Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea

Saturday, 4 December 2021

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui pemerintah West Papua

Jumat, (03/12/2021) | RNZ News

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui Benny Wenda sebagai Interim Presiden dari Pemerintah Sementara.

Di negara yang secara historis telah menjadi yang paling vokal dalam mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua, Provinsi Shefa adalah otoritas pertama di negara ini untuk secara resmi mengakui pemerintah West Papua yang independen.

Wenda, seorang aktivis pro-kemerdekaan West Papua yang melarikan diri dari penganiayaan di tanah airnya di bawah kendali Indonesia, diberikan suaka di Inggris pada tahun 2003. 

Setahun yang lalu, sebagai kepala Gerakan Pembebasan United untuk West Papua, Wenda mengumumkan membentuk ‘pemerintah sementara’ West Papua, dengannya sebagai presiden sementara.

Pengakuan Shefa tentang pemerintah itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Pemerintah Provinsi Shefa, Morris Kaloran, untuk menandai peringatan ke-60 tahun dari deklarasi kemerdekaan West Papua yang segera dibayangi oleh AS yang kontroversial.

Kaloran mengatakan pemerintah sementara ULMWP dan presiden interimnya adalah perwakilan sah rakyat West Papua dan perjuangan mereka.

Dalam gerakan simbolis, Provinsi Shefa telah mengadopsi penduduk asli Melanesia di West Papua dan perjuangan mereka untuk penentuan dan pembebasan diri dari pemerintahan Indonesia.

“Takdir dua orang Melanesia kami di West Papua dan Vanuatu bergabung. Orang-orang West Papua tetap diperbudak dan dijajah pada abad ke-21, tunduk pada diskriminasi, pembunuhan dan operasi militer,” kata Kaloran.

“Perjuangan kebebasan mereka yang gagah, di bawah bimbingan dan kepemimpinan provisional government ULMWP, bergerak semakin dekat dengan kemenangan. Sampai orang-orang West Papua, tidak ada seorang pun di Melanesia yang bebas.”

Pemerintah Indonesia menentang klaim ULMWP untuk mewakili West Papua, mengatakan orang-orang di Provinsi Papua Indonesia memiliki hak-hak demokratis seperti orang lain di Republik.

Baik Indonesia maupun ULMWP telah diberikan keanggotaan di Melanesian Spearhead Group (MSG), yang anggotanya penuhnya adalah Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru telah menyatakan keinginan Jakarta untuk terlibat dalam dialog dengan West Papua tentang keluhan mereka.
_____________
Sumber berita RNZ Pacific:
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/457115/vanuatu-s-shefa-province-recognises-west-papua-government

KETERANGAN FOTO:
(Memperingati 60 tahun pengibaran bendera West Papua di Provinsi Shefa — Port Vila Vanuatu, berlangsung bersama dengan Direktur Jenderal MSG Hon. George Hoa'au Pj dan Kenneth Natapei MP untuk Port Vila, Morris Kaloran Sekretaris Jenderal Provinsi Shefa, Ketua William Nasak Vango dan Ketua Job Dalesa Vanuatu Free West Papua Association.

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

Friday, 3 December 2021

Rakyat Wilayah Adat LAPAGO suku yalli di Yahukimo bersama Pemerintahan Sementara ULMWP Memperingati 1 Desember Sebagai Hari Kebesaran Bagi Bangsa West Papua

 Wilayah Adat LAPAGO,1 Desember 2021, 4:50, Wpb


Tanggal 1 Desember tiap tahunnya kerap dikaitkan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Fakta sejarah menunjukkan hal tersebut tidaklah tepat, meskipun erat kaitannya dengan upaya Papua memerdekakan diri dari Indonesia.
Momentum 1 Desember dianggap sebagai Hari Kemerdekaan bagi rakyat Papua sejalan dengan pengakuan kemerdekaan oleh pemerintahan Belanda pada 1961.
"Karena hari itu (1 Desember) merupakan hari di mana Bangsa Papua dikenalkan kepada dunia internasional sebagai bangsa yang siap merdeka.
Hal itu yang kemudian terus diperjuangkan oleh generasi berlanjut untuk diakui selama 60 tahun penjajahan oleh kolonial indonesia selama stenga abad.
Dengan demikian hari ini rakyat Yahukimo wilayah Adat LAPAGO suku yalli dibawah pajung pemerintah sementara ULMWP memperingati hari bersejarah tempat pada, 1 Desember 2021 sebagai hari Hut Organisasi Papua Merdeka OPM yang telah merdeka Desember 1961 60 tahun.
Berikut fotonya;




Paragraph Fernando Ortiz, Sebagai Bahan Referendum ulang, Ternyata Sarat Kontroversi

CATATAN PMNEWS:

Kami harus akui bahwa tulisan ini tidak memiliki struktur bahasa dan kalimat yang jelas, sangat membingungkan akan tetapi ia berbicara tentang sebuah sejarah yang penting bagi bangsa Papua. Oleh karena itu membutuhkan kesabaran untuk memahami apa yang dimaksudkan penulis.


{Oleh : Opius Maryan, 22 September 2021}

Tanpa Editor.
Berikut Fakta kemungkinan Kontroversi di balik pernyataan sir Fernando Ortiz sanz yang terkesan mengkontra pendapat yang ia sampaikan sendiri sbb:

1. Sebelum nya Beliau mengatakan bahwa Pemerintah INA Melanggar New York Agrrement / 22, Tentang kebebasan Termasuk berpendapat masyarakat status dan Pikiran nya, Namun pada paragraph 138, hal. 45. Ortiz menyatakan sbb :
"Pandangan dan keinginan rakyat dinyatakan melalui berbagai saluran. Pernyataan-pernyataan dan komunikasi lain disampaikan kepada saya secara tertulis atau lisan, demostarasi-demostrasi damai, dan beberapa terwujud pada ketidakpuasan rakyat, termasuk peristiwa-peristiwa sepanjang perbatasan antara Irian Barat dan wilayah Papua dan New Guinea yang dikuasai oleh Australia (Paragraph 138, hal. 45).
Dimana pengekangan kebebasan rakyat seperti pada bukti SK soekarno No. 8, Mei 1963 Tidak di implementasi dan semua aktivitas riel Termasuk kebebasan berpendapat Tidak di bendung.
2. Sir Fernando Ortiz mengatakan bahwa
Rakyat papua ingin merdeka sendiri sebagaimana paragraph yang ada & Tidak menutup kemungkinan pernyataan itu mungkin didapat dan dilakukan kelompok Niew Guinea Raad yang juga melakukan gerakan untuk menentukan DMP (Dewan Musyawarah Pepera) sebagai pelaksanaan New York Agreement
Namun Hal yang di Temui Fernando dilapangan justru berbeda lagi sebagaimana paragraph yang ada sebagai berikut :
Pernyataan-pernyataan (petisi-petisi) tentang pencaplokan Indonesia, peristiwa-peristiwa ketegangan di Manokwari, Enarotali, dan Waghete, perjuangan-perjuangan rakyat bagian pedalaman yang dikuasai oleh pemerintah Australia, dan keberadaan tahanan politik, lebih daripada 300 orang yang dibebaskan atas permintaan saya, menunjukkan bahwa tanpa ragu-ragu unsur-unsur penduduk Irian Barat memegang teguh berkeinginan merdeka. Namun kemudian tertera Paragraph Fernando Ortiz yang menegaskan bahwa OAP melalui Demus ingin tinggal di INA sbb :
"Namun demikian, jawaban yang diberikan oleh dewan musyawarah atas pertanyaan yang disampaikan kepada mereka (OAP) sepakat tinggal dengan Indonesia "( paragraph 250, hal. 70).
Jikapun Sir Ortiz Mempermasalahkan PEPERA yang bercampur dengan Hukum Lokal yang padahal system Perwalian lebih mendukung karena keadaan yang ada, Dari problematika transportasi dan medan di Papua yang menyulitkan, Mobilitas serta Infrastruktur yang Tidak mendukung ketika itu, sehingga percampuran cara Hukum Lokal pun bagian Toleransi untuk di gunakan, Namun ingat! Walaupun ada permasalahan kembali lagi bahwa dalam paragraph 250 Hal. 70 Ortiz menyaksikan sendiri keinginan Rakyat papua yang Memilih ke-Indonesia.

PANDANGAN HUKUM LOKAL SOAL PEPERA YANG DITERIMA BAIK OLEH INTERNASIONAL.

Kelompok pembebesan selalu mengatakan bahwa Refendum Tahun 1969 adalah Ilegal dengan dasar Pasal XVIII ayat (d) New York Agreement yang menyatakan "Dimana pelaksanaan harus di lakukan seluruh orang dewasa baik lelaki atau perempuan OAP, Namun Fakta keputusan internasional yang tetap mengesahkan sesuai Resolusi MU PBB No.:2504/IV/19 November 1969 Tentang Ter-integrasian Papua Ke-INA juga membuktikan bahwa Pelaksanaan Hukum lokal yang turut mensuskseskan "NYA" dengan berbagai rumusan 1 ayat yang diantaranya di Non fungsi demi mempermudah Kebutuhan di lapangan yang ada adalah Legal.
"system musyawarah" Bukan Tanpa dalil, hal ini sesuai The ‘Secret’ Memorandum of Rome pada bagian 3. Yang mengatakan " The execution of the 1969 Act of Free Choice would be carried out based on the Indonesian parliamentary 'musyawarah' (deliberation) practices.
(Artinya : Pelaksanaan 1969 Penentuan Pendapat akan dijalankan berdasarkan cara Indonesia ‘musyawarah’)
Disini membuktikan pandangan Dualisme HI seperti yang dikampanyekan Kelompok referendum memang akan sarat Kontroversi.
Roma agreement sendiri sepertinya condong dan dapat memiliki pandangan monisme primat nasional ; dimana dalam pandangan Monisme antara HI dan HN adalah Dua komponen dari satu kesatuan system hukum, dari 16 Perwalian PBB hanya 1 yang sedikit tidak puas yaitu Sir Fernando Ortiz walaupun beliau juga terlibat Approvel dalam ketidakpuasan.
Bagaimanapun Harus di akui; Faktanya dari 114 Negara sebanyak 84 negara setuju, tidak ada yang tidak setuju, dan hanya 30 yang abstain. Itu berarti membuktikan ketentuan dan Tindakan Hukum nasional tersebut Dianggap sesuai dengan Hukum internasional dengan Juga ketentuan "monisme Naturalis"
Sekali lagi harus di akui 84 Negara yang telah setuju menempatkan Hukum lokal menjadi Fakta yang Legal dihadapan Internasional dan Sesuai VCLT pasal 27 Tahun 1969, yang bermakna bahwa ; Tidak berarti bahwa hukum internasional tidak mementingkan Hukum nasional. & Terbukti sesuai Internasional sebagai Hukum utama dapat menempatkan Hukum lokal yang di permasalahkan Ortiz sebagai suatu Fakta yang Legal dengan suara setuju 84 Negara dengan baik pertimbangan.

Tuesday, 30 November 2021

Memperingati 60 Tahun Manifesto Kemerdekaan West Papua dan HUT Ke-1 Pemerintah Sementara

 

HIMBAUAN UMUM:

1 DESEMBER 1961 – 1 DESEMBER 2021

Tepat 1 Desember 2021 besok, seantero West Papua serta seluruh dunia akan memperingati hari bersejarah bangsa Papua yang ke – 60 tahun, yaitu dimana pada 1 Desember 1961, bangsa Papua bersama pemerintah Belanda selaku walih West Papua secara resmi telah mendeklarasikan embrio pembentukan negara West Papua, diantaranya termasuk bendera negara “Bintang Fajar” dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”.
1 Desember 2021, juga akan menandai ulang tahun pertama untuk pembentukan Pemerintahan Sementara ULMWP (Provisonal Government of West Papua) oleh Persatuan Gerakan Kemerdekaan untuk untuk West Papua atau ULMWP, yang mana pada 1 Desember 2020, ULMWP telah mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara negara Republik West Papua yang menunggu, dengan Hon. Benny Wenda sebagai Interim President.
Peristiwa bersejarah 1 Desember 1961 di atas tidak bertahan lama akibat manufer aneksasi yang dilakukan Presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno melalui Komando Trikora tanggal 19 Desember 1961, yang mengumandangkan penggagalan kemerdekaan West Papua, yang hendak dicapai bangsa Papua kala itu, berujung pada pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang curang, penuh dengan teror dan intimidasi oleh militer kolonial Indonesia terhadap rakyat West Papua yang hendak memilih merdeka.
Pasca aneksasi, bangsa Papua terus bangkit dengan sejumlah peristiwa Politik oleh anak negeri untuk memperoleh kemerdekaan hingga berujung pada deklarasi persatuan yang disebut “Deklarasi Saralana” tanggal 6 Desember 2014, yaitu lahirnya ULMWP sebagai puncak dari semua.
Sekarang, West Papua tengah dihadapkan dengan sejumlah peristiwa kematian para tokoh umum, pemimpin agama, pemuda dan pelajar secara misterius. Juga terjadi pengungsian rakyat West Papua akibat operasi militer Indonesia di Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Maybrat dan Oksibil termasuk kematian sorang bayi yang berusia 2 tahun. Kemudian juga terjadi penangkapan terhadap aktivis kemerdekaan termasuk Victor Yeimo dan Frans Wasini. Sejumlah peristiwa ini tengah berlangsung beriring berakhirnya Otonomi Khusus Papua, dimana mayoritas bangsa Papua telah menyatakan menolak dan mendesak dilakukan referendum kemerdekaan sebagai solusi bagi West Papua.
Setelah memperhatikan semua situasi ini secara komprehensif, pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, Dewan West Papua (Legislatif ULMWP) kemudian mengumumkan pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai payung hukum penentuan nasib sendiri West Papua. Pembentukan UUDS ini telah menghargai dan mengakomodir semua peristiwa hukum dan politik yang dilakukan anak bangsa, mulai dari 1 Desember 1961, 1 Juli 1971, 14 Desember 1988, 27 November 1997, 4 Juni 2000, 16 Agustus 2004, 1 Desember 2005, 1 Juli 2006, 19 Oktober 2011, 9 April 2012 hingga Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 tanpa memilah satu pihak tertentu ––––– Satu bulan kemudian pasca pengumuman UUDS, tepat 1 Desember 2020 ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara sebagai pemerintahan bersama.
Dalam momentum kali ini juga, kami akan merayakan kemajuan dan pengumuman yang telah kami buat dalam dua tahun terakhir, seperti pencapaian UUDS, Pemerintahan Sementara, Kabinet, dan terbaru peluncuran Visi Negara Hijau untuk bangsa kami dan bagi dunia.
Untuk itu, sebagai tindak lanjut seruan yang dikeluarkan Interim President Hon. Benny Wenda pada 17 November 2021 kemarin, kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa dan rakyat West Papua dimana pun anda berada; baik di gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai dan kepulauan di seluruh teritorial West Papua untuk secara bersama melakukan Ibadah Doa secara damai, dalam rangka merefleksikan 60 tahun perjuangan kemerdekaan West Papua dan satu tahun pembentukan Pemerintah Sementara ULMWP (Provisional Government of West Papua).
Ibadah doa dimaksud dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh s/d pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada baik di West Papua, Melanesia, Pasifik dan seluruh dunia, dengan tema umum bangsa Papua berikut ini:
“ULMWP: Provisional Government celebrating 60 years anniversary birth of West Papua”
Upacara pengibaran bendera negara dan pernyataan kenegaraan secara resmi oleh Pemerintah Sementara akan berlangsung di Papua New Guinea (PNG), Vanuatu, Belanda, dan Inggris (UK).
Demikian himbauan umum kami, atas perhatian doa dari seluruh akar rumput bangsa Papua, Sorong – Samarai, Melanesia – Pasifik serta seluruh dunia, kami sampaikan banyak terima kasih, Wa, Wa, Wa!!!
One People – One Soul
Port Numbay (Jayapura), Tabi – West Papua
22 November 2021
KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
Provisional Government (ULMWP)
M E N G E T A H U I
ttd
BAZOKA LOGO
Menteri Urusan Politik
___________________
(1). LAMPIRAN: Seruan Interim Presiden, berikut:

Kontroversi Bintang Fajar ialah Lambang Lucifer: Apa Sikap Saya?

Oleh General WPA Amunggut Tabi

Kontroversi dan Tanggapan tentang Bintang Kejora


Paling tidak ada 4versi yang melihat Bintang Kejora sebagai penyebab kemerdekaan West Papua belum pernah tiba. Oleh karena itu mereka mengajukan usulan agar "Bintang" dari Bendera Bintang Kejora dirubah dari sebuah bintang segi-lima menjadi bintang segi-enam, yaitu Bintang Daud. Itu versi pertama.

Versi kedua mengatakan, nama Bintang Fajar dan Bintang Kejora yang membuat masalah, jadi seharusnya disebut Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora. Atau sebaiknya Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora.

Versi ketiga mengatakan bahwa  oleh karena Bendera Bintang Kejora dikibarkan dan banyak berjatuhan korban nyawa, maka harus digantikan dengan bendera lain. Jadi, usulan di sini ialah menggantikan Bendera secara total.

Versi keempat mengusulkan agar bukan saja menggantikan Bendera, akan tetapi menggantikan nama Negara dan Bendera sekaligus, sehingga nama negara bukan West Papua lagi, akan tetapi nama negaranya lain, dan benderanya juga lain.

Analisis Saya

Goncangan ini dan itu terjadi terutama karena psikologi orang West Papua sendiri yang bermasalah. Permasalahan psikologi ini disebabkan oleh dasar orang West Papua, yaitu titik-tolak berpikir dari orang Papua sendiri. Ada yang melihat Bintang Kejora dari sisi Alkitab, atau Teologia Kristen. Ada yang melihatnya dari sisi Adat OAP (Orang Asli Papua), terutama orang Papua di pesisir dan pulau-pulau karena interaksi mereka dengan Bintang Pagi terjadi setiap pagi, sampai kiamat, mereka bergantung kepada Bintang Pagi untuk memberikan arah pulang ke rumah.

Yang pertama dan terutama, saya menilai bahwa guncangan pertama datang dari rekayasa NKRI (Negara Kesetanan Republik Indonesia), yaitu negara yang penuh dengan dusta, negara penyembah Lucifer itu sendiri, negara yang memiliki Bendera murni buatan Belanda.

