Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label . pelanggaran HAM. Show all posts
Showing posts with label . pelanggaran HAM. Show all posts

Wednesday, 2 March 2022

Tanggapi desakan PBB, Indonesia tuding Pelapor Khusus PBB lakukan serangan media

 Sikap PBB - Admin

2 Maret 2022

Kantor PBB di Jenewa, Swiss - IST

Jubi TV – Pemerintah Republik sangat menyesalkan siaran pers yang bias yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB  yang berjudul “Indonesia: UN experts sound alarm on serious Papua abuses, call for urgent aid,”

Melalui siaran pers yang diterbitkan Rabu (2/3/3033), Kantor Misi Indonesia untuk PBB di Geneva, Swiss mengatakan rilis berita ini menandakan adanya pola serangan media yang tidak konstruktif dan tidak berdasar terhadap Indonesia oleh Pemegang Mandat Khusus tertentu, yang sekali lagi telah memilih untuk sepenuhnya mengabaikan data dan informasi yang dapat diverifikasi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai tanggapan atas komunikasi bersama atas tuduhan yang sama, yang dikirim oleh pemegang mandat tersebut di atas. 

Misi Indonesia menambahkan keputusan pemegang mandat untuk menerbitkan siaran pers atas tuduhan yang telah ditangani oleh Pemerintah Indonesia -tanpa menyebutkan tanggapan pemerintah terhadap salah satu tuduhan, merupakan tampilan terang-terangan penolakan pemegang mandat pada dialog konstruktif.

“Apa yang telah diterbitkan oleh para pemegang mandat ini tidak lebih dari sebuah monolog, yang tampaknya dirancang semata-mata untuk tujuan kepentingan mereka sendiri,” kata Misi Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menjelaskan dalam banyak kesempatan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan tidak memiliki tempat di Indonesia. Untuk tujuan ini, pemerintah telah mengerahkan upaya yang luar biasa untuk menangani semua kasus yang terkait dengan kejahatan tersebut.

Lanjut Kantor Misi Indonesia, pada kasus-kasus pengungsi internal yang dibahas dalam siaran pers, jika pemegang mandat menjalankan profesionalisme dan benar-benar meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah Indonesia, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang banyak faktor yang berkontribusi terhadap pengungsian di Provinsi Papua dan Papua Barat, mulai dari bencana nasional, rumah yang diamuk kelompok kriminal bersenjata, konflik suku, dan konflik hasil pilkada.

“Mengkaitkan semua kasus pemindahan dengan “pemindahan paksa oleh pasukan keamanan” bukan saja tidak benar, tetapi juga mengabadikan narasi berbahaya yang diadvokasi oleh kelompok bersenjata kriminal untuk menyebarkan ketidakpercayaan publik terhadap personel keamanan,” kata Kantor Misi Indonesia.

Kantor Misi Indonesia menegaskan seandainya pemegang mandat meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah, mereka juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perlunya mengerahkan personel keamanan di daerah-daerah di mana serangan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, pekerja kesehatan, pekerja konstruksi , petugas pemilihan kepala daerah, dan guru, merajalela.

Pemegang mandat semestinya meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah, sehingga mereka juga akan memiliki informasi bahwa tuduhan “bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua yang dihalangi oleh pihak berwenang” adalah kebohongan.

“Kementerian Sosial RI telah memberikan bantuan sembako senilai hampir 1,5 miliar rupiah untuk para pengungsi di Kabupaten Intan Jaya; 5 miliar rupiah untuk pengungsi di Kabupaten Nduga; dan juga miliaran rupiah untuk gabungan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo,” sebut Kantor Misi Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Indonesia tidak pernah membatasi akses ke Palang Merah, gereja lokal, dan Komnas HAM. Penghentian permintaan personelnya untuk melakukan perjalanan ke beberapa daerah semata-mata karena pertimbangan keamanan, karena daerah-daerah tersebut masih dikategorikan sebagai daerah berisiko tinggi bagi warga sipil karena intensitas kekerasan kelompok bersenjata kriminal.

“Pemerintah Indonesia sekali lagi sangat menyayangkan keputusan pemegang mandat terkait untuk melakukan pendekatan megafon sepihak dalam menangani tuduhan yang termuat dalam siaran pers 1 Maret 2022. Pola tindakan yang tidak konstruktif ini hanya merusak dan menyabotase kerangka kerja sama dan kepercayaan yang dimiliki Pemerintah Indonesia terhadap Pelapor Khusus,” tutup Kantor Misi Indonesia. (*)

Sunday, 27 February 2022

ULMWP WILAYAH MEEPAGO DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB

.


