Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label AMP. Show all posts
Showing posts with label AMP. Show all posts

Tuesday, 30 November 2021

Kontroversi Bintang Fajar ialah Lambang Lucifer: Apa Sikap Saya?

Oleh General WPA Amunggut Tabi

Kontroversi dan Tanggapan tentang Bintang Kejora


Paling tidak ada 4versi yang melihat Bintang Kejora sebagai penyebab kemerdekaan West Papua belum pernah tiba. Oleh karena itu mereka mengajukan usulan agar "Bintang" dari Bendera Bintang Kejora dirubah dari sebuah bintang segi-lima menjadi bintang segi-enam, yaitu Bintang Daud. Itu versi pertama.

Versi kedua mengatakan, nama Bintang Fajar dan Bintang Kejora yang membuat masalah, jadi seharusnya disebut Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora. Atau sebaiknya Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora.

Versi ketiga mengatakan bahwa  oleh karena Bendera Bintang Kejora dikibarkan dan banyak berjatuhan korban nyawa, maka harus digantikan dengan bendera lain. Jadi, usulan di sini ialah menggantikan Bendera secara total.

Versi keempat mengusulkan agar bukan saja menggantikan Bendera, akan tetapi menggantikan nama Negara dan Bendera sekaligus, sehingga nama negara bukan West Papua lagi, akan tetapi nama negaranya lain, dan benderanya juga lain.

Analisis Saya

Goncangan ini dan itu terjadi terutama karena psikologi orang West Papua sendiri yang bermasalah. Permasalahan psikologi ini disebabkan oleh dasar orang West Papua, yaitu titik-tolak berpikir dari orang Papua sendiri. Ada yang melihat Bintang Kejora dari sisi Alkitab, atau Teologia Kristen. Ada yang melihatnya dari sisi Adat OAP (Orang Asli Papua), terutama orang Papua di pesisir dan pulau-pulau karena interaksi mereka dengan Bintang Pagi terjadi setiap pagi, sampai kiamat, mereka bergantung kepada Bintang Pagi untuk memberikan arah pulang ke rumah.

Yang pertama dan terutama, saya menilai bahwa guncangan pertama datang dari rekayasa NKRI (Negara Kesetanan Republik Indonesia), yaitu negara yang penuh dengan dusta, negara penyembah Lucifer itu sendiri, negara yang memiliki Bendera murni buatan Belanda.

Yang kedua, ini adalah pertanda OAP sendiri tidak memiliki pendirian teguh dan tegas atas apa yang diperjuangkannya sehingga di tengah-tengah perjalanan sejarahnya sendiri ia sudah mulai guncang dan mempertanyakan apa yang diperjuangkannya selama ini. Diskusi seperti ini sebenarnya patut terjadi setelah kemerdekaan, dan bukan sementara korban berjatuhan. Ini pertanda bahwa OAP sendiri sebagai "manusia" belum matang dalam berpikir dan bernalar, sehingga dengan mudah dapat dimasuki setan untuk mengacaukan pikiran dan pendirian. Manusia yang matang berpikir dan bernalah tidak akan pernah berpindah sebegitu mudah.

Yang ketiga, secara moralitas OAP, kita tidak sanggup menghargai karya pengorbanan bangsa Papua selama 60 tahun terakhir, sehingga kita masih berputar-putar berbicara tentang bintang yang mana dan bendera yang mana.Apapun alasannya, kalau korban sudah berjatuhan, sepatutnya secara moral, kita tidak usah bertanya-tanya bintang yang mana. Ini menunjukkan, selain nalar dan pikiran tidak matang, kita tidak bermoral. Orang Papua telah lama berjuang, telah lama mepertaruhkan segala-galanya untuk Bintang Kejora. Siapakah saya harus hadir mempertanyakannya? Apa sumbangan saya untuk perjuangan ini? 

Yang keempat, manusia Papua yang bertanya dan mempersoalkan Bendera inilah yang bermasalah, bermasalah secara pribadi dan secara kelompok, bermasalah secara rohani dan jasmani, bermasalah secara psikologis dan moral.

Komentar Penutup

Anda sendiri memilih, di pihak mana Anda berada, kepada pihak siapa Anda berteman.

Terlepas dari kontroversi dan argumen apapun, Bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar adalah sebuah Bendera yang telah lama dikenal orang Papua dan dunia sebagai Bendera Negara di wilayah bagian barat pulau New Guinea. 

Terlepas dari grup atau kelompok, kalau kita benar-benar berjuang untuk tanah dan bangsa Papua, maka kita pasti akan menyerah kepada sejarah itu sendiri, bahwa Bintang Kejora telah lama dinobatkan dan dikibarkan sebagai Bendera Kebebasan dan Bendera Kemerdekaan, Bendera Kebangsaan Papua dan Bendera Negara West Papua. 

