fbclid=IwAR0hLNug4iCJerW7HFtUn0oW57HqB2zfSKwcY0iklSpxKW_Cro19HuI7o10)

KEPUTUSAN DARURAT:
RESOLUSI ES-10/L.22 MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Resolusi ES 10/L.22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah resolusi rapat darurat yang menyatakan status Yerusalem sebagai ibu kota Israel “tidak berlaku”.[1] Resolusi ini diadopsi dalam rapat pleno ke-37 sidang istimewa darurat ke-10 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa[2] pada sidang ke-72 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 Desember 2017. Draf resolusi ini diajukan oleh Yaman dan Turki.[3] Meski ditolak keras oleh Amerika Serikat, resolusi ini disahkan dengan 128 suara mendukung, 9 menentang, 35 abstain, dan 21 tidak hadir. 

Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan mengakui status Yerusalem sebagai ibu kota berdaulat Israel.[1] Ini bertentangan dengan resolusi-resolusi MU PBB sebelumnya serta norma-norma internasional yang berlaku bahwa tidak satupun negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara atau membangun kedutaan besar di sana. Tindakan ini diprotes oleh negara-negara dan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Usai gagalnya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembatalan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota negara oleh negara manapun tiga hari sebelumnya karena diveto A.S., Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan bahwa Majelis Umum akan mengadakan pemungutan suara untuk draf resolusi penarikan deklarasi Amerika Serikat. Ia menggunakan Resolusi 377 (disebut juga resolusi “Bersatu untuk Perdamaian”) untuk membatalkan veto. Resolusi ini menyatakan bahwa Majelis Umum dapat menyelenggarakan Sidang Istimewa Darurat untuk membahas suatu persoalan “dengan tujuan memberi saran bersama yang layak kepada negara-negara anggota” apabila Dewan Keamanan tidak mampu bertindak. (https://id.wikipedia.org/wiki/Resolusi_ES-10/L.22_Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa?fbclid=IwAR1kIUqDc9kS2HpGJwUBTDi7HzG_hr8SJlOh1dh4u4CKNciDx6L2nE_dWo0)

Resolusi Majelis Umum PBB sifatnya mengikat semua negara anggota PBB secara kelembagaan (internal), namun tidak mengikat semua negara anggota PBB dalam bentuk kedaulatan negara (eksternal), sehingga sebuah resolusi ekternal yang menjadi keputusan majelis umum PBB terhadap suatu kasus internasional yang dianggap kontroversial atau bertentangan dengan prinsip moral dan keadilan, yang atas usulan, atau advokasi negara-negara anggota PBB, hal itu dapat ditinjau berdasarkan prosedur kelembagaan.

Dari tiga konteks Resolusi diatas menjelaskan tiga bentuk kategori resolusi Majelis Umum PBB yang sifatnya sbb: 
“Bahwa sebuah resolusi majelis umum PBB dapat dicabut, demikian juga sebuah keputusan dari hasil referendum dapat dibatalkan, berprinsip pada norma dan keadilan, serta dalam keadaan darurat suatu resolusi dapat dibuat”. 

Kekuatan hukum internasional yang tertinggi berada pada keputusan Dewan Keamanan PBB, sehingga sebuah resolusi yang diadopsi (dibuat) oleh Dewan Keamanan PBB, mempunyai kekuatan hukum internasional yang kuat, mengikat serta memaksa para pihak yang menjadi bagian dari subjek hukum internasional dalam suatu sengketa internasional guna kepatuhan penyelesaian melalui jalan damai. Resolusi Dewan Keamanan PBB dibuat atas pertimbangan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan piagam dasar PBB serta Kejahatan Kemanusiaan (pelanggaran HAM Berat dan kejahatan Genosida).

Kita sering mendengar pernyataan dari berbagai kalangan di Indonesia yang pada umumnya menyatakan, masalah West Papua sudah final, tidak bisa dialakukan referendum ulang, dan resolusi MU-PBB 2504 menjadi dasar legitimasi West Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari berbagai pernyataan itu penulis mau katakan demikian, bahwa West Papua hingga saat ini bermasalah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, indikatornya jelas telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam kategori genosida terhadap Pribumi Papua, seiring dengan itu Suara Pribumi Papua semakin nyaring dan jelas kedengarannya, menyuarakan tuntutan “Papua Merdeka”. 