Yang kedua, ini adalah pertanda OAP sendiri tidak memiliki pendirian teguh dan tegas atas apa yang diperjuangkannya sehingga di tengah-tengah perjalanan sejarahnya sendiri ia sudah mulai guncang dan mempertanyakan apa yang diperjuangkannya selama ini. Diskusi seperti ini sebenarnya patut terjadi setelah kemerdekaan, dan bukan sementara korban berjatuhan. Ini pertanda bahwa OAP sendiri sebagai "manusia" belum matang dalam berpikir dan bernalar, sehingga dengan mudah dapat dimasuki setan untuk mengacaukan pikiran dan pendirian. Manusia yang matang berpikir dan bernalah tidak akan pernah berpindah sebegitu mudah.

Yang ketiga, secara moralitas OAP, kita tidak sanggup menghargai karya pengorbanan bangsa Papua selama 60 tahun terakhir, sehingga kita masih berputar-putar berbicara tentang bintang yang mana dan bendera yang mana.Apapun alasannya, kalau korban sudah berjatuhan, sepatutnya secara moral, kita tidak usah bertanya-tanya bintang yang mana. Ini menunjukkan, selain nalar dan pikiran tidak matang, kita tidak bermoral. Orang Papua telah lama berjuang, telah lama mepertaruhkan segala-galanya untuk Bintang Kejora. Siapakah saya harus hadir mempertanyakannya? Apa sumbangan saya untuk perjuangan ini? 

Yang keempat, manusia Papua yang bertanya dan mempersoalkan Bendera inilah yang bermasalah, bermasalah secara pribadi dan secara kelompok, bermasalah secara rohani dan jasmani, bermasalah secara psikologis dan moral.

Komentar Penutup

Anda sendiri memilih, di pihak mana Anda berada, kepada pihak siapa Anda berteman.

Terlepas dari kontroversi dan argumen apapun, Bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar adalah sebuah Bendera yang telah lama dikenal orang Papua dan dunia sebagai Bendera Negara di wilayah bagian barat pulau New Guinea. 

Terlepas dari grup atau kelompok, kalau kita benar-benar berjuang untuk tanah dan bangsa Papua, maka kita pasti akan menyerah kepada sejarah itu sendiri, bahwa Bintang Kejora telah lama dinobatkan dan dikibarkan sebagai Bendera Kebebasan dan Bendera Kemerdekaan, Bendera Kebangsaan Papua dan Bendera Negara West Papua. 

Terlepas dari astronomi dan teologia agama. Jauh sebelum teologi, jauh sebelum filsafat, jauh sebelum ilmu-ilmu apapun di dunia ini, orang Melanesia telah lama mengelilingi dunia menggunakan perahu-perahu khas Melanesia. Dari seluruh manusia di dunia ini di era purba, hanya orang Melanesia yang telah terbukti menjelajah dunia sangat jauh, satu ras di pulau-pulau yang luas di Samudera Pasifik. 

Mereka menggunakan petunjuk satu-satunya, yaitu Bintang Pagi, untuk menentukan arah dan waktu. Bintang Pagi tidak diambil berdasarkan ajaran Alkitab atau Filsafat Yunani tentang Bintang Venus. 

Oleh karena itu, apapun alasannya, apapun argumennya, biarpun argumen dari sisi Teologia dan Alkitab sekalipun, Bintang Kejora harus dikibarkan! Nama Yesus harus dimuliakan karena kemenangan bangsa Papua atas Kerajaan Lucifer NKRI!

Atas nama Moyang Bangsa Papua, atas nama Segenap Komunitas Makhluk, atas nama Tulang-Belulang, atas nama anak-cucu yang akan datang. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus Sang Bintang Fajar turun menyelamatkan bangsa Papua dari belenggu kerajaan Lucier

Tuesday, 23 November 2021

Sertu Ari Baskoro Gugur Ditembak KKB Papua, Keluarga: Desember Mau Lamar Gadis

Dua prajurit menjadi korban penyerangan KKB merupakan personel satuan BKO Aparat Teritorial (Apter) Koramil Persiapa Suru-Suru. (Foto: Ilustasi/Ist)

KENDAL, iNews.id - Sertu Ari Baskoro, prajurit TNI yang gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Koramil Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo Papua, rencananya melamar gadis pujaannya Desember 2021. Sertu Ari pun sebelumnya sudah memberitahu keluarganya jika tugasnya di Koramil Suru-Suru Yahukimo segera berakhir. Setelah itu, akan pulang untuk melamar gadis pujaan hatinya. 

Keluarga di Kendal Ungkap Hal Ini Menurut keluarga, terakhir Sertu Ari komunikasi pada tanggal 14 November 2021  dengan mengabarkan keadaan sekaligus memberikan kabar tinggal beberapa hari lagi dia akan selesai melaksanakan tugasnya di Koramil Suru-Suru. "Setelah selesai tugas Desember rencana Ari akan pulang ke Kendal dan akan melamar sang kekasih," kata Kaka korban, Adi Nugroho, Minggu (21/11/2021). 

Dia mengaku tidak ada firasat apa pun saat komunikasi terakhir dengan almarhum. "Tidak ada (firasat). Sabtu (20/11/2021) siang, kami dapat kabar kalau Ari meninggal dunia karena tertembak KKB saat akan belanja kebutuhan sehari-hari," katanya. 

Di mata keluarga, Sertu Ari Baskoro merupakan sosok yang baik. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini memang bercita-cita ingin menjadi anggota TNI. Sukses menjadi anggota TNI pada tahun 2016, Sertu Ari langsung ditempatkan di Aceh hingga ditugaskan di Koramil Suru-Suru. Sertu Ari Baskoro kelahiran  26  Oktober 1996  dan  masuk  di  TNI AD  bulan  Februari  2016 

Kemudian  Ari  bertugas sebagai  anggota satuan  BKO Apter Koramil persiapan Suru-Suru yang akan berakhir di bulan Desember ini Sertu Ari Baskoro merupakan putra ketiga dari pasangan Endro Subroto dan Titik Kisworini yang saat ini tinggal  di  Desa Pidodokulon Kecamatan Patebon Kendal. Anak pertama  bernama  Adi Nugroho, anak kedua Agung Raharjo  dan  Ari Baskoro merupakan  anak  bungsu. “Dia dari SD kalau lihat tentara itu pengin sekali jadi tentara. Akhirnya setelah lulus SMA, dia mendaftarkan diri ke Secaba. Dia anaknya cenderung pendiam tidak banyak ngomong,” kata Adi Nugroho. Lihat juga: Surprise Ulang Tahun Ke-27 Atta Halilintar Digelar Sederhana Editor : Kastolani Marzuki