Terlepas dari astronomi dan teologia agama. Jauh sebelum teologi, jauh sebelum filsafat, jauh sebelum ilmu-ilmu apapun di dunia ini, orang Melanesia telah lama mengelilingi dunia menggunakan perahu-perahu khas Melanesia. Dari seluruh manusia di dunia ini di era purba, hanya orang Melanesia yang telah terbukti menjelajah dunia sangat jauh, satu ras di pulau-pulau yang luas di Samudera Pasifik. 

Mereka menggunakan petunjuk satu-satunya, yaitu Bintang Pagi, untuk menentukan arah dan waktu. Bintang Pagi tidak diambil berdasarkan ajaran Alkitab atau Filsafat Yunani tentang Bintang Venus. 

Oleh karena itu, apapun alasannya, apapun argumennya, biarpun argumen dari sisi Teologia dan Alkitab sekalipun, Bintang Kejora harus dikibarkan! Nama Yesus harus dimuliakan karena kemenangan bangsa Papua atas Kerajaan Lucifer NKRI!

Atas nama Moyang Bangsa Papua, atas nama Segenap Komunitas Makhluk, atas nama Tulang-Belulang, atas nama anak-cucu yang akan datang. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus Sang Bintang Fajar turun menyelamatkan bangsa Papua dari belenggu kerajaan Lucier

Tuesday, 6 April 2021

Seruan Aksi Aliansi Mahasiswa Papua Tutup Freeport, Tolak Otsus Jilid II & Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri

 Undangan

SERUAN AKSI !!!
Aliansi Mahasiswa Papua KK Yogyakarta & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
" TUTUP FREEPORT, TOLAK OTSUS JILID-II & BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIK BAGI BANGSA WEST PAPUA "
Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Amakanie, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak Wawawawawawa...wa...wa...wa...wa!
Freeport Mc Moran melakukan tambang terbesar dengan kekuatan militer yang berlebihan, mulai sejak tahun 1967 rezim orde baru dan memulai eksplorasi pada 1970-an, areal Freeport Mc Moran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beranggapan bahwa menjaga “Objek vital atau daerah yang harus di jaga” penjagaan sepanjang 46 mil, dari pelabuhan Amamapare (Sekitar 30 km dari kota Timika) hingga puncak gunung Nemangkawi dan setiap orang yang masuk kesana, entah suku asli maupun luar dari itu masuk melalui Mil 26 dan Mil 28 dengan pengawasan ketat oleh militer Indonesia dan harus ada tanda pengenal (ID card), jika tidak ada bahkan masyarakat asli pun dilarang masuk. Pada 7 April Tahun 1967 usai tanda tangan kontrak karya Freeport Mc Moran pertama militer Indonesia membangun Helipad dan Basecamp di lembah Waa dan Banti sekitar gunung Nemangkawi, sehingga sejak itulah masyarakat sekitar tidak menerima kehadiran militer Indonesia. Rapat khusus yang di buat oleh Freeport Mc Moran dan pemerintah Indonesia untuk mengirim TNI angkatan darat ke Tsiga demi mengamankan aktivitas eksploitasi, sekitar 60 orang suku Amungme menjadi korban dalam insiden tersebut. Freeport Mc Moran melalui militer Indonesia dan pemerintah Indonesia mengusir masayarakat suku Amungme dengan cara operasi militer.
Berangkat dari kondisi tersebut, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Papua KK Yogyakarta & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, mengundang kawan-kawan pro-demokrasi, serta kawan-kawan 7 Wilayah Adat Papua, yang akan dilaksanakan pada:
• Hari/Tgl: Rabu, 7 April 2021.
• Waktu Aksi: 09:00-Papua Merdeka
• Sentral Aksi: Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Yogyakarta - 0Km
~ Titik Kumpul: Mahasiswa Papua Kamasan I, Yogyakarta.
~ Waktu Kumpul: 08:00-Papua Merdeka.
• Teknis Aksi: Longmarch.
Demikian Seruan Aksi yang dapat kami sampaikan. Panjang umur perjuangan sampai tuntas, solidaritas tanpa batas.
Salam Pembebasan Nasional untuk Bangsa West Papua
Medan Juang, 6 April 2021.

Tuesday, 1 December 2020

Aksi Mahasiswa Papua Di Monas, Peringati Kemerdekaan Papua Barat

 Laporan: Idham Anhari

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)
 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas/Net

Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Selasa (1/12).