"Wilayah Adat Meepago telah Mendeklarasikan Panitia Penyambutan Kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi kemanusiaan (UNHCHR) di west Papua".

MEEPAGO, Pada hari ini, Selasa, (22/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat Meepago. Habel Nawipa; Telah mendeklarasi panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
"Menurut, Mr HABEL NAWIPA, ketua pemerintah sementara West Papua ULMWP Meepago. Sudah mempunyai struktur Panitia.

Sekaligus secara resmi memberikan mandat kepada 5 daerah untuk membentuk panitial lokal penjemputan Komisi tinggi Ham PBB di Meepago serta membangun basis di setiap daerah antaranya, Nabire, Dogiyai, Deiyai, paniai dan Intan Jaya,"ujarnya.
Selain itu," Dalam rangka menyambut komisaris HAM PBB, kami penanggun jawab politik sudah siap untuk memenuhi penjara Republik Indonesia demi kebenaran. Dan militer West Papua sudah siap mobilisasi besar-besaran dari sorong sampai merauke,"Tegasnya.
Mr. Habel Nawipa, mengajak semua komponen Rakyat, memberikan dukungan atas kunjungan dewan HAM PBB tersebut agar konflik di Papua ini bisa diselesaikan secara aman, damai dan bermartabat.
Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Adat Meepago
Mr. Nawipa Habel

Tuesday, 15 February 2022

Terkait Surat Dewan HAM PBB, Pemerintah Diminta Serius Akhiri Kekerasan di Papua

Emir Chairullah | Internasional
13 February 2022, 22:00 WIB

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyambut positif upaya pemerintah untuk berkoordinasi dalam menjawab pertanyaan Dewan HAM PBB terkait sejumlah persoalan HAM di Papua.

Namun demikian pemerintah juga diharapkan berupaya serius untuk mengakhiri masalah kekerasan yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. 

“Harapan kita, pemerintah bukan hanya serius dalam menjawab surat Dewan HAM PBB, namun harus melakukan upaya luar biasa dalam mengakhiri kekerasan di Papua,” katanya ketika dihubungi, Minggu.

Sebelumnya, Dewan HAM PBB melalui Special Procedures Mandate Holders (SPMH) meminta pemerintah Indonesia melakukan klarifikasi dan penjelasan mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menurut rencana, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan pertemuan antara K/L untuk merespon permintaan Dewan HAM PBB tersebut pada Senin 14 Februari 2022.

Lebih lanjut Usman menyebutkan, sebenarnya surat yang diajukan Pelapor Khusus Dewan HAM tersebut merupakan prosedur standar yang dilakukan PBB untuk melihat kondisi HAM di suatu negara. Namun yang jadi soal, ungkap Usman, surat tersebut khusus hanya menyoroti kasus kekerasan di Papua.

“Apalagi wilayah-wilayah disebut para Pelapor Khusus itu seperti Intan Jaya dan Puncak merupakan lokasi konflik kekerasan di Papua selama beberapa tahun belakangan. Termasuk isu pengungsi yang jumlahnya hingga ratusan ribu jiwa,” ungkapnya.

Karena itu, tambah Usman, dirinya berharap pemerintah menindaklanjuti pertanyaan Dewan HAM PBB tersebut dengan melakukan investigasi yang kredibel. Investigasi tersebut untuk menjawab pertanyaan apakah ada kekerasan atau penghilangan paksa warga lokal seperti yang diungkap dalam SPMH.

“Tahun lalu kan kita juga menghadapi persoalan yang serupa terkait isu Papua. Kalau tidak dijawab dengan serius, jangan-jangan bakal ada lagi pertanyaan seperti sekarang dengan kasus yang berbeda,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah klarifikasi yang diminta Dewan HAM PBB antara lain kasus tewasnya anak umur 2 tahun serta terlukanya anak umur 6 tahun akibat tertembak dalam kontak senjata antara aparat keamanan dengan TPN PB di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 26 Oktober 2021.

Selain itu ada kasus hilangnya Samuel Kobogau (31 tahun) yang dilaporkan sebagai korban penghilangan paksa oleh oknum TNI Raider 501.

“Saksi menyatakan SK dibawa ke markas TNI Raider 501 dan belum diketahui lagi keberadaannya sejak 5 Oktober 2021,” kata laporan tersebut.

Dalam surat Dewan HAM PBB yang ditandatangani Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat Dewan HAM PBB Jos Francisco Cali Tzay tersebut juga disebutkan, Dewan HAM PBB meminta klarifikasi mengenai meningkatnya jumlah pengungsi lokal atau internally displaced persons (IDPs) akibat konflik kekerasan di Papua.

Link: