Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Anim Ha. Show all posts
Showing posts with label Anim Ha. Show all posts

Thursday, 24 February 2022

POLISI DI MERAUKE PANGGIL Pemerintah Sementara ULMWP dan Panitia Penyambutan KT-Dewan HAM PBB

Merauke ANIM-HA | 21 Feburuari 2022, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Daerah Papua Resort Merauke telah keluarkan undangan klasifikasi kepada Pemerintah Sementara ULMWP dan Panitia Penyambutan KT-Dewan HAM PBB di WilayahAnim-Ha.

Ketua West Papua Caoncil Pemerintah Sementara Wilayah Anim-Ha Ny. Pangkrasia Yem, konfirmasi surat undangan klasifikasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Daerah Papua Resort Merauke bahwa kami yang telah diundang pasti akan hadir sesuai undangan klasifikasi tersebut, disini saya perlu sampaikan kepada semua pihak bahwa berita acara klasifikasi yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Daerah Papua di Merauke yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara West Papua ULMWP saya bersama 3 orang yang diundang tidak akan klasifikasi kepada kepolisian di Merauke apapun alasannya. Saya tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara ULMWP.

Keempat orang yang diundang oleh Polres Merauke adalah :
1]. Ny.Pangkrasia Yem, Ketua West Papua Caoncil Pemerintah Sementara Wilayah Anim-Ha. 
2]. Idelfonsius S. Katop, Sekretaris West Papua Caoncil Pemerintah Sementara Wilayah Anim-Ha.
3]. Drs. Xaverius T. Songmen, Ketua Panitia Penjembutan KT-Dewan HAM PBB Wilayah Anim-Ha. 
4]. Emerkus Katop, Wakil Kepala Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Anim-Ha.

Pemerintah Sementara West Papua ULMWP sudah deklarasikan Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB pada tanggal 26 Januari 2022 dan diintruksikan kepada Wakil Pemerintah Sementara West Papua ULMWP di 7 [Tujuh] Wilayah untuk melakukan pembentukan Panitia tersebut.

Kementerian Urusan Politik Pemerintah Sementara West Papua ULMWP sampaikan bahwa apapun komunikasi politik tetap dilakukan kepada siapapun termasuk Indonesia yang menjajah West Papua. Dan Wakil Pemerintah Sementara dan Panitia tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara ULMWP.

Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Anim-Ha. 

Kelapa Lima - Merauke
West Papua, 21 Januari 2022.

Ny. Pangkrasia Yem 
---------------------------------
Ketua West Papua Caoncil Pemerintah Sementara Wilayah Anim-Ha.

Drs. Xaverius T. Songmen
-------------------------------------------
Ketua Panitia Penyambutan KT-Dewan HAM PBB Wilayah Anim-Ha.

#PolisiUndangULMWP
#PolisiUndangPanitiaKTD_HAMPBBdiWilayahANIM_HA
#PanitiaKT_DewanHAM_PBB 
#WelcomeUNHCHR πŸ‡ΊπŸ‡³
#WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHCHR #UNHCHR #FreeWestPapua

Saturday, 12 February 2022

ANIM-HA DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB [UNHCHR]




ANIM-HA | Pada hari ini Sabtu, (012/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat ANIM-HA deklarasikan Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Matias Tambaip, Wakil Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Anim-Ha menyatakan, wilayah Anim-Ha telah deklarasikan Panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
Matias Tambaip, berkata bahwa Wilayah adat Anim-Ha sudah mempunyai struktur Pemerintah Sementara sampai di Daerah atau sudah sampai di 33 [Tiga Puluh Tiga] SUKU, jadi panitia ini akan bergerak bersama dengan struktural Pemerintahan Suku di wilayah Anim-Ha.
Sementara itu Ketua West Papua Caoncil Wilayah Anim-Ha Ny. Pangkrasia Yem mengatakan, Deklarasi Panitia Penjembutan Komisaris Tinggi Dewan HAM dihadiri oleh Perwakilan 33 suku di wilayah Anim-Ha.
konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, panitia di wilayah adat Anim-Ha akan melakukan segala aktivitas dalam bentuk terbuka dengan melibatkan rakyat dari 33 suku. Dan Ketua panitia terpilih mengatakan bahwa panitia siap koordinasi dengan Pemerintah Sementara ULMWP di wilayah dan juga Pemerintah Sementara ULMWP di pusat.”
Kepala Pemerintahan Sementara ULMWP Wilayah mengatakan Anim-Ha dan Ketua West Papua Caoncil Wilayah Anim-Ha menyatakan siap bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP.
“Kami sambut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM)”
Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Anim-Ha.
Matias Tambaip
--------------------------
Kepala Pemerintah
Ny. Pangkrasia Yem
--------------------------------
Ketua West Papua Caoncil.