Aksi tersebut digelar untuk memperingati hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka yang dilaksanakan secara serentak di beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Ambon, Makassar.

Dalam aksinya mereka menuntut adanya referendum bagi rakyat Papua Barat, penolakan Otonomi Khusus Jilid 2, hingga penarikan militer organik dan non-organik,

"Dan kita menolak Otsus dari tahun 2001, hanya meracuni jiwa nasionalisme bangsa Papua dari rupiah, Otsus hanya membuat orang-orang Papua menderita," teriak orator dalam aksinya.

Sebelum melakukan aksi di depan Monas, massa aksi melakukan longmarch menuju ke kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS).

"Tarik-tarik, tarik militer dari Papua, Papua merdeka...Papua merdeka," teriak massa.

Sementara itu, di Tugu Bambu, Sinjai, Sulawesi Selatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengamankan 15 orang peserta aksi dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua yang melakukan aksi.

Hingga kini belum diketahui siapa saja yang diringkus dan dimintai keterangan di Polres Sinjai. Aksi mereka menuntut penolakan Otsus Papua jilid II dan berikan hak penentuan nasib sendiri untuk West Papua. 

EDITOR: IDHAM ANHARI


Monday, 16 November 2020

Gagal Demo di Istana, Mahasiswa Papua Teriakkan Referendum


CNN Indonesia

Aliansi Mahasiswa Papua gagal berunjuk rasa di Istana Negara karena akses menuju istana ditutup aparat. Mereka menyanyikan lagu 'Papua Bukan Merah Putih'.

Aliansi Mahasiswa Papua berunjuk rasa di sekitar patung Arjunawiwaha. (CNN
Indonesia/ Dhio Faiz)

Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Mahasiswa Papua meneriakkan referendum usai diadang kepolisian saat hendak berdemonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (16/11).

Saat polisi menutup akses jalan ke Istana, orator Roland Levy menyebut pengadangan sebagai bentuk represi terhadap demokrasi. Polisi melarang mahasiswa Papua berdemonstrasi di Istana meski telah menyampaikan pemberitahuan dari pekan lalu. Polisi memasang kawat berduri dan menutup akses menuju Istana.

"Ini bukti pembungkaman terhadap demokrasi. Ini juga terjadi di Tanah Papua," kata Roland di depan barikade kawat berduri.

Roland pun meminta rekan-rekannya untuk melantangkan perlawanan. Mereka menyanyikan lagu Papua Bukan Merah Putih, lagu yang menyatakan penolakan pengakuan Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Mereka pun melanjutkan aksi dengan orasi-orasi politik di depan kawat berduri. Para mahasiswa Papua menyatakan tiga tuntutan, yakni penolakan operasi Blok Wabu bekas PT Freeport Indonesia, penolakan perpanjangan otonomi khusus Papua yang berakhir 2021, dan menolak UU Cipta Kerja.

Di tengah-tengah aksi, orator Roland Levy berulang kali meneriakkan referendum. Ia juga meneriakkan tuntutan untuk memerdekakan Papua.

  • "Referendum?" ucap Roland.
  • "Yes," kata massa.
  • "Papua?" ucap Roland lagi.
  • "Merdeka," saut massa.
  • "Otsus?" teriak Roland.
  • "Tolak," sambut massa.

Massa pun tetap bertahan di kawasan Patung Arjunawiwaha. Demonstran menyampaikan orasi politik secara bergantian tentang potret ketidakadilan di Tanah Papua.

Sejumlah kelompok masyarakat Papua memperjuangkan referendum agar Papua bisa memisahkan diri dari Indonesia. Tuntutan ini menguat sejak akhir tahun 2019.


Pada 17 Agustus 2019, ada aksi rasisme oknum aparat kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Aksi rasisme itu pun memicu gelombang demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa Papua di berbagai daerah.

Dari aksi itu, sejumlah tokoh pemuda Papua ditangkap dan dipenjara. Beberapa di antaranya adalah aktor yang berunjuk rasa di Jakarta, seperti Ambrosius Mulait dan Surya Anta Ginting.

Sunday, 5 February 2017

Tindak-Lanjut Arahan Senior OPM A. Ayamiseba: ULMWP Perlu Buka Pendaftaran Online & Offline

Menindak-lanjuti dua tulisan berjudul: Consolidation oleh Senior OPM Andy Ayamiseba yang diterbitkan lewat SPMNews, maka dengan ini, PMnews hendak menyampaikan usulan terbuka kepada ULMWP, Pak SekJend, Pak Jurubicara dan semua Anggota Eksekutif ULMWP untuk membuat dan menyebarkan FORMULIR KEANGGOTAAN ULMWP, secara Online, secara Offline sehingga semua organ perjuangan bangsa Papua dapat mendaftarkan diri secara luas dan menyeluruh.
 