Dia mengatakan, keluarga sudah ikhlas atas kejadian itu. Keluarga berharap konflik di Papua segera berakhir, sehingga tidak ada lagi korban jiwa.  Rencananya jenazah Sertu Ari Baskoro hari ini akan diterbangkan langsung dari Sentani Papua melalui jalur udara dan darat menuju rumah duka dan akan dimakamkan hari Senin (22/11) besok di tempat pemakaman keluarga. “Rencana almarhum akan dimakamkan pada hari Senin setelah zuhur sekitar jam 1 siang. 


Ya semoga kejadian ini adalah kejadian yang terakhir, yang meninggal di Papua. Semoga tidak ada Ari-Ari yang lain yang meninggal di Papua,” katanya. Sejak Minggu (21/11/2021)  pagi, rumah duka Sertu Ari Baskoro di Desa Pidodo Kulon Patebon, Kabupaten Kendal, terus didatangi peziarah. Tampak sejumlah karangan bunga berjajar di rumah duka, di antaranya dari KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Pangdam Iskandar Muda hingga rekan sejawat dari unsur TNI. Lihat juga: Mewah Pernikahan Atta Aurel, Dihadiri Tokoh - Tokoh Penting Editor : Kastolani Marzuki


Artikel ini telah tayang di jateng.inews.id dengan judul " Sertu Ari Baskoro Gugur Ditembak KKB Papua, Keluarga: Desember Mau Lamar Gadis ", Klik untuk baca: https://jateng.inews.id/berita/sertu-ari-baskoro-gugur-ditembak-kkb-papua-keluarga-desember-mau-lamar-gadis/2.

Download aplikasi Inews.id untuk akses berita lebih mudah dan cepat:

https://www.inews.id/apps

Monday, 22 November 2021

HIMBAUAN UMUM ! Desember 1961 - 1 Desember 2021

MEMPERINGATI 60 TAHUN MANIFESTO KEMERDEKAAN WEST PAPUA DAN HUT KE — I PEMERINTAH SEMENTARA

1 DESEMBER 1961 – 1 DESEMBER 2021

Tepat 1 Desember 2021 besok, seantero West Papua serta seluruh dunia akan memperingati hari bersejarah bangsa Papua yang ke – 60 tahun, yaitu dimana pada 1 Desember 1961, bangsa Papua bersama pemerintah Belanda selaku walih West Papua secara resmi telah mendeklarasikan embrio pembentukan negara West Papua, diantaranya termasuk bendera negara “Bintang Fajar” dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”.

1 Desember 2021, juga akan menandai ulang tahun pertama untuk pembentukan Pemerintahan Sementara ULMWP (Provisonal Government of West Papua) oleh Persatuan Gerakan Kemerdekaan untuk untuk West Papua atau ULMWP, yang mana pada 1 Desember 2020, ULMWP telah mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara negara Republik West Papua yang menunggu, dengan Hon. Benny Wenda sebagai Interim President.

Peristiwa bersejarah 1 Desember 1961 di atas tidak bertahan lama akibat manufer aneksasi yang dilakukan Presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno melalui Komando Trikora tanggal 19 Desember 1961, yang mengumandangkan penggagalan kemerdekaan West Papua, yang hendak dicapai bangsa Papua kala itu, berujung pada pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang curang, penuh dengan teror dan intimidasi oleh militer kolonial Indonesia terhadap rakyat West Papua yang hendak memilih merdeka.

Pasca aneksasi, bangsa Papua terus bangkit dengan sejumlah peristiwa Politik oleh anak negeri untuk memperoleh kemerdekaan hingga berujung pada deklarasi persatuan yang disebut “Deklarasi Saralana” tanggal 6 Desember 2014, yaitu lahirnya ULMWP sebagai puncak dari semua.

Sekarang, West Papua tengah dihadapkan dengan sejumlah peristiwa kematian para tokoh umum, pemimpin agama, pemuda dan pelajar secara misterius. Juga terjadi pengungsian rakyat West Papua akibat operasi militer Indonesia di Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Maybrat dan Oksibil termasuk kematian sorang bayi yang berusia 2 tahun. Kemudian juga terjadi penangkapan terhadap aktivis kemerdekaan termasuk Victor Yeimo dan Frans Wasini. Sejumlah peristiwa ini tengah berlangsung beriring berakhirnya Otonomi Khusus Papua, dimana mayoritas bangsa Papua telah menyatakan menolak dan mendesak dilakukan referendum kemerdekaan sebagai solusi bagi West Papua. 

Setelah memperhatikan semua situasi ini secara komprehensif, pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, Dewan West Papua (Legislatif ULMWP) kemudian mengumumkan pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai payung hukum penentuan nasib sendiri West Papua. Pembentukan UUDS ini telah menghargai dan mengakomodir semua peristiwa hukum dan politik yang dilakukan anak bangsa, mulai dari 1 Desember 1961, 1 Juli 1971, 14 Desember 1988, 27 November 1997, 4 Juni 2000, 16 Agustus 2004, 1 Desember 2005, 1 Juli 2006, 19 Oktober 2011, 9 April 2012 hingga Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 tanpa memilah satu pihak tertentu ––––– Satu bulan kemudian pasca pengumuman UUDS, tepat 1 Desember 2020 ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara sebagai pemerintahan bersama.

Dalam momentum kali ini juga, kami akan merayakan kemajuan dan pengumuman yang telah kami buat dalam dua tahun terakhir, seperti pencapaian UUDS, Pemerintahan Sementara, Kabinet, dan terbaru peluncuran Visi Negara Hijau untuk bangsa kami dan bagi dunia.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut seruan yang dikeluarkan Interim President Hon. Benny Wenda pada 17 November 2021 kemarin, kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa dan rakyat West Papua dimana pun anda berada; baik di gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai dan kepulauan di seluruh teritorial West Papua untuk secara bersama melakukan Ibadah Doa secara damai, dalam rangka merefleksikan 60 tahun perjuangan kemerdekaan West Papua dan satu tahun pembentukan Pemerintah Sementara ULMWP (Provisional Government of West Papua).