Kejahatan Kemanusiaan dan Tuntutan Kemerdekaan West Papua ibarat dua sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan dan betolak belakang, sehingga akan menjadi alat tawar (bargaining) dalam politik internasional tentang hak penentuan nasib sendiri bangsa West Papua, karena konflik wilayah West Papua telah menjadi bagian dari subjek hukum internasional. Oleh karena itu kenyaringan suara kemerdekaan West Papua yang diikuti kasus kajahatan kemanusiaan di West Papua, akan mempengaruhi legalitas Wilayah Geogafis West Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akan memunculkan pertanyaan yang mendasar tentang “Kepatuhan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Norma dan Keadilan” dalam Pelaksanaan PEPERA tahun 1969, wasalam.(Kgr)

Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah West Papua.
_____
Ket. Gambar: Ilustrasi Majelis Umum PBB

#WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #UnitedNation #FreeWestPapua #Referendum

Saturday, 8 January 2022

SA BINTANG KEJORA SAYANG ♥️

Saya bintang kejora
Saya Ras melanesia
rambut keriting dan kulit hitam
karena saya burung cendrawasih
kenal lah saya
karena aku punya adat dan budaya tersendiri
kau tidak bisa memaksaku
walau pun dengan ancaman-ancamanmu
tidak akan sanggup membunuh pikiranku
karena saya PAPUA!
kau tidak akan bisa memaksaku
meskipun dengan penjara, dengan teror, dengan kematian, dengan kolonialmu
tidak akan bisa mampu membikin redup semangat kemerdekaanku
karena sa PAPUA!
karena sa PAPUA!
kalian harus jujur pada sejarah kalian sendiri, hai kolonial!
kalian harus tahu malu dan tahu terimakasih atas solidaritas dari negeri belanda atas kemerdekaan Bangsa kalian, hai Bangsa fasis dan rasis!
kalian tidak akan bisa memaksaku untuk menjadi patuh
karena saya PAPUA!
Sa telah merdeka
 kemerdekaan Bangsaku, Bangsa Papua!

kenal lah sa hei, kolonial
kenal lah sa, sa ini PAPUA!
burung cendrawasih!
Bintang Kejora!
akan terus berkibar MERDEKA...!!!

#Hidupperempuanyangwelawan

Monday, 3 January 2022

ULMWP MERUPAKAN WADAH AKOMODATIF DAN INKLUSI PERJUANGAN KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT

By: Kristian Griapon, Januari 3, 2021

ULMWP menjadi mesin (motorik) yang menghidupkan gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, merupakan sebuah wadah gerakan akomodatif dan inklusi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, dalam arti wadah yang memfasilitasi semua bentuk gerakan perlawanan bangsa Papua Barat atas pendudukan Indonesia di wilayah geografis Papua Barat. Yang terbentuk atas dorongan dan bantuan negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG), guna menata gerakan perlawanan faksi-faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat kedalam satu wadah resmi yang menyuarakan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia internasional.

ULMWP dapat dilihat, menjadi bagian strategi dari negara-negara anggota kelompok MSG di sub-regional pasifik selatan, dalam upaya mencari jalan penyelesaian damai konflik sengketa wilayah geografis Papua Barat yang berkepanjangan antara Pribumi Papua melawan Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Sehingga ULMWP menjadi pintu jalan kemerdekaan bagi semua faksi gerakan pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui prinsip politik internasional.

ULMWP adalah bentuk ‘Gerakan Perjuangan Kemerdekaan’, sehingga tidak dapat disamakan dengan sebuah organisasi umum (biasa), artinya tidak terikat pada aturan baku organisai. Aturan organisasi perjuangan kemerdekaan suatu bangsa pada dasarnya bersifat formalitas, fleksibel serta dinamis guna mengimbangi strategi perlawanan musuh, dalam arti berpegang pada keputusan situasional (bersifat seni, gerakan cepat dan dinamis). Dan kepemimpinan organisasi perjuangan kemerdekaan pada prinsipnya bersifat kepiguran sosial, artinya seseorang yang tampil dari masyarakat kelompok tertindas, mempunyai pengaruh, dipercaya, memiliki loyalitas yang tinggi, rela berkorban demi pembelaan hak-hak rakyatnya yang tertindas oleh negara penjajah dan tidak mengenal batas waktu kepemimpinan selama masa perjuangan kemerdekaan itu belangsung dan setelah mencapai kemerdekaan menjadi bagian dari pahlawan kemerdekaan.