Di website ULMWP perlu di buatkan tombol: Register Membership sehingga semua organ perjuangan Papua Merdeka bisa mendaftarkan diri. Tentu saja ada prosedur dan syarat verifikasi keanggotaan. Selanjutnya situs-situs lainnya seperti www.papuapost.com, www.suarapapua.com, www.freewestpapua.org dan lain-lain akan menambahkan Link Pendaftaran Online dan Formulir Pendaftaran Offline untuk di-download dan diisi.
 
Semua organisasi sayap politik, pemuda dan sayap militer dapat mendaftarkan diri, dengan prosedur dan format yang di-formulasikan oleh ULMWP, sehingga keanggotaan ULMWP menjadi jelas.
 
Degnan cara ini, secara khusus negara-negara Melanesia akan melihat dengan jelas, lebih jelas dan lebih kuat lagi, bangsa Papua benar-benar mau merdeka. Selama kami bergerilya kota di kawasan Melanesia, kami temukan ada pemimpin yang masih bingung, "Apakah West Papua memang mau merdeka, atau sebenarnya hanya minta sesuap nasi dari Jakarta?"
 
Kita juga bisa membuka pendaftaran dengan jenis keanggotaan yang berbeda seperti berikut:
  1. Full Membership
  2. Associate Membership
  3. Support Group
Dengan demikian semua organisasi milik Orang West Papua, dan organisasi milik Melanesia bisa mendaftarkan diri menjadi Full Membership dan Associate Membership. Sedangkan semua organisasi pendukung di seluruh dunia menjadi Anggota Support Group.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa masing-masing jenis keanggota dari tiga jenis di atas perlu disebutkan dalam FORMULIR PENDAFTARAN,
  1. Sumbangan Wajib Anggota dan
  2. Sumbangan Sukarella Anggota serta
  3. Sumbangan Support Group
 Tentu saja untuk mengoperasikan semua ini, kita perlu sebuah wadah yang jelas, organisasi dan menejemen personel dan keuangan yang jelas, accountable dan dapat diaudit.

Untuk itu secara politik hukum, dan dalam rangka penguatan organisasi ULMWP, kami usulkan ULMWP segera mempertimbangkan dan mensahkan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) yang telah disahkan oleh PNWP (Parlemen Nasional West Papua) supaya standar operasi dari semua organ dan semua pengurus, aturan dan hukuman jelas, dan kelihatan profesional, karena kita sedang mempersiapkan sebuah negara, bukan LSM atau gerakan masa biasa.
 
Tentu saja UURWP masih perlu amandemen di sana-sini, tetapi paling tidak ULMWP harus punya dasar hukum revolusi yang jelas. Tidak bisa kia jalankan ULMWP dengan basis kesepahaman dan kesepakatan entah tertulis atau lisan tetap tidak berupa hukum yang mengikat, hanya kesepakatan, tidak ada tanggungjawab, tidak ada kewajiban, tidak ada wewenang yang jelas.
 
Mari kita berikan indikasi yang jelas kepada para Kepala Negara-Negara Melanesia bahwa kita bangsa Papua sungguh-sungguh mau merdeka, kita tidak habiskan waktu keliling dunia hanya dalam membangun pamor pribadi, atau profile. Kita akhiri tuduhakn NKRI bahwa kita selalu kesana kemari cari makan saja, bukan untuk Papua Merdeka. 

Caranya?
 
Dudukkan perjuangan ini dengan 
  1. UU yang jelas, yang mengatur organisasi,tugas, taunggungjawab, wewenang yang jelas
  2. Lembaga ULMWP yang lebih ditata sebagaimana sebuah pemerintahan sehingga tidak terlihat hanya sebagai wadah berembuk dan masing-masing cari jalan urus bisnis politik pribadi, seperti yang ada sekarang.
  3. Dalam ULMWP harus ada penegakkan hukum, sehingga bagi organisasi atau pribadi yang melanggar dapat dihukum, harus ada Menteri Keuangan yang jelas, harus ada Badan Pemeeriksa Keuangan Perjuangan Papua Merdeka yang jelas.
Kalau tidak, masih akan ada pemimpin ras Melanesia yang tidak percaya ssepenuhnya bahwa kita sebenarnya mau merdeka, keluar dari NKRI. Sekali lagi, ini bukan spekulasi, tetapi dari pengalaman perjalanan selama ini di kawasan Melanesia. Senior OPM A.Ayamiseba bisa dimintakan pendapat apakah kondisi ini memang ada saat ini, atau memang pernah ada.