Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label BIN. Show all posts
Showing posts with label BIN. Show all posts

Saturday, 25 September 2021

Isu West Papua Yang Melibatkan BIN/BAIS Indonesia Berperan.

1. Isu Rasis Di Merauke 
2. Pembunuhan di Yahukimo 
3. Seruan Bebaskan Victor Yeimo 
4. Pembunuhan TNI Maybrat 
5. Tolak Cendrawasih Sebagai Mahkota PON XX
6. Tuding TPNPB Bunuh Suster Di Oksibil Pengunugan Bintang
7. Kelompok Tandingan Tolak "Green State Vision"
8. Pendoropan Militer Di Seluruh West Papua 
9. Pendoropan Delegasi PON XX dan Lainnya 

Isu Mengajarkan Rakyat Bangsa West Papua Untuk Melakukan Tindakan Bunuh Diri. Dengan Tidak Sadar Rakyat Digoreng dan Dibunuh Oleh Isu.
Penyelesaian Suatu Masalah/Isu Yang Bermunculan Di West Papua Sebelumnya Belum Tuntas Namun Peningkatan Isu Semakin Tinggi Yang Bermunculan. Hal ini Penjajah Mengetahui Kelemahan Rakyat Bangsa West Papua Bahawa, Rakyat West Papua Tersebut Lemah Dalam Mengelola dan Menanggapi Mana Isu Yang Diciptakan dan Mana Isu Yang  Tercipta Bahkan Tidak Tau Kemana Hasil Akhir Untung, Rugi, Daripada Kebutuhan West Papua Bernegara. Disinilah BIN/BAIS Indonesia Berperan Peting Dalam Isu Perjuangan West Papua Merdeka dan Membabi Buta Aspirasi Rakyat.

Rakyat Wajib Pandai Mengangapi Isu Agar Tidak Ambil Pusing Dengan Kepusingan Indonesia dan Elit Local Tertentu.

#SaLam_Sadar...!!!

Saturday, 26 December 2020

Hendropriyono Minta Prabowo Turun Tangan Soal Papua Jika Tak Ingin Senasib Timtim

Hendropriyono. ©2017 Merdeka.com/Ahda

 Merdeka.com - Mantan Kapala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menyampaikan terkait kelompok pemberontak Papua yang semakin membahayakan.

"Soal Papua itu kalau kita hanya fokus kepada pertempuran regu antigerilya menghadapi gerilya OPM di hutan, tak usah sampe Panglima TNI, itu hanya perkara pertempuran kecil anti gerilya. Biar Pak Prabowo saja kirim timnya," kata Hendro di ruang kerjanya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan kepada Tim Liputan6, Kamis (26/12/2019).

Hendro bercerita, Prabowo saat masih menjadi Danjen Kopassus memiliki tim atau regu yang dipercaya andal untuk menghadapi OPM. Menurutnya hal itu sudah terbukti dalam sejarah bangsa Indonesia.

"Timnya itu kan sersan, kopral jago-jago, tidak usah kita ke sana yang ngurusinnya," tegas Hendro.

Sebagai seorang ahli perang pada zamannya, purnawirawan jenderal bintang empat ini yakin bila Papua tak ditangani cepat, akan bernasib seperti Timor Timur yang berakhir lepas dari NKRI.

Hendro melihat pergerakan tokoh intelektual seperti Benny Wenda bermain persis seperti Ramos-Horta yang bermain di forum internasional saat konflik di Timor Timur.

"Dulu Tim-Tim itu perjalanannya persis, Ramos Horta main di luar negeri, dia dapat hadiah nobel, sementara yang bertempur? Saya 74, 75, 77, kapan kalah bertempur? tidak pernah, tapi perangnya? Iya kalah iya karena politik, dan 25 tahun kemudian kita serahkan Timtim free of charge," tutur Hendropriyono dengan nada jengkel.

Karenanya Hendro mewanti, sebagai rakyat, kepada tataran elite pemerintahan agar dapat mencegah terjadinya skema yang sama digunakan Timor Timor. Mantan Ketum PKPI ini yakin bila strategi yang diutarakan kepada Menhan Prabowo dapat diterapkan dengan baik, maka permasalahan kelompok separatis seperti OPM dapat tuntas.