Walaupun terjadi halang-rintang terhadap ULMWP untuk menjaji anggota tetap MSG dampak dari perpecahan didalam negara-negara kelompok MSG karena kepentingan kerjasama ekonomi dengan Indonesia, namun itu bukan sebuah masalah besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, yang terpenting ULMWP telah mendapat pengakuan sebagai Obsever dalam kelompok negara-negara MSG, dan telah mendapatkan dukungan resmi negara-negara di kawasan pasifik yang tergabung dalam Pacific Island Forum (PIF).dan telah dikenal luas di kalangan masyarakat pasifik.

Pengakuan ULMWP sebagai Obsever di dalam kelompok negara-negara MSG, secara langsung maupun tidak langsung telah memposisikan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat menjadi bagian dari subjek hukum inetrnasional ‘Hak Menentukan Nasib Sendiri’.

Yang perlu dipahami bahwa ULMWP harus dilihat sebagai wadah akomodatif dan inklusi non koordinatif, artinya menjadi ujung tombak dari semua gerakan faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat, baik itu yang terafiliasi/tergabung maupun yang tidak tergabung kedalam ULMWP, sehingga semua faksi-faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat didalam negeri maupun diluar negeri tetap eksis/hidup sesuai dengan ruang gerak strategi perjuangan yang dikembangkannya. Hai itu sangat penting guna mempekuat posisi ULMWP sebagai saluran komunikasi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia Internasional, dengan kata lain menjadi media transfer komunikasi (informasi) melalui jalur diplomasi politik luar negari negara-negara pendukung kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Segala pendekatan komunikasi politik ULMWP di dunia internasional harus mengacu pada hukum internasional, karena akar masalah Sengketa Wilayah Geografis Papua Barat antara Pribumi Papua dan Pemerintah Republik Indonesia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Juridiksi Hukum Internasional, dan telah menjadi sorotan masyarakat internasional.

Yang perlu dicatat bahwa filosfis hukum internasional tidak mengenal aksi dan reaksi antar negara merdeka (berdaulat), namun yang menjadi dasar adalah hubungan yang mengikat antar negara, baik itu ditingkat bilateral, unilateral, maupun multilateral dan respons terhadap suatu sengketa atau masalah internasional berdasarkan pada kerjasama (kooperatif) dalam upaya penyelesaian damai, demi menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Dan ruang lingkup politik internasional yang mengacu pada hukum internasional terbatas pada ‘permainan kekuasaan’ yang melibatkan negara-negara berdaulat. Oleh karena itu, perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat untuk meraih kemerdekaan harus mendapat dukungan/pengakuan negara-negara berdaulat, wasalam.(Kgr)
Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat

Friday, 31 December 2021

HARI INI, Jum'at 31 Desember 2021 adalah HARI TERAKHIR masa kekuasaan pemerintah Indonesia atas Papua SECARA DE—JURE

Dimana berakhirnya 20 tahun masa berlaku Otonomi Khusus atas Papua yang diberlakukan Indonesia pada 2001 (20 tahun lalu) —

Selamat tinggal Pemerintah Indonesia 🖐️
Selamat datang Pemerintah West Papua (Provisional Government)🙏

Simak post, Dr. Ibrahim Peyon berikut:

Berakhir 31 Desember 2021
West Papua menyambut 1 Januari 2022
—————————
Orang Papua masih sibuk dengan Natal sebagai ceremonial biasa yang dirayakan tiap tahun, tetapi mereka tidak tahu bila 31 Desember 2021 pukul 0:00 adalah momentum penting. Di mana tanggal 31 Desember pukul 0:00 secara de jure masa kekuasaan pemerintah Indonesia di tanah Papua resmi berakhir.

Karena, New York Agreement tidak mengatur Papua bagian dari Indonesia, Roma Agreement tetapkan Indonesia berkuasa 25 tahun, dan Resolusi PBB 2504 tidak sahkan Papua bagian dari Indonesia, tetapi diperintahkan Indonesia bangun Papua dengan dana bantuan dari Bank Dunia dan bank Asia masa waktu 25 tahun itu. Maka masa 25 tahun yang diatur dalam Roma Agreement itu sudah berakhir pada 1988. Selama 1988-2001 Papua telah menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri. Mengisi kekosongan itu, pemerintah Indonesia yang didukung dunia internasional menerapkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk mengisi Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri (meski belum terdaftar dekolonisasi PBB), dan UU Otsus itu akan berakhir tanggal 31 Desember 2021.
 