Ibadah doa dimaksud dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh s/d pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada baik di West Papua, Melanesia, Pasifik dan seluruh dunia, dengan tema umum bangsa Papua berikut ini:

“ULMWP: Provisional Government celebrating 60 years anniversary birth of West Papua”

Upacara pengibaran bendera negara dan pernyataan kenegaraan secara resmi oleh Pemerintah Sementara akan berlangsung di Papua New Guinea (PNG), Vanuatu, Belanda, dan Inggris (UK).

Demikian himbauan umum kami, atas perhatian doa dari seluruh akar rumput bangsa Papua, Sorong – Samarai, Melanesia – Pasifik serta seluruh dunia, kami sampaikan banyak terima kasih, Wa, Wa, Wa!!!

One People – One Soul

Port Numbay (Jayapura), Tabi – West Papua
22 November 2021 

KEMENTERIAN URUSAN POLITIK  
Provisional Government (ULMWP)

M E N G E T A H U I 

ttd
BAZOKA LOGO
Menteri Urusan Politik
___________________

(1). LAMPIRAN: Seruan Interim Presiden, berikut:
https://m.facebook.com/396357444077782/posts/1558818817831633/

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

#PENGUMUMAN: Pemerintahan Sementara merayakan 60 tahun kelahiran West Papua

Pengumuman | Edisi, 17 November 2021

1 Desember 2021 akan menandai 60 tahun lahirnya West Papua. Ini juga menandai ulang tahun pertama pembentukan Pemerintahan Sementara ULMWP.

Untuk seluruh rakyat saya di West Papua dan di seluruh dunia: ini adalah hari yang sangat penting dan penting untuk kita peringati. Ketika Bintang Kejora dimunculkan oleh Dewan Nugini pada 1 Desember 1961, mereka menjadi cikal bakal bangsa.

Saya menyerukan kepada semua orang untuk merayakan hari ini melalui doa yang damai. Kepada para pendukung solidaritas internasional kami, silakan gunakan kebebasan Anda untuk menunjukkan dukungan Anda bagi perjuangan kami, di mana pun Anda berada. Upacara pengibaran bendera khusus yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Sementara akan berlangsung di Papua New Guinea (PNG), Vanuatu, Belanda, dan Inggris. Saya juga mengajak solidaritas Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia untuk mendoakan kami dan menghormati hari nasional kami, sebagaimana kami telah menghormati hari kemerdekaan Anda.

Pada hari ini kita akan mengingat orang-orang yang terdesak, khususnya ribuan orang yang terlantar akibat operasi militer Indonesia di Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Maybrat dan Oksibil. Kita juga mengingat bayi berusia dua tahun yang tewas di tangan pemerintah Indonesia bulan lalu.

Dunia harus mewaspadai bangsa kita pada 1 Desember. Sering terjadi pertumpahan darah yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia. Kami tidak menginginkan ini – kami akan merayakannya dengan damai. Tidak perlu melecehkan, mengintimidasi, atau menyerang mereka yang sedang ibadah dengan damai. Saya meminta pemerintah dan Presiden Indonesia untuk meninggalkan kita sendirian di hari nasional kita. Waktu kita akan datang, dan suatu hari kita akan berdiri berdampingan sebagai tetangga yang baik.

Kami juga akan merayakan pengumuman dan kemajuan yang telah kami buat dalam dua tahun terakhir, dengan konstitusi kami, Pemerintahan Sementara, kabinet , dan baru-baru ini Visi Negara Hijau kami untuk bangsa. Pemerintah Sementara ULMWP telah secara konsisten mengakui semua proklamasi yang dibuat dalam sejarah perjuangan kita oleh para pemimpin West Papua sebelum kita.

Dengan langkah-langkah penting yang telah kita buat ini, saya mendorong seluruh rakyat saya untuk bersatu dalam satu semangat untuk merayakan dan menggerakkan kita lebih dekat pada tujuan kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri untuk semua. Kami berharap terjadinya perdamaian di West Papua, di Indonesia, kawasan dan seluruh dunia.

Benny Wenda 
Interim Presiden
Pemerintahan Sementara ULMWP
___
https://www.ulmwp.org/provisional-government-celebrating-60-years-since-birth-of-west-papua

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

Thursday, 18 November 2021

Pastor Katolik Minta Dunia Internasional Dukung Perdamaian Papua

Seratus sembilan puluh empat Pastor Katolik di Tanah Papua mengirim seruan perdamaian pada Kamis (11/11) pagi. Selain imbauan gencatan senjata TNI/Polri dan OPM, mereka juga berharap dunia internasional lebih peduli terhadap konflik di kawasan ini.

Situasi Papua dan Papua Barat yang tidak pernah lepas dari konflik bersenjata, mendorong Gereja Katolik bersuara lebih keras dan tegas. Sebelum ini, telah ada seruan moral 147 Pastor Katolik Papua pada 10 Desember 2020 dan permintaan genjatan senjata dari 36 Imam Projo Keuskupan Timika 31 Oktober lalu.

Selain menyebut bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah,194 pastor Katolik ini bahkan berharap ada kepedulian dari dunia internasional, seperti dinyatakan Pastor Alberto John Bunai, Pr ketika membacakan seruan itu. 

“Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua,” papar Pastor John Bunai.


Berkonflik dan Miskin

Dalam pernyataan yang sama, para pastor juga meminta kepada duta besar negara-negara sahabat untuk turut membantu. Mereka diharapkan turut mendesak semua kubu yang berperang, TNI/POLRI maupun TPN-OPM agar segera mengadakan gencatan senjata atau jeda kemanusiaan.

Gereja Katolik di Papua juga menyampaikan pesan ke Duta Besar Vatikan di Jakarta, sebagai perwakilan Gereja Katolik sedunia, bahwa Otonomi Khusus yang sudah berjalan 20 tahun di Papua, telah gagal mencapai tujuan. Papua kaya akan sumber daya alam, kata Pastor, tetap rakyatnya berada miskin.