"Belajarlah yang baik dari sejarah, jangan tidak pernah belajar. Ini kan baru kebetulan saya mengalami semuanya kami mengalami semuanya, kalau saya diam saja namanya saya warga negara apatis," Hendro menandasi. [ded]

Mahfud Tampung Usul Hendropriyono Sebut OPM Sebagai Pemberontak

 TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempertimbangkan usulan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purnawirawan) A.M. Hendropriyono yang menyebut Organisasi Papua Merdeka sebagai pemberontak.

"Soal (usulan) Pak Hendro, baguslah. Pak Hendro 'kan senior. Dia pernah lama di pemerintahan dan jenderal di BIN," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Hendropriyono memiliki kapasitas untuk mengemukakan pandangannya soal pertahanan dan keamanan, termasuk soal penangananan OPM.

Mahfud mengaku sudah bertemu dengan Hendropriyono dan membicarakan banyak hal, termasuk usulan tersebut.

"Usulnya kami tampung. Saya juga sudah berbicara dengan dia panjang lebar. Tentu, usul itu harus dipertimbangkan," katanya.

Oleh sebab itu, Mahfud dalam waktu tidak lebih dari 2 hari ke depan akan menggelar rapat lengkap untuk membahas langkah-langkah penanganan Papua secara komprehensif.

"Termasuk usulnya Pak Hendropriyono, usulnya Pak Mendagri, usulnya Bappenas, Menlu, semua kami tampung besok. Polisi, tentara, yuk, kita mau apa dalam melakukan upaya komprehensif terpadu soal ini," katanya.

Sebelumnya, Hendropriyono menyatakan bahwa OPM merupakan pemberontak, bukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kita masih saja menganggap mereka KKB, kelompok kriminal bersenjata, bukan. Mereka ini adalah pemberontak. Masalah ini bukan kriminal saja. Kalau kita terus berpegang di situ, kenapa kita majukan tentara?" kata Hendropriyono di Jakarta, Senin (23/12).

Bahkan, menurut dia, OPM merupakan pemberontak yang harus masuk dalam daftar teroris internasional.

Hendropriyono menuturkan bahwa status OPM sebagai KKB seharusnya sudah berganti karena pemerintah telah mengerahkan TNI untuk menumpas OPM.

Jika memandang OPM sebagai kriminal biasa, menurut dia, pemerintah cukup mengerahkan personel kepolisian.

Hendropriyono pula menyinggung provokasi oleh media televisi milik pemerintah Australia, yakni ABC.

ANTARA

Wednesday, 23 December 2020

Hendropriyono: OPM Pemberontak, Harusnya Masuk Daftar Teroris

Eks Kepala BIN A.M Hendropriyono meminta pemerintah membawa isu OPM ke tingkat internasional dan segera melabelinya sebagai kelompok teroris. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)


Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (purn) A.M. Hendropriyono menyatakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM bukan Kelompok Kriminal Bersenjata. Menurutnya, OPM merupakan pemberontak yang harus masuk dalam daftar teroris internasional.

"Kita masih saja menganggap mereka KKB, Kelompok Kriminal Bersenjata, bukan.

Hendro menuturkan status OPM sebagai KKB seharusnya sudah berganti. Sebab, dia menyampaikan pemerintah telah mengerahkan Tentara Nasional Indonesia untuk menumpas OPM.

Jika memandang OPM sebagai kriminal biasanya, kata dia, pemerintah cukup mengerahkan personel Kepolisian.

Lebih lanjut, dia menyampaikan status OPM sebagai KKB bisa menjadi bumerang bagi Indonesia. Dia berkata OPM bakal menggunakan statusnya itu untuk menggalang dukungan dunia internasional agar Indoensia dicap sebagai negara yang melakukan kekerasan terhadap sipil.

Hendro mengatakan OPM melalui Tentara Nasional Papua Barat (TNPB) telah membunuh aparat hingga warga sipil yang tidak mengerti apa-apa.

"Kita harus jauh hari sebelumnya harus sudah antisipasi. Seperti yang saya bilang itu kenapa kita tidak ke forum internasional. Di forum internasional mestinya OPM itu sudah masuk ke list teroris internasional," ujarnya.

Di sisi lain, Hendro juga menyinggung provokasi yang dilakukan oleh media televisi milik pemerintah Australia, yakni ABC. Dia melihat ABC kerap memutar siaran mengenai situasi keamanan di Papua.

Dia menganggap tindakan yang dilakukan oleh ABC itu untuk menggiring opini masyarakat Papua agar mendukung langkah yang dilakukan oleh OPM.

"Kita tidak boleh lalai," ujar Hendro.