Untuk mengisi kembali Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri, Jakarta produksi UU Otsus jilid II tahun 2021, tetapi UU Otsus jilid II ini tidak mendapat legitimasi oleh rakyat Papua dan dunia internasional. Maka, besok 28 Desember 2021 ini para petinggi negara dari Jakarta akan datang ke Papua untuk melakukan kompromi politik memperpanjang masa atau mengisi Papua yang tak berpemerintahan sendiri itu. Karena, pada 31 Desember 2021 jam 0:00 itu akan berakhir secara de jure masa kekuasaan Indonesia di tanah Papua, maka mulai 1 Januari 2022 pukul 01:00 secara resmi (de jure) West Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri.  

Pemerinatah Sementara West Papua telah lahir untuk mengisi kekosongan ini. UUDS, Pemerinatahan sementara, Kabinet sementara, dan Visi Negara, simbol-simbol negara, sebagai paket politik untuk diproses ke dekolonisasi dan pengakuan.  

Apa yang Rakyat Papua buat untuk menyambut Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri ini?
________
Gambar: disediakan aktivis Papua (ist)

Sumber: https://m.facebook.com/113330730457789/posts/432666025190923

#WestPapua #NonSelfGovernmentTeritory #FreeWestPapua

Thursday, 23 December 2021

Ayah Kadung Rambo Lokbere Telah di Bunu dalam Rumah di Sala satu Distrik Mbua Kabupaten Nduga Papua

Laporan Resmi Dari Kodap III Ndugama

DUKA NASIONAL

Riwayat Hidup 

Nama : Yeriman Lokbere 
Umur : 58 Tahun 
Pekerjaan: Petani SekalinggusPenatua Gereja 
Status : Warga Sipil

Kronologis kejadian

Pada awal Operasi Militer Tahun 2018 setelah Pristiwa 2 Desember 2018 di Gunung Kabo dan Penjerangan Pos TNI di Mbua Keberadaan Orang tua Kandung Rambo Lokbere di Petahkan oleh Pasukan TNI-Polri melalui Masyarakat setempat 

Keterangan Kronologis dari Rambo Lokbere Kepada Awak Media The TPNPB-OPM News : 

Pada awalnya Rumah Ayah saya itu tidak jau dari Pos TNI di Mbua baku dekat di kali Keneyam sebelah menyebelah 
Maka 
Senter Bolong Lampu dari Pos TNI di Mbua itu setiap Malam kontrol terus terhadap Rumah Ayah saya 
Selama 4 Tahun Ayah tinggal itu selalu di kunjungi oleh Pasukan TNI-Polri dari Pos Mbua dan 
Mereka sering bawa supermi Lalu masak di 
Rumah dan sesuai Laporan Warga bahwa Orang tua Rambo Lokbere Rumahnya itu.

Setelah bangun pendekatan mereka bertanya kepada Ayah ku Bahwa Anakmu di mana namun Ayah saya tidak tahu Bahasa INDONESIA maka tidak perna Kasih tau tentang keberadaan saya .

Setelah itu saya dapat laporan bahwa beberapa tenaga guru yang ada di Distrik Mbua mereka bekerja sama dengan anggota Pasukan TNI di Pos Mbua lalu mereka berikan Beras Supermi, Kopi Gula dan lain lain gratis kepada Ayah dan ibu saya .
Namun saya ambil No WA Pak guru tersebut dan saya tegur .
Maka Tanggal 20 Oktober 2021 Pasukan Setan TNI dari Pos Mbua tibah di Rumah Ayah dg Jalan kaki karena Rumah nya dekat 
Lalu siang itu kebetulan tidak ada orang di Rumah Ayah sendiri Tinggal di Rumah karena Ayah badan sakit situasi itu di manfaatkan oleh Pasukan TNI dan Ayah saya di tutup matanya mereka masukan Sebua bendah di telinga kiri, kanan setelah itu Pasukan TNI pulang ke Pos Ayah sayah Mengeluarkan Darah dari telingah sebelah menyebelah dan dari hidung juga darah di ke luarkan  

Setelah memberikan keterangan itu Ayah saya Meninggal Dunia tutur Rambo Lokbere kepada Awak Media The TPNPB-OPMNEWS melalui Tlpn sambungan dari Medan Revolusi

Maka saya Sampaikan Kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasukan TNI-Polri Bahwa 
NKRI Telah Gagal menghadapi TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Darakma dan 34 Kodap di Tanah Papua 

Pembunuhan Ayah saya dalam Rumah berarti Yokowi anda telah Kala total menghadapi TPNPB-OPM jika segera bebaskan Bangsa Papua Barat dari tangan rejim Pemerintah Indonesia.

Untuk Adik -adik yang bertugas di Pos TNI di Distrik Mbua Dal yang Merasa Membunu Ayah saya kamu Pake Rok kebayah Wanita dan dangsa bersama wanita -wanita 

Karena Kamu Tidak Mampu Kejar saya dan kamu Bunu Ayah saya dalam Rumah .