Data BPS yang menyebut Provinsi Papua dan Papua Barat adalah wilayah termiskin pertama dan kedua di Tanah Air, dengan tingkat kemiskinan 28,6 persen dan 21,7 persen.

Seruan juga disampaikan kepada pemimpin negara-negara, yang memberikan bantuan dana kepada Pemerintah RI untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua.

“Kami berseru kepada negara dan instansi pemberi dana pembangunan di Papua agar meninjau kembali kerja sama yang dibangun selama ini. Sebab yang terjadi di Tanah Papua adalah pembangunan sarana fisik sebagai prioritas, penambahan pasukan organik hampir di seluruh Tanah Papua,” papar Pastor John Bunai.

Gereja Katolik juga menilai di Papua terjadi pemaksaan kehendak, tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan yang tidak ditindak, dan kriminalisasi terhadap awak media yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan.

“Bahkan seruan para Pastor dipandang miring, malah mereka dinilai sebagai separatis pendukung TPN-OPM,” tambahnya.

Para Pastor juga mendorong munculnya pertanyaan mengenai dana bantuan yang diberikan -- apakah dipakai untuk membiayai pasukan yang beroperasi di Tanah Papua; apakah dipakai untuk menambah peralatan perang demi penembakan dan pembunuhan Orang Asli Papua (OAP); dan apakah dipakai dalam upaya genosida dan ekosida secara perlahan.

Gereja Katolik juga mendorong pemerintah Indonesia agar segera membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua, khususnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Semua pihak diingatkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, Papua bukanlah tanah kosong. Ada banyak suku OAP dalam tujuh wilayah adat yang telah mendiaminya. Sejak 1969, Papua masuk menjadi bagian Indonesia. Karena itulah, negara wajib melindungi dan mensejahterakan rakyat. Menciptakan keadilan dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat.

Kenyataannya, di Papua yang terjadi justru sebaliknya, dan karena itulah gereja merasa perlu bersikap. Gereja juga prihatin dengan dugaan praktik-praktik bisnis tidak etis yang dilakukan segelintir orang, dan mengorbankan warga Papua. Pengerahan pasukan keamanan disinyalir menjadi bagian dari pengamanan terhadap praktik bisnis ini.


Sikap Terbuka Menguntungkan

Aktivis pembela HAM, Theo Hesegem, mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang masih menutup Papua dari dunia internasional. Padahal desakan sudah diberikan sejumlah negara, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS). Negara-negara ini kerap berusaha menyudutkan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan PBB, dengan permintaan untuk membahas kondisi Papua.

Dalam pernyataannya pada 1 September 2021, OACPS menyatakan telah meminta kepada lembaga PBB, untuk mengirim sebuah misi ke Papua. Misi ini bertugas untuk menyusun laporan kondisi HAM, berdasar bukti-bukti di lapangan.

Menurut Theo, jika pemerintah Indonesia tidak segera membuka Papua, maka akan muncul kecurigaan bahwa memang sesuatu terjadi di sana.

“Menurut saya saatnya untuk PBB bisa masuk ke Papua. Kalau Indonesia tidak mengizinkan PBB masuk ke Papua terkait dengan isu hak asasi manusia, berarti logika berpikir kita itu Indonesia ada kesalahannya,” kata Theo.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua ini mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa di Papua tidak ada pelanggaran HAM. Sejalan dengan pernyataan itu, kata Theo, jika memang tidak ada pelanggaran HAM, Komisi HAM PBB sebaiknya diizinkan masuk. Dengan begitu, katanya, mereka bisa membuktikan klaim yang disampaikan pemerintah Indonesia itu.

“Kalau pemerintah Indonesia tidak mengizinkan, berarti kan ada sesuatu yang sedang ditutupi, yang ujungnya bisa-bisa muncul kecaman dari negara lain,” tambahnya.

Justru dengan memberi izin Komisi HAM PBB masuk, katanya, Indonesia akan keluar dari sorotan terkait isu HAM di Papua. Dugaan-dugaan yang selama ini muncul dalam berbagai pertemuan internasional, dapat ditemukan jawabannya.

“Tetapi, bukan hanya Komisi HAM PBB, termasuk juga wartawan internasional juga ikut dilibatkan masuk sehingga ada keterbukaan, transparans, baik oleh pemerintah atau Papua. Kira-kira siapa yang tipu, siapa yang benar,” ujarnya.

Tentu saja, aktivis HAM di Papua akan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menelusuri persoalan ini sampai selesai. Theo bahkan menjamin, para aktivis ini tidak akan berpihak, baik ke pemerintah Indonesia maupun pihak OPM. Tujuan mereka adalah membantu pemerintah dan masyarakat Papua, mencari solusi mengakhiri konflik yang terjadi. Sementara ini, untuk mengatasi kondisi yang kian memanas di Papua, Theo mendesak adanya pembicaraan damai kedua belah pihak.

Pembicaraan itu akan berhasil jika di antara pemerintah Indonesia atau pihak Jakarta, dan masyarakat Papua, ada pihak independen yang menjadi jembatan. Tidak mungkin jika mediasi dijalankan oleh pemerintah sendiri karena masyarakat Papua tidak akan percaya pada proses itu.

Theo juga mengkritisi Presiden Jokowi, yang sudah berkali-kali berkunjung ke Papua tetapi belum berhasil menyelesaikan konflik bersenjata di sana. Kunjungan itu, kata Theo, seolah hanya sebagai seremonial saja.

“Masyarakat Papua sedang mengalami krisis kemanusiaan. Tetapi saya tidak mengerti dengan pandangan seorang Presiden, yang melakukan kunjungan berkali-kali, dan gagal menyelesaikan konflik bersenjata di Papua,” kata Theo. [ns/ab]

Source: VOA

Wednesday, 17 November 2021

Post kegelisahan: jumlah penduduk di East Papua dan West Papua

Di tahun 1960’an, perbandingan populasi antara West Papua dan Papua Nugini, penduduk pribumi West Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk pribumi Papua Nugini, yaitu:

» West Papua : ±800 (ribu)
» Papua Nugini : ±6/700 (ribu)

Artinya bahwa, populasi penduduk pribumi West Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk pribumi Papua Nugini.