Hendro berharap seluruh komponen ikut memikirkan dan berpartisipasi memecahkan persoalan yang ada di Papua dan Papua Barat. Dia tidak ingin masyarakat hanya bersandar kepada pemerintah.

Lebih dari itu, dia menyampaikan penanganan keamanan di Papua sudah terintegrasi. Namun, dia berharap Kemenko Polhukam juga berinisiatif merevisi sejumlah UU guna menunjang penyelesaian persoalan di Papua.

"Saya harapkan semua segera serius tangani. Jangan cuma jalan-jalan saja, jangan hanya ke sana (Papua), kemari," ujarnya.

"Ini masalah teknis di lapangan dengan masalah politik di internasional harus terintegrasi," ujar Hendro. 


Source: https://www.cnnindonesia.com/ 

Saturday, 7 March 2020

TNI : Netizen Indonesia akan bergerak melawan opini menyesatkan tentang Indonesia

TNI : Netizen Indonesia akan bergerak
melawan opini menyesatkan tentang Indonesia
Jayapura, Jubi – Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam)  XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Dax Sianturi mengatakan tidak tahu tentang penutupan 80 akun media social (Facebook dan Twitter) yang baru-baru ini ditutup oleh kedua platform tersebut menyusul investigasi yang dilakukan oleh Reuters. Selain palsu, Reuters menyebutkan akun-akun tersebut sangat pro Pemerintah Indonesia dan menyebarkan propaganda tentang Papua. Akun-akun ini diduga berkaitan dengan pihak militer Indonesia.

“Saya tidak tahu tentang itu (penutupan 80 akun),” jawab Dax singkat saat ditanya tentang penutupan akun-akun tersebut, Jumat (6/3/2020).

Namun Dax mengatakan  ia memandang keberadaan akun-akun tersebut sebagai bentuk rasa cinta tanah air netizen Indonesia untuk melawan kampanye untuk melepaskan Papua dari NKRI yang sangat masif dan terstruktur.

“Yang dilakukan oleh cyber troops dari kelompok Free West Papua dari dalam dan luar negeri melalui penyebaran informasi yang cenderung mendiskreditkan pemerintah Indonesia khususnya TNI / Polri,” lanjut Dax.




Ia menambahkan, netizen Indonesia sudah sadar bahwa upaya membela kedaulatan bangsa dan negara sudah memasuki spektrum baru yaitu cyber space. Dan ketika ada upaya pihak tertentu untuk membentuk opini menyesatkan tentang Indonesia, maka netizen Indonesia akan bergerak melawannya.

“Tidak ada yang salah dengan hal itu. Justru kesadaran bela negara rakyat Indonesia melalui spektrum cyber harus lebih ditingkatkan,” kata Dax.

Laporan terkahir Reuters menyebutkan Reuters menandai lebih dari 80 akun di kedua platform media sosial setelah menerbitkan investigasinya. Twitter kemudian mencatat lebih dari 60 akun yang tampaknya menggunakan identitas palsu, dilaporkan oleh Reuters.

“Akun Ditutup. Twitter menutup akun yang melanggar aturan Twitter, ” demikian pesan yang ditampilkan di platform twitter dalam menanggapi upaya Reuters untuk mengakses akun yang ditutup itu.

Akun-akun palsu ini menggunakan foto profil Orang Asli Papua atau kartun-kartun Papua hingga foto aktivis Papua pro Merdeka untuk memberikan kesan bahwa akun-akun tersebut benar milik OrangAsli Papua. Akun-akun ini kemudian menyebarluaskan artikel-artikel saduran dari beberapa situs-situs propaganda tentang Papua di platform media sosial. Situs-situs ini [un diduga sebagai situs media siluman karena tidak jelas siapa penanggungjawabnya.

Sebelumnya, Jubi berkolaborasi dengan Tirto menerbitkan investigasi tentang situs-situs seperti ini. Laporan kolaborasi itu mendapati setidaknya ada 18 situs yang bisa disebut sebagai media siluman. Situs-situ ini melakukan praktek sadur menyadur dari media-media mainstream untuk menciptakan kesan yang hampir sama; tak ada pelanggaran HAM di Papua, kelompok pendukung Papua merdeka adalah “kriminal” yang kerap melakukan kejahatan, tentara dan polisi telah melakukan tugasnya dengan baik, dan sebagainya. (*)