Demikian laporan dari Saya 

Untuk di ketahui Rakyat Papua barat dari Sorong sampai Samarai.

Kamu Bunu Ayah saya Berarti bukan kamu Bunu semangat Perjuangan saya .

Saya tetap akan berjuang sampai.Papua merdeka 

Demikian laporan Resmi Dari Rambo Lokbere Kodap III Ndugama.

Ndugama 17 Desember 2021

Laporan : Awak Media The TPNPB-OPMNEWS

Foto Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM

Saturday, 18 December 2021

Update: 🇪🇺Uni-Eropa, Desember 2021 | ULMWP

Menyikapi situasi West Papua yang semakin memburuk sejak aneksasi dan pendudukan kolonial Indonesia (1963 — 2021), kini isu West Papua mulai dibicarakan di forum Uni-Eropa yang anggotanya adalah 27 negara (negara-negara Eropa) setelah sebelumnya di MSG, PIF, ACP.

Berikut ini adalah pernyataan dan pertanyaan Presiden Catalunya, Hon. Carles Puigdemont (bertepatan momentum 1 Desember) kepada Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan tentang: (Apa sikap Uni-Eropa?) terhadap West Papua —— silahkan disimak:

Pertanyaan Parlemen
1 Desember 2021 

Pertanyaan untuk jawaban tertulis E-005382/2021/rev.1
Kepada Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan

Aturan 138

Oleh: Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI) , Clara Ponsati Obiols (NI)

Subjek: Hak Asasi Manusia di West Papua

60 tahun yang lalu hari ini [1 Desember 2021, red], bendera Bintang Kejora resmi dikibarkan untuk pertama kalinya di West Papua. Setelah proses dekolonisasi yang menarik dari Belanda, West Papua dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963.

Selama enam dekade terakhir, semua pemerintah Indonesia telah dituduh terlibat dalam kebijakan [pemusnahan, red] terhadap penduduk West Papua, yang dapat didefinisikan sebagai genosida.

Tahun lalu, 418 tapol baru West Papua tercatat ditahan. Sampai hari ini, 106 masih ditahan menunggu persidangan atau telah diberikan hukuman penjara yang lama, seperti Victor Yeimo, simbol gerakan kemerdekaan, yang telah didakwa dengan tuduhan pengkhianatan.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terus menerus di West Papua dikecam setiap tahun dalam laporan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Amnesty International dan Human Rights Watch.

UE menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan Indonesia pada tahun 2014 di mana ‘hak asasi manusia’ disebutkan hingga 17 kali. Sejak 2016, 10 putaran negosiasi telah dilakukan untuk perjanjian perdagangan bebas UE-Indonesia.

1. Akankah penghormatan terhadap hak asasi manusia di West Papua dan pembebasan tahanan politik seperti Victor Yeimo menjadi syarat untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia pada putaran negosiasi ke-11?

2. Akankah Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kunjungan ke West Papua oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia?

3. Berapa jumlah dana yang telah dialokasikan ke West Papua oleh Komisi sejak tahun 2001 dan untuk tujuan apa?
_____
Terakhir Diperbarui: 15 Desember 2021

Pernyataan asli dalam bahasa Inggris dapat dibaca pada link website resmi Uni-Eropa berikut ini:
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005382_EN.html)

Sekilas —
Uni Eropa adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa pada 1992. (Wikipedia)
__________________
FOTO: Sebelumnya November 2019 dan Januari 2020, Presiden Catalunya, Hon. Carles Puigdemont i Casamajó telah menerima tamu terhormat yakni Presiden Sementara West Papua, Hon. Benny Wenda di Parlemen Uni-Eropa.

#UniEropa #EU #WestPapua #Vanuatu #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Friday, 17 December 2021

Indonesia Kritik PBB Soal HAM PapuaSuara Papua / Yance Agapa / 14 hours ago

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Merespons laporan tahunan sekretaris PBB tahun 2021, Indonesia justru melempar kritik ke PBB terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

“Sayangnya laporan tersebut luput menyoroti kejadian pelanggaran HAM di negara-negara maju, misalnya kasus-kasus islamophobia, rasisme dan diskriminasi maupun ujaran kebencian,” kata Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Menurut Faizasyah sebagaimana dilansir Law Justice, hampir 32 negara yang dilaporkan merupakan negara berkembang.

Meski begitu, Indonesia, kata dia, mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang menargetkan pegiat HAM.