Tuesday, 1 December 2020

Informasi sementara menjelang tanggal 1 Desember 2020


MERAUKE-Menjelang 1 Desember 2020, Sekretariat KNPB Almasuh didatangi aparat dan beberapa Anggota KNPB di tangkap serta dibawah ke Polres Merauke.

Hari ini, 30 November 2020 kurang lebih pukul 11.30 WP penangkapan itu terjadi terhadap ketua KNPB Wil. Almasuh, Ketua 1 KNPB Wil. Almasuh dan 3 anggota aktivis KNPB

Tak hanya di tangkap, terjadi pengrusakan dan penghapusan gambar-gambar motif Bintang Kejora di sekretariat KNPB Wil. Almasuh JL.Domba 3 yang dilakukan oleh aparat kolonial Indonesia.

Termasuk motor milik ketua KNPB, HP milik anggota KNPB serta parang yang biasa digunakan untuk memotong kayu bakar juga ikut dibawah ke Polres Merauke. Pada hal tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan.

Informasi dari lapangan, mereka masih ditahan di penjara Polres Merauke.

Mohon pantauan dan Advokasi.
------------------------------------------------

MERAUKE-Menjelang 1 Desember 2020, Kantor ULMWP wilayah adat Anim Ha di datangi aparat kepolisian resort merauke.

Aparat kepolisian resort Merauke menahan empat orang dari Sekretariat ULMWP di JL. Bupul kelapa 5 Mrk.

Belum jelas alasan mereka dibawa ke Polres Merauke.

Ketua Legislatif ULMWP Wilayah Anim-Ha, Ny. Pangrasia Yeem bersama beberapa rekannya digeledah dan ditangkap oleh TNI/POLRI pada hari ini Senin (30/11/2020) sekitar pukul 12.30 siang. Beberapa perabot kantor dirusak dan papan nama Kantor ULMWP di bongkar oleh pasukan TNI/POLRI.

Menurut laporan singkat dari lapangan, Ketua Legislatif ULMWP Wilayah Anim-Ha ditangkap karena pernyataan sikap penolakan Undang-Undang OTSUS Papua yang digelar di Merauke kemarin oleh mayoritas Masyarakat Adat Anim-Ha dari sejumlah Suku di Anim-Ha.

Ny. Pangrasia ditangkap bersama dengan dua orang penjaga Kantor ULMWP Anim-Ha. Mereka dibawa ke Kantor Polisi, Merauke — West Papua.

Kondisi kesehatan Ny. Pangrasia sedang dalam keadaan tidak sehat.

Berikut nama-nama yang diangkut:

1. Mama Pangkrasia Yem (50) ketua ULMWP Merauke,

2. Adrianus Terin (59),

3. Adrianus Hero (50),

4. Bertus (50).

Itulah nama mereka yg td siang dibawa ke Polres Merauke.
-------------------------------------------------

AMBON-Pukul 12:10 WIT, Pasukan Brimob mendatangi Asrama Mahasiswa Universitas Pattimura (As. unpatti) - di Ambon yang dihuni Mahasiswa Papua.

Kedatangan mereka dengan senjata lengkap dengan alasan mereka datang untuk memotret keberadaan mahasiswa Papua di Kota Studi Ambon.

Pada Pukul 12:13 WIT pasukan brimob memasuki asrama dan berdiskusi dengan saudara Alex Bonggoibo dan Denny Arey.

Diskusi mereka hingga pukul 12:20 WIT setelah itu pasukan Brimob keluar dari lingkungan Asrama bersama saudara Alex Bonggoibo.

Mohon Pantauan semua pihak.

Tuesday, 17 November 2020

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Wilayah Anim-Ha di Merauke oleh MRP Dibubarkan Pasukan Gabungan Indonesia

#BreakingNews: Sejak kemarin lalu tanggal 15 November s/d hari ini Selasa17 November 2020, Intelijen Indonesia bersama dengan Polisi Indonesia telah menguasai hampir seluruh wilayah Merauke, di Wilayah Adat Anim-Ha — West Papua.

Polisi (Polri) bersama dengan Tentara Indonesia (TNI) juga melakukan sejumlah aksi-aksi intimidasi dan teror  terhadap masyarakat Papua yang hendak menyatakan sikap menolak UU Otonomi Khusus Papua.

Foto berikut di Jalan Angkasa Kelapa Lima, Pankat Keuskupan Agung Merauke, Kurang Lebih Jam: 9 pagi tadi.                     

Anggota MRP dan peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP)  di bubarkan paksa serta di tangkap dan di bawa ke Polres Merauke, oleh Gabungan TNI Polri daerah Merauke, Wilayah Anim-Ha.

#TolakUU_OtonomiKhusus #Referendum #Merdeka #FreeWestPapua #PapuaMerdeka #LetWestPapuaVote