Monday, 4 January 2016

Benny Wenda Tolak Bekerja Sama dengan BIN

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia Minggu, 03/01/2016 19:11 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Benny Wenda, pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat yang dituding Kapolri menjadi dalang penyerangan Polsek Sinak, menolak bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia yang berencana melakukan “pendekatan lunak” terhadapnya, seperti juga yang dilakukan terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka Din Minimi. […]

from WordPress http://ift.tt/1YZbJje
via IFTTT

Sunday, 6 November 2011

Papua Merdeka: Kalau BIN Sudah Tahu, Deklarasi Papua Merdeka Harusnya Dicegah

Hery Winarno – detikNews

Jakarta – Komisi I DPR mengatakan BIN sudah mengetahui akan adanya Kongres Rakyat Papua. Namun pemerintah terkesan melakukan pembiaran.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pun menyayangkan hal tersebut. Menurutnya bila sudah ada laporan dari intelijen, aparat terkait harus bisa melakukan cegah dini, sehingga tidak akan terjadi deklarasi.

“Mestinya kalau ada temuan intelijen seperti itu, bisa dicegah tangkal dini. Itu lebih baik dari pada menunggu kejadian, sehingga tidak perlu terjadi kongres, yang berujung pada pendeklarasian,” ujar Priyo kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10/2011).

Namun Priyo tetap mendukung adanya tindakan tegas dalam aksi pendeklarasian Papua Barat Merdeka itu. Menurutnya tidak boleh ada yang berusaha mendirikan negara baru di NKRI.

“Tapi kalau mendeklarasikan diri, Papua Barat Merdeka dan ada presidennya ya sudah tindak tegas saja dan tangkap,” terangnya.

Sebelumnya,anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan BIN sudah mengetahui akan adanya Kongres Rakyat Papua.

“Beberapa waktu yang lalu BIN sudah pernah menyampaikan akan ada Kongres Rakyat Papua pada Komisi I. Kita melihat masalah Papua ini api dalam sekam,” kata Helmy, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10).

Helmy pun menilai ada pembiaran dari pemerintah atas informasi dari BIN. Karena pemerintah tidak melakukan pencegahan dini atas masalah ini.

Menurutnya penangkapan dan pembunuhan sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Oleh karenanya, lanjut Helmy, diperlukan pendekatan lain dalam menangani Papua.

“Jangan sampai eskalasi ini memperluas efek. Ketika mereka ditangkap, ada berapa banyak keluarganya yang kecewa. Ini yang harus kita cegah,” imbuhnya.

(her/rdf)

Posted via email from West Papua Merdeka News

Papua Merdeka: Kalau BIN Sudah Tahu, Deklarasi Papua Merdeka Harusnya Dicegah

Hery Winarno – detikNews

Jakarta – Komisi I DPR mengatakan BIN sudah mengetahui akan adanya Kongres Rakyat Papua. Namun pemerintah terkesan melakukan pembiaran.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pun menyayangkan hal tersebut. Menurutnya bila sudah ada laporan dari intelijen, aparat terkait harus bisa melakukan cegah dini, sehingga tidak akan terjadi deklarasi.

“Mestinya kalau ada temuan intelijen seperti itu, bisa dicegah tangkal dini. Itu lebih baik dari pada menunggu kejadian, sehingga tidak perlu terjadi kongres, yang berujung pada pendeklarasian,” ujar Priyo kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10/2011).

Namun Priyo tetap mendukung adanya tindakan tegas dalam aksi pendeklarasian Papua Barat Merdeka itu. Menurutnya tidak boleh ada yang berusaha mendirikan negara baru di NKRI.

“Tapi kalau mendeklarasikan diri, Papua Barat Merdeka dan ada presidennya ya sudah tindak tegas saja dan tangkap,” terangnya.

Sebelumnya,anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan BIN sudah mengetahui akan adanya Kongres Rakyat Papua.

“Beberapa waktu yang lalu BIN sudah pernah menyampaikan akan ada Kongres Rakyat Papua pada Komisi I. Kita melihat masalah Papua ini api dalam sekam,” kata Helmy, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10).

Helmy pun menilai ada pembiaran dari pemerintah atas informasi dari BIN. Karena pemerintah tidak melakukan pencegahan dini atas masalah ini.

Menurutnya penangkapan dan pembunuhan sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Oleh karenanya, lanjut Helmy, diperlukan pendekatan lain dalam menangani Papua.

“Jangan sampai eskalasi ini memperluas efek. Ketika mereka ditangkap, ada berapa banyak keluarganya yang kecewa. Ini yang harus kita cegah,” imbuhnya.

(her/rdf)

Posted via email from West Papua Merdeka News