“Indonesia tidak memberi ruang bagi praktik reprisalsi terhadap aktivis HAM seperti yang dituduhkan dan segala sesuatunya didasarkan pertimbangan pengenaan ketentuan hukum,” ujar Faizasyah.

Terpisah, Mary Lawlor, pelapor khusus PBB untuk situasi HAM, Rabu (15/12/2021) kemarin, mengingatkan Indonesia harus menghentikan ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap pembela HAM di West Papua.

Lawlor mengatakan, Veronika Koman adalah seorang pengacara hak asasi manusia dan minoritas, yang berada dalam pengasingan di Australia.

Veronica Koman menurutnya masih menghadapi beberapa kecaman dan ancaman dari Indonesia bersama kaki tangannya atas tuduhan penghasutan, menyebarkan berita palsu, menampilkan kebencian berbasis ras serta menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian etnis dan separatis, upaya memisahkan Papua dari NKRI.

Tuduhan itu diyakini telah diajukan terhadap Koman sebagai pembalasan atas pekerjaannya yang mengadvokasi hak asasi manusia di West Papua.

“Saya sangat prihatin dengan penggunaan ancaman, intimidasi dan tindakan pembalasan terhadap Veronica Koman dan keluarganya, yang berusaha untuk merusak hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan pekerjaan sah pengacara hak asasi manusia,” kata Lawlor.

Sebelumnya, António Manuel de Oliveira Guterres, sekretaris jenderal PBB, menyebut Indonesia salah satu negara yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis HAM.

Hal itu tercantum dalam laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OCHCR) PBB. Indonesia merupakan satu dari 45 negara yang disebut Guterres soal kekerasan dan intimidasi di Tanah Papua.

Pada 26 Juni 2020, OCHRH menyoroti soal kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis HAM di provinsi Papua dan Papua Barat.

Salah satu fokusnya, dugaan intimidasi terhadap Wensislus Fatubun, aktivis dan penasehat HAM untuk Majelis Rakyat Papua.

“Dia secara rutin menyediakan dokumen kesaksian, dan analisis tentang isu HAM di West Papua kepada PBB. Wens Fatubun bekerja dengan special rapporteur untuk isu-isu kesehatan di Tanah Papua selama kunjungan,” kata Gutteres.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

The post Indonesia Kritik PBB Soal HAM Papua appeared first on Suara Papua.

Visit website

Saturday, 4 December 2021

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui pemerintah West Papua

Jumat, (03/12/2021) | RNZ News

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui Benny Wenda sebagai Interim Presiden dari Pemerintah Sementara.

Di negara yang secara historis telah menjadi yang paling vokal dalam mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua, Provinsi Shefa adalah otoritas pertama di negara ini untuk secara resmi mengakui pemerintah West Papua yang independen.

Wenda, seorang aktivis pro-kemerdekaan West Papua yang melarikan diri dari penganiayaan di tanah airnya di bawah kendali Indonesia, diberikan suaka di Inggris pada tahun 2003. 

Setahun yang lalu, sebagai kepala Gerakan Pembebasan United untuk West Papua, Wenda mengumumkan membentuk ‘pemerintah sementara’ West Papua, dengannya sebagai presiden sementara.

Pengakuan Shefa tentang pemerintah itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Pemerintah Provinsi Shefa, Morris Kaloran, untuk menandai peringatan ke-60 tahun dari deklarasi kemerdekaan West Papua yang segera dibayangi oleh AS yang kontroversial.

Kaloran mengatakan pemerintah sementara ULMWP dan presiden interimnya adalah perwakilan sah rakyat West Papua dan perjuangan mereka.

Dalam gerakan simbolis, Provinsi Shefa telah mengadopsi penduduk asli Melanesia di West Papua dan perjuangan mereka untuk penentuan dan pembebasan diri dari pemerintahan Indonesia.

“Takdir dua orang Melanesia kami di West Papua dan Vanuatu bergabung. Orang-orang West Papua tetap diperbudak dan dijajah pada abad ke-21, tunduk pada diskriminasi, pembunuhan dan operasi militer,” kata Kaloran.

“Perjuangan kebebasan mereka yang gagah, di bawah bimbingan dan kepemimpinan provisional government ULMWP, bergerak semakin dekat dengan kemenangan. Sampai orang-orang West Papua, tidak ada seorang pun di Melanesia yang bebas.”

Pemerintah Indonesia menentang klaim ULMWP untuk mewakili West Papua, mengatakan orang-orang di Provinsi Papua Indonesia memiliki hak-hak demokratis seperti orang lain di Republik.

