Monday, 16 August 2021
Thursday, 10 November 2011
Indonesia harus menyadari keberadaan pangkalan militer AS di Darwin, Australia, merupakan potensi ancaman kedaulatan NKRI.
"Benar kehadirannya bukan ancaman bagi Indonesia setidaknya dalam jangka pendek, mengingat Indonesia adalah mitra dekat aliansi AS di Asia. Namun, sebagai bangsa besar yang berdaulat dengan segenap potensi ekonomi yang kita miliki, Indonesia harus menyadari dalam jangka panjang pangkalan militer AS di Darwin-Australia yang terdekat ke wilayah kita merupakan potensi ancaman kedaulatan NKRI di Papua yg sarat kepentingan AS," kata Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Minggu (20/11).
Anggota Komisi I DPR bidang luar negeri dan pertahanan periode 2004-2009 itu berkata "Kita seharusnya tahu, keputusan AS menempatkan pangkalan militer di Darwin sebagai hasil kajian geopolitik penguasaan kawasan dalam jangka panjang 20 tahun ke depan, bukan semata-mata alasan membentuk pengaruh China di Asia-Pasifik atau sekadar antisipasi konflik kepulauan Spratly."
Indonesia sejak saat ini, kata dia, perlu mengantisipasi strategi jangka panjang, melalui intensitas diplomasi internasional dan kepemimpinan pembangunan kawasan ASEAN yang berorientasi kepentingan Nasional.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Bali, pekan lalu, sempat menyinggung kebijakan negeri itu yang menempatkan sekitar 2.500 marinir di Darwin, Australia, sebagai salah satu kebijakan luar negeri di Asia Pasifik.
Sumber: Antara
Thursday, 27 October 2011
Febrina Ayu Scottiati - detikNews
Rabu, 26/10/2011 21:18 WIB
Jakarta - Anggota Komisi I Lily Wahid mengaku mendapat informasi PT Freeport Indonesia merogeh kocek hingga US$ 14 juta untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika. Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI.
"Saya dapat berita bahwa US$ 14 juta sudah dikucurkan PT Freeport untuk pengamanan aset kepada TNI/Polri," kata Lily, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).
Lily juga menduga uang tersebut ada kaitannya dengan penambahan personil Brimob yang diterjunkan untuk mengamankan kerusuhan di Papua. Ia pun mengibaratkan uang tersebut adalah uang centeng.
"Bisa jadi, ada kaitan antara uang centeng US$ 14 dengan penambahan personil Brimob yang dikirim kemarin," ujarnya.
Sebelumnya, belasan orang yang mengatasnamakan warga yang bermukim di sekitar wilayah PT Freeport mendatangi Komisi I DPR. Mereka meminta agar kondisi di wilayah sekitar Freeport kembali kondusif.
Menurut perwakilan warga tersebut, pasca bentrokan dan penembakan yang terjadi di sekitar wilayah Freeport, jalan menuju Timika ke Tembagapura, juga sebaliknya jadi tidak aman. Bila ada warga dari Timika ingin menuju ke Tembagapura harus dikawal aparat.
(feb/ndr)