Pada perkembangan, kini (2019 — 2020) jumlah penduduk pribumi Papua New Guinea (PNG) lebih besar dibanding jumlah penduduk pribumi West Papua, yaitu:

» West Papua : ±2 (juta)
» Papua Nugini : ±8—9 (juta)

Secara logika, jumlah ini benar-benar tidak masuk akal, tetapi faktanya demikian, tidak bisa disangkal.

Dan secara logika pula, seHARUSnya sekarang (2019 — 2020) jumlah penduduk pribumi West Papua lebih besar (kira-kira ya... ±12 juta lebih) dibanding penduduk pribumi Papua Nugini yang sekarang jumlahnya ±8—9 juta (tetapi faktanya tidak demikian).

Jika berdasarkan perhitungan logika seharusnya jumlah penduduk pribumi West Papua adalah ±12 juta, maka pertanyaannya: ke mana / di mana sisa penduduk pribumi 10 juta orangnya? yang sekarang menyisakan 2 juta ini!?

Dari perhitungan di atas, dapat kita pastikan bahwa, ke depannya, jumlah penduduk pribumi West Papua akan menurun lebih kritis dibanding angka sekarang (2jt ±).

ALASAN MENDASAR berbanding angka yang “tidak masuk akal tapi nyata” antara West Papua dan PNG ini adalah: Papua Nugini (PNG) telah Merdeka dan Berdaulat atas tanah dan negeri mereka, sehingga pertumbuhan populasinya terjamin dengan pagar kemerdekaan negara mereka — Dengan kemerdekaan PNG dan kedaulatan atas teritorialnya, mereka telah memagari diri dari ancaman luar. 

— Berbeda dengan West Papua. West Papua telah ditransfer dari tangan penjajah Belanda ke tangan penjajah Indonesia, seperti yang dijelaskan Alm. Agus Alua dalam bukunya, sehingga angka penduduk pribumi West Papua di atas adalah fakta yang wajar meski tidak masuk akal. Memang awalnya kemerdekaan West Papua telah dibuat, tetapi itu telah diduduki oleh kolonial Indonesia melalui pintu aneksasi Trikora 19 Desember 1961, sehingga pagar yang hendak dibangun West Papua pada 1 Desember 1961 itu telah dirobohkan, dihancurkan oleh si penjahat, si pencuri, si perampas, si pembunuh, si kanibal rakus yakni KOLONIAL INDONESIA, sehingga hari ini bangsa Papua ras Melanesia di West Papua ada dalam kondisi yang memang benar-benar TERANCAM.

Kemerdekaan dan kedaulatan adalah PAGAR — PNG telah memagari diri dengan kemerdekaan negara Papua Nugini, sehingga aman. Hari ini West Papua adalah dalam kondisi TANPA PAGAR/Tidak dipagari/Tidak bernegara sendiri, sehingga sedang benar-benar TERANCAM.

West Papua terus berjuang, yang mana perjuangannya telah menghabiskan waktu yang lama selama (setengah abad ± 60 tahun) — berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan dalam rangka membangun pagar keselamatan. Sebagai puncaknya, kekuatan perjuangan West Papua telah bersatu dalam front kebangsaan Papua, yakni: United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 2014, dan terus mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. 

Pada 2017, ULMWP mulai menunjukkan dirinya sebagai organisasi dengan asas trias political dimana didalamnya terdapat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Dua tahun kemudian, pada 2020 ULMWP telah meng-upgrade status hukum dan politiknya, dengan meningkatkan aturan organisasi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), serta mengumumkan dirinya sebagai organisasi Pemerintah pada 1 Desember 2020, dilengkapi dengan pengumuman 12 Kabinet Menteri, serta VISI Negara yang diperjuangkannya.

Semua langkah ini dilakukan ULMWP dalam rangka MEMAGARI West Papua DARI ANCAMAN SERIUS yang dilakukan kolonial Indonesia. Dan kedepannya, dengan keyakinan iman, Pemerintah Sementara West Papua dalam hal ini ULMWP secara tegas akan memagari bangsa Papua.

Maka itu, kepada seluruh elemen bangsa Papua dimohon tetap dalam konsistensi dukungannya agar jumlah kami yang tersisa ±2 juta ini dapat diselamatkan di dalam pagar kemerdekaan yang akan tercapai.

Ingat perhitungan angka di atas fakta logika! Jumlah kita sedang menipis. Jangan kaget jika kedepannya, populasi penduduk pribumi West Papua bukan lagi di angka ±2 juta, tetapi di bawah dari angka itu, misal ±1 juta kurang.

— Mau salahkan siapa nantinya jika demikian? Ini miris! 

GENOSIDA (pemusnahan) penduduk pribumi West Papua, bangsa Papua, ras Melanesia adalah “NYATA” sedang terjadi di atas tanah Papua (West Papua).

Ko mau pejabat besar di provinsi ka... ko mau pejabat besar di kabupaten ka... kecamatan ka... desa-desa ka... Tolong BUKA MATA dan TELINGA MU lihat kondisi ini! Ini kondisi yang nyata dan serius! Bukan sebuah cerita dongeng atau khayalan!

Tolonglah BUKA MATA dan TELINGA MU, serta BUKA MATA HATI MU lihat kondisi ini! —— Kemerdekaan dan kedaulatan adalah solusi dalam rangka memagari diri dari ancaman serius ini! 

Segera dukung Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP), menuju kemerdekaan dan kedaulatan!
_____________
Sumber data angka: Pemprov Papua & PNG Government

(Kembali ke atas, awalnya (start) jumlah penduduk pribumi West Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk pribumi Papua Nugini, yaitu: West Papua : ±800 (ribu) VS Papua Nugini : ±600 (ribu).)

Jumlah angka kematian: LEBIH BESAR
.....dibanding,
Jumlah angka kelahiran normal: SANGAT KECIL

Kita memang benar-benar sedang TERANCAM — Manusianya (kami) dibunuh habis-habisan, kekayaan alam kami juga dikuras habis-habisan —— #GENOSIDA dan #EKOSIDA itu NYATA sedang terjadi! 

Buka mata dan telinga-mu! 
Selamatkan yang sisa, WaSalam..!!! ✊🏿✊🏿✊🏿

by. Erik Walela 

#Genocide #Ecocide #ULMWP #WestPapua #ProvisionalGovernment #GreenStateVision #FreeWestPapua