Baik Indonesia maupun ULMWP telah diberikan keanggotaan di Melanesian Spearhead Group (MSG), yang anggotanya penuhnya adalah Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru telah menyatakan keinginan Jakarta untuk terlibat dalam dialog dengan West Papua tentang keluhan mereka.
_____________
Sumber berita RNZ Pacific:
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/457115/vanuatu-s-shefa-province-recognises-west-papua-government

KETERANGAN FOTO:
(Memperingati 60 tahun pengibaran bendera West Papua di Provinsi Shefa — Port Vila Vanuatu, berlangsung bersama dengan Direktur Jenderal MSG Hon. George Hoa'au Pj dan Kenneth Natapei MP untuk Port Vila, Morris Kaloran Sekretaris Jenderal Provinsi Shefa, Ketua William Nasak Vango dan Ketua Job Dalesa Vanuatu Free West Papua Association.

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

Friday, 3 December 2021

Rakyat Wilayah Adat LAPAGO suku yalli di Yahukimo bersama Pemerintahan Sementara ULMWP Memperingati 1 Desember Sebagai Hari Kebesaran Bagi Bangsa West Papua

 Wilayah Adat LAPAGO,1 Desember 2021, 4:50, Wpb


Tanggal 1 Desember tiap tahunnya kerap dikaitkan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Fakta sejarah menunjukkan hal tersebut tidaklah tepat, meskipun erat kaitannya dengan upaya Papua memerdekakan diri dari Indonesia.
Momentum 1 Desember dianggap sebagai Hari Kemerdekaan bagi rakyat Papua sejalan dengan pengakuan kemerdekaan oleh pemerintahan Belanda pada 1961.
"Karena hari itu (1 Desember) merupakan hari di mana Bangsa Papua dikenalkan kepada dunia internasional sebagai bangsa yang siap merdeka.
Hal itu yang kemudian terus diperjuangkan oleh generasi berlanjut untuk diakui selama 60 tahun penjajahan oleh kolonial indonesia selama stenga abad.
Dengan demikian hari ini rakyat Yahukimo wilayah Adat LAPAGO suku yalli dibawah pajung pemerintah sementara ULMWP memperingati hari bersejarah tempat pada, 1 Desember 2021 sebagai hari Hut Organisasi Papua Merdeka OPM yang telah merdeka Desember 1961 60 tahun.
Berikut fotonya;




Paragraph Fernando Ortiz, Sebagai Bahan Referendum ulang, Ternyata Sarat Kontroversi

CATATAN PMNEWS:

Kami harus akui bahwa tulisan ini tidak memiliki struktur bahasa dan kalimat yang jelas, sangat membingungkan akan tetapi ia berbicara tentang sebuah sejarah yang penting bagi bangsa Papua. Oleh karena itu membutuhkan kesabaran untuk memahami apa yang dimaksudkan penulis.


{Oleh : Opius Maryan, 22 September 2021}

Tanpa Editor.
Berikut Fakta kemungkinan Kontroversi di balik pernyataan sir Fernando Ortiz sanz yang terkesan mengkontra pendapat yang ia sampaikan sendiri sbb:

1. Sebelum nya Beliau mengatakan bahwa Pemerintah INA Melanggar New York Agrrement / 22, Tentang kebebasan Termasuk berpendapat masyarakat status dan Pikiran nya, Namun pada paragraph 138, hal. 45. Ortiz menyatakan sbb :
"Pandangan dan keinginan rakyat dinyatakan melalui berbagai saluran. Pernyataan-pernyataan dan komunikasi lain disampaikan kepada saya secara tertulis atau lisan, demostarasi-demostrasi damai, dan beberapa terwujud pada ketidakpuasan rakyat, termasuk peristiwa-peristiwa sepanjang perbatasan antara Irian Barat dan wilayah Papua dan New Guinea yang dikuasai oleh Australia (Paragraph 138, hal. 45).
Dimana pengekangan kebebasan rakyat seperti pada bukti SK soekarno No. 8, Mei 1963 Tidak di implementasi dan semua aktivitas riel Termasuk kebebasan berpendapat Tidak di bendung.
2. Sir Fernando Ortiz mengatakan bahwa
Rakyat papua ingin merdeka sendiri sebagaimana paragraph yang ada & Tidak menutup kemungkinan pernyataan itu mungkin didapat dan dilakukan kelompok Niew Guinea Raad yang juga melakukan gerakan untuk menentukan DMP (Dewan Musyawarah Pepera) sebagai pelaksanaan New York Agreement
Namun Hal yang di Temui Fernando dilapangan justru berbeda lagi sebagaimana paragraph yang ada sebagai berikut :
Pernyataan-pernyataan (petisi-petisi) tentang pencaplokan Indonesia, peristiwa-peristiwa ketegangan di Manokwari, Enarotali, dan Waghete, perjuangan-perjuangan rakyat bagian pedalaman yang dikuasai oleh pemerintah Australia, dan keberadaan tahanan politik, lebih daripada 300 orang yang dibebaskan atas permintaan saya, menunjukkan bahwa tanpa ragu-ragu unsur-unsur penduduk Irian Barat memegang teguh berkeinginan merdeka. Namun kemudian tertera Paragraph Fernando Ortiz yang menegaskan bahwa OAP melalui Demus ingin tinggal di INA sbb :
"Namun demikian, jawaban yang diberikan oleh dewan musyawarah atas pertanyaan yang disampaikan kepada mereka (OAP) sepakat tinggal dengan Indonesia "( paragraph 250, hal. 70).
Jikapun Sir Ortiz Mempermasalahkan PEPERA yang bercampur dengan Hukum Lokal yang padahal system Perwalian lebih mendukung karena keadaan yang ada, Dari problematika transportasi dan medan di Papua yang menyulitkan, Mobilitas serta Infrastruktur yang Tidak mendukung ketika itu, sehingga percampuran cara Hukum Lokal pun bagian Toleransi untuk di gunakan, Namun ingat! Walaupun ada permasalahan kembali lagi bahwa dalam paragraph 250 Hal. 70 Ortiz menyaksikan sendiri keinginan Rakyat papua yang Memilih ke-Indonesia.

PANDANGAN HUKUM LOKAL SOAL PEPERA YANG DITERIMA BAIK OLEH INTERNASIONAL.

Kelompok pembebesan selalu mengatakan bahwa Refendum Tahun 1969 adalah Ilegal dengan dasar Pasal XVIII ayat (d) New York Agreement yang menyatakan "Dimana pelaksanaan harus di lakukan seluruh orang dewasa baik lelaki atau perempuan OAP, Namun Fakta keputusan internasional yang tetap mengesahkan sesuai Resolusi MU PBB No.:2504/IV/19 November 1969 Tentang Ter-integrasian Papua Ke-INA juga membuktikan bahwa Pelaksanaan Hukum lokal yang turut mensuskseskan "NYA" dengan berbagai rumusan 1 ayat yang diantaranya di Non fungsi demi mempermudah Kebutuhan di lapangan yang ada adalah Legal.
"system musyawarah" Bukan Tanpa dalil, hal ini sesuai The ‘Secret’ Memorandum of Rome pada bagian 3. Yang mengatakan " The execution of the 1969 Act of Free Choice would be carried out based on the Indonesian parliamentary 'musyawarah' (deliberation) practices.
(Artinya : Pelaksanaan 1969 Penentuan Pendapat akan dijalankan berdasarkan cara Indonesia ‘musyawarah’)
Disini membuktikan pandangan Dualisme HI seperti yang dikampanyekan Kelompok referendum memang akan sarat Kontroversi.
Roma agreement sendiri sepertinya condong dan dapat memiliki pandangan monisme primat nasional ; dimana dalam pandangan Monisme antara HI dan HN adalah Dua komponen dari satu kesatuan system hukum, dari 16 Perwalian PBB hanya 1 yang sedikit tidak puas yaitu Sir Fernando Ortiz walaupun beliau juga terlibat Approvel dalam ketidakpuasan.
Bagaimanapun Harus di akui; Faktanya dari 114 Negara sebanyak 84 negara setuju, tidak ada yang tidak setuju, dan hanya 30 yang abstain. Itu berarti membuktikan ketentuan dan Tindakan Hukum nasional tersebut Dianggap sesuai dengan Hukum internasional dengan Juga ketentuan "monisme Naturalis"
Sekali lagi harus di akui 84 Negara yang telah setuju menempatkan Hukum lokal menjadi Fakta yang Legal dihadapan Internasional dan Sesuai VCLT pasal 27 Tahun 1969, yang bermakna bahwa ; Tidak berarti bahwa hukum internasional tidak mementingkan Hukum nasional. & Terbukti sesuai Internasional sebagai Hukum utama dapat menempatkan Hukum lokal yang di permasalahkan Ortiz sebagai suatu Fakta yang Legal dengan suara setuju 84 Negara dengan baik pertimbangan.